Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Dan Perancangan Perkotaan

URAIAN  SINGKAT PEKERJAAN                             

Lingkup Kegiatan/Pekerjaan Jasa Konsultansi/Kajian Bidang/Layanan      

non Kontruksi Tahun Anggaran 2025 berupa :                             

1.  Nama Pekerjaan                                                     

    Jasa konsultansi/kajian bidang/layanan non kontruksi               

2.  Lokasi pekerjaan                                                   

    Kota Batu                                                          
3.  Lingkup Layanan Jasa Konsultansi                                   

    a.   Tugas utama konsultan Adalah bertanggung jawab secara teknis  
         dan administrasi pada pelaksanaan pendampingan proses lintas  

         sektor serta melaksanakan perbaikan terhadap substansi teknis:

    b.   Merumuskan  permasalahan hukum  yang dihadapai sebagai        
         alasan penyusunan Telaah perubahan Rancangan Peraturan        

         Daerah Kota Batu tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota      

         Batu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi    
         Daerah:                                                       

    c.   Merumuskan  pertimbangan atau landasan filosofis, sosilogis,  
         dan  yuridis penyusunan  Telaah perubahan  Rancangan          

         Peraturan Daerah Kota Batu tentang Perubahan Peraturan        

         Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah      
         dan Retribusi Daerah;                                         

    d.   Merumuskan  sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup       

         pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan    
         Peraturan Daerah Kota Batu tentang Perubahan Peraturan        

         Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah      
         dan Retribusi Daerah.                                         

 4. Kegiatan pendampingan meliputi :                                   

      a. Mengecek kelengkapan dokumen dan kelengkapan substansi        
         teknis;                                                       

      b. Mendampingi dalam setiap tahapan proses lintas sektor dalam   

         rangka penyusunan dan pembahasan;                             
      c. Melakukan perbaikan terhadap substansi teknis atas masukan,   
         koreksi dan pembaruan data yang diperoleh dalam seluruh       

         tahapan prosesnya.                                            

5.  Kegiatan perbaikan meliputi dokumen revisi yang sudah diperbaiki   

    (berdasarkan masukan, koreksi dan pembaruan data yang diperoleh    

    dalam seluruh tahapan  proses meliputi telaah akademik atas        
    Rancangan Perubahan Peraturan daerah.