Inventarisasi Tanah Timbul Di Kepulauan Seribu (Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, Dan Pemanfaatan Tanah (Ip4t) Yang Terindikasi Tanah Timbul Melalui Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan (Spab) Di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan)

Uraian Singkat Pekerjaan                        

                   Inventarisasi Tanah Timbul di Kepulauan Seribu         
 (Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) yang Terindikasi Tanah Timbul
      Melalui Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan (SPAB) di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan)

Kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) yang Terindikasi Tanah
Timbul Melalui Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan (SPAB) di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan akan
dilaksanakan di 28 pulau yang terletak pada tiga kelurahan di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, antara lain
Kelurahan Pulau Tidung, Kelurahan Pulau Pari, dan Kelurahan Pulau Untung Jawa. Kepulauan Seribu Selatan secara
total terdiri atas 33 pulau, namun terdapat 5 pulau yang tidak dapat dilakukan survei dikarenakan sudah tenggelam dan
merupakan cagar alam antara lain Pulau Ubi Besar, Ubi Kecil, Nyamuk Besar, dan Air Kecil (tenggelam) serta Pulau
Bokor (Cagar Alam).                                                       
Kegiatan ini bertujuan memperoleh data dan informasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah
(P4T) terhadap bidang tanah yang terindikasi tanah timbul melalui Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan (SPAB) di
Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan sehingga ketersediaan data potensi penataan pertanahan wilayah pesisir dapat
dicapai secara komprehensif. Kegiatan inventarisasi tanah timbul dilaksanakan dengan berbasis bidang tanah,
menerapan SPAB dalam analisis data tanah timbul, dan analisis penambahan aset
Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan merupakan sistem yang dilaksanakan untuk menciptakan catur tertib pertanahan
yaitu tertib hukum pertanahan, administrasi pertanahan, tertib penggunaan tanah dan tertib pemeliharaan tanah dan
lingkungan. SPAB dilakukan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga penggunaan dan
pemanfaatan sumber daya agraria menjadi lebih efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna dengan tetap
memperhatikan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan.                   

             Gambar Konsep Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan (Tenrisau, 2021)

SPAB terdiri atas 3 unsur antara lain Penataan Aset, Penataan Penggunaan Tanah dan Penataan Akses. Hasil kegiatan
penataan aset berupa seberapa luas tanah yang diberikan kepada subjek tertentu dan seberapa besar nilai yang dapat
dibagi kepada pihak - pihak terkait dalam kerja sama pemanfaatan dan penggunaan tanah. Hasil kegiatan penatagunaan
tanah adalah seberapa luas bidang tanah yang digunakan sesuai dengan rencana tata ruang, tata guna tanah,
kemampuan tanah, status tanah, dan kebijakan penggunaan tanah lainnya. Hasil kegiatan penataan akses adalah
seberapa besar jumlah kepala keluarga yang dilakukan kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat. Hasil akhir dari
penataan agraria berkelanjutan adalah terciptanya kepastian hukum hak atas tanah yang pada akhirnya meningkatkan
kesejahteraan rakyat.                                                     
Tahapan ruang lingkup pekerjaan adalah mencakup:                          
a. Persiapan                                                              
  Kegiatan dilaksanakan dengan melakukan Rapat Internal Kegiatan sebanyak 2 (dua) kali dalam rangka persiapan
  pra pelaksanaan yang bertujuan untuk koordinasi lokasi, instrumen, schedule pelaksanaan dan kegiatan persiapan
  lainnya.                                                                
b. Pengumpulan dan Pengolahan Data.                                       
  Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dilakukan melalui kegiatan survei lapangan yang dilakukan melalui
  pengumpulan data fisik/primer dan penunjang.                            
  1) Pengumpulan Data Fisik Tanah Timbul                                  
  2) Mengumpulkan data penunjang                                          
  3) Entri dan Evaluasi Data                                              
c. Analisis                                                               
  Analisis yang dilaksanakan pada kegiatan ini antara lain:               
  1) Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan                                
    a) Penataan Aset                                                      
      Sebagaimana skema penataan aset yang diarahkan melalui legalisasi aset dan redistribusi tanah, lebih lanjut
      Analisis Penataan Aset diarahkan untuk memberikan informasi arah kebijakan penataan aset pada lokasi
      tanah timbul di Kepulauan Seribu Selatan.                           
    b) Penataan Penggunaan Tanah                                          
      Penataan penggunaan tanah dimaksudkan agar setiap penggunaan tanah dan/atau pemanfaatan tanah
      dapat dilakukan secara efisien, efektif dan berdaya guna serta berhasil guna. Efektif berarti penggunaan
      tanah dilakukan sesuai dengan norma, standar, dan kriteria penggunaan tanah, sedangkan efisien adalah
      penggunaan tanah dilakukan semaksimal mungkin untuk hasil yang juga maksimal. Berdaya guna artinya
      bahwa penggunaan tanah digunakan agar mendatangkan hasil dan manfaat, sedangkan berhasil guna
      adalah hasil yang diharapkan adalah hasil yang terbaik. Untuk mewujudkan hasil penataan penggunaan
      tanah tersebut perlu memperhatikan Rencana Tata Ruang, Tata Guna Tanah, Hak Atas Tanah, Kemampuan
      Tanah, dan Faktor pembatas lainnya.                                 
    c) Penataan Akses                                                     
      Penataan akses dimaksudkan sebagai kegiatan pemberdayaan berbasis pemilikan, penguasaan, penggunaan
      dan pemanfaatan tanah. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan hasil yang maksimal
      terkait dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi seseorang atau badan
      hukum. Seperti diuraikan sebelumnya, penataan akses tidak hanya berfokus pada pemberian akses
      permodalan, akan tetapi bentuk lain seperti pendampingan pelatihan usaha, pendampingan pemasaran,
      bantuan saprodi (sarana produksi) untuk usaha pertanian, subsidi saprodi non pertanian dan perikanan
      serta pelatihan kewirausahaan lainnya. Analisis Penataan Akses diperoleh dari data sosial ekonomi yang
      diperoleh dari survei primer maupun sekunder. Kategorisasi pekerjaan subyek tanah timbul dan
      penggunaan/pemanfaatan tanah timbul dapat dijadikan data dasar untuk analisis Potensi Penataan Akses
      dalam rangka pengembangan dan pendampingan usaha subyek reforma agraria.
  2) Analisis Penambahan Aset                                             
    Analisis Penambahan Aset dimaksudkan untuk melihat potensi aset yang muncul akibat adanya tanah timbul.
    Potensi penambahan aset ini tidak hanya dirasakan oleh subyek melalui peningkatan aset tanah dan bangunan
    berdasarkan nilai jual obyek pajak di sekitar tanah timbul dimaksud. Namun berimbas juga kepada pemerintah
    melalui pajak bumi dan bangunan yang masuk kepada kas daerah. Data penambahan aset yang dibutuhkan
    dalam analisis ini bersumber kepada NJOP tanah dan bangunan yang bersebelahan dengan obyek sesuai dengan
    Peraturan Gubernur yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta.              
d. Rapat Analisis                                                         
e. Pelaporan                                                              
  Penyusunan Laporan dilakukan dengan penyusunan laporan yang terdiri antara Laporan Pendahuluan, Laporan
  Antara, dan Laporan Akhir.                                              
f. Penyusunan Produk Akhir                                                
  1) Ringkasan Eksekutif                                                  
  2) Buku Analisis                                                        
  3) Album Peta                                                           
  4) Video                                                                
g. Konsultasi Publik.