,Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana

Uraian Pendahuluan1                               

 1. Latar Belakang   Kota Balikpapan adalah merupakan pintu gerbang Provinsi
                     Kalimantan Timuir sekaligus menjadi Kota Penyangga Ibu Kota
                     Nusantara. Balikpapan mempunyai luas wilayah 511,01 KM2
                     secara topografi 85 % kawasan perbukitan dan 15 % kawasan
                     yang landai , dan berada di sepanjang pesisir teluk Balikpapan
                     serta selat Makassar , dengan jumlah penduduk sebanyak 570

                     ribu jiwa. Selain dari pada itu di tengah kota Balikpapan juga
                     terdapat Obyek Vital Nasional yaitu Pengolahan minyak
                     Pertamina RU V.                                      
                       Dengan kondisi tersebut di atas Balikpapan merupakan
                     wilayah yang sangat strategis sehingga pertumbuhan penduduk
                     tiap tahun cukup tinggi, namun dibalik semua itu Balikpapan
                     juga terdapat ancaman bencana yang bisa terjadi kapan saja.
                     Berdasarkan dokumen kajian risiko bencana tahun 2022 Kota
                     Balikpapan memiliki 8 (delapan) potensi bencana yaitu: 3 (tiga)
                     bencana termasuk kategori bencana geologi meliputi: gempa
                     bumi, tsunami, gerakan tanah/tanah longsor, 5 (lima) bencana
                     termasuk bencana hidrometeorologi meliputi: banjir,  
                     kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi,
                     kebakaran hutan dan lahan. Dimana yang menjadi bencana
                     prioritas yang ditangani oleh Pemerintah Kota Balikpapan karena
                     termasuk dalam kategori risiko tinggi yaitu: 1) Tanah Longsor,
                     2) Banjir, 3) Gelombang Ekstrim dan Abrasi.          
                       Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 pasal 36 bahwa   
                     Perencanaan penanggulangan bencana ditetapkan oleh   
                     Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan       
                     kewenangannya yang dikoordinasikan oleh BPBD. Perencanaan

                     penanggulangan bencana dilakukan melalui penyusunan data
                     tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu
                     berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan
                     penanggulangan bencana. Pasal 44 disebutkan bahwa    
                     Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi 
                     terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam

                     Pasal 34 huruf b meliputi: 1) kesiapsiagaan; 2) peringatan dini;
                     dan 3)mitigasi bencana. Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud
                     dalam Pasal 44 huruf a dilakukan untuk memastikan upaya yang
                     cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana. Kemudian
                     dijelaskan dalam Pasal 45 ayat 2 dipertegas tentang  

                     kesiapsiagaan yang dilakukan melalui berbagai langkah-langkah
                     meliputi (a) penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan
                     kedaruratan bencana; (b) pengorganisasian, pemasangan, dan
                     pengujian sistem peringatan dini; (c) penyediaan dan penyiapan
                     barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar; (d)        
                     pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang

                     mekanisme tanggap darurat; (e) penyiapan lokasi evakuasi; (f)
                     penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur
                     tetap tanggap darurat bencana; dan (g) penyediaan    
                     danpenyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan
                     pemulihan prasarana dan sarana.                      

1 Uraian Pendahuluan memuat gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan.

KAK-RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA                            
                       Dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 Pasal 17
                     disebutkan tentang Rencana penanggulangan kedaruratan
                     bencana merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan
                     bencana dalam keadaan darurat yang disusun secara    
                     terkoordinasi oleh BNPB dan/atau BPBD serta pemerintah

                     daerah dan diuji coba. Rencana penanggulangan kedaruratan
                     bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana   
                     kontinjensi.                                         
                       Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)  
                     bersifat kerangka kerja dan disiapkan untuk menghadapi

                     kedaruratan bencana yang multiancaman, sehingga RPKB belum
                     operasional ketika suatu bencana spesifik terjadi. RPKB
                     diperlukan agar menunjang dalam penyusunan rencana   
                     kontingensi dan memberi dasar-dasar bagaimana rencana
                     kontingensi tersebut akan dilaksanakan.              
                       Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

                     Nomor 101 Tahun 2018 bahwa, Penyusunan Rencana       
                     Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) merupakan salah
                     satu upaya dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Sub
                     Urusan Bencana, sebagai salah satu urusan wajib layanan dasar
                     di tingkat kabupaten/kota. RPKB merupakan acuan bagi 
                     pelaksanaan penanggulangan kedaruratan bencana baik  

                     sebelum bencana terjadi, pada saat penetapan status keadaan
                     darurat bencana maupun pada saat penetapan status keadaan
                     tertentu. RPKB memuat kebijakan dan strategi untuk   
                     menghadapi lebih dari satu jenis ancaman bencana yang
                     mungkin terjadi, disusun secara terkoordinasi oleh BNPB
                     dan/atau BPBD dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan

                     mencakup tindakan-tindakan kunci pada fase prabencana, saat
                     penanganan darurat, dan pascabencana yang berkaitan  
                     langsung dengan kedaruratan bencana.                 

 2. Maksud dan          a. Maksud                                         
    Tujuan                                                                
                          Melakukan penyusunan DOKUMEN   RENCANA          
                          PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA (RPKB)       
                        b. Tujuan                                         
                          Tujuan disusunnya dokumen RPKB untuk membangun  
                          kesiapan pemerintah daerah dalam menanggulangi  
                          secara cepat dan efektif situasi kedaruratan akibat
                          berbagai ancaman bencana, melalui suatu kerangka
                          kerja yang secara konsisten mengatur pemerintah 
                          daerah dan pemangku kepentingan lainnya, bekerjasama
                          mengurangi, mempersiapkan, merespon, dan        
                          memulihkan situasi dari dampak kedaruratan untuk
                          berbagai jenis, besaran, intensitas, maupun kerumitan
                          kedaruratan tersebut.                           

 3. Sasaran            1. Terlaksananya upaya-upaya penanganan kedaruratan
                          terhadap seluruh bencana prioritas yang berpotensi
                          terjadi di Kota Balikpapan secara efektif dan optimal.

KAK-RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA                            
                       2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan
                          bencana di Kota Balikpapan dalam penanganan     
                          kedaruratan bencana.                            
                       3. Terbangunnya partisipasi dan kemitraan sektor non
                          pemerintah dalam penanggulangan kedaruratan bencana

                          dengan tetap mengedepankan iklim budaya lokal, dan
                          kemandirian masyarakat serta sektor dunia usaha.

 4. Lokasi        Kota Balikpapan                                         
    Pekerjaan                                                             

 5. Sumber        Pendapatan Asli Daerah DPA BPBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran
    Pendanaan     2024                                                    

 6. Nama dan      Nama Pengguna Anggaran: USMAN ALI, ST                   
    Organisasi                                                            
    Pejabat       Satuan Kerja: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA  
    Pembuat       BALIKPAPAN                                              
    Komitmen                                                              
                          Data Penunjang2                                 

 7. Data Dasar         1. Kajian Risiko Bencana Kota Balikpapan Tahun 2022
                       2. Rencana Penanggulangan Bencana Kota Balikpapan  
                          Tahun 2023                                      

 8. Standar Teknis     1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
                          Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
                       2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
                          Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
                          Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan  
                          Daerah Kabupaten/Kota;                          
                       3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
                          Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;         
                       4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008
                          tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan 
                          Penanggulangan Bencana;                         
                       5. Peraturan Kepala BNPB Nomor 6 Tahun 2008 tentang
                          Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai;             
                       6. Peraturan Kepala BNPB Nomor 9 Tahun 2008 tentang
                          Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional  
                          Penanggulangan Bencana;                         
                       7. Peraturan Kepala BNPB Nomor 10 Tahun 2008 tentang
                          Komando Tanggap Darurat Bencana;                
                       8. Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2008 tentang
                          Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan        

                          Penanggulangan Bencana;                         
                       9. Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2009 tentang
                          Pedoman Bantuan Logistik;                       
                       10. Peraturan Kepala BNPB Nomor 5 Tahun 2009 tentang
                          Pedoman Bantuan Peralatan;                      
                       11. Peraturan Kepala BNPB Nomor 6 Tahun 2009 tentang
                          Pedoman Pergudangan;                            
                       12. Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2009 tentang
                          Pedoman Standarisasi Peralatan PB;              
                       13. Peraturan Kepala BNPB Nomor 18 Tahun 2009 tentang
                          Pedoman Standarisasi Logistik PB;               

2 Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
KAK-RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA                            
                       14. Peraturan Kepala BNPB Nomor 12 Tahun 2010 tentang
                          Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan   
                          Darurat;                                        
                       15. Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2010 tentang
                          Pedoman Perencanaan, Pertolongan dan Evakuasi;  
                       16. Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2010 tentang
                          Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat 
                          Bencana;                                        
                       17. Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2010 tentang
                          Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan  
                          Kecacatan;                                      
                       18. Peraturan Kepala BNPB Nomor 18 Tahun 2010 tentang
                          Pedoman Distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan
                          Penanggulangan Bencana;                         
                       19. Peraturan Kepala BNPB Nomor 22 Tahun 2010 tentang
                          Pedoman Peran Serta Lembaga Internasional dan   
                          Lembaga Asing non Pemerintah pada saat Tanggap  
                          Darurat;                                        
                       20. Peraturan Kepala BNPB Nomor 24 Tahun 2010 tentang
                          Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat      
                          Bencana;                                        
                       21. Peraturan Kepala BNPB Nomor 6A Tahun 2011 tentang
                          Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status  
                          Keadaan Darurat Bencana;                        
                       22. Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2011 tentang
                          Pedoman Pengkajian Pasca Bencana;               
                       23. Peraturan Kepala BNPB Nomor 20 Tahun 2011 tentang
                          Monitoring Evaluasi Logistik;                   
                       24. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 
                          Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman      
                          Nasional Pengkajian Risiko Bencana;             
                       25. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 
                          Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan      
                          Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan 
                          Bencana;                                        

                       26. Peraturan Kepala BNPB Nomor 10 Tahun 2012 tentang
                          Pedoman Pengelolaan Bantuan Logistik Pada Saat  
                          Keadaan Darurat;                                
                       27. Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2012 tentang
                          Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan
                          Bencana.                                        

 9. Studi-Studi        1. Kajian Risiko Bencana Kota Balikpapan Tahun 2022;
    Terdahulu                                                             
                       2. Rencana Penanggulangan Bencana Kota Balikpapan  
                          Tahun 2023                                      
 10. Referensi         1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun
    Hukum                                                                 
                          2007 tentang Penanggulangan Bencana;            
                       2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun
                          2014 tentang Pemerintahan Daerah;               
                       3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
                          Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;         
                       4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
                          Standar Pelayanan Minimal;                      

                       5. Peraturan Kepala BNPB Nomor 04 Tahun 2008 tentang
                          Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan       
                          Bencana;                                        

KAK-RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA                            
                       6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
                          Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis     
                          Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-
                          Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;           
                       7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

                          Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar   
                          Pelayanan Minimal; dan                          

                           Ruang Lingkup                                  

 11. Lingkup         Ruang Lingkup Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
    Pekerjaan        (RPKB) Kota Balikpapan yaitu:                        
                        1. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)
                          melingkupi operasi siaga darurat, tanggap darurat, dan
                          transisi darurat ke pemulihan;                  
                        2. RencanaPenanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)
                          meliputi perencanaan penanganan kedaruratan pada

                          semua potensi bencana yang dapat menimbulkan    
                          gangguan terhadap kehidupan masyarakat dan fungsi
                          pelayanan pemerintahan di Kota Balikpapan;      
                        3. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)
                          menguraikan kebijakan dan strategi, perencanaan 
                          operasional, perencanaan penganggaran dan       

                          perencanaan logistik penanggulangan kedaruratan 
                          bencana;                                        
                        4. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)
                          menguraikan peran dan tanggung jawab seluruh instansi
                          dalam penanggulangan kedaruratan bencana, baik  
                          pemerintah maupun   pemangku  kepentingan       

                          kebencanaan.                                    

 12. Keluaran3         Laporan yang harus disediakan oleh penyedia terdiri dari :
                        1. DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN     
                          BENCANA ukuran f4 sebanyak 3 eksemplar.         
                        2. Softfile                                       

                          Semua hasil pekerjaan tersebutdiserahkan dalam bentuk
                          softfile (copy pekerjaan) dan disimpan dalam Hardisk
                          1Terra sebanyak 1 (satu) buah.                  

 13. Peralatan,        a. Peninjauan laporan dan data yang ada, serta pemberian
    Material,                                                             
                          informasi dan instruksi mengenai ketentuan dan/atau
    Personel dan                                                          
                          ketetapan pemerintah yang berlaku sehubungan dengan
    Fasilitas dari                                                        
                          pelaksanaan kegiatan.                           
    Pejabat                                                               
                       b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengangkat  
    Pembuat                                                               
    Komitmen              pejabat, petugas, atau wakil sebagai pengawas yang
                          mungkin diperlukan demi pelaksanaan kegiatan atau jasa
                          konsultansi yang lebih efektif.                 

3 Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain. 
KAK-RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA                            
 14. Peralatan dan Peralatan dan material yang mendukung terwujudnya dokumen
    Material dari Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kota Balikpapan
    Penyedia Jasa                                                         
    Konsultansi                                                           

 15. Lingkup      Mendapatkan pembayaran sesuai dengan yang ditentukan di Syarat-
    Kewenangan    syarat khusus kontrak.                                  
    Penyedia Jasa                                                         

 16. Jangka Waktu 120 hari kalender                                       
    Penyelesaian                                                          
    Pekerjaan                                                             

                     1. Tenaga Ahli yang dibutuhkan, antara lain :        
 17. Personel                                                             
                   No. Tena  Jumlah  Pendidikan Pengalaman                
                       ga                                                 
                       Ahli                                               
                   1.  Team  1         S2         Berpengalaman           
                                       Manajem    dalam    bidang         
                       leader                                             
                                       en         kebencanaan             
                                       Bencana    minimal 5 tahun         
                                                  dan berpengalaman       
                                                  menyusun                
                                                  dokumen RPKB            
                   2.  Tenag 1         S1         Berpengalaman           
                                       Planologi  dalam    bidang         
                       a Ahli                                             
                                       /          kebencanaan             
                       Manaj                                              
                                       Manajem    minimal 3 tahun         
                       emen                                               
                                       en         dan                     
                       Benca                                              
                                       Bencana/   berpengalaman           
                       na                                                 
                                       Geografi   menyusun                
                                                  dokumen RPKB            
                     2. Tenaga Pendukung yang dibutuhkan, antara lain:    
                    No. Tenaga Pendukung Jumlah    Pendidikan             
                    1   Administrasi    1          D3 Pengalaman 2        
                                                   Tahun                  
 18. Jadwal Tahapan Penyedia jasa harus terlibat dan hadir dalam setiap pertemuan, rapat
    Pelaksanaan   dan konsultasi dalam rangka penyusunan dokumen.         
    Pekerjaan                                                             
                    No. Kegiatan              Bln  Bln Bln  Bln           
                                              1    2   3    4             
                      1. R apat penyusunan rencana                        
                        kerja                                             
                      2. K onsultasi BNPB ttg Rencana                     

                        Kerja                                             
                      3. A udiensi kepada kepala                          
                        daerah                                            
                      4. I dentifikasi Pelaku ;                           
                        Mengumpulkan data dan                             

                        Dokumen pendukung                                 

KAK-RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA                            
                      5. S osialisasi pemangku                            
                        kepentingan ttg rencana                           
                        penyusunan RPKB                                   
                      6. L okakarya penyusunan RPKB                       

                      7. P enulisan rancangan                             

                        dokumen RPKB                                      
                      8. K onsultasi BNPB ttg                             
                        dokumen RPKB                                      
                      9. F inalisasi dokumen RPKB                         

                      10. K onsultasi publik rancangan                    
                        akhir RPKB dan kesepakatan                        

                        komitmen para pihak                               
                      11. P resentasi hasil rancangan                     
                        akhir kepada kepala daerah                        
                      12. U ji Dokumen RPKB                               

                             Laporan                                      

 19. Struktur dan Isi  Rincian dokumen RPKB dijelaskan sebagai berikut:   
    Dokumen          BAB                  DESKRIPSI                       
                         KATA PENGANTAR                                   
                         RINGKASAN EKSEKUTIF                              

                         DAFTAR ISTILAH                                   
                         DAFTAR ISI                                       
                         DAFTAR GAMBAR                                    
                         GAMBAR TABEL                                     

                     I   PENDAHULUAN      1.1. Latar Belakang             
                                          1.2. Tujuan                     
                                          1.3. Sasaran                    
                                          1.4. Kedudukan Dokumen          
                                          1.5. Ruang Lingkup              
                                          1.6. Landasan Hukum             

                     II  PROFIL WILAYAH   2.1. Kondisi Geografis          
                                          2.2. Kondisi Topografi          
                                          2.3. Kondisi Geologi            
                                          2.4. Kondisi Hidrologi          
                                          2.5. Kondisi Iklim              

                                          2.6. Kondisi Tanah              
                                          2.7. Kondisi Demografis         
                                          2.8. Kondisi Ekonomi            
                                          2.9. Tata Ruang                 
                                          2.10. Kondisi Pertahanan dan    
                                             Keamanan                     

                     III PENILAIAN         3.1 Sejarah Kejadian Bencana   
                         BAHAYA/ANCAMAN    3.2 Risiko Bencana Daerah      
                         DAN RISIKO          3.2.1  Profil Bahaya         
                                             3.2.2  Profil Kerentanan     
                                             3.2.3  Profil Kapasitas      

KAK-RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA                            
                                           3.3 Prioritas penanganan       
                                               Kedaruratan Bencana        
                     IV  PENETAPAN         4.1 Kebijakan Umum             
                         KEBIJAKAN DAN     4.2 Kebijakan Khusus           

                         STRATEGI            4.2.1  Penetapan Status      
                                               Keadaan Darurat Bencana    
                                             4.2.2  Penetapan             
                                               Tingkat Status Keadaan     
                                               Darurat Bencana            
                                             4.2.3  Penetapan Masa        

                                               Berlaku Keadaan Darurat    
                                               Bencana                    
                                           4.3 Strategi                   
                     V   PERENCANAAN       5.1  Konsep Operasi            
                         OPERASIONAL         5.1.1  Fungsi-fungsi         

                                                    dalam SKPDB           
                                             5.1.2  Identifikasi          
                                                    Pemangku              
                                                    Kepentingan           
                                             5.1.3  Tugas-tugas           
                                                    SKPDB                 

                                           5.2  Proyeksi Sumber Daya      
                                           5.3  Instruksi Koordinasi      
                     VI  PERENCANAAN       6.1  Rencana   Dukungan        
                         ANGGARAN DAN           Anggaran Penanganan       
                         LOGISTIK               Darurat Bencana           
                                           6.2  Rencana   Dukungan        

                                                Perbekalan dan Alat       
                                                Peralatan (ALPAL)         
                     VII KOMANDO KENDALI  7.1   Komando                   
                         DAN KOMUNIKASI   7.2   Kendali dan Koordinasi    
                                          7.3   Komunikasi dan Informasi  

                     VIII RENCANA TINDAK                                  
                         LANJUT                                           
                     IX  PENUTUP                                          
                         DAFTAR PUSTAKA                                   
                         LAMPIRAN                                         

                            Hal-Hal Lain                                  

 20. Produksi dalam Semua kegiatan Jasa Konsultansi berdasarkan KAK ini harus
    Negeri        dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali
                  ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan   
                  keterbatasan kompetensi dalam negeri.                   

 21. Persyaratan  Jika kerjasama dengan Penyedia Jasa Konsultansi lain diperlukan
    Kerjasama     untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan
                  berikut harus dipatuhi:                                 

KAK-RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA                            
 22. Pedoman      Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut:
    Pengumpulan      1. Data didapatkan secara resmi melalui instansi terkait
    Data Lapangan                                                         
                     2. Data lapangan hanya digunakan dalam penyusunan dokumen
                       ini.                                               
 26. Alih         Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk
    Pengetahuan   menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih
                  pengetahuan kepada personel satuan kerja PPK.           

                             Penutup                                      

     Dokumen RPKB akan menjadi acuan dalam penanggulangan bencana di kota Balikpapan
     dan acuan dalam menyelenggarakan operasi penanggulangan kedaruratan bencana. Oleh

     karena itu RPKB sedapat mungkin dilengkapi dengan sebuah rencana kontinjensi terutama
     untuk jenis-jenis bencana yang menjadi prioritas penanganan di daerah.

     RPKB ini diharapkan dapat membantu pencapaian efektivitas Penyelenggaraan
     Penanggulangan Kedaruratan Bencana di Kota Balikpapan secara terpadu dan terarah.

                                         Balikpapan, 10 Januari 2024      
                                             Kepala Pelaksana             
                                     Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
                                             Kota Balikpapan,             

                                              USMAN ALI, ST               

KAK-RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA