Konsultan Pengawas Rehabilitasi Toilet Jamban Jenjang Sd

PEMERINTAH   KABUPATEN    BATU BARA                
                            DINAS   PENDIDIKAN                          

                 Jln. Besar Perupuk Dusun V Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir
                      Kode Pos 21255 Website : https://disdik.batubarakab.go.id

                    URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                            

           Konsultan Pengawas Rehabilitasi Toilet Jamban Jenjang SD     

1. Lingkup Kegiatan : A. Ruang Lingkup Wilayah                          
   dan Pekerjaan                                                        
                     Ruang lingkup wilayah Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas

                     Rehabilitasi Ruang kelas dengan Tingkat Kerusakan Sedang/Berat
                     jenjang SD Negeri di Wilayah Kabupaten Batu Bara.  

                     B. Ruang Lingkup Pekerjaan                         
                     Ruang lingkup Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan

                     Taman Luar Komplek Gedung Sate, yaitu:             
                       1. Tahapan Pelaksanaan, meliputi:                

                          a) Melakukan pengawasan mobilisasi personel, peralatan,
                            material dan pemenuhan persyaratan perizinan pelaksnaan

                            pekerjaan tersebut;                         
                          b) Melakukan reviu terhadap gambar kerja dan spesifikasinya;

                          c) Memberikan rekomendasi kepada PPK terhadap 
                            perubahan-perubahan pelaksanaan pekerjaan;  

                          d) Melakukan pengawasan penggunaan tenaga kerja,
                            material dan peralatan serta penerapan metode

                            pelaksanaan pekerjaan konstruksi;           

                          e) melakukan pengawasan ketepatan waktu, biaya,
                            pemenuhan persyaratan mutu dan volume serta penerapan

                            keselamatan konstruksi;                     
                          f) mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk

                            memberikan rekomendasi teknis tentang alternatif
                            pemecahan masalah yang terjadi selama pekerjaan

                            konstruksi;                                 
                          g) membantu PPK dalam mempersiapkan penyelenggaraan

                            rapat lapangan secara berkala dan merekomendasikan
                            rapat insidental;                           

                          h) membantu PPK dalam menyusunan berita acara 
                            persetujuan kemajuan pekerjaan; dan         

                          i) membuat catatan harian, menyusun laporan mingguan dan
                             bulanan pelaksanaan pekerjaan pengawasan   
                        2. Tahap serah Terima Pertama (provisional hand over), meliputi:
                          a) Menyusun daftar cacat mutu dan mengawasi perbaikannya

                             sebelum serah terima pertama (provisional hand over);
                          b) Memeriksa dan melakukan evaluasi terhadap kelengkapan

                             dokumen gambar as bulit sesuai dengan pelaksanaan
                             pekerjaan di lapangan sebelum serah terima pertaman

                             (provisional hand over);                     
                          c) Melakukan pengawasan demobilisasi personel dan

                             peralatan sesuai jadwal pengawasan dan jadwal mobilisasi;

                          d) Membantu Menyusun Berita Acara Pekerjaan 100%
                             (seratus persen) sebelum serah terima pertama (provisional

                             hand over);                                  
                          e) Membantu PPK dalam Menyusun Berita Acara Serah Terima

                             Pertama (provisional hand over);             
                          f) Menyusun laporan akhir kegiatan pekerjaan pengawasan.

                       3. Tahap serah terima akhir (final hand over), yang dapat melewati

                         tahun anggaran dan merupakan layanan purna jual jasa
                         konsultan, meliputi:                             

                          a) Melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan
                            pemeliharaan;                                 

                          b) Memberikan rekomendasi kepada PPK terkait penerbitan
                            Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (Final Hand Over)

2. Pembayaran     :                                                       
                          a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati

                            dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, dengan
                            ketentuan:                                    

                             1)  Pembayaran prestasi pekerjaan berdasarkan
                                 progres termin yang ditetapkan dan mengikuti

                                 termin pelaksanaan pekerjaan konstruksi; 
                             2)  Jika terjadi keterlambatan pada penyelesaian

                                 pelaksanaan pekerjaan maka penyedia konsultansi
                                 harus melaksanakan pengawasan hingga batas

                                 waktu penyelesaiain pekerjaan selesai dengan tidak
                                 menambah nilai kontrak yang telah ditetapkan;

                             3)  Jika terjadi pemutusan kontrak terhadap  
                                 pelaksanaan pekerjaan, maka pembayaran prestasi

                                 pekerjaan berdasarkan progress pekerjaan 
                                 pelaksanaan konstruksi;                  
                             4)  Pada  masa  akhir penyerahan pekerjaan,  

                                 pembayaran 100% jasa konsultansi pengawasan
                                 harus disertai surat pernyataan Pengawasan

                                 berkala pada masa pemeliharaan yang harus

                                 ditandatangani oleh direktur dan dibubuhi materai.
                       b. Pejabat Pembuat Komitmen dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari

                          kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia
                          harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran

                          kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
                          (PPSPM).                                        

                       c. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran,

                          tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran.
                          Pejabat Pembuat Komitmen dapat meminta Penyedia untuk

                          menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan
                          mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

3. Denda          :  a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu

                        pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia
                        maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada

                        Pejabat Pembuat Komitmen sebesar 1/1000 (satu permil) dari

                        nilai SP (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
                     b. Pejabat Pembuat Komitmen mengenakan Denda dengan  

                        memotong  pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. 
                        Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab  

                        kontraktual Penyedia.                             

                                       Perupuk, 05 Agustus 2025