Belanja Jasa Lainnya Berupa Pembuatan Peta Foto Tegak (Pihak Ketiga) Dalam Rangka Pemotretan Drone Pbt Ptsl Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Ta 2024

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                             

                             PASAL l                                      
                         KETENTUAN UMUM                                   

Pengertian / istilah yang digunakan dalam pekerjaan ini adalah :          
a.  Kuasa Pengguna Anggaran disingkat KPA pejabat yang rnemperoleh kuasa dari

    Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung
    jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga (Kantor Pertanahan
    Kabupaten Lampung Timur).                                             

b.  Pejabat Pernbuat Kornitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA
    untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat      

    mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara termasuk didalamnya 
    memeriksa fisik hasil pelaksanaan pekerjaan.                          

c.  Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja
    di Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional yang menjadi
    pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.                               

d.  Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber
    daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan

    Penyedia.                                                             
e.  Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku
    Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.               

f.  Penanggung Jawab Teknis Kegiatan adalah Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan
    kegiatan sebagaimana yang tertuang dalarn DIPA dan surat keputusan Kepala Kantor

    Pertanahan Kabupaten Lampung Timur serta bertanggung jawab kepada Kepala
    Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur .                           

g.  Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan,
    metodologi khusus, dan/ atau keterarnpilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah
    dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.      

h.  Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga
    barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.                                 

i.  Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disebut LPSE adalah layanan
    pengelolaan teknologi infonnasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan

    Barang/Jasa secara elektronik.                                        
j.  Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan
    Konstruksi/Jasa Lainnya.                                              

k.  Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh
    orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau

    bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung
    maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi
    kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha

    Mikro, Kecil, dan Menengah.                                           
l.  Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang

    dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi/
    lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan,  
    penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan

    ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor
    Indonesia.                                                            

m.  Pelaksanaan kegiatan pembuatan peta foto menggunakan pesawat udara nirawak
    (PUNA) dalam rangka pendaftaran tanah sistematis lengkap menggunakan anggaran
    sumber dana Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP).                     

                              Pasal 2                                     
                        PEKERJAAN PERSIAPAN                               

1.  Sebelum penyedia melaksanakan pekerjaan dilakukan pertemuan antara Pejabat

    Pembuat Komitmen, Penyedia dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung
    Timur dan pejabat terkait lainnya dan sekaligus melakukan pemeriksaan personil dan
    peralatan dari penyedia.                                              

2.  Penyedia dan Pejabat Pelaksana yang ditunjuk pada Kantor Pertanahan Kabupaten
    Lampung Timur melakukan persiapan sebagaimana ketentuan dalam Kerangka Acuan

    Kerja.                                                                
3.  Selain melaksanakan angka 2 diatas penyedia wajib menyiapkan tempat/ruangan,

    termasuk juga ketersedian jaringan internet dan listrik secara mandiri atau ditentukan
    lain dan ditetapkan bersama pada saat rapat persiapan menandatangani kontrak.
                             PASAL 3                                      
         KELUARAN DAN TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN UTAMA                 

1.  Sebagaimana Kerangka Acuan Kerja                                      

2.  Seluruh pelaksanaan pihak ketiga harus memenuhi quallity control, sehingga
    ketentuan angka l dapat dilakukan pemeriksaan pekerjaan secara digital oleh
    Pengawas Lapang/PPK/Penanggung Jawab Kegiatan.                        

                             PASAL 4                                      
                        PERUBAHAN KONTRAK                                 

1.  Pejabat Pembuat Komitmen bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak,
    yang meliputi :                                                       

    a. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;      
    b. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;                       

    c. Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan;        
    d. Mengubah jadwal pelaksanaan.                                       
2.  Pelaksanaan perubahan kontrak sebagaimana tersebut pada angka 1 diatas, tidak

    terbatas pada:                                                        
    a. Kondisi dan situasi masyarakat pada lokasi pekerjaan               

    b. Ketentuan lainnya.                                                 
3.  Terhadap angka 2 dilakukan pemutusan kontrak.                         
4.  Pemutusan kontrak dilakukan setelah menghitung pembayaran yang telah dilakukan

    termasuk uang muka terhadap volume pekerjaan.                         

                             PASAL 5                                      

            MASA PEMELIHARAAN DAN SERAH TERIMA PEKERJAAN                  

Masa pemeliharaan ditetapkan selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terhitung serah

terima pekerjaan, dan dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir.      
                             PASAL 6                                      
                             LAIN-LAIN                                    

1.  Penyedia jasa wajib menyampaikan Service level Agreement (SLA) yang berisi resolusi

    (GSD) dan hasil uji ketelitian (CE90) peta foto.                      
2.  Terhadap biaya transport personel dari Kantor Penyedia Jasa ke lokasi pembuatan peta

    foto, ditagihkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebesar at cost sesuai Standart
    Biaya dan jumlah kebutuhan Sumber Daya Manusia.                       
3.  Kegiatan ini dilaksanakan dengan target, PAGU dan Lokasi sebagaimana KAK.

                             PASAL 7                                      
                             PENUTUP                                      

Guna mendapatkan hasil pekerjaan yang baik, maka bagian-bagian yang nyata termasuk
didalam pekerjaan ini, tetapi tidak dimasukkan atau disebut kata demi kata dalam Uraian ini,

haruslah diselenggarakan oleh Penyedia dan diterima sebagai "hal" yang disebutkan.

Hal-hal yang tidak tercanturn dalam peraturan ini ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat

Pembuat Komitmen, bilamana perlu diadakan perbaikan dalam Uraian ini .