Pembangunan Homestay Pantai Tanjung Lapin

PEMERINTAH  KABUPATEN  BENGKALIS                     

                  DINAS PARIWISATA,  KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN                 
                                 DAN OLAHRAGA                               
                                Jl. Arif Rahman, Bengkalis                  

                SPESIFIKASI    TEKNIS    PEKERJAAN                          

                               Kegiatan                                     

            Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota         

                             Sub Kegiatan                                   

            Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan                  
              Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata                    

                   Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                      

                              Pekerjaan                                     

              Pembangunan   Homestay Pantai Tanjung Lapin                   

                                Lokasi                                      

                         Kecamatan Rupat Utara                              
                         Spesifikasi Teknis Pekerjaan                       

Kegiatan    : Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota       
Sub Kegiatan : Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis
Pekerjaan   : PPaemriwbaisnagtua nKaanb uHpoamteens/taKyo Ptaantai Tanjung Lapin
Lokasi      : Kecamatan Rupat Utara                                         
                           URAIAN PENDAHULUAN                               
1. Latar Belakang : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis akan mewujudkan
             kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota melalui sub kegiatan
             Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis
             Pariwisata Kabupaten/Kota.                                     
             Setiap bangunan konstruksi negara maupun aset negara harus direncanakan dan dirancang dengan sebaik-
             baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis yang layak dari segimutu, biaya, dan kriteria
             administrasi bagi bangunan konstruksi tersebut.                
             Pemberi jasa perencanaan untuk bangunan gedung negara/pemerintah perlu diarahkan secara baik dan
             menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya perencanaan teknis bangunan gedung negara/
             pemerintah yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional.
             Spesifikasi Teknis untuk pekerjaan perencanaan perlu disiapkan secara matang, sehingga mampu
             mendorong perwujudan karya perencanaan yang sesuai dengan kepentingan kegiatan.
2. Maksud dan : 2.1 Maksud                                                  
  Tujuan           Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan Gambaran tentang Pembangunan
                   Homestay Pantai Tanjung Lapin sesuai dengan estetika bangunan gedung yang ada.
             2.2   Tujuan                                                   
                   Tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil perencanaan berupa Gambar Teknis Perencanaan
                   Detail, Rencana Kerja dan Syarat - syarat (RKS) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) terhadap
                   Pembangunan Homestay Pantai Tanjung Lapin.               
3. Sasaran  : Sasaran yang ingin dicapai dalam Pekerjaan Pembangunan Homestay Pantai Tanjung Lapin untuk
             mencapai hasil yang maksimal dan sesuai Standard Nasional Indonesia (SNI) dalam pelaksanaan konstruksi
             banguna gedung, sehingga bisa menjadi acuan untuk kegiatan selanjutnya.
4. Lokasi Pekerjaan : Kecamatan Rupat Utara                                 

5.          : Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan :                
  Sumber Pendanaan APBD KAB. BENGKALIS TAHUN 2024                           
6.          : Nama Pejabat Pengguna Anggaran :                              
             • EDI SAKURA, S.Pd., M.Pd                                      
  Nama dan   Satuan Kerja :                                                 
  Organisasi Pejabat • Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
  Pembuat Komitmen                                                          
                            DATA PENUNJANG                                  
7. Data Dasar : Data dasar yang dipergunakan bersumber dari Konsultan perencanaan Terkait dan hasil studi terdahulu
             yang telah dilaksanakan (yang relevan).                        
8. Standar Teknis : a. Kriteria Umum                                        
                   Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Konsultan seperti yang dimaksud pada Uraian Singkat
                   Pekerjaan harus memperhatikan kriteria umum bangunan disesuaikan berdasarkan fungsi dan
                   kompleksitas bangunan, yaitu                             
                   1. Persyaratan Peruntukan dan Intensitas                 
                     - Menjamim bangunan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya
                     - Menjamin keselamatan oengguna, masyarakat dan lingkungan
                   2. Persyaratan Arsitektur dan Lingkungan                 
                     - Menjamin terwujudnya tata ruang yang dapat memberikan keseimbangan dan keserasian
                     terhadap lingkungannya                                 
                     - Menjamin bangunan gedung dibangun dan dimanfaatkan dengan baik tidak
                     menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan         
             b.    Kriteria Khusus                                          
                   Kriteria khusus dimaksudkan untuk memberikan syarat-syarat yang khusus, spesifik berkaitan
                   dengan bangunan prasarana lingkungan yang akan direncanakan, baik dari segi fungsi
                   khusus bangunan tersebut dan segi teknis lainnya :       
                   1. Kesatuan perencanaan interior dengan lingkungan yang ada disekitar, seperti dalam
                     rangka implementasi penataan tata ruangan dan lingkungan.
                   2. Tata Ruangan yang akan direncanakan diupayakan dalam pekerjaan ini semaksimal
                     mungkin menyesuaikan modul dan prasarana pendukung bangunan.
9.          : Tidak Ada                                                     
  Studi Terdahulu                                                           
10.         : 10.1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
  Referensi Hukum 10.2 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16
                   Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.     
             10.3  Peraturan Kepala LKPP tentang Standar Bidding Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi.