Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Bali Digital Festival)

URAIAN  SINGKAT  PEKERJAAN                              
                                                                         
                                                                         
    K/L/P               :  PEMERINTAH PROVINSI BALI                      
                                                                         
    PD                  :  DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,                
                           DAN STATISTIK PROVINSI BALI                   
                                                                         
    NAMA PPK            :  GUSTI NGURAH KAMA WIJAYA,                     
                                                                         
                           S.T.M.SI                                      
    PAKET PEKERJAAN     :  BELANJA JASA PENYELENGGARAAN                  
                                                                         
                           ACARA (BALI DIGITAL FESTIVAL)                 
                   URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                              
                                                                         
                                                                         
                                                                         
1. LOKASI PEKERJAAN           TAMAN BUDAYA PROVINSI BALI (ART            
                              CENTRE)                                    
2. DASAR HUKUM                1. Undang-Undang Republik Indonesia        
                                                                         
                                Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi    
                                dan  Transaksi Elektronik (Lembaran      
                                Negara Republik Indonesia Tahun 2008     
                                Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara       
                                                                         
                                Republik Indonesia Nomor  4843)          
                                sebagaimana telah diubah beberapa kali,  
                                terakhir dengan    Undang-Undang         
                                                                         
                                Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024    
                                tentang Perubahan Kedua Atas Undang-     
                                Undang Republik Indonesia Nomor 11       
                                Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan       
                                                                         
                                Sistem  dan   Transaksi Elektronik       
                                (Lembaran Negara Republik Indonesia      
                                Tahun  2024  Nomor 1,  Tambahan          
                                Lembaran Negara Republik Indonesia       
                                                                         
                                Nomor 6905);                             
                              2. Undang–Undang Republik Indonesia        
                                Nomor   23  Tahun  2014  tentang         
                                                                         
                                Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara     
                                Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor      
                                244,  Tambahan  Lembaran Negara          
                                Republik Indonesia Nomor  5587)          
                                                                         
                                sebagaimana telah diubah beberapa kali,  
                                terakhir dengan Undang-Undang Nomor      
                                6  Tahun  2023 tentang Penetapan         
                                Peraturan  Pemerintah  Pengganti         
                                                                         
                                Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022         
                                tentang Cipta Kerja menjadi Undang-      
                                Undang  (Lembaran Negara Republik        
                                                                         
                                Indonesia Tahun 2023  Nomor 41,          
                                Tambahan Lembaran Negara Republik        
                                Indonesia Nomor 6856);                   
                              3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
                                Nomor   12  Tahun  2019  tentang         
                                Pengelolaan   Keuangan   Daerah          
                                (Lembaran Negara Republik Indonesia      
                                                                         
                                Tahun  2019 Nomor  42, Tambahan          
                                Lembaran Negara Republik Indonesia       
                                Nomor 6322);                             
                                                                         
                              4. Peraturan Presiden Republik Indonesia   
                                Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem       
                                Pemerintahan  Berbasis Elektronik        
                                (Lembaran Negara Republik Indonesia      
                                                                         
                                Tahun 2018 Nomor 182);                   
                              5. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46   
                                Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua       
                                                                         
                                atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun   
                                2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa       
                                Pemerintah (Lembaran Negara Republik     
                                Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);          
                                                                         
                              6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor    
                                22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja    
                                Sama Daerah dengan Daerah Lain dan       
                                Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga    
                                                                         
                                (Berita Negara Nomor 371 Tahun Tahun     
                                2021);                                   
                              7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan       
                                                                         
                                Republik Indonesia Nomor 16 Tahun        
                                2024 tentang Penetapan Upah Minimum      
                                Tahun 2025 (Berita Negara Republik       
                                Indonesia Tahun 2024 Nomor 917);         
                                                                         
                              8. Peraturan  Lembaga    Kebijakan         
                                Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah        
                                Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan     
                                Atas  Peraturan Lembaga Kebijakan        
                                                                         
                                Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah        
                                Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman      
                                Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa        
                                                                         
                                Pemerintah Melalui Penyedia;             
                              9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 
                                Tahun 2016 tentang Pembentukan dan       
                                Susunan Perangkat Daerah (Lembaran       
                                Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor    
                                10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi    
                                Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah   
                                                                         
                                beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
                                Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun       
                                2021 tentang Perubahan Ketiga Atas       
                                                                         
                                Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016     
                                tentang Pembentukan dan Susunan          
                                Perangkat Daerah (Lembaran Daerah        
                                Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5,        
                                                                         
                                Tambahan Lembaran Daerah Provinsi        
                                Bali Nomor 5);                           
                              10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 
                                                                         
                                Tahun   2024   Tentang  Anggaran         
                                Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi   
                                Bali Tahun Anggaran 2025 (Lembaran       
                                Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor    
                                                                         
                                8);                                      
                              11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 
                                2025 Tentang Perubahan Kedua Atas        
                                Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun        
                                                                         
                                2024 Tentang Standar Harga Satuan        
                                Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Bali  
                                Tahun 2025 Nomor 29);                    
                                                                         
                              12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 
                                2024  Tentang Penjabaran Anggaran        
                                Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi   
                                Bali Tahun Anggaran 2025 sebagaimana     
                                                                         
                                telah diubah dengan Peraturan Gubernur   
                                Bali Nomor 11 Tahun 2025 Tentang         
                                Perubahan Atas Peraturan Gubernur        
                                Nomor   31  Tahun  2024  Tentang         
                                                                         
                                Penjabaran Anggaran Pendapatan dan       
                                Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun       
                                Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi    
                                                                         
                                Bali Tahun 2025 Nomor 14).               
                              13. Keputusan Gubernur Bali Nomor 939/03-  
                                M/HK/2024  tentang Upah Minimum          
                                Provinsi dan Upah Minimum Sektoral       
                                Provinsi Bali Tahun 2025;                
                              14. Keputusan Gubernur Bali Nomor 946/03-  
                                M/HK/2024 tentang Upah Minimum           
                                                                         
                                Kabupaten/Kota dan Upah Minimum          
                                Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2025       
15. SUMBER PENDANAAN          a. Sumber  Dana   dari pelaksanaan         
                                                                         
                                pekerjaan  ini adalah   Anggaran         
                                Pendapatan  dan  Belanja Daerah          
                                Perubahan (APBDP) Pemerintah Provinsi    
                                Bali Tahun Anggaran 2025.                
                                                                         
                              b. Nilai Pagu : Rp. 1.200.000.000,-        
                              c. Nilai HPS : Rp. 1.199.993.638,5,        
                                                                         
                                                                         
16. LINGKUP PEKERJAAN         1. Penyediaan sarana dan prasarana         
                                sebagaimana kebutuhan barang/jasa        
                                pada penyelenggaran Bali Digital Festival
                                IV Tahun 2025 yang terdiri dari.         
                                                                         
                                a. Pelaksanaan   Seminar/Talkshow        
                                   selamat 3 hari di Gedung Ksirarnawa   
                                b. Pelaksanaan Pameran di area Taman     
                                   Budaya Provinsi Bali                  
                                                                         
                                c. Pelaksanaan Kompetisi E-Sport di      
                                   Kalangan Ratna Kanda selama 3 hari    
                                d. Pelaksanaan Kompetisi Digital di      
                                                                         
                                   Kalangan Angsoka selama 1 hari        
                                e. Pelaksanaan Festival Music di         
                                   Panggung terbuka Ardha Candra         
                                   selama 3 hari                         
                                                                         
                                                                         
                              2. Layanan  medis, keamanan   dan          
                                keselamatan semua orang yang datang      
                                ke lokasi acara selama penyelenggaraan   
                                                                         
                                acara berlangsung.                       
                              3. Tenaga pendukung  kegiatan yang         
                                bertugas melakukan koordinasi dengan     
                                                                         
                                Tim  Diskominfos Provinsi Bali untuk     
                                setiap rangkaian acara.                  
4. KELUARAN                   Keluaran yang dihasilkan dari pekerjaan ini:
                                a. Terlaksananya kegiatan Bali Digital   
                                   Festival IV Tahun 2025 sesuai         
                                   dengan Spesifikasi Teknis yang        
                                                                         
                                   ditetapkan.                           
                                b. Laporan Pelaksanaan                   
                                c. Dokumentasi foto dan video dalam      
                                                                         
                                   bentuk softcopy                       
5. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN   Jangka Waktu  Pelaksanaan Pekerjaan        
  PEKERJAAN                   selama 3 hari kalender terhitung sejak     
                              tanggal mulai kerja yang tercantum dalam   
                                                                         
                              SPMK.                                      
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                Denpasar, 3 September 2025               
                                Pejabat Pembuat Komitmen pada Bidang     
                                Teknologi Informatika,                   
                                Dinas  Komunikasi Informatika dan        
                                Statistik Provinsi Bali,                 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                Gusti Ngurah Kama Wijaya, S.T.M.Si       
                                Pembina Tingkat I (IV/b)                 
                                NIP. 19800609 200604 1 007