Penyusunan Matek Dan Ranperkada Rdtr Di Kabupaten Toli Toli

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                          
       PENYUSUNAN MATEK DAN RANPERKADA RDTR DI KABUPATEN TOLI TOLI      
 Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 dijelaskan bahwa rencana rinci diperlukan apabila rencana umum tata ruang, dalam hal ini
 RTRW Kabupaten/Kota, belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang
 dan pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana Tata Ruang memiliki peran yang sangat
 strategis dalam mendukung kemudahan perizinan dan pelaksanaan pembangunan karena

 menjadi satu-satunya dasar yang digunakan dalam penerbitan Kesesuaian Kegiatan
 Pemanfaatan Ruang (KKPR).                                              
 Bagi daerah yang memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota, KKPR ditetapkan
 melalui mekanisme Konfirmasi KKPR, paling lama 1 (satu) hari. Sedangkan bagi daerah yang
 belum memiliki RDTR, KKPR ditetapkan melalui mekanisme Persetujuan KKPR, paling lama 20
 (dua puluh) hari, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata
 Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
 Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.
 Oleh karena itu, penyelesaian RDTR menjadi sangat signifikan dalam membantu realisasi

 investasi karena dapat mempersingkat waktu penerbitan KKPR. Namun demikian, dari 514
 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, baru 407 RDTR yang telah ditetapkan. Pelaksanaan
 penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian) di daerah banyak yang tidak
 berjalan efektif dan optimal. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran dan sumber daya
 manusia (minimnya keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh aparatur pemerintah daerah
 di bidang penataan ruang).                                             
 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
 Ruang, dalam Pasal 224, Pemerintah Pusat memberikan bantuan teknis dalam kegiatan
 perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang dan/atau

 pengawasan penataan ruang kepada Pemerintah Daerah. Guna mempercepat proses
 penyusunan RDTR Kabupaten/Kota, maka Direktorat Jenderal Tata Ruang melakukan kegiatan
 Penyusunan Materi Teknis dan Ranperkada RDTR.                          
 Lokasi yang akan disusun rencana detail tata ruangnya adalah Kecamatan Dako Pemean di
 Kabupaten Toli-Toli. Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, Kabupaten Toli-Toli termasuk dalam
 koridor pertumbuhan. Berdasarkan data investasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal
 (BKPM), Kecamatan Dako Pemean masuk urutan investasi ke 1327 dengan potensi investasi
 sebesar Rp. 468.483.758.000 Guna mendorong peningkatan investasi, ekonomi wilayah serta

 daya saing kawasan maka perlu disusun RDTR di kecamatan tersebut.      
1. Lingkup Pekerjaan                                                    
 Pekerjaan dilakukan secara kontraktual, dengan lingkup kegiatan sebagai berikut:
•  Melakukan kajian aspek hukum/peraturan perundang-undangan dan administrasi, kajian
   aspek perencanaan wilayah dan aspek kelembagaan, serta aspek sosial; dan
•  Melakukan pembahasan-pembahasan di Pusat dan daerah serta perjalanan dinas ke daerah
   dalam rangka penjaringan isu dan dan permasalahan, pengumpulan data sekaligus untuk
   menyusun RDTR beserta dokumen-dokumen pendukung dalam penyusunan RDTR.
•  Melakukan penyusunan:                                                

 a. Materi teknis (fakta analisis dan buku rencana) RDTR;               
 b. Rancangan Peraturan Kepala Daerah;                                  
 c. Kajian Kebijakan tentang RDTR;                                      
 d. Peta digital Rencana Detail Tata Ruang skala 1:5000;                
 e. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); dan               
 f. Database peraturan zonasi (DBPZ) serta pelaksanaan uji titik.       

 2. Lingkup Wilayah                                                     

 Lingkup lokasi kegiatan adalah RDTR di Kecamatan Dako Pemean Kabupaten Toli-Toli Provinsi
 Sulawesi Tengah. Lingkup wilayah penyusunan RDTR sendiri ditentukan berdasarkan hasil
 kesepakatan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.