Audit Tata Ruang Kawasan Situ Danau Embung Waduk Das Bengawan Solo

KERANGKA        ACUAN     KERJA                           

    AUDIT   TATA   RUANG    KAWASAN     SITU   DANAU                  

      EMBUNG     WADUK    DAS   BENGAWAN      SOLO                    

                    (KONTRAKTUAL)                                     

               TAHUN    ANGGARAN      2023                            

   DIREKTORAT    PENERTIBAN    PEMANFAATAN     RUANG,                 
     DIREKTORAT     JENDERAL    PENGENDALIAN    DAN                   

            PENERTIBAN    TANAH   DAN  RUANG                          

      KEMENTERIAN     AGRARIA   DAN  TATA  RUANG/                     
             BADAN  PERTANAHAN     NASIONAL                           
   KERANGKA     ACUAN   KERJA/TERM    OF  REFERENCE                   

AUDIT  TATA RUANG   KAWASAN   SITU DANAU  EMBUNG   WADUK              
                  DAS  BENGAWAN    SOLO                               

Kementerian           : Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan      
Negara/Lembaga          Pertanahan Nasional                           

Unit Eselon I/II      : Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban
                        Tanah dan  Ruang/ Direktorat Pengendalian     

                        Pemanfaatan Ruang                             
Program               : Program Penyelenggaraan Penataan Ruang        

Sasaran Program       : Terwujudnya Implementasi Pemanfaatan Ruang    
                        yang Terkendali dan Tertib                    

Indikator Kinerja Program : Indeks Kepatuhan Pemanfaatan Ruang yang   
                        Optimal                                       

Kegiatan              : Penertiban Pemanfaatan Ruang                  

Sasaran kegiatan      : Terwujudnya Pemanfaatan Ruang yang Sesuai     
                        dengan RTR Melalui Penertiban Pemanfaatan     
                        Ruang                                         

Indikator Kinerja Kegiatan : Rasio Penyelesaian Pelanggaran di Bidang 
                        Penataan Ruang                                
Klasifikasi Rincian Output : Penanganan Perkara                       
(KRO)                                                                 

Indikator KRO         : Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang         

Rincian Output (RO)   : Rekomendasi Hasil Audit Tata Ruang            

                        Komponen:                                     
                        Melaksanakan Audit Tata Ruang Kawasan Situ    
                        Danau Embung Waduk DAS Bengawan Solo          

                        Sub Komponen:                                 
                        Audit Tata Ruang Kawasan Situ Danau Embung    
                        Waduk DAS Bengawan Solo                       
Volume RO             : 15                                            

Satuan RO             : Kasus                                         
Alokasi Dana          : 1.020.000.000,-                               

A. LATAR BELAKANG                                                     

1. Dasar Hukum                                                        
Peraturan Perundangan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah:

   -  Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan   
      Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang   

      Cipta Kerja Menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Tahun 2022  
      Nomor 238);                                                     
   -  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

      Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor     
      6573);                                                          

   -  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang        
      (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara  

      Nomor 4725);                                                    
   -  Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan  

      Penataan Ruang;                                                 
   -  Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas   

      Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang
      Wilayah Nasional;                                               

   -  Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan
      Nasional No. 16 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata 

      Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan       
      Nasional;                                                       

   -  Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
      Nasional Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan   

      Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
      Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan

      Ruang (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1411);                    
   -  Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

      Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian   
      Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara  

      Tahun 2021 Nomor 1484).                                         

2. Gambaran Umum                                                      
Penataan ruang pada saat ini dan akan datang memegang peranan penting 

dalam pembangunan di Indonesia. Konsistensi implementasi pemanfaatan  

ruang menjadi kata kunci dalam terwujudnya tertib tata ruang yang aman,

nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Sehingga peran pengendalian     
pemanfaatan ruang menjadi penting seiring kebutuhan akan ruang yang terus

meningkat akibat tingginya intensitas kegiatan pembangunan di Indonesia dan
pada sisi lain keberadaan ruang yang terbatas.                        

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022       
tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 tahun 2021 tentang    

Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan    
Ruang  bahwa pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk        
mewujudkan tertib tata ruang serta mendorong terwujudnya tata ruang sesuai

dengan rencana tata ruang yang merupakan salah satu tahap yang tidak  
terpisahkan dari proses penataan ruang.                               

Pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang dilakukan agar setiap upaya

pemanfaatan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah    
ditetapkan. Adapun perangkat pengendalian pemanfaatan ruang mencakup  

penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, penilaian
perwujudan RTR, Pemberian insentif dan disinsentif, dan pengenaan sanksi

administratif dan/atau pengenaan sanksi pidana.                       

Salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang adalah melalui mekanisme
Audit Tata Ruang. Berdasarkan Permen ATR/KaBPN No 21 Tahun 2021       

tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan     
Penataan Ruang, Audit Tata Ruang adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan

dan evaluasi terhadap data dan informasi perpetaan serta dokumen      
pendukung untuk mengevaluasi suatu laporan atau temuan yang diduga    

sebagai indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang.                       

Audit Tata Ruang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan didasarkan  
pada temuan  indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang diduga       

mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang, kerugian harta benda dan        
kerusakan barang, dan/atau kematian Orang; laporan atau pengaduan dari

Masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang   

mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang; atau bencana yang diduga        
disebabkan adanya indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang         

mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang.                                 

Berbagai permasalahan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana
tata ruang, juga kerap terjadi di kawasan sekitar Situ, Danau, Embung dan

Waduk  (SDEW) antara lain: mengalami tekanan dan degradasi berupa     
kerusakan Daerah  Tangkapan  Air Danau,  kerusakan sempadan           

danau,kerusakan badan air danau, pengurangan volume tampungan danau,  
pengurangan luas danau, peningkatan sedimentasi, penurunan kualitas air,

dan penurunan keanekaragaman hayati yang mengakibatkan masalah ekologi,
ekonomi dan sosial budaya bagi masyarakat. Hal tersebut tentunya menjadi
perhatian bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat  

untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Serta permasalahan DAS     
Bengawan Solo yang belum dikaji tuntas dalam seluruh kesatuan DAS     

Bengawan Solo terhadap perubahan pemanfaatan ruang, atau memanfaatkan 
ruang melebihi kapasitas daya dukung dan daya tampung dari DAS Bengawan

Solo.                                                                 

Terkait hal tersebut, pada tahun anggaran 2023 Direktorat Penertiban  
Pemanfaatan Ruang akan melaksanakan kegiatan Audit Tata Ruang yang    

salah satunya berfokus di Situ, Danau, Embung, Waduk pada DAS Bengawan
Solo. DAS Bengawan Solo merupakan salah satu DAS Prioritas Nasional yang

mana DAS ini memiliki peranan penting sebagai sumber daya alam bagi   
kegiatan sosial-ekonomi perkotaan dan perdesaan yang ada di sekitarnya,baik

untuk kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan ekonomi. Kegiatan Audit 
dilakukan di wilayah tersebut guna merespon pertumbuhan yang tidak    

terkendali dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang sehingga        
mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekosistem DAS Bengawan Solo.  

B. MAKSUD                                                             

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mewujudkan tertib tata ruang melalui
audit tata ruang oleh pemerintah daerah terhadap pelanggaran pemanfaatan

ruang di Situ, Danau, Embung, Waduk pada DAS Bengawan Solo.           

C. TUJUAN                                                             

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk                                 
 1. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atau lembaga (baik melalui pengaduan

   langsung, laporan melalui media daring, berita di media sosial, maupun media

   massa);                                                            
 2. Melakukan identifikasi dan inventarisasi indikasi pelanggaran     

   pemanfaatan ruang di Sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk pada DAS   
   Bengawan Solo, terutama pada Kabupaten Kota yang belum dilakukan   

   audit / kajian sebelumnya;                                         
 3. Mengevaluasi dan menilai temuan-temuan indikasi pelanggaran       

   pemanfaatan ruang di Sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk pada DAS   
   Bengawan Solo;                                                     

 4. Memberikan rekomendasi penyelesaian indikasi pelanggaran pemanfaatan
   ruang secara sistematis dan objektif pada Sekitar Situ, Danau, Embung,

   Waduk pada DAS Bengawan Solo;                                      

D. SASARAN                                                            

Sasaran dari kegiatan ini meliputi:                                   
1. Teridentifikasi temuan identifikasi dan inventarisasi indikasi pelanggaran

  pemanfaatan ruang di Sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk pada DAS    
  Bengawan Solo, terutama pada Kabupaten Kota yang belum dilakukan audit

  / kajian sebelumnya;                                                
2. Terumuskannya perhitungan perubahan performa ruang di Situ, Danau, 

  Embung, Waduk pada DAS Bengawan Solo;                               
3. Tersusunnya perhitungan kerugian negara di Situ, Danau, Embung, Waduk

  pada DAS Bengawan Solo akibat perubahan fungsi ruang;               
4. Tersusunnya rekomendasi dan tindaklanjut penyelesaian indikasi     

  pelanggaran pemanfaatan ruang secara sistematis dan objektif pada Sekitar
  Situ, Danau, Embung, Waduk pada DAS Bengawan Solo;                  

5. Tersusunnya Laporan Hasil Audit (LHA) Tata Ruang.                  

E. RUANG LINGKUP                                                      

1. Lingkup Kegiatan                                                   

Kegiatan Audit Tata Ruang pada dasarnya mengikuti arahan Audit tata Ruang
dalam Permen ATR/KaBPN  No 21 Tahun  2021 tentang Pelaksanaan         

Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang. Tahapan 

Audit Tata Ruang terdiri atas:                                        
a) Tahap Perencanaan/Persiapan                                        

  1) Melakukan persiapan tim pelaksana kegiatan;                      
  2) Menyusun rencana kerja pelaksanaan Audit Tata Ruang di Situ, Danau,

     Embung, Waduk pada DAS Bengawan Solo;                            
  3) Menyusun kajian delineasi kawasan DAS Bengawan Solo;             

  4) Menyusun kajian meja terhadap pemanfaatan ruang eksisting di DAS 
     Bengawan Solo, data kronologis penggunaan lahan eksisting, penyiapan

     data peta citra satelit sesuai kebutuhan dari instansi dan       
     pengolahannya;                                                   

  5) Menyiapkan perangkat survey (kebutuhan data, panduan survei, dll) dan
     kebutuhan pelaksanaan Audit Tata Ruang di Situ, Danau, Embung,   
     Waduk pada DAS Bengawan Solo;                                    

  6) Mengidentifikasi instansi terkait dan stakeholder yang terkait dengan
     Audit Tata Ruang di Situ, Danau, Embung, Waduk pada DAS Bengawan 

     Solo;                                                            
b) Tahap Pelaksanaan                                                  

  1) Melaksanakan rapat internal dalam rangka pelaksanaan kegiatan;   
  2) Melakukan identifikasi terhadap sebaran lokasi kasus pelanggaran 

     pemanfaatan ruang dengan pertampalan Peta penggunaan ruang       
     eksisting dengan peta pola ruang pada RTRW dan/ atau RDTR di Situ,

     Danau, Embung, Waduk pada DAS Bengawan Solo;                     
  3) Melakukan survey lapangan (kondisi SDEW eksisting) dan instansi  

     dalam rangka menginventaris data (peruntukan, kepemilikan lahan, 
     dokumen lingkungan, dokumen perizinan, dokumen kehutanan,        

     dokumen sumber daya air, dsb) dan permasalahan pelanggaran       
     pemanfaatan ruang di Situ, Danau, Embung, Waduk pada DAS         

     Bengawan Solo. ;                                                 
  4) Melakukan perhitungan perubahan performa ruang pada DAS          

     Bengawan Solo;                                                   
  5) Melakukan perhitungan kerugian negara dan/atau kerugian harta    

     benda akibat perubahan fungsi ruang pada DAS Bengawan Solo;      
  6) Melaksanakan FGD dalam rangka mengkonfirmasi hasil temuan lokasi 

     indikasi pelanggaran dan menyepakati prosedur pelaksanaan pengenaan
     sanksi di Kawasan Situ, Danau, Embung, Waduk pada DAS Bengawan   

     Solo, dan setiap kesepakatan dituangkan dalam Berita Acara. FGD  

     diadakan secara luring dan daring, sesuai kebutuhan dan dengan   
     persetujuan supervisi;                                           

  7) Memfasilitasi Tim Teknis Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang 
     dalam melaksanakan pendampingan secara paralel tahapan kegiatan  

     audit tata ruang;                                                
  8) Mendokumentasikan secara visual seluruh tahap pelaksanaan kegiatan

     dalam bentuk video dan photo dalam rangkaian pelaksanaan kegiatan
     audit;                                                           

  9) Membuat laporan pelaksanakan kegiatan dalam bentuk cetak (hardcopy)
     dan bentuk digital (softcopy);                                   

  10) Dalam pelaksanaan kegiatan, dilaksanakan secara paralel oleh 2 (dua)
     tim Hulu-Tengah DAS Bengawan Solo dan tim Tengah – Hilir DAS     
     Bengawan Solo, terhadap lokasi sebagaimana dimaksud dalam lingkup

     lokasi;                                                          
  11) Mendokumentasikan secara visual seluruh tahap pelaksanaan kegiatan

     dalam bentuk video eksklusif yang dapat digunakan untuk bahan    
     pameran/ekspo.                                                   

2. Lingkup Lokasi                                                     

Wilayah pekerjaan berupa beberapa wilayah DAS Bengawan Solo di Hulu-  
Tengah pada Kab. Wonogiri, Kab. Sragen, Kab. Blora, dan di Tengah – Hilir

pada, Kab. Magetan, Kab. Ngawi, Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban dan Kab.  
Lamongan.                                                             

F. METODOLOGI                                                         
Sebagai acuan dalam melaksanakan audit tata ruang, pemerintah telah   

mempunyai Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN nomor 21 Tahun 2021        
tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan     

Penataan Ruang. Kegiatan ini juga perlu melibatkan aparat pemerintah daerah
terkait (Dinas yang membidangi pengendalian tata ruang, sekda, Bappeda,

Satpol PP dan instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan kasus-kasus
terkait), Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan Setempat serta PPNS Penataan

Ruang di pusat dan di daerah.                                         

1.  Metoda Pengumpulan Data                                           

    a. Pengumpulan data primer dilakukan melalui pengumpulan data yang
    diperoleh langsung dari sumber asli. Data yang didapatkan berupa opini

    subyek (orang) secara individual ataupun kelompok. Dalam          
    melakukanpengumpulan data primer dapat dilakukan melalui survei   

    langsung atau pengamatan lapangan.                                

    b. Pengumpulan  data  sekunder  dilakukan melalui  studi          
    literatur/diperoleh secara tidak langsung berupa bukti, catatan, informasi

    yang relevan, keterangan yang memperkuat substansi Audit Tata Ruang
    atau laporan yang tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang     
    dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam melalukan     

    pengumpulan data sekunder, terlebih dahulu melakukan inventarisasi
    data yang dibutuhkan dalam melakukan analisis.                    

    Data tersebut meliputi:                                           

     i) Dokumen Rencana Tata Ruang, materi teknis rencana tata ruang dan
       peta rencana tata ruang dalam format shapefile (shp);          

     ii) Peta penggunaan lahan eksisting;                             
     iii) Kronologis/riwayat penggunaan lahan;                        

     iv) Data status kepemilikan lahan;                               
     v) Peta Citra Satelit; dan                                       

     vi) Informasi dan keterangan pendukung.                          

2.  Metode Analisis                                                   
    a. Analisis ketidaksesuaian pemanfaatan ruang:                    

     i) Analisis kesesuaian pemanfaatan ruang dilakukan dengan        
       pertampalan peta, antara peta penggunaan lahan eksisting dengan

       peta rencana pola ruang beserta peraturan zonasi dan/atau      
       ketentuan umum peraturan zonasinya. Hasil analisis tersebut    

       meliputi: indikasi ketidaksesuaian penggunaan lahan eksisting; 
       koordinat, luasan dan jumlah titik lokasi indikasi ketidaksesuaian

       pemanfaatan ruang.                                             
     ii) Analisis kesesuaian pemanfaatan ruang dengan izin pemanfaatan

       ruang dilakukan melalui pemeriksaan kepemilikan izin pemanfataan
       ruang yang dipersyaratkan; waktu dikeluarkan dan masa berlaku  

       izin pemanfaatan ruang; dan kesesuaian isi, ketentuan dan muatan
       yang ditetapkan dalam izin pemanfaatan ruang.                  

     iii) Analisis kesesuaian pemanfaatan ruang dengan persyaratan izin

       yang  diberikan dilakukan melalui pemeriksaan kesesuaian       
       pemanfaatan ruang terhadap hal yang dipersyaratkan di dalam izin

       pemanfaatan ruang.                                             
     iv) Analisis Penutupan akses terhadap kawasan milik umum dilakukan

       melalui pemeriksaan lapangan untuk melihat suatu kegiatan      
       menutup atau tidak memberikan akses terhadap kawasan yang      

       dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik     
       umum.                                                          

    b. Analisis dampak pemanfaatan ruang yang diduga tidak sesuai dengan

    rencana tata ruang yang mengakibatkan:                            

     i) Perubahan fungsi ruang dapat dilakukan menggunakan metode     
       perhitungan performa ruang atau metode lainnya.                

     ii) Mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan   
       barang dilakukan dengan memperhitungkan nilai aset terdampak   

       yang hilang atau rusak; perubahan biaya input; dan/atau potensi
       pendapatan yang hilang.                                        

     iii) Mengakibatkan kematian orang dilakukan dengan cara memeriksa
       dan memastikan akibat tersebut merupakan tindakan pelanggaran; 

       melakukan analisa keterkaitan antara faktor penyebab dengan    
       tindakan pelanggaran; dan mengumpulkan keterangan dan bahan    

       bukti.                                                         
     iv) Pejabat yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang tidak

       sesuai dengan rencana tata ruang.                              

    c. Analisis Kebijakan/Hukum                                       

     Analisis Kebijakan dilakukan untuk mengetahui substansi hukum    
     dalam peraturan perundangan-undangan, peraturan pemerintah dan   
     peraturan daerah untuk mengkaji lebih dalam mengenai ketentuan-  

     ketentuan yang berlaku dan mengetahui konsekuensi hukum yang     
     harusnya dilakukan.                                              

G. KELUARAN                                                           

Keluaran dari kegiatan Audit Tata Ruang adalah :                      
1. Laporan Hasil Audit Tata Ruang yang memuat: 15 (lima belas) kasus  

   Indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang, hasil pelaksanaan audit tata
   ruang, gambaran umum lokasi, hasil analisis, kesimpulan, rekomendasi,

   dan tindak lanjut; serta dilengkapi dengan lampiran data pendukung.
2. Resume Laporan Hasil Audit Tata Ruang, berupa laporan komprehensif 

   yang dibuat secara ringkas untuk kepentingan para pengambil kebijakan
   seperti: Walikota/Gubernur/Menteri/pejabat lainnya dan/atau untuk  

   kepentingan publikasi kepada media massa terkait.                  
3. Gambaran Umum terkait Delineasi Lokasi, Analisa, Usulan tindak lanjut

   pada lokasi-lokasi pelanggaran, yang dapat dituangkan dalam Executive
   Summary kegiatan Audit.                                            

H.  PENERIMA MANFAAT                                                  
Kegiatan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pelaksana tugas dan

fungsi pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional,
baik Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang, Kanwil Badan Pertanahan 

Nasional Provinsi, dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota serta pihak-pihak
yang terkait.                                                         

I. PELAKSANA                                                          

Pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan menggunakan jasa konsultansi dan
membutuhkan tenaga ahli sekurang-kurangnya sebagai berikut.           

                         TABEL I.1                                    
                  KEBUTUHAN  TENAGA AHLI                              
  NO.   TENAGA AHLI            KUALIFIKASI            JUMLAH          
                                                    ORANG BULAN       

  1.  Ahli Perencanaan ● S-1 Jurusan Perencanaan Wilayah 1 (satu) orang
      Wilayah dan Kota dan Kota (PWK), dan memiliki selama 3,5 (tiga  
      (Ketua Tim)      pengalaman profesional di bidang setengah) bulan
                       pengendalian pemanfaatan ruang                 
                       minimal 5 (lima) tahun, khususnya              
                       terkait penyusunan peraturan zonasi/           
                       pemantauan dan evaluasi                        
                       pemanfaatan ruang/ penyusunan                  

  NO.   TENAGA AHLI            KUALIFIKASI            JUMLAH          
                                                    ORANG BULAN       
                       perangkat pengendalian pemanfaatan             

                       ruang/ penyusunan penilaian                    
                       Kesesuaian Ketentuan Pemanfaatan               
                       Ruang (KKPR)/ audit tata ruang/                
                       fasilitasi penertiban pemanfaatan              
                       ruang/ penegakan hukum bidang                  
                       penataan ruang.                                
  2.  Ahli Perencanaan ● S-1 Jurusan Perencanaan Wilayah 1 (satu) orang
      Wilayah dan Kota dan Kota (PWK), dan memiliki selama 3,5 (tiga  
      (Wakil Ketua Tim) pengalaman profesional di bidang setengah) bulan
                       pengendalian pemanfaatan ruang                 
                       minimal 3 (tiga) tahun, khususnya              
                       terkait audit tata ruang/ fasilitasi           
                       penertiban pemanfaatan ruang/                  
                       penegakan hukum bidang penataan                
                       ruang / pemantauan dan evaluasi                
                       pemanfaatan ruang/ penyusunan                  
                       perangkat pengendalian pemanfaatan             
                       ruang/ penyusunan penilaian                    
                       Kesesuaian Ketentuan Pemanfaatan               

                       Ruang (KKPR)/ penyusunan                       
                       peraturan zonasi.                              
  3.  Ahli Hukum       S-1 jurusan Ilmu Hukum dengan 2 (dua) orang    
                       program kekhususan Hukum    selama 2 (dua)     
                       Pidana/ Hukum Lingkungan dan bulan             
                       Tata Ruang/ Hukum Administrasi                 
                       Negara/ Hukum Administrasi                     

                       Pemerintahan/ Hukum Perdata,                   
                       dan memiliki pengalaman                        
                       profesional di bidang hukum                    
                       minimal 3 (tiga) tahun, khususnya              
                       terkait pemantauan dan evaluasi                
                       pemanfaatan ruang/ audit tata                  
                       ruang/ fasilitasi penertiban                   

                       pemanfaatan ruang/ penegakan                   
                       hukum bidang penataan ruang/                   
                       pendampingan hukum/                            
                       pengenaan sanksi/ penyusunan                   
                       perangkat pengendalian                         
                       pemanfaatan ruang/ penyusunan                  
                       penilaian Kesesuaian Ketentuan                 

                       Pemanfaatan Ruang (KKPR).                      
  4.  Ahli GIS         S-1 Jurusan Teknik          2 (dua) orang      
                       Geodesi/Geografi/Geomatika  selama 2 (dua)     
                       /Geosains/Kartografi, dan   bulan              
                       memiliki pengalaman profesional                

  NO.   TENAGA AHLI            KUALIFIKASI            JUMLAH          
                                                    ORANG BULAN       
                       di bidang pemetaan minimal 3                   

                       (tiga) tahun, khususnya terkait                
                       pemantauan dan evaluasi                        
                       pemanfaatan ruang/ audit tata                  
                       ruang/ fasilitasi penertiban                   
                       pemanfaatan ruang/ penegakan                   
                       hukum bidang penataan ruang/                   
                       penyusunan perangkat                           

                       pengendalian pemanfaatan ruang/                
                       penyusunan penilaian Kesesuaian                
                       Ketentuan Pemanfaatan Ruang                    
                       (KKPR)/ Kegiatan validasi,                     
                       verifikasi dan rektifikasi data                
                       spasial penataan ruang.                        

  5.  Ahli Lingkungan ● S-1 Jurusan Teknik Lingkungan/ 2 (dua) orang  
                       Ilmu Lingkungan, memiliki   selama 2 (dua)     
                       pengalaman profesional di bidang bulan         
                       lingkungan minimal 3 (tiga) tahun,             
                       khususnya terkait analisis                     
                       lingkungan bidang penataan                     

                       ruang/ penghitungan daya                       
                       dukung dan daya tampung                        
                       lingkungan, implikasi dan dampak               
                       lingkungan/ pemantauan dan                     
                       evaluasi pemanfaatan ruang/                    
                       audit tata ruang/ fasilitasi                   
                       penertiban pemanfaatan ruang/                  

                       penegakan hukum bidang                         
                       penataan ruang/ penyusunan                     
                       perangkat pengendalian                         
                       pemanfaatan ruang/ penyusunan                  
                       penilaian Kesesuaian Ketentuan                 
                       Pemanfaatan Ruang (KKPR).                      

  6.  Asisten Ahli GIS S-1 Jurusan Teknik          2 (dua) orang      
                       Geodesi/Geografi/Geomatika  selama 3 (tiga)    
                       /Geosains/Kartografi        bulan              

J. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN                                           

Kegiatan ini akan dilakukan selama 110 (seratus sepuluh) hari kalender pada

tahun anggaran 2023 semenjak diterbitkannya SPMK oleh Pejabat Pembuat 
Komitmen Satuan Kerja Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang,    

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.         

      Tahapan Kegiatan 21 Hari  31 Hari  30 Hari   28 Hari            

1. Tahap Perencanaan                                                  

2. Tahap Persiapan                                                    

3. Tahap Pelaksanaan                                                  

4. Tahap Pelaporan                                                    

K. NAMA ORGANISASI PENGGUNA JASA                                      
Nama dan organisasi pengguna jasa adalah Satuan Kerja Direktorat Jenderal

Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/BPN.                                                            

L. SUMBER PEMBIAYAAN                                                  
Pekerjaan ini dilakukan secara kontraktual dan dibiayai melalui DIPA APBN

Tahun 2023 dengan biaya sebesar Rp. 1.020.000.000,- (Satu Milyar Dua Puluh
Juta Rupiah).                                                         

M. PELAPORAN                                                          

Pekerjaan ini melalui beberapa tahapan kegiatan yang masing-masing    

tahapannya menghasilkan produk laporan yang harus diserahkan sebagai  
berikut:                                                              

  1. Rencana Mutu Kontrak                                             

     Rencana Mutu Kontrak diserahkan selambat-lambatnya 21 (dua puluh 
     satu) hari kalender setelah SPMK, bersamaan dengan penyerahan    

     Laporan Pendahuluan. Rencana Mutu Kontrak berisi persyaratan mutu
     pekerjaan sebagai perincian kerangka acuan kerja untuk menjaga   
     kualitas pekerjaan. Rencana Mutu Kontrak diserahkan sebanyak 5 (lima)

     eksemplar.                                                       

  2. Laporan Pendahuluan                                              
     Laporan Pendahuluan diserahkan selambat-lambatnya 21 (dua puluh  

     satu) hari kalender setelah SPMK dan dibuat sebanyak 5 (lima)    
     eksemplar, dengan isi minimal sebagai berikut: latar belakang kegiatan,

     tujuan dan sasaran kegiatan, metodologi, jadwal pelaksanaan kegiatan,

     rencana kerja, tanggapan terhadap TOR, dan hasil kajian literatur.
     Laporan ini merupakan acuan dan pengendali kegiatan secara       

     keseluruhan.                                                     
  3. Laporan Antara                                                   

     Laporan Antara diserahkan selambat-lambatnya 52 (lima puluh dua) 

     hari kalender setelah SPMK, dengan isi minimal sebagai berikut: hasil
     survei dan pengumpulan data, hasil inventarisasi masalah, analisis

     sementara; dan konsep awal materi kajian. Laporan antara diserahkan
     sebanyak 5 (lima) eksemplar.                                     

  4. Laporan Akhir                                                    
     Laporan Akhir berupa laporan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan, 

     meliputi: hasil kajian, rumusan rekomendasi, salinan dokumen legal
     pelaksanaan pengenaan sanksi administratif, dan seluruh dokumentasi

     kegiatan. Laporan Akhir ini diserahkan pada 105 (seratus lima) hari
     kalender dan dibuat sebanyak 5 (lima) eksemplar.                 

  5. Laporan Hasil Audit Tata Ruang                                   

     Laporan Hasil Audit Tata Ruang yang memuat kasus Indikasi        
     pelanggaran pemanfaatan ruang, hasil pelaksanaan audit tata ruang,

     gambaran umum lokasi, hasil analisis, kesimpulan, rekomendasi, dan
     tindak lanjut; serta dilengkapi dengan lampiran data pendukung.  

     Laporan hasil audit tata ruang ini diserahkan pada 105 (seratus lima)
     hari kalender dan dibuat sebanyak 5 (lima) eksemplar             

  6. Laporan Eksekutif Summary                                        

     Laporan Buku Eksekutif Summary merupakan laporan yang dibuat     
     secara ringkas untuk kepentingan para pengambil kebijakan seperti:

     Bupati/Walikota/Gubernur/ Menteri/pejabat lainnya dan/atau untuk 
     kepentingan publikasi kepada media massa terkait. Laporan ini    

     disajikan dalam bentuk buku eksekutif dengan menggunakan glossy  
     paper. Laporan ini diserahkan pada 105 (seratus lima) hari kalender dan

     dibuat sebanyak 5 (lima) eksemplar.                              
  7. Laporan Digital                                                  

     Laporan Digital berupa dokumentasi secara audio visual seluruh tahap

     pelaksanaan kegiatan dalam bentuk video eksklusif yang dapat     
     digunakan untuk bahan pameran/ekspo serta keseluruhan laporan    

     kegiatan sebagaimana tersebut di atas dan seluruh data terkait   

     pelaksanaan kegiatan ini, dalam bentuk file yang disimpan dalam  
     external SSD kapasitas 1 Terabyte (1TB) jumlah 2 (dua) buah, dan 

     diserahkan pada 105 (seratus lima) hari kalender.                

N. KEPEMILIKAN DATA DAN HASIL KEGIATAN                                
Seluruh kepemilikan data dan hasil kegiatan sebagaimana dicantumkan dalam

KAK ini diserahkan kepada organisasi pengguna jasa yakni Satuan Kerja 
Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang,      

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional setelah  
mendapat persetujuan kelengkapan dari Tim Supervisi yang ditunjuk dalam

pekerjaan ini.                                                        

                             Jakarta, 5 Juli 2023                     
                                Mengetahui,                           
                         Pejabat Pembuat Komitmen                     
                    Kegiatan Penertiban Pemanfaatan Ruang             

                         Ramadhan Firdaus, S.T., M.T.                 
                          NIP. 197808222008011012