Jasa Konsultasi Penyusunan Manajemen Resiko Setda

I. LATAR  BELAKANG                                                  

       Sekretariat Daerah merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas

  membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan

  pelaksanaan urusan pemerintahan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut,
  terdapat berbagai tantangan dan potensi risiko yang dapat mengganggu pencapaian

  tujuan organisasi secara efektif dan efisien.                     
       Penerapan manajemen risiko menjadi bagian penting dalam mendukung tata

  kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta sebagai upaya preventif dalam

  menghadapi ketidakpastian, hambatan administrasi, dan disfungsi koordinasi. Sesuai
  dengan ketentuan PermenPAN-RB Nomor 5 Tahun 2020, instansi pemerintah wajib

  menyusun dokumen manajemen risiko sebagai bagian dari penguatan Sistem
  Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).                            

       Dokumen manajemen risiko Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat

  disusun untuk memetakan potensi risiko strategis dan administratif di lingkungan kerja
  Setda, sehingga dapat diantisipasi dan dikendalikan melalui kebijakan dan mekanisme

  kerja yang tepat.                                                 

 II. DASAR HUKUM                                                    
   a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

   b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

     Nasional                                                       
   c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

   d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
     Pemerintah (SPIP)                                              

   e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

     Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan                       
   f. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

     Instansi Pemerintah (SAKIP)                                    
   g. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2020 tentang Manajemen Risiko di

     Instansi Pemerintah                                            

   h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
     Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah     
   i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi

     Pemerintahan Daerah                                            
   j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

     Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

   k. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 4
     Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Manajemen Risiko di Lingkungan Instansi

     Pemerintah                                                     
   l. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan,

     Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

   m. Dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025–2029         
   n. Dokumen RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat