Penyusunan Rdtr Dan Klhs Wp Cikalongwetan

Uraian Singkat Pekerjaan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang           
              (RDTR)  Kecamatan Cikalongwetan                           

     Dalam konteks perencanaan tata ruang, keberadaan Rencana Detail Tata Ruang
 (RDTR) yang terintegrasi dan operasional sangat dibutuhkan untuk mengarahkan

 pengembangan wilayah secara berkelanjutan, konsisten dengan Rencana Tata Ruang
 Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Barat, serta mendukung pencapaian visi
 pembangunan daerah. RDTR berfungsi tidak hanya sebagai pedoman pembangunan fisik

 dan pemanfaatan ruang, tetapi juga sebagai dasar pemberian izin berusaha melalui sistem
 Online Single Submission (OSS) berbasis Risiko, sesuai amanat Undang-Undang Nomor

 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan turunannya.                      

     Saat ini, Wilayah Pengembangan Cikalongwetan menghadapi tekanan intensif akibat
 pesatnya pembangunan yang tidak selalu sejalan dengan prinsip penataan ruang. Oleh

 karena itu, diperlukan penyusunan RDTR yang responsif terhadap dinamika pembangunan,
 adaptif terhadap isu lingkungan, serta mampu mengakomodasi kebutuhan ekonomi, sosial,

 dan budaya masyarakat.                                                 

     Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 menjelaskan terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang merupakan penjabaran dari
 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten kedalam rencana distribusi 

 pemanfaatan ruang dan bangunan serta bukan bangunan pada kawasan perkotaan
 maupun kawasan fungsional kabupaten. RDTR Kabupaten mempunyai fungsi untuk

 mengatur dan menata kegiatan fungsional yang direncanakan oleh perencanaan ruang
 diatasnya dalam wujud ruang yang serasi, seimbang, aman, nyaman dan produktif,

 sehingga harus mengacu pada Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang
 Tata Cara Penyusunan dan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi,

 Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), serta Tata Cara Penerbitan
 Persetujuan Substansi, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan

 Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman
 Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta
 Peta RDTR Kabupaten/Kota.                                              

     Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang

 Penyelenggaraan Penataan Ruang menjelaskan bahwa setiap Rencana Tata Ruang
 Wilayah Kabupaten harus menetapkan bagian dari wilayah kabupaten yang perlu disusun

 rencana detail tata ruangnya. Bagian yang akan disusun dalam RDTR merupakan
 Kawasan Perkotaan, Kawasan Strategis Kota atau Kawasan Strategis Kabupaten.

     Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat telah ditetapkan melalui

 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
 Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029. Dalam penyusunan

 rencana detail tata ruang kabupaten bahwa dalam RTRW Kabupaten Bandung Barat telah
 menetapkan bagian wilayah yang harus disusun Rencana Detail Tata Ruangnya dan salah
 satunya yaitu Kecamatan Padalarang.                                    

 A. Fungsi penyusunan RDTR dalam penataan ruang yang lebih rinci diantaranya:
 B. Kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berdasarkan RTRW ; 
 C. Acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang lebih rinci dari

   kegiatan pemanfaatan ruang yang diamanatkan dalam RTRW ;             
 D. Acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang ;                
 E. Acuan bagi penerbitan izin pemanfataan ruang ;                      

 F. Acuan dalam penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan serta rencana yang
   lebih rinci lainnya.                                                 

     Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:          

 A. Dokumen Fakta dan Analisa Rencana Detail Tata Ruang;                
 B. Dokumen Materi Teknis (Buku Rencana) Rencana Detail Tata Ruang;     

 C. Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Kajian Kebijakan tentang RDTR;
 D. Album peta digital skala 1:5000 Rencana Detail Tata Ruang;          

 E. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis;                          
 F. Pelaksanaan Pra Validasi KLHS;                                      

 G. Pelaksanaan Validasi KLHS;                                          
 H. Fasilitasi dan Pendampingan Lintas Sektoral;                        
 I. Fasilitasi dan Pendampingan Persetujuan Substansi;                  

 J. Fasilitasi dan Pendampingan Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana
    Detail Tata Ruang Wilayah Pengembangan Cikalongwetan.               

      Mengadakan persiapan pelelangan/seleksi, seperti membantu PPK didalam

 menyusun dokumen pelelangan/seleksi dan membantu panitia pengadaan menyusun
 program dan pelaksanaan pengadaan.                                     

      Membantu panitia pengadaan pada waktu penjelasan pekerjaan, menyusun kembali

 dokumen pelelangan/seleksi dan melaksanakan tugas – tugas yang sama apabila terjadi
 seleksi/pelelangan ulang.                                              

      Lingkup rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan pekerjaan
 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Cikalongwetan ini adalah:

 A. Penyusunan Dokumen Fakta dan Analisis Rencana Detail Tata Ruang;    
 B. Penyusunan Dokumen Materi Teknis (Buku Rencana) Rencana Detail Tata Ruang;

 C. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Kajian Kebijakan tentang
    RDTR;                                                               

 D. Penyusunan Album peta Digital skala 1:5000 Rencana Detail Tata Ruang;
 E. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis;                          

 F. Pelaksanaan Pra Validasi KLHS;                                      
 G. Pelaksanaan Validasi KLHS;                                          

 H. Fasilitasi dan Pendampingan Lintas Sektoral;                        
 I. Fasilitasi dan Pendampingan Persetujuan Substansi;                  

 J. Fasilitasi dan Pendampingan Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana
    Detail Tata Ruang Wilayah Pengembangan Cikalongwetan.               
      Metode Pelaksanaan                                                
 A. Melakukan pengolahan dan analisis data antara lain:                 

    a) Analisis untuk penyusunan RDTR:                                  
      -  Analisis struktur internal WP;                                 
      -  Analisis sistem penggunaan lahan;                              

      -  Analisis kedudukan dan peran WP dalam wilayah yang lebih luas; 
      -  Analisis sumber daya alam dan fisik atau lingkungan;           

      -  Analisis sosial budaya;                                        
      -  Analisis kependudukan;                                         

      -  Analisis ekonomi dan sektor unggulan;                          
      -  Analisis transportasi atau pergerakan;                         

      -  Analisis sumber daya buatan;                                   
      -  Analisis kondisi lingkungan binaan;                            

      -  Analisis kelembagaan; dan                                      
      -  Analisis pembiayaan pembangunan.                               

    b) Analisis untuk penyusunan PZ:                                    
      -  analisis karakteristik peruntukan, zona dan sub zona berdasarkan kondisi yang
         diharapkan (berdasarkan nilai sejarah, lokasi, kerentanan dan risiko bencana,

         persepsimaupun preferensi pemangku kepentingan);               
      -  analisis jenis dan karakteristik kegiatan yang saat ini berkembang dan mungkin

         akan berkembang di masa mendatang;                             
      -  analisis kesesuaian kegiatan terhadap peruntukan/zona/sub zona (karakteristik

         kegiatan, fasilitas penunjang, dll);                           
      -  analisis dampak kegiatan terhadap jenis peruntukan/zona/sub zona;

      -  analisis pertumbuhan dan pertambahan penduduk pada suatu zona; 
      -  analisis gap antara kualitas peruntukan/zona/sub zona yang diharapkan dengan

         kondisi yang terjadi di lapangan (peruntukan saat ini, perizinan yang sudah
         dikeluarkan; status guna lahan, konflik pemanfaatan ruang);    

      -  analisis karakteristik spesifik lokasi (obyek strategis nasional/provinsi, ruang
         dalam bumi);                                                   
      -  analisis ketentuan, standar setiap sektor terkait; dan         

      -  analisis kewenangan dalam perencanaan, pemanfaatan ruang dan   
         pengendalian pemanfaatan ruang.                                

 B. Merumuskan konsep muatan RDTR dan pembahasan antar sektor yang meliputi
    alternatif konsep rencana, pemilihan konsep rencana, perumusan rencana terpilih

    menjadi muatan RDTR dan disertai pembahasan antar sektor terkait.   
 C. Merumuskan konsep PZ yang berisi:                                   

    a) Penentuan delineasi blok peruntukan                              
    b) Perumusan aturan dasar, yang memuat:                             

      -  ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;                       
      -  ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;                        

      -  ketentuan tata bangunan;                                       
      -  ketentuan prasarana minimal;                                   
      -  ketentuan khusus;                                              

      -  standar teknis;                                                
      -  ketentuan pelaksanaan meliputi ketentuan variansi pemanfaatan ruang,
         ketentuan insentif dan disinsentif, dan ketentuan penggunaan lahan yang tidak

         sesuai (nonconforming situation) dengan peraturan zonasi       
    c) Perumusan teknik pengaturan zonasi yang dibutuhkan (jika ada).   
    d) Menyelenggarakan FGD bersama pemerintah daerah di daerah, dalam rangka:

      -  FGD  ke-1, penjaringan isu-isu kewilayahan dan isu pembangunan 
         berkelanjutan strategis di kawasan perencanaan;                

      -  Survey lapangan dan Pemetaan (GCP, ICP) dilakukan dilokasi deliniasi
         sebanyak 1 (satu) kali dan Asistensi BIG dalam rangka pembahasan peta.

      -  FGD ke-2, dilaksanakan untuk mendapatkan masukan terhadap konsep
         rencana, struktur dan pola ruang.                              

      -  FGD ke-3, dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dan penyepakatan
         ketentuan pemanfaatan ruang, Peraturan Zonasi, Raperkada, dan indikasi

         program;                                                       
      -  Pembahasan-pembahasan lainnya yang dibutuhkan.                 

      Penerima manfaat dari pekerjaan ini adalah pemangku kepentingan di
 tingkat pusat dan daerah dengan penjelasan lebih detail sebagai berikut:

 A. Di tingkat pusat                                                    
    Untuk memberikan kepastian hukum bagi K/L dan pemangku kepentingan lainnya

    dalam pemanfaatan ruang di kawasan perencanaan.                     
 B. Di tingkat daerah                                                   

    Memberikan kepastian hukum bagi pemerintah provinsi, Pemerintah kabupaten
    dan pemangku kepentingan lainnya dalam pemanfaatan ruang di kawasan 

    perencanaan.                                                        
 C. Masyarakat                                                          

    Masyarakat dapat mengetahui gambaran spasial dalam pemanfaatan ruang
    untuk pembangunan, investasi dan/ a tau aktivitas lainnya.          

      Kelengkapan pelaporan yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan Penyusunan
 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Cikalongwetan ini adalah:   

 A. Laporan Pendahuluan                                                 
    Laporan Pendahuluan berisi latar belakang kegiatan, tujuan dan sasaran kegiatan,

    metodologi, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan rencana kerja. Laporan ini merupakan
    acuan dan pengendali kegiatan secara keseluruhan. Laporan ini dibuat 5 (lima)

    eksemplar, diserahkan 1 (satu) bulan setelah SPMK.                  
 B. Laporan Antara                                                      

    Laporan Antara berisi kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ruang
    lingkup kegiatan dan metodologi sampai dengan bulan ke 4 (empat). Laporan ini dibuat

    5 (lima) eksemplar, diserahkan 4 (empat) bulan setelah SPMK.        
 C. Laporan Akhir                                                       

    Laporan Akhir berisikan hasil pelaksanaan kegiatan tahap akhir dengan muatan
    substansi sebagaimana yang telah disebutkan pada ruang lingkup kegiatan. Laporan
    ini dibuat sebanyak 5 (lima) eksemplar, diserahkan 5 (lima) bulan setelah SPMK.

    Laporan Akhir ini harus dilengkapi dengan:                          
    a) Dokumen fakta dan analisis sebanyak 5 (lima) eksemplar;          
    b) Dokumen materi teknis berupa buku rencana sebanyak 5 (lima) eksemplar;

    c) Album peta tematik dan peta rencana di wilayah perencanaan yang telah
       ditetapkan dengan ukuran A3 dan A1 masing-masing sebanyak 5 (lima) eksemplar
       dan 5 (lima) eksemplar;                                          

    d) Dokumen Raperkada dan Kajian Kebijakan RDTR masing-masing sebanyak 5
       (lima) eksemplar;                                                

    e) Dokumen-dokumen lainnya yang dihasilkan selama proses pelaksanaan pekerjaan
       (bahan paparan, dokumentasi, dll).