Penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan Di Kota Bandung

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                            

Pengembangan pertanahan merupakan kebijakan optimalisasi pemanfaatan 
tanah yang  dilakukan dengan mengubah  penggunaan tanah dan          

pemanfaatan tanah menjadi lebih optimal (aspek fisik) dan melakukan  
pengaturan terhadap skema kepemilikan dan penguasaan tanah untuk     

meningkatkan nilai manfaat dari tanah yang mengacu kepada rencana tata

ruang yang berlaku. Melalui pengembangan pertanahan diharapkan dapat 
terjadi peningkatan terhadap kualitas hidup secara lingkungan, sosial, dan

ekonomi untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.               
Salah satu  daerah yang potensial untuk dilaksanakan kegiatan        

pengembangan pertanahan adalah di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. 
Kota Bandung yang merupakan ibukota dari Provinsi Jawa Barat juga    

menjadi pusat pemerintahan dan pusat pertumbuhan perekonomian tidak  
hanya di tingkat provinsi, tetapi hingga nasional. Bandung menjadi kota

terpadat kedua di Indonesia setelah Jakarta dengan kepadatan mencapai

15.051 jiwa/km2. Saat ini Kota Bandung sudah mencapai titik saturasi 
dalam pengembangannya sehingga perlu dipertimbangkan mendorong       

pengembangan pusat kota baru untuk mengurangi tekanan di pusat kota  
lama. Kota Bandung juga saat ini sedang dalam proses penyusunan Rencana

Detail Tata Ruang untuk mempertajam pengaturan mengenai tata ruang di
Kota Bandung terutama dalam menghadapi dinamika Pembangunan yang     

sangat pesat di Provinsi Jawa Barat. Kebutuhan untuk perencanaan yang

terpadu dan terintegrasi dengan program-program strategis yang memiliki
dampak secara regional dan nasional perlu dipertimbangkan dalam konteks

pembangunan di Kota Bandung khususnya dalam hal mewujudkan pusat-    
pusat pelayanan kota baru yang dapat menjadi daya tarik dan memiliki 

kapasitas secara sosial, ekonomi, dan lingkungan yang memadai untuk  
dikembangkan lebih lanjut.                                           

Metode pelaksanaan kegiatan ini meliputi:                            
 1. Analisis kebijakan sektoral dengan mengkaji arahan kebijakan maupun

    ketentuan pembangunan yang terdapat dalam dokumen-dokumen        

    kebijakan sektoral seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah   
    Daerah (RPJMD), Rencana  Strategis Daerah, dan Masterplan        
    Pembangunan Infrastruktur Daerah untuk menyelaraskan rencana     
    pengembangan pada lokasi yang dikembangkan dengan kebutuhan dan  

    kepentingan Pemerintah Daerah;                                   
 2. Analisis tata ruang dengan mengkaji arahan dan kebijakan tata ruang,

    rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana strategis
    yang terdapat pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung       

    maupun Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandung untuk menentukan   

    maksud dan tujuan pengembangan pertanahan yang sesuai dengan     
    tata ruang pada lokasi yang dikembangkan;                        

 3. Analisis pertanahan dengan mengkaji kondisi eksisting kepemilikan
    tanah, penguasaan tanah, penggunaan tanah, dan pemanfaatan tanah 

    untuk menentukan skema pertanahan yang ideal dalam rangka        
    penyelenggraan pengembangan pertanahan pada  lokasi yang         

    dikembangkan;                                                    
 4. Penentuan Alternatif Lokasi Potensi Pengembangan Pertanahan yang 

    dihasilkan melalui analisis kebijakan sektoral, analisis tata ruang,

    analisis pertanahan, analisis lingkungan hidup, dan analisis daya
    dukung sarana dan prasarana.                                     

 5. Penilaian alternatif lokasi potensi pengembangan pertanahan yang 
    dilakukan dengan melakukan skoring berdasarkan hasil kajian tata 

    ruang, kajian kebijakan sektor, kajian lingkungan hidup, dan kajian
    daya dukung sarana dan prasarana kawasan. Kemudian dilanjutkan   

    dengan melakukan pemilihan lokasi pengembangan pertanahan        

    berdasarkan hasil penilaian alternatif lokasi potensi pengembangan
    pertanahan;                                                      

 6. Survey lapangan dalam rangka mengumpulkan data fisik dan         
    lingkungan dari lokasi yang terpilih untuk memberikan gambaran   

    kondisi eksisting dari penggunaan tanah, penguasaan tanah, pemilikan
    tanah, hingga pemanfaatan tanah. Metode pengumpulan data fisik dan

    lingkungan dilakukan secara primer dan  sekunder dengan          
    menggunakan  perlengkapan drone dan  berkoordinasi dengan        

    Pemerintah Daerah setempat.;                                     

 7. In-depth interview atau wawancara mendalam dengan pemangku       
    kepentingan dan kebijakan pada lokasi pengembangan pertanahan,   
    seperti Kepala Dinas atau yang mewakili terkait bidang-bidang yang
    relevan, yaitu terkait tata ruang, perhubungan, perencanaan      

    pembangunan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, dan pertanahan,   
    aparatur dan perangkat desa, hingga tokoh-tokoh masyarakat pada  

    lokasi pengembangan dengan jumlah responden minimal 10 (sepuluh) 
    orang;                                                           

 8. Penyebaran kuesioner kepada masyarakat yang berada di lokasi terpilih

    dan di lokasi sekitar yang terkena dampak dari kegiatan Pengembangan
    Pertanahan;                                                      

 9. Analisis fisik dan lingkungan pada lokasi pengembangan pertanahan
    yang dilakukan berdasarkan hasil peninjauan lapangan dan         

    wawancara terkait aspek fisik dan lingkungan beserta pengolahan data
    yang relevan dengan kondisi eksisting di lokasi pengembangan;    

 10. Penyusunan Dokumen   Inventarisasi Potensi Pengembangan         
    Pertanahan berdasarkan hasil analisis kebijakan sektoral, analisis tata

    ruang, analisis pertanahan, dan hasil survey pada lokasi         

    pengembangan pertanahan;                                         
 11. Penyusunan indikasi program dan skema kelembagaan dalam rangka  

    penyelenggaraan pengembangan pertanahan yang mengalokasikan      
    tugas dan fungsi dari masing-masing pemangku kepentingan terkait 

    pengembangan pada lokasi;                                        
 12. Menyusun desain pengembangan Kawasan melalui pemodelan 3        

    dimensi untuk   memberikan  visualisasi perwujudan desain        

    pengembangan pertanahan pada lokasi terpilih                     
 13. Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pertanahan        

    berdasarkan;                                                     
 14. Melakukan forum diskusi sebanyak 2 (dua) kali yang membahas     

    pengenalan kegiatan Pengembangan Pertanahan yang akan dilakukan  
    serta menyampaikan  lokasi yang terpilih untuk dilakukan         

    pengembangan pertanahan berdasarkan kajian- kajian yang dilakukan.
    Selanjutnya dilakukan sosialisasi untuk mendiskusikan dan        

    menyepakati tindaklanjut penyelenggaraan pengembangan pertanahan 

    yang akan dituangkan dalam bentuk indikasi program penyelenggaraan
    pengembangan  pertanahan pada   lokasi terpilih. Sosialisasi     
    dilaksanakan dengan mengundang masyarakat, perwakilan dinas-     
    dinas yang  membidangi  tata ruang, industri, perencanaan        

    pembangunan, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, dan  
    pertanahan maupun perangkat daerah setingkat kecamatan dan desa, 

    sektor swasta, pemangku kepentingan;                             
 15. Penyusunan indikasi program dalam rangka penyelenggaraan        

    pengembangan pertanahan yang mengalokasikan tugas dan fungsi dari

    masing-masing pemangku kepentingan terkait pengembangan pada     
    lokasi;                                                          

 16. Menyusun desain pengembangan Kawasan melalui pemodelan 3        
    dimensi untuk   memberikan  visualisasi perwujudan desain        

    pengembangan pertanahan pada lokasi terpilih;dan                 
 17. Menyusun dokumen kesepakatan dengan stakeholder terkait sebagai 

    bentuk komitmen dan dukungan dalam mewujudkan pengembangan       
    pertanahan pada lokasi.