Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian Dan Bantuan Teknik

URAIAN    SINGKAT    PEKERJAAN                             

   Penyusunan dokumen KLHS mengikuti tahapan yang telah ditentukan sesuai dengan

peraturan yang berlaku. Untuk pelaksanaan dalam penyusunan KLHS, pemerintah
menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara    

Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan turunannya berupa Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis. Khusus untuk KLHS RPJPD, Kementerian Dalam Negeri

menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan
dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana

Pembangunan Panjang Daerah. Tahapan kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut

:                                                                         
1. Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan;                                  

2. Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan;                          

3. Penjaminan Kualitas, pendokumentasian dan validasi KLHS RPJPD.         
     Ruang lingkup kegiatan dalam penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024-2029 adalah

sebagai berikut :                                                         

  1. Identifikasi kondisi umum daerah Kabupaten Bengkulu Utara;           

  2. Evaluasi capaian indikator tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten
     Bengkulu Utara Tahun 2024-2029;                                      

  3. Identifikasi Pembagian Peran Pemangku Kepentingan;                   

  4. Penyusunan Alternatif Proyeksi Kondisi Capaian Tujuan Pembangunan Kabupaten
     Bengkulu Utara Tahun 2024-2029;                                      

  5. Perumusan isu strategis, permasalahan, dan sasaran strategis dari Tujuan

     Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Bengkulu Utara;               
  6. Menilai kualitas dari dokumen KLHS dan mendokumentasikan proses      

     penyusunannya.