Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji

RENCANA   KERJA, SYARAT  DAN  SPESIFIKASI                   

                           PASAL  l                                   
                      KETENTUAN   UMUM                                

Pengertian / istilah yang digunakan dalam pekerjaan ini adalah :      
a.  Kuasa Pengguna Anggaran disingkat KPA pejabat yang memperoleh     
    kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian     
    kewenangan  dan  tanggung jawab  penggunaan  anggaran pada        

    Kementerian Negara/Lembaga   (Kantor Pertanahan  Kabupaten        
    Mesuji).                                                          
b.  Pejabat Pernbuat Komitmen  (PPK) adalah pejabat yang diberi       
    kewenangan  oleh KPA  untuk  mengambil  keputusan dan/atau        

    melakukan  tindakan yang  dapat  mengakibatkan  pengeluaran       
    anggaran belanja negara termasuk didalamnya memeriksa  fisik      
    hasil pelaksanaan pekerjaan.                                      
c.  Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa  yang selanjutnya disingkat      

    UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian Agraria dan Tata Ruang /   
    Badan  Pertanahan Nasional yang  menjadi  pusat keunggulan        
    Pengadaan Barang/Jasa.                                            
d.  Kelompok  Kerja  Pemilihan yang  selanjutnya disebut  Pokja       
    Pemilihan adalah sumber  daya manusia  yang ditetapkan oleh       

    pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.                
e.  Penyedia Barang/Jasa  Pemerintah  yang  selanjutnya disebut       
    Penyedia adalah Pelaku Usaha  yang menyediakan  barang/jasa       
    berdasarkan kontrak.                                              

f.  Penanggung Jawab Teknis Kegiatan adalah Pejabat yang ditunjuk     
    untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalarn      
    DIPA dan surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten       
    Mesuji serta bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pertanahan    

    Kabupaten Mesuji.                                                 
g.  Jasa Lainnya  adalah  jasa non-konsultansi atau  jasa yang        
    membutuhkan     peralatan,  metodologi  khusus,   dan/atau        
    keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas
    di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.               

h.  Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah     
    perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.             
i.  Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disebut LPSE      
    adalah layanan pengelolaan teknologi infonnasi untuk memfasilitasi

    pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.              
j.  Tender adalah metode pemilihan untuk  mendapatkan  Penyedia       
    Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.                         
k.  Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri   
    dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan  usaha yang        
    bukan  merupakan   anak   perusahaan  atau  bukan   cabang        
    perusahaan yang  dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik      

    langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha     
    Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud     
    dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.     
l.  Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan     
    tertulis yang dikeluarkan  oleh Bank   Umum/    Perusahaan        

    Penjaminan/ Perusahaan  Asuransi/ lembaga keuangan  khusus        
    yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan      
    asuransi untuk  mendorong  ekspor  Indonesia sesuai dengan        
    ketentuan peraturan perundang-undangan  di  bidang lembaga        

    pembiayaan ekspor Indonesia.                                      
m.  Pelaksanaan kegiatan jasa konsultasi pengawasan dalam rangka      
    Pembangunan   Gedung  Kantor  Pertanahan Kabupaten   Mesuji       
    menggunakan  anggaran sumber  dana Penerimaan Negara bukan        

    Pajak (PNBP).                                                     

                            Pasal 2                                   
                    PEKERJAAN   PERSIAPAN                             

1.  Sebelum penyedia melaksanakan pekerjaan dilakukan pertemuan       
    antara Pejabat Pembuat  Komitmen,  Penyedia, Kepala  Kantor       
    Pertanahan Kabupaten Mesuji dan  pejabat terkait lainnya dan      
    sekaligus melakukan pemeriksaan personil dan  peralatan dari      

    penyedia.                                                         
2.  Penyedia dan  Pejabat Pelaksana yang  ditunjuk pada Kantor        
    Pertanahan Kabupaten Mesuji melakukan persiapan sebagaimana       
    ketentuan dalam Kerangka Acuan Kerja.                             

3.  Selain melaksanakan angka 2 diatas penyedia wajib menyiapkan      
    tempat/ruangan, termasuk juga ketersedian jaringan internet dan   
    listrik secara mandiri atau ditentukan lain dan ditetapkan bersama
    pada saat rapat persiapan menandatangani kontrak.                 

                           PASAL  3                                   
  KELUARAN   DAN  TAHAPAN  PELAKSANAAN   PEKERJAAN   UTAMA            

1.  Sebagaimana Kerangka Acuan Kerja                                  

2.  Seluruh pelaksanaan pihak ketiga harus memenuhi quallity control, 
    sehingga ketentuan  angka  l  dapat  dilakukan pemeriksaan        
    pekerjaan secara digital oleh Pengawas Lapang/PPK/Penanggung      
    Jawab Kegiatan.                                                   
                           PASAL  4                                   
                           JAMINAN                                    

1.  Jaminan dalam pelaksanaan kontrak secara umum telah diatur dalam  

    Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah      
    nomor : 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan       
    Barang/Jasa Melalui Penyedia, yang terdiri dari :                 
    a. Jaminan Pelaksanaan                                            
    b. Jaminan Uang Muka                                              

    c. Jaminan Pemeliharaan                                           
2.  Jaminan Uang Muka  ditetapkan sebesar 0% (nol) persen dari nilai  
    kontrak.                                                          
3.  Jaminan berupa bank garansi yang diterbitkan oleh Bank yang mana  

    Penyedia tercatat sebagai Nasabah untuk selanjutnya Rekening      
    tersebut sebagai tujuan pembayaran oleh Pejabat Pembuat Komitmen. 

                           PASAL  5                                   

                    PERUBAHAN   KONTRAK                               

1.  Pejabat Pembuat Komitmen  bersama penyedia dapat melakukan        
    perubahan kontrak, yang meliputi :                                
    a. Menambah  atau  mengurangi volume  yang tercantum dalam        

        Kontrak;                                                      
    b. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;                   
    c. Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan;    
    d. Mengubah jadwal pelaksanaan.                                   

2.  Pelaksanaan perubahan kontrak sebagaimana tersebut pada angka 1   
    diatas, tidak terbatas pada:                                      
    a. Kondisi dan situasi masyarakat pada lokasi pekerjaan           
    b. Ketentuan lainnya.                                             

3.  Terhadap angka 2 dilakukan pemutusan kontrak.                     
4.  Pemutusan kontrak dilakukan setelah menghitung pembayaran yang    
    telah dilakukan termasuk uang muka terhadap volume pekerjaan.     

                           PASAL  6                                   

     MASA  PEMELIHARAAN   DAN  SERAH  TERIMA  PEKERJAAN               

Masa pemeliharaan ditetapkan selama 60 (enam puluh) hari kalender     
sejak terhitung serah terima pekerjaan, dan dibayarkan setelah masa   

pemeliharaan berakhir.                                                
                           PASAL  7                                   
                          LAIN-LAIN                                   

                               -                                      

                           PASAL  8                                   
                           PENUTUP                                    

Apabila dalam rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) ini untuk uraian  
bahan-bahan, pekerjaan pekerjaan, yang tidak disebut perkataan atau   
kalimat "diselenggarakan oleh Penyedia" maka hal ini harus dianggap   
seperti disebutkan.                                                   

Guna  mendapatkan  hasil pekerjaan yang baik, maka bagian-bagian      
yang nyata termasuk didalam pekerjaan ini, tetapi tidak dimasukkan    
atau disebut kata demi kata dalam RKS ini, haruslah diselenggarakan   

oleh Penyedia dan diterima sebagai "hal" yang disebutkan.             

Hal-hal yang tidak tercantum dalam peraturan ini ditentukan lebih     
lanjut oleh Pejabat Pembuat Komitmen,  bilamana perlu diadakan        
perbaikan dalam RKS ini.