Pekerjaan Pengadaan Bahan Bakar Minyak Tahap II Untuk Aset Patroli Tahun Anggaran 2024

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PENGADAAN  BAHAN  BAKAR MINYAK              
      TAHAP II UNTUK ASET PATROLI TAHUN ANGGARAN 2024                   

          Dalam penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan    

      hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, aset

      patroli Bakamla RI dan instansi terkait membutuhkan dukungan logistik cair
      berupa bahan bakar minyak jenis solar.                            

          Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan 
      Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut,

      Bakamla RI memiliki tugas, fungsi dan kewenangan sebagai berikut. 

      1)  Pasal 61 UU Nomor 32 Tahun 2014 (Tugas Bakamla). Melakukan patroli
          keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah

          yurisdiksi Indonesia.                                         
      2)  Pasal 62 UU Nomor 32 Tahun 2014 (Fungsi Bakamla)              

          a)  Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan        

              keselamatan laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah
              yuridiksi Indonesia                                       

          b)  Menyelenggarakan sistem peringatan dini Keamanan dan      
              keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi

              Indonesia.                                                

          c)  Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan        
              penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan

              wilayah yuridiksi Indonesia.                              
          d)  Mensinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh

              instansi terkait.                                         
          e)  Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi

              terkait.                                                  

          f)  Memberikan bantuan SAR di wilayah perairan Indonesia dan  
              wilayah yurisdiksi Indonesia.                             

          g)  Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional. 
      3)  Pasal 63 UU Nomor 32 Tahun 2014 (Kewenangan Bakamla)          

          a)  Melakukan pengejaran seketika (hot pursuit);              
          b)  Penghentian, pemeriksaan, penangkapan, membawa dan        
              menyerahkan kapal ke instansi terkait/berwenang untuk     

              pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan                
          c)  Mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di

              wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

          Sesuai Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022, patroli
      yang dilaksanakan Bakamla RI dan instansi terkait terdiri atas:   

      1) Patroli bersama; dan                                           
      2) Patroli mandiri.                                               

      Patroli Bersama dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 10 yaitu sebagai berikut.

      1) Patroli bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a     
         diselenggarakan oleh Badan dengan melibatkan Instansi Terkait dan

         Instansi Teknis secara bersamasama, terpadu, dan terintegrasi. 
      2) Instansi Terkait dan Instansi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

         menunjuk personel beserta aset Patroli untuk melakukan Patroli bersama.
      3) Kewenangan personel Instansi Terkait dan Instansi Teknis yang ditunjuk

         dalam Patroli Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

         sesuai dengan kewenangan instansi asalnya dan sesuai dengan    
         ketentuan peraturan perundang-undangan.                        

      4) Personel beserta aset Patroli dari Instansi Terkait dan Instansi Teknis
         sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan Patroli  

         bersama:                                                       

         a) menggunakan tanda pengenal Patroli; dan                     
         b) dapat dilengkapi senjata api yang penggunaannya             

         dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
          Mengacu pada  tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana       

      disebutkan di atas, pelaksanaan patroli Bakamla RI melibatkan seluruh aset

      Bakamla RI dan instansi terkait yang didasarkan pada ancaman dan daerah
      rawan terpilih berdasarkan hasil analisis rekapitulasi kejadian pelanggaran

      dan kecelakaan di laut.                                           
          Dukungan logistik cair dalam pengadaan ini berupa BBM jenis Solar.

      Dukungan ini diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan pemanasan mesin 
      (Diesel Generator-DG) dan Motor Pokok Penggerak (MPK) dalam       
      pelaksanaan patroli.                                              

1. PENERIMA MANFAAT                                                     
   a. Pemerintah Indonesia.                                             

   b. Pengguna Jasa maritim/masyarakat maritim.                         
   c. Bakamla RI.                                                       

2. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN                                         
   a. Metode Pelaksanaan                                                

      1) Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri

         (HPS) dengan mengacu pada nilai harga dasar keekonomian yang di
         release PT. Pertamina Persero atau anak perusahaan yang ditunjuk dan

         volumenya menyesuaikan jumlah output pada Tahun Anggaran 2024. 
      2) Penyusunan kontrak atau perjanjian pengadaan dengan mengacu pada

         surat Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa dari Tim Unit Kerja
         Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).                                 

      3) Mekanisme penyaluran pekerjaan pengadaan bahan bakar minyak Solar

         untuk aset patroli tahun anggaran 2024 sesuai dengan rencana dukungan
         logistik.                                                      

      4) Monitoring pelaksanaan kegiatan pengisian Bahan Bakar Minyak dalam
         rangka uji mutu dan kualitas pekerjaan pengadaan.              

      5) Evaluasi hasil pekerjaan pengadaan.                            

   b. Spesifikasi Penyedia                                              
       1) Izin Usaha:                                                   

         NO     JENIS IZIN                KLASIFIKASI                   

         1   SIUP/NIB        Kualifikasi Perusahaan Non Kecil dengan    
                             kegiatan usaha Sesuai KBLI 46610 yaitu     

                             Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat,Cair   
                             dan Gas dan ProdukYDBI.                    

         2   Akte  Perusahaan Yang masih berlaku sesuai ketentuan yang  
             dan Perubahan   berlaku                                    
         3   SITU/Domisili   Surat Ijin Tempat Usaha SITU yang masih    
                             berlaku                                    

       2) Memiliki NPWP;                                                
       3) Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir. surat pengukuhan

          pengusaha kena pajak PKP dan SPT tahun 2023 dan atau tahun    

          berjalan terakhir;                                            
       4) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan     

          pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
       5) Tidak masuk dalam daftar hitam;                               

       6) Surat keterangan penyalur BBM industri dari kementerian Energi dan

          Sumber Daya Mineral RI atau surat perjanjian kerja sama antara BU
          Niaga Migas dan Penyalur;                                     

       7) Surat penunjukan penyalur BBM non subsidi / agen dari PT Pertamina
          (Persero);                                                    

       8) Sertifikat izin usaha pengangkutan Bahan Bakar Minyak dari Menteri

          Energi dan Sumber Daya Mineral RI;                            
       9) Memiliki dan melampirkan surat keterangan referensi bank;     

       10) Melampirkan laporan keuangan auditan tahun 2023 yang dikeluarkan
          oleh Kantor Akuntan Publik (KAP);                             

       11) Melampirkan surat ijin operasi bunker agent supplier;        

       12) Persyaratan dan pernyataan atas sarana transportasi yang digunakan
          saat pelaksanaan kegiatan:                                    

          •  melampirkan surat pernyataan pengiriman bbm melalui laut.  
          •  melampirkan pernyataan alat transportasi berupa kapal tongkang

             laut.                                                      

          •  melampirkan pernyataan kapasitas tangki muat minimal 120 KL.
          •  melampirkan surat untuk sertifikasi kapal masih berlaku.   

          •  melampirkan setiap pelaksanaan bunker harus dilengkapi spb surat

             ijin gerak kapal.                                          
       13) Kemampuan untuk menyediakan fasilitas atau peralatan atau    

          perlengkapan di seluruh wilayah Indonesia;                    
       14) Memiliki SIUPAL yang masih berlaku;                          

       15) Memiliki armada laut;                                        
       16) Memiliki wilayah penjualan nasional / di seluruh wilayah Indonesia;
       17) Merupakan agen penyalur BBM di bawah instansi bumn;          

       18) Memiliki sertifikat ISO 14001:2012, 9001:2015 dan 45001:2018; dan
       19) Memiliki tenaga teknis yang bersertifikasi K3.               

   c. Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan                                    

      Pada prinsipnya, pelaksanaan kegiatan pekerjaan pengadaan Bahan Bakar
      Minyak tahap II untuk aset patroli tahun anggaran 2024 dilaksanakan pada

      bulan Oktober s.d. Desember 2024.                                 

  Matrik Waktu Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Bahan Bakar Minyak Tahap II 
                    Untuk Aset Patroli T.A. 2024                        

                                      Waktu                             
        KEGIATAN                                                        
                         Bulan 1      Bulan 2      Bulan 3              
      Patroli Bersama                                                   
                            √           √            √                  
      Patroli Mandiri                                                   
                            √           √            √                  

3. KURUN WAKTU  PENCAPAIAN KELUARAN                                     

   Kurun waktu pencapaian keluaran kegiatan pekerjaan pengadaan Bahan Bakar

   Minyak Tahap II untuk Aset Patroli Tahun Anggaran 2024 pada bulan Oktober s.d.
   Desember 2024.                                                       

4. BIAYA YANG DIPERLUKAN                                                

       Biaya yang diperlukan untuk pengadaan Bahan Bakar Minyak tahap II untuk

   aset patroli tahun anggaran 2024 adalah total sebesar Rp135.209.823.034
   (Seratus Tiga Puluh Lima Miliar Dua Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Dua

   Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah)                             
       Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana

   semestinya.                                                          
                                           Direktur Operasi Laut        
                                                Selaku                  
                                         Pejabat Pembuat Komitmen       

                                      Basri Mustari, M.Han., M.Tr. Opsla
                                        Laksamana Pertama Bakamla