Rehab Jalan Uring-Babussalam (Otsus)

Applicants


CV Tuah Miko	0803134071104000	Rp 494,934,000
CV Centra Horison	0822086336104000	-
CV Bumi Kita Perdana	0702998303104000	-
PT Rajawali Mas Ariba	0724870043104000	-
CV Ananda Mandiri	0026894667101000	-
CV Arhindo Dunia Nyata	0902955442101000	-
CV Kenzo Karya Mandiri	0815408315104000	-
CV Gemma Kreasi	0023261076104000	-
CV Merpati Prima	0019026517104000	-

Attachment

A. Latar Belakang                                                      
   Kondisi pelayanan penyelenggaraan jalan saat ini belum optimal, terutama dari segi

kontinuitas serta banyaknya daerah-daerah yang belum mempunyai kondisi jalan mantap

bagi penduduknya, menjadi dasar pemikiran untuk melaksanakan kegiatan pembangunan
jalan berupa pembangunan, peningkatan, rekonstruksi dan pemeliharaan jalan untuk

mengoptimalkan sistem pelayanan dan perbaikan-perbaikan sehingga dapat meningkatan
pergerakan ekonomi masyarakat di masa yang akan datang.                

   Di tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Bener Meriah telah memprogramkan REHAB JALAN URING - BABUSSALAM (OTSUS) yang

berlokasi di Kecamatan Bukit, yang pendanaannya bersumber dari Dana Otonomi Khusus
(OTSUS). Mengacu kepada Permen PU Nomor : 11/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus.                                  
   Semoga dengan Tersedianya REHAB JALAN URING - BABUSSALAM (OTSUS) di 

Kecamatan Bukit dapat memudahkan akses dan meningkatan perekonomian masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN                                                   
   a. Maksud                                                           

     Maksud dari pengadaan pekerjaan ini adalah terciptanya penanganan jalan untuk

     meningkatan akses masyarakat.                                     
   b. Tujuan                                                           

     Tujuan dari pengadaan pekerjaan ini adalah terlaksananya penanganan jalan
     sebanyak 1 paket.                                                 

C. SASARAN                                                             

   Tersedianya Sarana dan Prasarana jalan di Kecamatan Bukit Sesuai dengan Permen PU
   Nomor : 11/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus..

D. ORGANISASI PENGGUNA BARANG / JASA                                   

   a. K/L/P/D  : Pemerintah Kabupaten Bener Meriah                     
   b. OPD      : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

                Kabupaten Bener Meriah                                 
   c. PPK      : ERWIN, S.T, M.Si.                                     

E. DASAR HUKUM                                                         
  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

     Lintas dan Angkutan Jalan;                                        
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang       

     Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;          
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang      

     Kehutanan;                                                        
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa  

     Konstruksi;                                                       
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang       

     Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang    
     Jalan;                                                            

  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang
     Jalan;                                                            

  8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 13 Tahun 2011 Tentang        
     Pemeliharaan dan Penilikan Jalan;                                 

  9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor       
     19/PRT/M/2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan dan  Kriteria      

     Perencanaan Teknis Jalan;                                         

  10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor      
     20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-  

     Bagian Jalan;                                                     
  11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2012 tentang     

     Pedoman Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan                    
  12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2012 Tentang Tata

     Cara Pengawasan Jalan;                                            
  13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang     

     Pedoman Penetapan Fungsi Jalan Dan Status Jalan;                  
  14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2012 Tentang     

     Pedoman Penanaman Pohon Pada Sistem Jaringan Jalan;               
  15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010 Tentang Tata

     Cara Dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan;                           
  16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2011 Tentang     

     Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus;                             
  17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor      

     05/PRT/M/2018 Tentang Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi Dan
     Intensitas Lalu Lintas Serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu    

     Terberat Dan Dimensi Kendaraan Bermotor;                          

  18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor      
     18/PRT/M/2018 tentang Penggunaan Aspal Buton Untuk Pembangunan    

     Dan Preservasi Jalan;                                             
  19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi    

     Birokrasi Nomor 81 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola
     Jalan dan Jembatan;                                               

  20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi    
     Birokrasi Nomor 82 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penata   

     Laksana Jalan dan Jembatan;                                       
  21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik   

     Indonesia Nomor 11/PRT/M/2016 tentang Kriteria Tipologi Unit Pelaksana
     Teknis di Bidang Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina

     Marga;                                                            
  22. Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 39/KPTS/Db/2021 Surat

     Keputusan Satuan Tugas Survei Pengumpulan Data Kondisi Jalan Dan  

     Jembatan Tahun Anggaran 2021;                                     
  23. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 07/SE/Db/2021    

     Panduan Pelaksanaan Survei Kondisi Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran
     2021 di Direktorat Jenderal Bina Marga;                           

  24. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 11/SE/Db/2021    
     Penerapan Building Information Modelling Pada Perencanaan Teknis, 

     Konstruksi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Direktorat Jenderal
     Bina Marga;                                                       

  25. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 06/SE/Db/2017 tentang
     Perubahan Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Preservasi Jalan    

     dengan Skema Long Segment;                                        
  26. Surat Peninjauan Ulang Pekerjaan Kereb Beton untuk Jalan, Pengecatan

     Marka Jalan, dan Pengecatan Bagian-Bagian Jalan dan Jembatan Lainnya;
  27. 12/SE/Db/2022 tentang Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Bidang

     Jalan dan Jembatan;                                               
  28. 10/SE/Db/2022 Pedoman Penyusunan Kajian Pra Studi Kelayakan Proyek

     Jalan dan Jembatan dengan Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan
     Usaha Melalui Ketersediaan Layanan (KPBU-AP);                     

  29. 05 SE Db 2017 Surat Edaran tentang Penyampaian Ketentuan Desain dan

     Revisi Desain Jalan dan Jembatan Serta Kerangka Acuan Kerja       
     Pengawasan Teknis untuk Dijadikan Acuan;                          

  30. 14/SE/Db/2022 Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Kerangka   
     Acuan Kerja Konsultan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan;       

  31. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang 
     Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan;                            

  32. Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011-2035.        

F. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA                                     
     Biaya yang di perlukan untuk REHAB JALAN URING - BABUSSALAM (OTSUS)

   Kecamatan Bukit terdapat dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan
   Permukiman Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023 Sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima

   Ratus Juta Juta Rupiah) Termasuk pajak yang Berlaku.                
G. RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN                                  

   a. Ruang Lingkup                                                    

     REHAB JALAN URING - BABUSSALAM (OTSUS) Kecamatan Bukit sesuai Standar
     Sarana dan Prasarana Jalan yang mencakup:                         

       •  DIVISI 1. UMUM                                               
       •  DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK                    

       •  DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN     
       •  DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL                                   

       •  DIVISI 7. STRUKTUR                                           
   b. Lokasi Pekerjaan                                                 

          REHAB JALAN URING - BABUSSALAM (OTSUS) yang berlokasi di Kecamatan
      Bukit Kabupaten Bener Meriah.                                    

H. KELUARAN / PRODUK YANG DIHASILKAN                                   

   Pelaksanaan REHAB JALAN URING - BABUSSALAM (OTSUS) Kecamatan Bukit, ini
   dikatakan berhasil apabila:                                         

    a. Melaksanakan Pekerjaan menyangkut kualitas, biaya dan ketepatan waktu
       pelaksaan pekerjaan, sehingga dicapai wujud akhir sesuai dengan dokumen

       pelaksaaan dan kelancaran penyelesaiaan administrasi yang berhubungan dengan
       pekerjaan di lapangan serta penyelesaiaan kelengkapan pekerjaan.

    b. Dokumen yang dihasilkan selama proses pelaksanaan yang terdiri dari :

        1) Metode pelaksaan program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pelaksanaan
           pekerjaan.                                                  

        2)Melakukan kontrol terhadap kondisi eksisting di lapangan     
        3)Mengajukanshopdrawingpada awal pekerjaan yang dilaksanakan   

        4)Membuat laporan harian yang berisikan keterangan tentang:    
                                                                      
             Tenaga kerja                                              
                                                                      
             Bahan bangunan yang didatangkan, diterima atau tidak      
                                                                      
             Peralatan yang yang berhubungan dengan kebutuhan          
                                                                      
             Kegiatan perkomponen pekerjaan yang diselenggarakan       
                                                                      
             Waktu yang dipergunakan untuk pelaksanaan                 
                                                                      
             Kejadian-kejadian yang berakibat menghabat pelaksanaan    
        5)Membuat laporan mingguan, sebagai resume laporan harian (kemajuan
           pekerjaan, tenaga dan hari kerja), laporan bulanan          
        6)Mengajukan berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran termyn
        7)Surat perintah perubahan pekerjaan dan berita acara pemeriksaan pekerjaan
           tambah dan kurang (jika ada)                                
        8)Membuat berita acara penyerahan pertama pekerjaan            

        9)Membuat berita acara pernyataan selesainya pekerjaan         
        10)Membuat gambar-gambar sesuai perencanaan (asbuilt drawing)  

        11)Membuat time schedule atau kurva S untuk pelaksanaan pekerjaan.

Tenders also won by CV Tuah Miko

		Authority
29 December 2023	Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Cekal Baru - Poteng (Dak) - Non Tematik	Kab. Bener Meriah	Rp 6,047,000,000
29 July 2021	Peningkatan Struktur Jalan Bergang - Karang Ampar (Doka)	Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah	Rp 4,781,720,000
21 December 2019	Peningkatan Jalan Pulo 3 - Wih Tenang Uken (Otsus)	Kab. Bener Meriah	Rp 3,500,000,000
29 December 2021	Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Sp. Lut Atas - Lut Atas (Dak-Reguler)	Kab. Bener Meriah	Rp 3,382,643,000
28 May 2024	Rekontruksi/Peningkatan Struktur Jalan Sd Ulu Naron - Ulu Narun (Dbh Sawit)	Kab. Bener Meriah	Rp 3,359,208,000
21 March 2023	Pemeliharaan Jalan Kabupaten Aceh Tengah - Doka	Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah	Rp 3,208,000,000
20 December 2019	Rehabilitasi Jalan Sp. Utama - Sp. Bahgie	Kab. Bener Meriah	Rp 3,100,080,000
13 August 2022	Peningkatan Jalan Spbu Tansaril - Ktr. Camat Bebebesen (2Jalur) - Doka	Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah	Rp 2,274,350,000
25 January 2017	Peningkatan Jalan Sp. Dolog - Ujung Gergung.	Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah	Rp 2,200,000,000
26 July 2021	Pembangunan Aula Polres Aceh Tengah	Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah	Rp 1,956,500,000