Jasa Pengawasan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Smpn 16

URAIAN         SINGKAT          PEKERJAAN                           

                              Untuk                                       

                Pengadaan     Jasa   Konstruksi                           

Kegiatan    : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama             

Sub Kegiatan : Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                   

Pekerjaan   : Pengawasan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah         

Lokasi      :  Kota Banjarmasin                                           

Sumber dana : APBD  Kota  Banjarmasin Tahun Anggaran 2025  yang telah     
              disediakan dalam DPA-SKPD  pada Dinas Pendidikan Daerah     

              Kota Banjarmasin                                            
               PEMERINTAH         KOTA     BANJARMASIN                    

                        DINAS      PENDIDIKAN                             

        Jl. Kapten Pierre Tendean No. 29 RT. 40 RW. 13 Telp. (0511) 3253373, Fax. (0511) 3250914
                  Email : [email protected] KodePos 70231    
                         Banjarmasin Kalimantan Selatan                   

                        URAIAN   SINGKAT                                  

    PEKERJAAN    PENGAWASAN     PEMBANGUNAN      RUANG   UNIT             
          KESEHATAN     SEKOLAH   KOTA   BANJARMASIN                      

   1. Metodologi dan pendekatan                                           
      Penetapan proses  kerja dimaksudkan untuk memberikan kemudahan      
      dan kelancaran penyelenggara kegiatan secara efektif, efisian, ekonomis
      dan tertib serta sesuai dengan tanggung jawab.                      

   2. Metode Pendekatan                                                   
      Metode Pendekatan Pengawasan Pembangunan  Ruang  Unit Kesehatan     
      Sekolah SMPN 16 Kota Banjarmasin yaitu :                            
       Tahapan persiapan.                                                 

      a. Melakukan pendalaman  pemahaman  akan  lingkup pekerjaan dari    
         lingkup tugas sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK).                 
      b. Melakukan telaahan/ kajian materi dan membuat interpretasi secara
         garis besar terhadap kerangka Acuan Kerja (KAK).                 

      c. Menghimpun   berbagai data  dan  informasi mengenai   daerah     
         Pengawasan, sesuai dengan ketentuan teknis yang memadai untuk    
         digunakan.                                                       
   3. Sitem Pelaksanaan Pekerjaan                                         

      A. Tahap awal dan Pelaksanaan Pekerjaan                             
         • Konsultan wajib meninjau dan meneliti langsung lokasi dan lahan.
         • Konsultan wajib mengadakan  komunikasi dan  konsultasi baik    

           dengan pemberi tugas maupun instansi teknis yang terkait dengan
           pengawasan yang dilaksanakan.                                  
         • Segala  saran  dan  usul  yang  diajukan hendaknya   dapat     
           dilakukan/dikemukakan dalam form rapat dan surat tertulis.     

         • Segala keputusan dan perubahan baru berlaku bila diputuskan    
           dalam rapat dan diberikan secara tertulis oleh pemberi tugas.  
         • Konsultan wajib hadir pabila pihak pemberi tugas menghendaki.  

         • Persetujuan mengenai dokumen, terutama dalam segi teknis oleh  
           pemberi tugas bukan berarti tanggung jawab atas apa yang telah 
           dikerjakan oleh pihak Konsultan.                               
      B. Tahap Konsultasi dan Legalisasi                                  

         Secara Periodik (Sesuai dengan Time Shedule) Konsultan wajib     
         melakukan konsultasi dengan pemberi tugas (owner) atau kepada Tim
         Teknis yang telah ditunjuk mengenai hal hal yang berkaitan dengan
         pelaksanaan tugas :                                              

         • Tahap konsultansi dan target penyusunan  laporan hendaknya     
           sudah dijelaskan dalam program kerja yang disusun oleh pihak   
           konsultan.                                                     
         • Selama   proses kegiatan  survey  dilapangan dan   rencana     

           penggunaan  peralatan dan  lain sebagainya konsultan harus     
           senantiasa melakukan konsultasi dan koordinasi dengan  tim     

           teknis maupun instansi yang terkait.                           
         • Proses legalisasi dokumen harus mengacu  kepada  ketentuan     
           perundangan yang berlaku.