Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Infrastruktur Sumber Daya Air

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                         
                             Paket Pekerjaan :                             
 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan (Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah
                          Infrastruktur Sumber Daya Air)                   
                            Uraian Pendahuluan                             
1. Latar Belakang : Pemerintah Kota Bekasi dalam mendukung aktivitas sosial ekonomi dan kemasyarakatan yang terus
                  berkembang secara dinamis diwilayahnya perlu ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana
                  infrastruktur yang baik dan memadai; salah satunya adalah sarana dan prasarana jalan, jembatan dan
                  saluran/drainase perkotaan serta daerah aliran sungai yang tata kelolanya dilaksanakan oleh Dinas Bina
                  Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi;                   
                  Berdasarkan kondisi lapangan menunjukkan bahwa pembangunan membutuhkan tanah, tetapi di sisi lain
                  tanah Negara yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut semakin terbatas, karena tanah yangada
                  sebagian telah dikuasai/dimiliki oleh masyarakat dengan suatu hak. Agar momentum pembangunan tetap
                  dapat terpelihara, khususnya pembangunan berbagai fasilitas untuk kepentingan umum yang memerlukan
                  bidangtanah,makaupayahukumdari pemerintahuntukmemperolehtanah-tanah tersebut dalammemenuhi
                  pembangunan antara lain dilakukan melalui pendekatan pembebasan hak maupun pencabutan hak.
                  Oleh karena itu jalan keluar yang ditempuh adalah dengan mengambil tanah-tanah hak. Kegiatan untuk
                  memperoleh tanah dengan cara memberiakan ganti kerugian oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan
                  pembangunan untuk kepentingan umum inilah yang kemudian disebut dengan pengadaan tanah. Pada
                  dasarnya pengadaan tanah merupakan perbuatan pemerintah untuk memperoleh tanah untuk berbagai
                  kepentingan pambangunan, khususnya bagi kepentingan umum.
                  Pembangunan yang tengah giat dilakukan pemerintah saat ini kerap kali berbenturan dengan masalah
                  pengadaan tanah. Agar tidak melanggar hak pemilik tanah, pengadaan tanah tersebut mesti dilakukan
                  dengan memperhatikan prinsip-prinsip kepentingan umum (public interest) sesuai dengan ketentuan-
                  ketentuan hukum yang berlaku.                            
                  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk
                  Kepentingan Umum dijelaskan bahwa untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan
                  umum, diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan
                  dan keadilan.                                            
                  Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian yang layak
                  dan adil dan diselenggarakan melalui tahapan berikut;    
                  a. Perencanaan, yang outputnya Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT);
                  b. Persiapan, yang outputnya penetapan lokasi rencana pengadaan tanah;
                  c. Pelaksanaan, yang outputnya hasil pengukuran, invetarisasi, identifikasi pihak- pihak yang berhak atas
                    ganti rugi tanah;                                      
                  d. Penyerahan hasil, outputnya penyerahan aset tanah yang telah dibebaskan.
                  Oleh karena itu Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi memerlukan Tim Penilai untuk
                  memberikan pendapat atau estimasi atas nilai ekonomis (nilai penggantian wajar) suatu objek penilaian
                  pada saat tertentu sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia yang berlaku dalam mencapai output
                  kegiatan tahapan perencanaan pengadaan tanah yaitu Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan
                  Tanah Infrastruktur Sumber Daya Air.                     
2. Maksud dan Tujuan : a. Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk Kajian Perkiraan Luas Tanah, Jumlah Bidang, Jangka
                    Waktu dan Ganti Kerugian dalam rangka rencana penganggaran biaya pengadaan tanah bagi
                    kepentingan umum untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT).
                  b. Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah sebagai
                    acuan bagi pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan tanah dan merupakan prasyarat
                    untuk mengajukan permohonan penetapan lokasi pada tahap persiapan pengadaan tanah oleh
                    Walikota.                                              
3. Sasaran       : Dengan dilaksanakannya pekerjaan ini diharapkan adanya hasil Perencanaan berupa Dokumen
                  Perencanaan Pengadaan Tanah yang baik agar dapat diaplikasikan sesuai kebutuhan dan tepat guna
                  sehingga mendukung tercapainya pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
                  umum yang tepat waktu dan baik serta dapat dipertanggungjawabkan (secara kuantitas dan kualitas) dan
                  dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat;              
4. Lokasi Kegiatan : Kota Bekasi                                           
5. Lingkup Kegiatan : a. Tahap Persiapan                                   
                   - Pemahaman KAK (Kerangka Acuan Kerja)                  
                   - Penyusunan Jadwal pelaksanaan, koordinasi pelaksanaan teknis dengan pihak terkait
                   - Pengumpulan Dokumen Pendukung                         
                      Peraturan, kebijakan, studi-studi, atau kajian yang terkait dengan rencana pembangunan
                      infrastruktur terkait                                
                   - Survei Pendahuluan dan pemetaan kondisi sosial ekonomi lingkungan
                      Melakukan peninjauan lapangan di sekitar daerah studi untuk mendapatkan gambaran awal
                      sebagai dasar melanjutkan ke tahapan berikutnya      
                   - Verifikasi Kesesuaian dengan RTRW                     
                      Rencana pembangunan harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional,
                      Provinsi dan Kabupaten/ Kota.                        
                   - Penyusunan RMK /RMP                                   
                  b. Tahap Pengumpulan Data, Pengolahan dan Analisis       
                   - Penyusunan Instrumen Survei,                          
                      Menentukan sasaran survei (Responden), Menyusun Instrumen survei (Daftar Isian/ Questioner),
                      Menentukan besaran dampak/ potensi menghambat/ mengganggu proses pembebasan tanah,
                      Daftar isian Fasos/Fasum                             
                   - Proses pengolahan data                                
                   - Melakukan survei pengukuran bidang tanah terkena sesuai trase
                   - Pengambilan foto dan video,                           
                   - Pendataan kepemilikan tanah (objek dan subjek tanah)  
                      Pendataan Perkiraan Ganti Rugi Nilai Tanah, pendataan luas tanah yang dibebaskan, pendataan
                      FASOS FASUM yang terkena dampak, Kompilasi database hasil survei (analisis data dilakukan
                      setelah olah/input data selesai dilakukan)           
                  c. Tahap Penyusunan Draft                                
                   - Pengumpulan dokumen,                                  
                   - data sekunder dan peta terkait,                       
                   - pengumpulan dan pembuatan peta,                       
                   - pengumpulan hasil survei subyek dan obyek pengadaan tanah yang terkena rencana pembangunan
                    (lahan bebas dan bangunan),                            
                   - pengolahan dan analisis data.                         
                  d. Tahap Finalisasi                                      
                   - Konsultasi dengan tim teknis,                         
                   - pembahasan dengan pemberi tugas dan instansi terkait, 
                   - perbaikan laporan,                                    
                   - verifikasi dan serah terima (dari tim penyusun ke satker),
                   - pengesahan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah.       
                  e. Pendampingan                                          
                    Pendampingan PPK atau tim teknis pada saat Pemberian Penjelasan Pekerjaan dalam Proses
                    Pengadaan Jasa Konstruksi;