Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat - Pembangunan Rumah Dinas Asisten Kejaksaan Tinggi Bali

GAMBARAN  UMUM                                  

                         NAMA KEGIATAN :                                

                        NAMA  PEKERJAAN :                               
       PEMBANGUNAN RUMAH  DINAS ASISTEN KEJAKSAAN TINGGI BALI           

                       TAHUN ANGGARAN 2023                              
       PEMBANGUNAN RUMAH  DINAS ASISTEN KEJAKSAAN TINGGI BALI           

I.   LATAR BELAKANG                                                     
     a. Dasar Hukum                                                     
       1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara     
       2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara        
       3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
       4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi      
       5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002, tentang 
          Bangunan Gedung.                                              
       6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan  
          Keuangan Daerah                                               
       7) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai
          Dampak Lingkungan Hidup.                                      
       8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan
          Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
       9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2021, tentang Pengadaan
          Barang/Jasa Pemerintah; beserta aturan turunannya.            
       10) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum
          Rencana Tata Bangunan Gedung dan Lingkungan                   
       11) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis
          Pembangunan Bangunan Gedung Negara.                           
       12) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 Tahun 2008 tentang Persyaratan Teknis
          Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
       13) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor 08/PRT/M/2011 tentang
          Pembagian Klasifikasi dan Sub Klasifikasi Usaha Jasa Konstruksi dan Turunannya nomor
          19/PRT/M/ 2014                                                
       14) Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021
          Tentang Standar Prasarana Dan Sarana Stadion Dan Lapangan Sepak Bola
       15) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 tahun 2022 tentang Analisa Harga Satuan
          Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum                               
       16) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Pedoman Teknis
          Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan .
       17) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor 07/PRT/M/2019 tentang
          Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
       18) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.
          14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.  
       19) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI nomor 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis
          Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan               
       20) Keputusan Direktur Jenderal Perumahan dan Permukiman Departemen Permukiman dan
          Prasarana Wilayah No. 58/KPTS/DM/2002 tentang Petunjuk Teknis Rencana Tindakan
          Darurat Kebakaran pada Bangunan Gedung                        
       21) Peraturan Umum Pemeriksaan Bahan bahan Bangunan (PUPB NI-3/56)
       22) Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971 (PBI 1971)          
       23) Peraturan Umum Bahan Nasional (PUBI 1982)                    
       24) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2005, tentang Persyaratan Arsitektur
          Bangunan Gedung.                                              
       25) Standar pelaksanaan mengacu pada SNI (Standard Nasional Indonesia) antara lain
          Pekerjaan Bangunan Gedung                                     
           SNI 03-6481-2000 tentang Sistem Plumbing                    
           SNI 03-571-2001 tentang Sistem Pengendalian Asap Kendaraan pada
            Bangunan Gedung                                             
           SNI 03-6764-2002 tentang Spesifikasi Baja Struktural        
           SNI 03-6767-2002 tentang Spesifikasi Umum Sistem Ventilasi Mekanis dan
            Sistem Tata Udara sebagai Pengendali Asap Kebakaran Dalam Bangunan
           SNI 03-6768-2002 tentang Spesifikasi Umum Sistem Pengelolaan Udara
            sebagai Pengendali Asap Kebakaran Dalam Bangunan            
           SNI 03-6861.1-2002 tentang Spesifikasi Bahan Bangunan Bagian A (Bahan
            Bangunan Bukan Logam)                                       
           SNI 03-6861.1-2002 tentang Spesifikasi Bahan Bangunan Bagian B (Bahan
            Bangunan dari Besi/Baja)                                    
           SNI 03-6861.1-2002 tentang Spesifikasi Bahan Bangunan Bagian C (Bahan
            Bangunan dari Logam Bukan Besi)                             
           SNI 03-1726-2003 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk
            Bangunan Gedung                                             
           SNI 03-1727-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Pembebanan untuk
            Bangunan Rumah dan dan Gedung                               
           SNI 03-2847-2002 tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk
            Bangunan Gedung                                             
           SNI 03-1729-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Struktur Baja untuk
            Bangunan Gedung                                             

     b. Gambaran Umum                                                   
        Pembangunan Rumah Dinas Asisten Kejaksaan Tinggi Bali merupakan upaya pembangunan
        gedung untuk menunjang fungsi bangunan gedung yang telah terbangun sebelumnya sehingga
        optimalisasi pelaksanaan kegiatan yang berlangsung di Kejaksaan Tinggi Bali dapat berjalan
        dengan optimal. Adapun pelaksanaan pekerjaannya adalah melalui penyedia barang/jasa
        sesuai pekerjaan tersebut.                                      
II.  MAKSUD DAN TUJUAN                                                  
     a. Maksud                                                          
       Pembangunan Rumah Dinas Asisten Kejaksaan Tinggi Bali yang dilaksanakan agar dapat
       memperlancar kegiatan di Kejaksanaan Tinggi Bali; petunjuk bagi Pelaksana Konstruksi yang
       memuat lingkup bahan, peralatan, waktu peksanaan, metode kerja dan personil manajerial yang
       harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterprestasikan ke dalam pelaksanaan pembangunan.
     b. Tujuan                                                          
       Tujuan adalah untuk mewujudkan Pembangunan Rumah Dinas Asisten Kejaksaan Tinggi Bali
       yang sesuai dengan dokumen kontrak baik dari segi kualitas, kuantitas serta dapat diselesaikan
       dalam waktu dan biaya yang teah ditentukan.                      

III. TARGET / SASARAN                                                   
     Target sasaran yang ingin dicapai dalam pekerjaan ini adalah:      
     a. Keluaran (Output)                                               
       - Pekerjaan fisik Pembangunan Rumah Dinas Asisten Kejaksaan Tinggi Bali yang sesuai
         dengan mutu waktu dan biaya yang telah direncanakan            
     b. Hasil (Outcomes)                                                
       - Meningkatkan kontribusi positif bagi Pemerintah Daerah secara umum di Kabupaten
         Badung.                                                        

IV.  NAMA ORGANISASI PELAKSANA PEKERJAAN KONSTRUKSI                     
     Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung
     PA        : Dr. Ir. Ida Bagus Surya Suamba, ST., MT                
     Alamat PA : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung ”Mangupraja Mandala”, Jalan Raya
               Sempidi Mengwi Badung                                    

V.   RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN                                    
     Ruang lingkup/batasan lingkup pengadaan pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Asisten
     Kejaksaan Tinggi Bali yang dilaksanakan sesuai dengan BOQ (Bill Of Quantity) yang telah
     ditetapkan dan menjadi acuan dalam penawaran.                      
      NO            NAMA PEKERJAAN                  LOKASI              

      1  Penerapan SMKK                       Kabupaten Badung          
      2  Pekerjaan Persiapan                                            

      3  Pekerjaan Struktur                                             

      4  Pekerjaan Arsitektur                                           

      5  Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing                   
      6  Pekerjaan Penataan Site                                        

      7  Pekerjaan Meubelair                                            

      8  Pekerjaan Interior                                             

VI.  JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN                                 
     a. Rencana Jadwal Pelaksanaan Pengadaan:                           
       Pelaksanaan Pekerjaan 75 hari kalender setelah penandatanganan SPK dan SPMK.