Paket Pekerjaan Pengadaan Bahan Bakar Minyak Untuk Patroli Terkoordinasi Bilateral Tahun Anggaran 2025

1                                        

  GAMBARAN   UMUM PEKERJAAN  PENGADAAN  BAHAN  BAKAR MINYAK             

          UNTUK ASET PATROLI TERKOORDINASI BILATERAL                    
                     TAHUN ANGGARAN  2025                               

   a. Gambaran Umum                                                     

           Dalam penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan   
      hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, aset

      patroli Bakamla RI dan instansi terkait membutuhkan dukungan logistik cair
      berupa bahan bakar minyak jenis HSD/Bio Solar.                    

           Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan

      Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut,
      Bakamla RI memiliki tugas, fungsi dan kewenangan sebagai berikut. 

      1)  Pasal 61 (Tugas Bakamla). Melakukan patroli keamanan dan      

          keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi
          Indonesia.                                                    

      2)  Pasal 62 (Fungsi Bakamla).                                    
          a)  Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan        

              keselamatan laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah
              yuridiksi Indonesia                                       

          b)  Menyelenggarakan sistem peringatan dini Keamanan dan      

              keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi
              Indonesia.                                                

          c)  Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan        
              penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan

              wilayah yuridiksi Indonesia.                              

          d)  Mensinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh
              instansi terkait.                                         

          e)  Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi
              terkait.                                                  

          f)  Memberikan bantuan SAR di wilayah perairan Indonesia dan  

              wilayah yurisdiksi Indonesia.                             
          g)  Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional. 

      3)  Pasal 63 (Kewenangan)                                         
                               2                                        

          a)  Melakukan pengejaran seketika (hot pursuit);              

          b)  Penghentian, pemeriksaan, penangkapan, membawa dan        
              menyerahkan kapal ke instansi terkait/berwenang untuk     

              pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan                

          c)  Mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di
              wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia.

          Sesuai Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022, patroli
      yang dilaksanakan Bakamla RI dan instansi terkait terdiri atas:   

      1)  Patroli bersama;                                              

      2)  Patroli mandiri; dan                                          

      3)  Patroli terkoordinasi.                                        
      Patroli Terkoordinasi dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 15 yaitu sebagai

      berikut.                                                          

      1) Patroli terkoordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c
         merupakan patroli yang diselenggarakan oleh badan dan/atau instansi

         penegak hukum negara lain di kawasan berdasarkan perjanjian kerja

         sama bilateral maupun multilateral.                            
      2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada 1) disusun dan 

         ditetapkan oleh Kepala Badan dan/ atau pimpinan Instansi Terkait
         bersama dengan pimpinan instansi penegak hukum negara lain.    

      3) Perencanaan Patroli terkoordinasi yang oleh Instansi Terkait dengan

         instansi penegak hukum negara lain mengikutsertakan kementerian yang
         urusan pemerintahan di bidang luar negeri dan Badan.           

      4) Pelaksanaan Patroli terkoordinasi yang diselenggarakan oleh Instansi
         Terkait dengan instansi penegak hukum negara lain dapat        

         mengikutsertakan Badan.                                        

      5) Badan memberikan dukungan teknis dan operasional patroli terkoordinasi
         yang dilakukan oleh instansi terkait.                          

          Dukungan logistik cair dalam pengadaan ini berupa BBM jenis HSD/Bio

      Solar. Dukungan ini diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan Motor Pokok
      Penggerak (MPK) dalam pelaksanaan patroli.                        

   b. Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan                                    
                               3                                        

      Pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Pengadaan Bahan Bakar Minyak untuk 

      Aset Patroli Terkoordinasi Bilateral Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan pada
      bulan Agustus s.d. Desember 2025.                                 

   c. KURUN  WAKTU PENCAPAIAN  KELUARAN                                 

          Kurun waktu pencapaian keluaran kegiatan Pekerjaan Pengadaan  
      Bahan Bakar Minyak untuk Aset Patroli Terkoordinasi Bilateral Tahun

      Anggaran 2025 pada bulan Agustus s.d. Desember 2025.              

   d. BIAYA YANG DIPERLUKAN                                             
          Biaya yang diperlukan untuk Pekerjaan Pengadaan Bahan Bakar   

      Minyak untuk Aset Patroli Terkoordinasi Bilateral Tahun Anggaran 2025 total
      sebesar Rp. 3,932,470,113,00 (Tiga miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta

      empat ratus tujuh puluh ribu seratus tiga belas rupiah).          

                                Direktur Operasi Laut                   

                                selaku                                  
                                Pejabat Pembuat Komitmen,               

                                Oc. Budi Susanto, S.H., M.Si., M.Tr.Opsla.
                                Laksamana Pertama Bakamla               
                               4                                        

                         Lampiran I Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference
                         Pekerjaan Pengadaan Bahan Bakar Minyak untuk Aset Patroli
                         Terkoordinasi Bilateral Tahun Anggaran 2025    

             HARGA PERKIRAAN SENDIRI / OWNER ESTIMATE                   

    PEKERJAAN PENGADAAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK ASET PATROLI           
        TERKOORDINASI BILATERAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2025               

                                   VOLUME  HARGA SATUAN                 
NO            KEBUTUHAN             (LITER)    (RP)     TOTAL           
 A PATROLI NASIONAL                                   3,249,975,300     

   - Kebutuhan BBM (Solar) KN Bakamla Tipe 80 Meter                     
   untuk MPK                          60,625     21,300 1,291,312,500   
   - Kebutuhan BBM (Solar) KN Bakamla Tipe 48 Meter                     
   untuk MPK                          91,956     21,300 1,958,662,800   
                                               SUB TOTAL 3,249,975,300  

                                                PPN 12% 357,497,283     
                                           PBBKB (MAX 10%) 324,997,530  

                                                 TOTAL 3,932,470,113    

                                  Direktur Operasi Laut                 

                                  selaku                                
                                  Pejabat Pembuat Komitmen,             

                                  Oc. Budi Susanto, S.H., M.Si., M.Tr.Opsla.
                                  Laksamana Pertama Bakamla             
                               5                                        

                         Lampiran II Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference
                         Pekerjaan Pengadaan Bahan Bakar Minyak untuk Aset Patroli
                         Tahun Anggaran 2025                            

                       SPESIFIKASI TEKNIS                               

                               8                                        

                                Direktur Operasi Laut                   

                                selaku                                  

                                Pejabat Pembuat Komitmen,               

                                Oc. Budi Susanto, S.H., M.Si., M.Tr.Opsla.
                                Laksamana Pertama Bakamla