Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis Jalan Non Status 5

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                             

1. Nama Kegiatan       : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan           

2. Nama Sub Kegiatan   : Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
                         di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian     

3. Nama Paket Pengadaan : Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis Jalan      
                         Non Status 5                                   

4. Pagu Paket Pengadaan : Rp. 45000000                                  
5. Sumber Dana         : APBD tahun 2024                                

Latar Belakang Kegiatan :                                               

        Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman           
    Kabupaten Bantul yang merupakan salah satu perangkat dari Pemerintah

    Kabupaten Bantul yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab atas  
    penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, akan melaksanakan 

    suatu kegiatan pembangunan jalan lingkungan.                        
        Setiap pelaksanaan konstruksi fisik bangunan pemerintah yang dilakukan

    oleh penyedia jasa harus mendapatkan pengawasan secara teknis di    
    lapangan, agar rencana dan spesifikasi teknis yang telah disiapkan dan

    digunakan sebagai dasar Pelaksanaan Konstruksi dapat berlangsung secara
    efektif. Pelaksanaan pengawasan lapangan harus dilakukan secara penuh

    dengan menempatkan tenaga-tenaga Ahli Pengawasan di lapangan sesuai 
    dengan kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan.                        

        Berdasarkan pertimbangan di atas, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
    dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul akan melakukan pekerjaan Jasa

    Konsultansi Pengawasan Teknis Jalan Non Status 5. Konsultan pengawas
    bertugas secara umum mengawasi pekerjaan konstruksi, dari segi biaya, mutu,

    dan waktu kegiatan pelaksanaan. Konsultan Pengawas bertanggung jawab
    secara profesional atas jasa pengawasan yang dilakukan sesuai ketentuan dan
    kode tata laku profesi yang berlaku. Kinerja pengawasan lapangan sangat

    ditentukan oleh kualitas, integritas, dan intensitas pengawasan, yang secara
    menyeluruh dapat melakukan kegiatannya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja

    (KAK) yang telah disepakati.                                        

Maksud                                                                  
    Untuk mendukung pelaksanaan fisik kegiatan Pembangunan Jalan lingkungan,

    sehingga hasil pelaksanaan pekerjaan yang diperoleh akan sesuai dengan
    rencana dan tujuan yang ditetapkan.                                 

Tujuan                                                                  

    Untuk menunjang kegiatan Pembangunan Infrastruktur Permukiman, Konsultan
    Pengawas mampu dan profesional dalam penanganan pengawasan pekerjaan

    sesuai persyaratan-persyaratan yang ditentukan.