Beban Jasa Tenaga Ahli

KERANGKAA CUAN KERJA (KAK)                    
   PROGRAM  PERUMUSANK EBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI    

 KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN  
                   FASILITASI PENGAWASAN                       

 SUB KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN  

                       (06.01.03.2.01.01)                      

                        SUMBER DANA                            
                 DPA APBD TAHUN ANGGARAN 2025                  

                KABUPATEN BANDUNG BARAT                        

                MIBAMA                                         
                                   RAHARA                      
                     MUKTI  KERTAY                             

             PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT                
                    INSPEKTORAT DAERAH                         
                  KERANGKAA CUAN KERJA (KAK)                      

    PENYUSUNAN DOKUMEN PEDOMAN PENGENDALIAN KECURANGAN DI         
               LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH                     

         INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT               

   1. LATAR BELAKANG                                              
          Dalam rangka mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral
      sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip
      kepemerintahan yang baik (good governance), maka PNS sebagai unsur

      aparatur negara dituntut untuk setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar
      Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia,
      dan Pemerintah, bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam
      melaksanakan tugas.                                         
      Untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
      dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan sebagai bentuk
      usaha Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta menjamin
     penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif
     sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan
     Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang
     Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

     Kegiatan yang mendukung Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat
     Daerah Tahun 2020, maka lnspektorat Daerah melaksanakan Belanja Jasa

     Konsultasi Non Konstruksi- Pedoman Perencanaan Audit Berbasis Resiko.

  II. DASAR HUKUM                                                 
     a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Peneyelenggaraan Negara
        yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

     b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
      c. Undang-Undang Nomor 1T ahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
     d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten
        Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat;                     

     e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
     f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
        sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
        Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
        Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,          

     g. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi    
        Pemerintahan,                                             
     h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
        Keuangan Daerah,                                          
      i Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
        Milik Negara/Daerah,                                   
      ) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
        Barang/Jasa Pemerintah,                                
      k Peraturan Mentei Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman
        pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
        terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
        tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

        Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
      . Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
        Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa,
      m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar
        Operasional ProSedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan
        Kabupaten/Kota;                                        
      n. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

        Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman
        Penyusunan Standar Operasional ProsedurAdministrasi Pemerintahan;
     o. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang
        Pengelolaan Keuangan Daerah;                           
      p. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang
        Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat;
     q. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman

        Penyusunan Standar Operasioanal Prosedur (SOP) di Lingkungan
        Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.                    
     r. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 3 Tahun 2018 Tentang
        Pembentukan Produk Hukum Daerah.                       
     S. Peraturan Bupati Bandung Barat No. 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
        Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
       di Lingkungan Pemerintah Daerah                         

 III. TUJUAN                                                   
     Kegiatan penyusunan Pedoman pengendalian kecurangan di lingkungan
     pemerintahan daerah pada area pengawasan untuk melaksanakan
     Mendukung lancarnya Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat

     Daerah serta untuk terlaksananya Program Kerja Pengawasan Tahunan
     Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat.               

 IV. SASARAN                                                   
     Adapun Sasaran yang ingin dicapai melalui kegiatan ini adalah tersedia
     Pedoman pengendalian kecurangan di lingkungan pemerintahan daerah
     Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat untuk memastikan kelancaran
     fungsi pengawasan.                                        
  V.  RUANG LINGKUP                                              
      Hal-hal yang harus termuat dalam Standar Operasional Prosedur
      Pengawasan, antara lain                                    
      a SOP Perencanaan Pengawasan,                              
      b. SOP Persiapan Pengawasan,                               

      c SOP Pelaksanaan Pengawasan.                              
      d SOP Pengelolaan Pengawasan Internal,                     
     e  sOP Pengelolaan Tindak Lanjut Pengawasan Internal,       

  VI. PELAKSANA KEGIATAN                                         
      Kegiatan Pedoman pengendalian kecurangan di lingkungan pemerintahan
     daerah daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung
     Barat yang dikoordinasikan oleh Sub Bagian Perencanaan.     

 VII. JADWAL PELAKSANAAN                                         
     Kegiatan Pedoman pengendalian kecurangan di lingkungan pemerintahan
     daerah Inspektorat Daerah dilaksanakan selama 30 hari kalender.

VIlI. ANGGARAN                                                   
     Total Biaya Anggaran untuk Penyusunan Dokumen Pedoman pengendalian
     kecurangan di lingkungan pemerintahan daerah sebesar Rp59.495.000 (lima
     puluh Sermbilan juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) terdiri dari :
     1. Tenaga ahli madya itmu pemerintahan dengan pengalaman 2 tahun
       s1/setara dengan SKK/SKA untuk 1o rang/pekerjaan senilai Rp. 20.685.000
       (dua puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

     2. Jasa Tenaga ahli muda ilmu pemerintahan dengan pengalaman 3t ahunst/
       setara dengan SKKISKA untuk 2 orang/pekerjaan senilai Rp. 38.810.000
        (tigap uluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
     Anggaran tersebut sudah termasuk dengan Pajak.              

 IX. PENUTUP                                                     

     Demikian Kerangka Acuan Kerja disusun sebagai pedoman dalam 
     pelaksanaan kegiatan dan bahan untuk evaluasi serta penyusunan laporan.

                                Bandung Barat, 19 November 2025  
                               tMERINT Pejabat Pembuat Komitmen  

                                      Drs.YADI AZHARM.Si         
                                    NIP. 19691130 199010 1 002