I. LATAR BELAKANG
Sekretariat Daerah merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas
membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan
pelaksanaan urusan pemerintahan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut,
terdapat berbagai tantangan dan potensi risiko yang dapat mengganggu pencapaian
tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
Penerapan manajemen risiko menjadi bagian penting dalam mendukung tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta sebagai upaya preventif dalam
menghadapi ketidakpastian, hambatan administrasi, dan disfungsi koordinasi. Sesuai
dengan ketentuan PermenPAN-RB Nomor 5 Tahun 2020, instansi pemerintah wajib
menyusun dokumen manajemen risiko sebagai bagian dari penguatan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Dokumen manajemen risiko Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat
disusun untuk memetakan potensi risiko strategis dan administratif di lingkungan kerja
Setda, sehingga dapat diantisipasi dan dikendalikan melalui kebijakan dan mekanisme
kerja yang tepat.
II. DASAR HUKUM
a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional
c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)
e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
f. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP)
g. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2020 tentang Manajemen Risiko di
Instansi Pemerintah
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
k. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Manajemen Risiko di Lingkungan Instansi
Pemerintah
l. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
m. Dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025–2029
n. Dokumen RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat