Ded Perencanaan Pembangunan Gedung Tk Negeri Pembina Banjarmasin Utara 3

URAIAN         SINGKAT          PEKERJAAN                          

                                 Untuk                                      

                   Pengadaan     Jasa   Konstruksi                          

Kegiatan     : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                 

Sub Kegiatan : Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD               

Pekerjaan    : DED  Perencanaan Pembangunan Gedung  TK  Negeri Pembina      
               Banjarmasin Utara 3                                          

Lokasi       : Kota Banjarmasin                                             

Sumber Dana  : APBD Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 yang telah disediakan
               dalam DPA-SKPD pada Dinas Pendidikan Daerah Kota Banjarmasin 
                 PEMERINTAH         KOTA     BANJARMASIN                    
                          DINAS      PENDIDIKAN                             

          Jl. Kapten Pierre Tendean No. 29 RT. 40 RW. 13 Telp. (0511) 3253373, Fax. (0511) 3250914
                    Email : [email protected] KodePos 70231    
                           Banjarmasin Kalimantan Selatan                   

                    URAIAN   SINGKAT   PEKERJAAN                            

 DED PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN UTARA 3   
                           KOTA BANJARMASIN                                 

   1. Pendekatan dan Metodologi                                             
     Penetapan proses kerja (metodologi) dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan
     kelancaran penyelanggara kegiatan secara efektif, efeisien, ekonomis dan tertib serta sesuai
     dengan tanggung jawab. Kegiatan yang harus dilaksanakn oleh konsultan perencana adalah
     berpedoman pada ketentuan yang berlaku meliputi tugas-tugas perencanaan fisik lingkungan,
     site/tampak, dan perencanaan fisik kegiatan yang terdiri:              

     a. Inventarisir data rencana yang dibutuhkan.                          
     b. Pengumpulan data di lapangan.                                       
     c. Melakukan perencanaan kegiatan konstruksi fisik.                    
     d. Monitoring dan evaluasi pekerjaan fisik di lapangan.                
     e. Pembahasan dan diskusi apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan
     f. Penyusunan laporan sesuai dengan form-form yang telah disepakati.   
     Konsultan perencana bertanggung jawab secara profesional atas jasa perencanaan yang
     dilakukan sesuai ketentuandan tata laku profesi yang berlaku. Secara umum tanggung jawab
     konsultan sebagai berikut :                                            
     a. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar hasil
       karya perencanaan yang berlaku.                                      
     b. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah mengakomodasikan batasan-
       batasan yang telah diberikan oleh kegiatan, termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi

       pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang akan 
       diwujudkan.                                                          
     c. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar,
       dan pedoman teknis bangunan gedung yang berlaku.                     
   2. Sistem Pelaksanaan Pekerjaan                                          
     a. Tahap Awal Dan Pelaksanaan Pekerjaan                                
       1) Konsultan wajib meninjau dan meneliti langsung ke lokasi dan lahan.

       2) Konsultan wajib mengadakan komunikasi dan konsultasi baik dengan pemberi tugas
        terkait dan masyarakat sekitar lokasi pekerjaan konstruksi.         
       3) Segala saran dan usul yang diajukan hendaknya dapat dilakukan/dikemukakan
        dalam forum rapat dan surat tertulis.                               
       4) Segala keputusan dan perubahan baru berlaku bila diputuskan dalam rapat dan
        diberikan secara tertulis oleh pemberi tugas.                       
       5) Konsultan wajib hadir apabila pihak pemberi tugas menghendaki.    
       6) Persetujuan mengenai dokumen, terutama dalam segi teknis oleh pemberi tugas
     b. Tahap Konsultasi Dan Legalisasi                                     
       Secara periodik (sesuai dengan time schedule), konsultan wajib melakukan konsultasi dengan
       pemberi tugas (owner) atau kepada tim teknis yang telah ditunjuk mengenai hal-hal yang
       berkaitan dengan pelaksanaan tugas :                                 

       1) Tahap konsultansi dan target penyusunan laporan hendaknya sudah dijelaskan
        dalam program kerja yang disusun oleh pihak konsultan               
       2) Selama proses kegiatan survey di lapangan dan rencana penggunaan peralatan dan
        lain sebagainya, konsultan harus senantiasa melakukan konsultasi dan koordinasi
        dengan tim teknis.                                                  
       3) Proses legalisasi dokumen harus mengacu kepada ketentuan perundangan yang
        berlaku.