Penyusunan Materi Teknis Rdtr Kpn Di Sota

URAIAN  SINGKAT                                   

                  PAKET  PEKERJAAN                                   

        PENYUSUNAN    MATERI  TEKNIS  RDTR KPN                       

                        DI SOTA                                      

                    (KONTRAKTUAL)                                    

               TAHUN   ANGGARAN    2023                              

                     SATUAN  KERJA                                   

          DIREKTORAT   JENDERAL   TATA RUANG                         

       KEMENTERIAN    AGRARIA  DAN  TATA  RUANG/                     

            BADAN   PERTANAHAN    NASIONAL                           
                URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                             

 Kawasan Perbatasan Negara merupakan bagian dari Wilayah Negara yang 
 terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara

 tetangga. Terkait batas wilayah negara di laut pada kawasan perbatasan tersebut
 berada di kecamatan terluar. Kawasan perbatasan negara merupakan salah satu
 kawasan strategis nasional yang wilayah penataan ruangnya diprioritaskan karena
 mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan

 negara serta pertahanan dan keamanan negara. Untuk itu penting disusun
 rencana tata ruang kawasan perbatasan negara yang berperan sebagai alat
 operasionalisasi RTRWN dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan
 di kawasan perbatasan negara.                                       

 Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2015 tentang Rencana Tata
 Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua, yang dimaksud cakupan
 kawasan perbatasan negara di Provinsi Papua meliputi kawasan yang berada di

 darat. Kawasan perbatasan darat di Papua meliputi kawasan yang terletak pada
 sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia di Provinsi Papua Selatan dengan
 Negara Papua Nugini, Australia, dan Palau. Terkait kebijakan untuk mewujudkan
 kawasan fungsi pertahanan dan keamanan negara untuk menjamin keutuhan,

 kedaulatan, dan ketertiban wilayah negara, salah satunya dilakukan dengan
 pengembangan sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagai pusat
 pertahanan dan keamanan negara di kawasan perbatasan negara. Salah satu
 strateginya yaitu pengembangan sistem pusat permukiman perbatasan negara
 sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perbatasan Negara,

 meliputi:                                                           
a. mengembangkan PKSN sebagai pusat pelayanan utama yang memiliki fungsi

   kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan ekspor/antar
   pulau, promosi, simpul transportasi, dan industri pengolahan serta didukung
   prasarana permukiman;                                             
b. mengembangkan PKW  dan/atau kota distrik sebagai pusat pelayanan  

   penyangga yang memiliki fungsi simpul transportasi regional, dan perdagangan
   regional, serta didukung prasarana permukiman; dan                
c. mengembangkan pusat pelayanan pintu gerbang yang memiliki fungsi  
   pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan antar
   negara, pertahanan dan keamanan negara serta didukung prasarana   

   permukiman.                                                       
Pada tahun 2018 telah dilakukan penyusunan materi teknis dan RPerpres RDTR
KPN di Sota, namun belum dilanjutkan pada tahap legislasi karena keterbatasan
jumlah pengajuan Program Penyusunan (Progsun). Mengingat RDTR KPN di Sota

merupakan salah satu amanat RPJMN 2020-2024, pada tahun 2023 perlu   
dilakukan penyusunan materi teknis dan RPerpres RDTR KPN Sota untuk dapat
diajukan pada tahap fasilitas legislasi (fasleg). Penyusunan tersebut mencakup
penyesuaian terhadap kebijakan Peraturan Perundang-Undangan di Pusat dan

Daerah, serta kondisi eksisting di lapangan. Peraturan Perundang-Undangan yang
dimaksud meliputi:                                                   
   1) Peraturan Menteri ATR/Ka.BPN No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman 

      Penyusunan, Peninjauan Kembali, dan Revisi Rencana Tata Ruang  
      Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, dan
      Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara;           
   2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

      Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian    
      Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Sinkronisasi Program     
      Pemanfaatan Ruang (SPPR);                                      
   3) Peraturan Menteri ATR/Ka.BPN No. 14 Tahun 2021 tentang Pedoman 
      Penyusunan Basis Data Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi,     

      Kabupaten, dan Kota serta Peta Rencana Detail Tata Ruang       
      Kabupaten/Kota;                                                
   4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
      Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan

      Penataan Ruang;                                                
   5) Peraturan Menteri ATR/Ka.BPN No. 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
      Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang;  
   6) Peraturan Menteri ATR/Ka.BPN No. 05 Tahun 2022 tentang Tata Cara

      Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan
      Rencana Tata Ruang;                                            
   7) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan
      dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau; dan                       
   8) RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten, dan RPJMD.