Konsultan Pengawasan Lanjutan Pembangunan Jalan Singkuang - Mantaritip (Paket 1) (Apbd)

BAB  I                                      
                   URAIAN   PENDAHULUAN                                 

1. LATAR BELAKANG                                                       
    Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
    Angkutan Jalan menyatakan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan
    dengan tujuan terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman,
    selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong
    perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan
    kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Penyelenggaraan
    Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat
    dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.
    Jalan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan laik fungsi Jalan secara teknis dan
    administratif. Dalam rangka meningkatkan laik fungsi jalan terutama pada jalan
    kabupeten khususnya di Kabupaten Berau, maka Pemerintah Kabupaten Berau salah
    satunya melalui Kegiatan Pembangunan Jalan Pekerjaan Konsultan Pengawasan

    Lanjutan Pembangunan Jalan Singkuang - Mantaritip ( Paket 1 ) ( APBD )
    mengupayakan mewujudkan maksud tersebut.                            
    Berdasarkan latar belakang di atas, serta dalam rangka kembali mendukung pencapaian
    target laik fungsi jalan di tahun 2025, maka diperlukan kegiatan jasa konsultan
    penyusunan pekerjaan Konsultan Pengawasan Lanjutan Pembangunan Jalan
    Singkuang - Mantaritip ( Paket 1 ) ( APBD ) sesuai dengan syarat, spesifikasi teknis
    dan gambar yang direncanakan. Dalam rangka implementasi penataan di lapangan maka
    telah disusun perencanaan teknis berupa Shop Drawing yang akan menjadi acuan
    pelaksanaan pekerjaan infrastruktur sarana dan prasarana jalan.     

    Sebagai kelanjutan kegiatan Pengawasan Teknis tersebut, maka pada Tahun 2025
    kembali akan dilaksanakan kegiatan fisik konstruksi infrastruktur sarana dan prasarana
    penataan kawasan. Pada prinsipnya setiap proses pelaksanaan pembangunan fisik akan
    memerlukan tindakan pengawasan. Sehingga proses pelaksanaannya dapat berlangsung
    dengan spesifikasi teknis dan peraturan yang berlaku dan mengurangi adanya deviasi
    akibat penyimpangan yang mungkin terjadi. Tahap pelaksanaan konstruksi, secara umum
    pekerjaan pengawasan, dimana pada pelaksanaan fisiknya dilapangan akan ditugaskan
    pada pihak ketiga, yaitu Konsultan Supervisi.                       

    Konsultan Supervisi akan melakukan tahapan-tahapan pengawasan terhadap pekerjaan
    yang dilakukan oleh penyedia jasa pemborongan yang menyangkut aspek mutu, waktu
    dan biaya. Disamping itu juga bertanggung jawab atas semua kegiatan teknik yang
    dikerjakan oleh Kontraktor selama pelaksanaan berlangsung.          

2. MAKSUD DAN TUJUAN                                                    

    Kerangka Acuan Kerja ini dimaksud sebagai petunjuk bagi konsultan Supervisi yang
    membuat masukan, asas, kriteria dan proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan yang
    selanjutnya akan diinterpretasikan ke dalam pelaksana tugas pengawasan. Dengan
    penugasan ini diharapkan Konsultan Supervisi dapat melaksanakan tugasnya dengan
    baik untuk menghasilkan keluaran yang di maksud.                    

    Maksud dan tujuan dari diselenggarakan kegiatan supervisi ini bertujuan untuk dapat
    dilakukan pengawasan secara langsung pada pembangunan infrastrukturnya, sehingga
    pengawasan terhadap mutu, waktu dan biaya pelaksanaan pekerjaan supervisi &
    pekerjaan fisiknya dapat dipertanggung jawabkan.                    

3. TARGET / SASARAN                                                     
    Target/sasaran yang akan dicapai dari pekerjaan Pengawasan Teknis adalah :
    ✓ Teridentifikasikannya kendala atau masalah yang akan timbul atau yang timbul
      selama masa pelaksanaan pekerjaan, sehingga dapat segera teratasi.
    ✓ Tersusunnya hasil pengawasan terhadap pelaksanaan yang sesuai dengan hasil
      Kegiatan Perencanaan Teknis.                                      
    ✓ Terdokumentasikannya setiap tahapan kegiatan pelaksanaan yang menggambarkan
      proses pembangunan dari awal kegiatan sampai dengan akhir atas gambar
      pelaksanaan.                                                      

4. LOKASI PEKERJAAN                                                     

    Kecamatan Sambaliung Kab Berau Provinsi Kalimantan Timur.           

5. SUMBER PENDANAAN DAN PERKIRAAN BIAYA                                 
    1. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan jasa konsultansi adalah
      APBD Kabupaten TA. 2025                                           

    2. Pagu Anggaran adalah Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)    
    3. Total perkiraan biaya (HPS) yang diperlukan adalah Rp. 999.925.296,00 (Sembilan
      Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua
      Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah)                                 

    4. Uang muka dapat di berikan 20 % (dua puluh persen) dari nilai kontrak

6.  NAMA ORGANISASI PENGADAAN                                           
    Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan jasa konsultansi.
    SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Berau.            

    Nama Kuasa Pengguna Anggaran :                                      
    Nama  : Benny S Panjaitan,ST,MT                                     
    NIP   : 19780916 201001 1 017