Penyusunan Kajian Teknis Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemberian Insentif Dan Disinsentif Ksp Banten Lama

Uraian Singkat                                
Penyusunan Kajian Teknis Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemberian Insentif

                   dan Disinsentif KSP Banten Lama                     

1.  LATAR           :                                                  
                      Pengendalian Pemanfaatan Ruang merupakan upaya   
    BELAKANG                                                           
                      untuk mewujudkan tertib tata ruang. Yang dimaksud
                      dengan tertib tata ruang yaitu pemanfaatan ruang yang
                      dilaksanakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang,   
                      mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola 
                      ruang. Undang –  Undang Penataan Ruang           
                      mengamanatkan bahwa pengendalian pemanfaatan     
                      ruang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah   
                      Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota   
                      sesuai dengan kewenangannya. Hal ini dipertegas  

                      Undang Undang No 6 Tahun 2023 Tentang “Penetapan 
                      Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang     
                      Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi   
                      Undang-Undang” yang merubah isi Pasal 35 UU NO.26
                      Tahun 2007, bahwa pengendalian pemanfaatan ruang 

                      tersebut dilakukan melalui ketentuan kesesuaian  
                      kegiatan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan
                      disinsentif, serta pengenaan sanksi.             

                      Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan       
                      kapasitas dan kualitas penyelenggaraan penataan ruang
                      di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah

                      terus dilakukan, pelaksanaan penataan ruang tak hanya
                      soal perencana, namun bagaimana pengendalian     
                      pemanfaatan ruang dapat diwujudkan. Hal ini demi 
                      mewujudkan tata ruang yang tertib sehingga       

                      pemanfatan ruang dilakukan sesuai dengan Rencana 
                      Tata Ruang (RTR) yang telah ditetapkan. Sebagaimana
                      yang telah dijabarkan dalam PP 21 Tahun 2021 pasal
                      148 bahwa kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang
                      dilakukan melalui beberapa mekanisme diantaranya:

                      a.  Penilaian pelaksanaan KKPR;                  
                      b.  Penilaian Perwujudan RTR;                    
                      c.  Pemberian Insentif dan Disinsentif;          

                      d.  Pengenaan sanksi;                            
                      e.  Penyelesaian sengketa penataan ruang.        

                      Berbagai kegiatan yang memanfaatkan ruang        
                      selayaknya dapat dikendalikan dan diarahkan agar 
                      sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun
                      untuk menghindari dampak pembangunan yang        
                      negatif. Pemberian insentif dan disinsentif sebagai
                      perangkat pengendalian pemanfaatan ruang dapat   

                      menghambat, meminimalisir, dan membatasi         
                      pembangunan dan pemanfaatan ruang yang tidak     
                      sesuai dengan rencana tata ruang. Oleh karena itu
                      mekanisme pemberian Insentif dan disinsentif pada
                      Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan sekitar 

                      Banten Lama secara khusus merupakan suatu upaya  
                      preventif atau pencegahan perkembangan kegiatan  
                      rencana tata Ruang yang efektif dan berkelanjutan,
                      mekanisme ini juga mengandung suatu pengaturan dan

                      pengendalian terhadap pembangunan yang bersifat  
                      akomodatif dalam pembangunan dan perkembangan    
                      suatu wilayah.                                   

                      Dengan demikian dari uraian di atas perlu Perangkat
                      Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi   
                      melalui Pemberian Insentif dan Disinsentif dalam 
                      pekerjaan Penyusunan Kajian Teknis Perangkat     

                      Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemberian Insentif
                      dan Disinsentif KSP Banten Lama                  

2.  MAKSUD DAN      : a. Maksud                                        
    TUJUAN                                                             
                      Maksud  Penyusunan Kajian Teknis Perangkat       
                      Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemberian Insentif dan
                      Disinsentif KSP Banten Lama ini adalah menyusun kajian
                      Pengendalian Pemanfaatan Ruang insentif dan disinsentif
                      pada Kawasan Strategis Provinsi Banten Lama .    
                      b. Tujuan                                        

                      Tujuan pekerjaan Penyusunan Kajian Teknis Perangkat
                      Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemberian Insentif dan
                      Disinsentif KSP Banten Lama untuk melaksanakan   
                      Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi   
                      melalui Pemberian Insentif dan Disinsentif dan   
                      merumuskan peraturan insentif dan disinsentif di 
                      Kawasan Strategis Provinsi Banten Lama           

3.  RUANG LINGKUP   : Lingkup pekerjaan dalam pekerjaan ini merupakan  
    PEKERJAAN                                                          
                      muatan dalam Penyusunan Kajian Teknis Perangkat  
                      Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemberian Insentif dan

                      Disinsentif KSP Banten Lama, yang terdiri dari:  
                      1. Ruang Lingkup Wilayah                         
                         Ruang Lingkup wilayah kegiatan Penyusunan insentif
                         disinsentif pada Kawasan Strategis Provinsi Kawasan

                         Banten Lama meliputi wilayah Kota Serang yang 
                         terdiri atas Kecamatan Kasemen, serta Kabupaten

                         Serang yaitu Kecamatan Kramatwatu.            

                      2. Ruang Lingkup Substansi                       
                         Ruang Lingkup substansi dalam Pekerjaan       

                         Penyusunan Insentif dan Disinsentif Pada Kawasan
                         Strategis Provinsi Kawasan Banten Lama        

                         Terdiri Dari :                                

                         a. Kajian kesesuaian pemanfaatan ruang dengan 
                           melakukan pembaharuan data spasial penggunaan

                           lahan berdasarkan data peta citra terbaru dan

                           melakukan penilaian terhadap perwujudan     
                           Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi di      

                           lokasi/wilayah pekerjaan;                   
                         b. Kajian Pengendalian Implikasi Kewilayahan  

                           dilaksanakan dengan membatasi konsentrasi   
                           pemanfaatan ruang tertentu pada wilayah tertentu

                           yang tidak sesuai dengan skenario perwujudan

                           Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan     
                           dominasi kegiatan pemanfaatan ruang tertentu di

                           lokasi/wilayah pekerjaan;                   
                         c. Kajian Pemberian insentif dan disinsentif Meliputi

                           Jenis, Bentuk, Tata Cara, dan Mekanisme setiap

                           instrument yang yang dapat diterapkan sesuai
                           dengan hasil analisis Pengendalian Implikasi

                           Kewilayahan dan Arahan Pemanfaatan Ruang    
                           dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.  

                      3. Ruang Lingkup Substansi                       

                         a. Persiapan;                                 
                           ➢ Pemahaman dan pendalaman terhadap lingkup 
                             pekerjaan dan penugasan sesuai dengan     

                             Kerangka Acuan Kerja (KAK) berdasarkan    
                             lingkup materi dan lokasi pekerjaan;      

                           ➢ Perumusan metodologi studi, rencana       

                             pelaksanaan pekerjaan, serta rencana      
                             pengumpulan data dan dokumen yang         

                             diperlukan;                               
                           ➢ Melakukan kajian awal terhadap konsep dan 

                             evaluasi pemanfaatan ruang berdasarkan studi

                             literatur yang ada serta kajian terhadap  
                             karakteristik pemanfaatan ruang;          

                           ➢ Melakukan inventarisasi Penyusunan Kajian 
                             Teknis Perangkat Pengendalian Pemanfaatan 

                             Ruang Pemberian Insentif dan Disinsentif KSP

                             Banten Lama sesuai dengan muatan RTRW     
                             Provinsi Banten;                          

                           ➢ Melakukan kajian terhadap insentif dan    
                             disinsentif pemanfaatan ruang dan         

                             ketidaksesuaian pemanfaatan ruang; dan    

                           ➢ Menyiapkan dokumen persyaratan dan        
                             administratisi dalam rangka koordinasi dengan

                             stakeholder di pusat dan daerah.          

                         b. Pengumpulan data dan informasi;            
                           ➢ Pengamatan secara langsung melalui survei 

                             primer berupa survei lapangan dan wawancara;

                           ➢ Pengamatan secara tidak langsung melalui  
                             survei sekunder berupa data dan informasi yang

                             diperoleh dari instansi terkait;          
                           ➢ Data dan informasi melalui survei sekunder

                             berupa dokumen RTR yang telah ditetapkan  

                             rencana Pola dan struktur ruang berupa tekstual
                             dan spasial serta indikasi program, peta BIG
                             terbaru, dokumen sinkronisasi program     

                             pemanfaatan ruang, dokumen hasil penilaian
                             pelaksanaan KKPR, dan dokumen pelaksanaan 

                             program pembangunan sektoral/kewilayahan  

                             berupa hasil kajian atau penelitian kondisi aktual
                             pemanfaatan ruang terkait struktur ruang dan

                             pola ruang dapat berupa foto, video, data 
                             tekstual, dan data spasial;               

                           ➢ Studi banding terhadap kab/kota yang sudah

                             melaksanakan peraturan terkait insentif dan
                             disinsentif; dan                          

                           ➢ Melaksanakan konsultasi dalam rangka      
                             koordinasi dengan tim supervisi secara berkala,

                             sesuai yang disepakati bersama.           

                         c. Pengendalian implikasi kewilayahan;        
                           ➢ Pengendalian implikasi kewilayahan terhadap

                             konsentrasi pemanfaatan ruang dan dominasi
                             pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui    

                             identifikasi terhadap pemanfaatan ruang baik

                             hasil perijinan maupun visual dan hasil dari
                             tahapan ini dituangkan dalam bentuk tekstual

                             dan spasial. Hasil penilaian dampak dari  
                             kegiatan pemanfaatan ruang menjadi kriteria

                             penentuan zona kendali dan zona yang didorong.
                             Penentuan zona kendali dan zona yang didorong

                             merupakan batas fungsional yang ditentukan

                             berdasarkan hasil identifikasi konsentrasi
                             pemanfaatan ruang dan dominasi pemanfaatan

                             ruang.                                    
                         d. Penyusunan Kajian Teknis Teknis Insentif Dan

                           Disinsentif Pada Kawasan Strategis Provinsi 

                           Kawasan Banten Lama;                        
                           ➢ Penyusunan Kajian Teknis Insentif dan     

                             Disinsentif pada Kawasan Strategis Provinsi
                             Kawasan sekitar Banten Lama memuat        

                             ketentuan pemberian insentif dan disinsentif,

                             jenis dan kriteria insentif dan disinsentif, dan
                             tata cara pemberian insentif dan disinsentif; dan

                           ➢ Kajian Teknis Insentif dan Disinsentif    
                             berdasarkan sudut kepentingan Kawasan     

                             Strategis Provinsi.                       

                         e. Pelaksanaan Penilaian Perwujudan Rencana Tata
                           Ruang Wilayah Provinsi Banten;              

                           ➢ Menyusun matriks persandingan indikasi    
                             program utama muatan rencana pola ruang dan

                             struktur ruang, diantaranya:              

                             Kawasan peruntukan/ zona lindung;         
                             1) Kawasan peruntukan/ zona budidaya;     

                             2) Komponen jaringan transportasi;        
                             3) Komponen jaringan energi;              

                             4) Komponen jaringan telekomunikasi;      

                             5) Komponen jaringan sumber daya air; dan 
                             6) Komponen jaringan prasarana lainnya;   

                           ➢ Penilaian Perwujudan Rencana Struktur Ruang
                             dilaksanakan terhadap komponen dan kegiatan

                             sistem jaringan prasarana. Proses tersebut
                             dilaksanakan melalui:                     

                             1) Mengevaluasi kesesuaian program, lokasi,

                                dan waktu indikasi program utama       
                                berdasarkan hasil persandingan;        

                             2) Menempatkan lokasi sistem jaringan     
                                prasarana berdasarkan data sekunder;   
                             3) Menghitung presentase progress tahapan 
                                pembangunan  jaringan prasarana        

                                berdasarkan ketentuan berlaku;         
                             4) Hasilnya berupa nilai kategori berupa  

                                terwujud atau tidak terwujud untuk masing-

                                masing kegiatan sistem jaringan prasarana;
                        d. Penyusunan matriks persandingan indikasi program

                          utama pola dan struktur ruang dengan muatan  
                          rencana pola dan struktur ruang melalui      

                          penyandingan muatan program, lokasi dan waktu

                          indikasi program utama terkait struktur ruang
                          dengan muatan rencana struktur ruang berdasarkan

                          kawasan peruntukan/zona yang termuat dalam RTR
                          yang telah ditetapkan;                       

                        e. Penilaian perwujudan pola ruang terdiri dari:

                         1) Penilaian perwujudan kawasan peruntukan/ zona
                           lindung; dan                                

                         2) Penilaian perwujudan kawasan peruntukan/ zona
                           budidaya.                                   

                      4. Pembahasan Laporan Penyusunan Kajian Teknis   

                         Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang      
                         Pemberian Insentif dan Disinsentif KSP Banten 

                         Lama;                                         
                      5. Keluaran berupa Kajian Teknis untuk Insentif dan

                         Disinsentif pada Kawasan Strategis Provinsi Banten
                         sekitar Banten Lama.                          

    SPESIFIKASI     : Penyusunan Kajian Teknis Perangkat Pengendalian  
    TEKNIS                                                             
                      Pemanfaatan Ruang Pemberian Insentif dan Disinsentif
                      KSP Banten Lama. Konsultan menyediakan team tenaga

                      ahli dan staf peneliti, sekurangnya meliputi bidang-bidang
                      keahlian sebagai berikut:                        

                      1. Tenaga Ahli                                   
                          a. Team Leader / Ahli Madya Perencanaan      
                            Wilayah dan Kota (PWK); Memiliki pengalaman

                            sejenis, dalam penyusunan Insentif dan     
                            disinsentif penataan ruang; Memiliki Sertifikasi

                            Keahlian dibidangnya SKA Ahli Madya PWK,   

                            S1 Teknik PWK,pengalaman 1 Th;             
                          b. Teknik PWK, Ahli Muda Perencanaan Wilayah 

                            dan Kota (PWK); Memiliki pengalaman sejenis,
                            dalam penyusunan Insentif dan disinsentif  

                            penataan ruang; Memiliki Sertifikasi Keahlian

                            dibidangnya SKA Ahli Muda PWK, S1 Teknik   
                            PWK,pengalaman 1 Th;                       

                          c. Teknik Geografi (1 Orang): memiliki       
                            pengalaman sejenis; memiliki keahlian geografi;

                            S1 Teknik Geografi pengalaman 1 tahun.     

                          d. Teknik Lingkungan (1 Orang): memiliki     
                            pengalaman sejenis; SKA ahli muda Lingkungan

                            sesuai dengan keahlianya; S1 Teknik Geografi
                            pengalaman 1 tahun                         

                      2. Sub Profesional staff :                       

                         a. Surveyor                                   
                           Surveyor (2 orang) memiliki pengalaman sejenis;

                           sesuai dengan keahlianya; S1 Teknik, pengalaman
                           1 tahun                                     

                      3. Tenaga Pendukung :                            
                         a. Operator Komputer:                         

                           memiliki pengalaman sejenis; sesuai dengan  
                           keahlianya; SMA/SMK Sederajat.