Belanja Rehab Gedung Ruang Sidang Utama

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                             
          BELANJA REHAB GEDUNG  RUANG  SIDANG UTAMA                     

Dalam rangka menyediakan sarana dan prasarana Gedung sebagai pendukung tugas dan
fungsi DPRD Provinsi Bali yang presentatif, maka menjadi pertimbangan yang kuat untuk
mewujudkan desain Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali yang mampu fungsi dan
pemanfaatannya secara optimal, tata letak dan arsitektural yang sesuai serta kontribusi positif
bagi pelayanan tugas dan fungsi.                                        

Namun jika dilihat dari keadaan bangunan ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali
saat ini dinilai sudah tidak efektif lagi atau tidak dapat mewakili status gedung tersebut
sebagai wadah aktivitas anggota dewan legislatif daerah. Adapun ketidaksesuaian tersebut
dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:                       

  a. Kebutuhan dan kapasitas ruang Hal ini merupakan faktor dimana bangunan Ruang
     Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali dinilai tidak lagi sesuai dengan kebutuhan
     atas kegiatan dan aktifitas Anggota Dewan, jika ditinjau dari jumlah kebutuhan dan
     kapasitas ruang.                                                   
  b. Penurunan/patahan struktur Terjadi penurunan kualitas dan kekuatan pada struktur
     gedung (atap dan langit-langit) sehingga membuat penghuni bangunan sudah tidak
     merasa aman dan nyaman berada didalamnya.                          
  c. Tuntutan Masyarakat Terhadap Pelayanan Anggota Dewan Peran masyarakat yang
     tercermin dalam kegiatan dewan legislatif merupakan wujud dari perlunya wadah yang

     merespon peran tersebut, kebutuhan akan ruang untuk peran masyarakat dalam
     pelaksanan agenda kerja DPRD haruslah menjadi perhatian pada terciptanya suatu
     perubahan yang nyata seperti, perlunya ruang tambahan bagi wadah persidangan
     yang mengikutsertakan peran langsung dari masyarakatPelaksanaan Pekerjaan Rehab
     Gedung Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali adalah pekerjaan yang ditujukan
     untuk melaksanakan pembangunan dan memastikan proyek konstruksi berjalan sesuai
     rencana, berkualitas, dan tepat waktu.                             

Kegiatan pekerjaan ini akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 yang dibiayai dari
sumber pendanaan APBD Pemerintah Provinsi Bali dengan pagu total sebesar
Rp.20.000.000.000,00 (Dua Puluh Miliar Rupiah) dan total HPS sebesar Rp.19.999.997.307,46
(Sembilan Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan
Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Rupiah Empat Puluh Enam Sen) termasuk pajak.

Untuk jangka waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi selama 210 (dua ratus
sepuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum pada surat perintah
mulai kerja (SPMK). Dengan lingkup pekerjaan utama sebagai berikut :    

  I. PEKERJAAN PERSIAPAN                                                
  II. PELAKSANAAN K3                                                    
  III. PEKERJAAN PERLUASAN SELASAR                                      
     A. Pekerjaan Tanah Dan Pondasi                                     
     B. Pekerjaan Struktur Beton                                        
     C. Pekerjaan Arsitektur                                            
       1. Pekerjaan Lantai                                              

       2. Pekerjaan Dinding                                             
       3. Pekerjaan Atap                                                
  IV. PEKERJAAN PERLUASAN RUANG                                         
     A. Pekerjaan Persiapan                                             
     B. Pekerjaan Tanah                                                 

     C. Pekerjaan Beton                                                 
  V. PEKERJAAN TRIBUN DAN STAGE                                         
  VI. PEKERJAAN ARSITEKTUR                                              
     A. Pekerjaan Dinding & Finishing                                   
     B. Pekerjaan Lantai                                                

     C. Pekerjaan Plafond                                               
     D. Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela                               
     E. Pekerjaan Furniture Toilet                                      
     F. Pekerjaan Atap                                                  
  VII. PEKERJAAN MEP                                                    

     A. Pekerjaan Tata Udara                                            
     B. Pekerjaan Plumbing & Sanitary                                   
     C. Pekerjaan Elektrikal                                            
     D. Pekerjaan Elektronika                                           

                       JADWAL PELAKSANAAN                               

Pada saat rekanan memulai pelaksanaan dilapangan atau setelah rekanan menerima SPMK
dari Kuasa Pengguna Anggaran harus segera mengadakan persiapan antara lain berupa
pembuatan jadwal pelaksanaan yang berupa Barchart secara tertulis, berisi tahap - tahap
pelaksanaan pekerjaan, waktu yang direncanakan & disesuaikan dengan jangka waktu yang
ditetapkan dalam kontrak & harus disahkan.                              

                                        Bali, 7 Mei 2025