Konsultasi Kebijakan Internal Spbe Bakamla

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                              
           KONSULTASI KEBIJAKAN INTERNAL SPBE BAKAMLA                     

     Pekerjaan konsultasi kebijakan internal SPBE ini dilaksanakan untuk memenuhi

beberapa aspek yang menjadi kelemahan Bakamla RI berdasarkan hasil penilaian
SPBE Tahun 2024. Salah satu poinnya adalah Bakamla yang belum menerapkan  
manajemen risiko, manajemen aset TIK, Kompetensi SDM, manajemen Pengetahuan,
dan Manajemen Perubahan yang disebabkan oleh belum adanya peta rencana SPBE.
     Untuk memenuhi dan memperbaiki perencanaan kegiatan SPBE dalam rentang

tahun RPJMN 2025 - 2029, dengan ini dilakukan pekerjaan konsultasi kebijakan internal
SPBE untuk membuat Peta Rencana SPBE Bakamla 2025- 2029.                  

     Pekerjaan ini dilaksanakan selama 2 bulan sejak dimulainya tanggal kontrak.

Pelaksanaan kegiatan mencakup diskusi, wawancara, tanya jawab, rapat eksternal dan
internal, yang dilaksanakan minimal 3 kali pertemuan dalam rangka penyusunan draft
KEP Peta Rencana SPBE Bakamla 2025 - 2029.                                
     Untuk dapat menyelesaikan pekerjaan ini, kami memerlukan penyedia yang
memenuhi kriteria sebagai berikut:                                        

    1. Asisten Tenaga Ahli analis dan data, 1 orang, pendidikan S1 Ilmu Komputer
       memiliki pengalaman pekerjaan minimal 2 (Dua) tahun, serta dibuktikan

       dengan surat referensi dari pemberi kerja.                         
    2. Tenaga Ahli Sistem Analisis, 1 orang, memiliki pendidikan S1 Teknik

       Informatika/ Sistem Informasi, memiliki sertifikat keahlian di bidang terkait,

       memiliki pengalaman pekerjaan minimal 3 (Tiga) tahun, serta dibuktikan
       dengan Surat Referensi dari pemberi kerja.                         

    3. Tenaga Ahli Pengolah Data, 1 orang, memiliki Pendidikan S1 Sistem Informasi
       / S1 Teknik Informatika, memiliki sertifikat keahlian di bidang terkait memiliki

       pengalaman pekerjaan minimal 3 (Tiga) tahun serta dibuktikan dengan surat

       referensi dari pemberi kerja.                                      

     HPS yang ditetapkan senilai Rp99.900.000,- dengan pagu anggaran setelah
efisiensi sebesar Rp100.000.000,-.

		Authority
9 July 2015	Pendampingan Pengelola Industri Rmp (Lanjutan)	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI	Rp 1,000,000,000
26 April 2016	Pengadaan Alat Penunjang Kegiatan Inspektur Keamanan Penerbangan	Ditjen Phb Udara	Rp 936,000,000
24 July 2015	Pendampingan Pengelola Industri Pengolahan Jagung Di Ktm Labangka Kab Sumbawa Prov Ntb, Rmp Di Ktm Belitang Kab Oku Timur Prov Sumsel Dan Ktm Kobisonta Kab Maluku Tengah Prov Maluku	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI	Rp 650,000,000
27 February 2014	Pengembangan Jaringan Infrastruktur Terbarukan		Rp 502,929,000
9 April 2025	Penyusunan Pengembangan Industri Dan Profil Investasi Sektor Pertanian Kab. Mahakam Ulu	Kab. Mahakam Ulu	Rp 500,000,000
19 June 2020	Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Monitoring Pertambangan (Simonta)	Provinsi Maluku Utara	Rp 500,000,000
21 April 2014	Penyusunan Sistem Monitoring Dan Evaluasi Diklat Bagi Sdm Kukm		Rp 475,000,000
19 May 2021	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	Kab. Ogan Komering Ilir	Rp 400,000,000
16 February 2021	Jasa Konsultan Pembuatan Instrumen Asesmen Teknis Cybersecurity Framework Untuk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Badan Siber dan Sandi Negara	Rp 334,127,000
22 August 2015	Identifikasi Potensi Dan Pemetaan Serta Resolusi Konflik Di Kphp Pulau Laut & Sebuku		Rp 250,000,000

Authority

9 July 2015

Pendampingan Pengelola Industri Rmp (Lanjutan)

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI

Rp 1,000,000,000

26 April 2016

Pengadaan Alat Penunjang Kegiatan Inspektur Keamanan Penerbangan

Ditjen Phb Udara

Rp 936,000,000

24 July 2015

Pendampingan Pengelola Industri Pengolahan Jagung Di Ktm Labangka Kab Sumbawa Prov Ntb, Rmp Di Ktm Belitang Kab Oku Timur Prov Sumsel Dan Ktm Kobisonta Kab Maluku Tengah Prov Maluku

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI