Pembangunan Kantor Sekretariat Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Barito Utara Tahap I

PEMERINTAH     KABUPATEN     BARITO   UTARA                     
                 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                    
               Alamat : Jalan Pendreh Km.1  (0519) 21704, 21019 Fax.051922328 Muara Teweh

                URAIAN     SINGKAT     PEKERJAAN                            

 PROGRAM        : PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
 KEGIATAN       : URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN                      

 PEKERJAAN      : PEMBANGUNAN KANTOR SEKRETARIAT IKATAN BIDAN INDONESIA KABUPATEN

               BARITO UTARA TAHAP I                                         

 LOKASI         : TEWEH TENGAH, BARITO UTARA                                

 TAHUN          : 2025                                                      
                        1.   URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                       

1.a. Penyediaan :                                                           
Kontraktor harus menyediakan segala yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan secara sempurna & efisien dengan
urutan yang teratur, termasuk semua alat pembantu yang dipergunakan seperti andang- andang, alat - alat pengangkat,
mesin-mesin, alat-alat penarik, bouwkeet, gudang & sebagainya yang diperlukan oleh rekanan & untuk alat-alat tersebut
pada waktu pekerjaan selesai karena sudah tidak berguna lagi dibersihkan kembali.
1.b. Kuantitas & kualitas pekerjaan :                                       
Kuantitas & kualitas dari pekerjaan yang termasuk dalam harga kontrak harus dianggap seperti yang tertera dalam gambar
kontrak atau diuraikan dalam uraian & syarat - syarat. Tetapi kecuali yang disebut diatas apa yang tertera dalam uraian &
syarat dalam kontrak itu bagaimana pun tidak boleh menolak, merubah / mempengaruhi penerapan atau interprestasi dari
apa yang tercantum dalam syarat - syarat ini.                               
                       2.   GAMBAR - GAMBAR PEKERJAAN                       

2.a. As Built Drawing :                                                     
Untuk semua pekerjaan yang belum terdapat pada gambar-gambar baik penyimpangan atas perintah Pemberi Tugas atau
tidak, Kontraktor harus membuat gambar-gambar yang sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan ( as built drawing )
yang jelas memperhatikan perbedaan antara gambar - gambar kontrak & pekerjaan yang dilaksanakan. Dan apabila pihak
Direksi atau Pengawas memerlukan gambar Shop drawing maka pihak kontraktor harus menyediakannya.Gambar - gambar
tersebut harus diserahkan dalam rangkap 3 (tiga) semua biaya pembuatannya ditanggung oleh Rekanan.

2.b. Gambar - gambar di Tempat Pekerjaan :                                  
Rekanan harus menyimpan di pekerjaan, satu rangkap gambar kontrak lengkap termasuk Syarat – Syarat Dan Ketentuan
Teknik, Berita Acara Aanwijzing, Time Schedule, dalam keadaan baik ( dapat dibaca dengan jelas ) termasuk perubahan
terakhir dalam masa pelaksanaan pekerjaan, agar tersedia juga Pemberi Tugas atau wakilnya sewaktu - waktu memerlukan.
2.c. Contoh Barang / Bahan Yang Ditawarkan :                                
     1. Dalam masa pelaksanaan pekerjaan pembangunan bahan / barang yang akan dilaksanakan harus sesuai dengan
     Syarat – Syarat Dan Ketentuan Teknik & Berita Acara Aanwijzing.        
     2. Barang / bahan yang ditawarkan dalam harga satuan pekerjaan & harga satuan bahan / upah adalah mengikat
     rekanan harus menawarkan harga - harga tersebut sesuai dengan Syarat – Syarat Dan Ketentuan Teknik & Berita
     Acara Aanwijzing.                                                      
     3. Contoh barang / bahan yang ditawarkan tidak dapat dipergunakan bila belum mendapatkan persetujuan dari
     Direksi secara tertulis.                                               
           3.   BATASAN/ PERATURAN TEKNIS PEMBANGUNAN YANG DIPERGUNAKAN     

Berlaku & mengikat didalam rencana kerja & syarat - syarat ini :            
     3.a. Undang – Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
     3.b. Undang – Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
     3.c. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
     3.d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Jasa Konsultasi No. 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman
        Pengadaan Jasa Konstruksi                                           
     3.e. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 441/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
     3.f. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada
        Bangunan Umum dan Lingkungan                                        
     3.g. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap
        Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan                
     3.h. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis ManPajemen
        Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan                               
     3.i. Keputusan Direktur Jenderal Perumahan dan Permukiman Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah
        No. 58/KPTS/DM/2002 tentang Petunjuk Teknis Rencana Tindakan Darurat Kebakaran pada Bangunan
        Gedung.                                                             
     3.j. Peraturan umum Pemeriksaan Bahan-bahan Bangunan (PUPB NI- 3/56)   
     3.k. Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971 (PBI 1971)               
     3.l. Peraturan Umum Bahan Nasional (PUBI 982)                          
     3.m. Peraturan Perburuhan di Indonesia (Tentang Pengarahan Tenaga Kerja)
     3.n. Peraturan-peraturan di Indonesia (Tentang Pengarahan Tenaga Kerja)
     3.o. SKSNI T-15-1991-03                                                
     3.p. Peraturan Umum Instalasi Air (AVWI)                               
     3.q. Algemenee Voorwarden (AV)                                         
     3.r. Standar Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Bangunan Gedung SNI 1726-2002
     3.s. Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung SNI T-15-1991-03 dan SNI 03-XXXX-2002
     3.t. Tata Cara Perencanaan Struktur Baja untuk Bangunan Gedung SNI 03-1729-2002
     3.u. Pedoman Perencanaan Pembebanan Untuk Rumah dan Gedung,            
     3.v. SKBI – 1.3.53.1987                                                
     3.w. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 22/PRT/2018 tentang Pedoman Teknis

               4. PENJELASAN SYARAT – SYARAT , KETENTUAN TEKNIK& GAMBAR     

  4.a. Bila terdapat perbedaan antara gambar rencana & gambar detail maka gambar detail yang dipakai / diikuti.
  4.b. Bila terdapat skala gambar & ukuran dalam gambar tidak sesuai maka ukuran dengan angka dalam gambar yang
      diikuti.                                                              
  4.c. Bila ukuran - ukuran jumlah yang diperlukan & bahan - bahan / barang yang dipakai dalam Syarat – Syarat Dan
  Ketentuan Teknik tidak sesuai dengan gambar maka Syarat – Syarat Dan Ketentuan Teknik yang diikuti.
  4.d. Sebelum melaksanakan pekerjaan rekanan diharuskan meneliti kembali semua dokumen yang ada untuk
  disesuaikan dengan Berita Acara Rapat Penjelasan.                         

                            5. PERSIAPAN DI LAPANGAN                        

  5.a. Mengukur ulang bangunan-bangunan yang akan dikerjakan,mendata semua yang akan dilaksanakan dan
  memasang bowplank.                                                        
  5.b. Menyiapkan Peralatan dan bahan kerja dan bahan-bahan material.       
                            6. JADWAL PELAKSANAAN                           

  Pada saat rekanan memulai pelaksanaan dilapangan atau setelah rekanan menerima SPMK dari Kuasa Pengguna
Anggaran harus segera mengadakan persiapan antara lain berupa pembuatan jadwal pelaksanaan yang berupa Barchart
secara tertulis, berisi tahap - tahap pelaksanaan pekerjaan, waktu yang direncanakan & disesuaikan dengan jangka waktu
yang ditetapkan dalam kontrak & harus disahkan oleh Atasan Langsung.        

                        7. KUASA KONTRAKTOR DILAPANGAN                      
     Pegawai Kontraktor yang Melaksanakan :                                 
     7.a. Sebagai pemimpin Pelaksanaan Proyek sehari - hari pada pelaksanaan pekerjaan, Kontraktor harus dapat
          menyerahkan kepada seorang pelaksana ahli, cakap sesuai dengan bidang keahliannya, yang diberi kuasa
          dengan penuh tanggung jawab & selalu berada di tempat pekerjaan.  
     7.b. Sebagai Penanggung jawab dilapangan pekerjaan pelaksanaan, Kontraktoran harus mempelajari & mendalami
          semua isi gambar, bestek & Berita Acara Aanwijzing sehingga tidak terjadi kesalahan baik kontruksi
          maupun kwalitas bahan - bahan yang dilaksanakan.                  
     7.c. Pengawas berhak menolak penunjukan seorang pelaksana ( Uitvoerder ) dari Kontraktor berdasarkan
          pendidikan, pengalaman, tingkah laku & kecakapan, dalam hal ini Kontraktor harus segera menempatkan
          pengganti lain dengan persetujuan Direksi.                        
                          8. TEMPAT TINGGAL ( DOMISILI )                    

  Untuk memudahkan komunikasi demi untuk memperlancar jalannya pelaksanaan pekerjaan rekanan kontraktor
berkewajiban memberikan alamat yang tetap & jelas dengan nomor telepon rumah kepada Pengguna Anggaran.

                    9. PENJAGAAN KEAMANAN LAPANGAN PEKERJAAN                

     9.a. Keamanan & Kesejahteraan:                                         
          Selama Pelaksanaan pekerjaan, rekanan Kontraktor diwajibkan mengadakan segala yang diperlukan
     untuk keamanan material & bekas bongkaran, para pekerja & tamu, seperti pertolongan pertama, sanitasi, air
     minum.                                                                 
     9.b. Terhadap Bangunan Yang Ada :                                      
          Selama masa - masa pelaksanaan kontrak, Kontraktor bertanggung jawab penuh atas segala kerusakan
     bangunan yang ada, utilitas, jalan - jalan, saluran - saluran pembuangan & sebagainya ditapak atau kerusakan -
     kerusakan sejenis yang disebabkan karena kegiatan Kontraktor. Itu semua diperbaiki ( Kontraktor ) hingga dapat
     diterima Pemberi Tugas, seperti apa yang dikehendaki atau diinstruksikan.
                         10. JAMINAN & KESELAMATAN BURUH                    

10.a. Air minum & air untuk pekerjaan :                                     
     1. Kontraktor harus senantiasa menyediakan air minum yang cukup bersih ditempat pekerjaan untuk para
        pekerjanya.                                                         
     2. Air untuk keperluan bangunan selama pelaksanaan, dapat mempergunakan atau menyambung pipa air yang
        telah ada dengan meteran air tersendiri (dengan memperhitungkan pembayaran ) atau air sumur yang bersih
        / jernih & tawar. Bila hal ini meragukan Pengawas, harus diperiksa pada laboratorium.
10.b. Kecelakaan                                                            
     Apabila terjadi kecelakaan untuk tenaga kerja yang melaksanakan, Kontraktor harus segera mengambil tindakan
yang perlu untuk keselamatan si korban dengan biaya pengobatan & lain - lain menjadi tanggung jawab Kontraktor & harus
segera melaporkan kepada Jawatan Perburuhan & Pengawas.                     

10.c. Di lokasi pekerjaan harus disediakan kotak obat - obatan / PPPK untuk pertolongan pertama yang selalu tersedia
dalam setiap saat & berada di tempat Pengawas / Bouwkeet.                   

                      11. ALAT - ALAT PELAKSANAAN / PENGUKURAN              

     11.a. Selama Pelaksanaan pekerjaan Kontraktor harus menyediakan alat - alat, baik untuk sarana Peralatan dan
        bahan pekerjaanya, maupun Peralatan dan bahan - Peralatan dan bahan yang diperlukan untuk memenuhi
        kwalitas hasil pekerjaan antara lain pompa air, beton molen & sebagainya.
     11.b. Penetapan titik duga letak bangunan, siku - siku bangunan maupun datar ( Waterpass ) & tegak lurusnya
        bangunan harus ditentukan dengan memakai alat ukur waterpass.       

                          12. PEKERJAAN TAMBAH & KURANG                     

  Pekerjaan tambah & kurang hanya dikerjakan atas perintah atau persetujuan secara tertulis dari pengawas.Selanjutnya
perhitungan penambahan / pengurangan pekerjaan dilakukan atas dasar harga yang disetujui oleh kedua belah pihak, jika
tidak tercantum daftar harga upah & satuan pekerjaan.                       

                                              Muara Teweh, Juni 2025        

                                                  Ditetapkan;               
                                                Pengguna Anggaran           
                                          Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR
                                               Kabupaten Barito Utara       

                                                  IGNASIUS, ST.             
                                             NIP. 19761007 200701 1 007