Belanja Peningakatan Sarana Pendukung Pasar Meunasah Capa Kabupaten Bireuen

RENCANA   KERJA  DAN                                
                 PERSYARATAN    TEKNIS  BAHAN                             
                              (RKS)                                       

PEKERJAAN           : BELANJA PENINGAKATAN SARANA PENDUKUNG               
                     PASAR MEUNASAH  CAPA KABUPATEN BIREUEN               

LOKASI              : PASAR MEUNASAH CAPA KABUPATEN BIREUEN               
TAHUN ANGGARAN      : 2023                                                

                              BAB I                                       
                          DATA PROYEK                                     

 Pasal 1 : Nama proyek ditentukan oleh Owner seperti berikut ini :        
          BELANJA PENINGAKATAN SARANA PENDUKUNG                           
          PASAR MEUNASAH CAPA KABUPATEN  BIREUEN                          

 Pasal 2 : Tempat dan lokasi pekerjaan ditentukan oleh Owner seperti berikut ini :
          PASAR MEUNASAH CAPA KABUPATEN  BIREUEN.                         

 Pasal 3 : Item-Iten Pekerjaan yang harus dikerjakan dan diselesaikan oleh Kontraktor
          Pelaksana ditentukan oleh Owner dalam :                         

          Kontrak Kerja Dan Bill of Quantity                              

 Pasal 4 : Lingkup pekerjaan                                              
          A.   PEKERJAAN PERSIAPAN                                        
               1. Pekerjaan Pengukuran dan Pemasangan Bowplank            
               2. Pembersihan Lahan Pekerjaan                             
               3. Papan Nama Proyek                                       
               4. Photo Dokumentasi/Administrasi                          
               5. Mobilisasi / Demobilisasi                               
               6. Pembongkaran Beton Existing (Saluran,Rabat Beton)       

               7. Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) 

          B.   PEKERJAAN JALAN RABAT BETON DAN SALURAN                    
          B.1  PEKERJAAN JALAN RABAT BETON                                
               1. Pekerjaan Beton K-225, Jalan Rabat Beton                
               2. Pekerjaan Bekisting                                     
               3. Pekerjaan Pasir Urug Alas                               

          B.2  PEKERJAAN SALURAN BETON                                    
               1. Pekerjaan Galian Saluran                                
               2. Pekerjaan Pasir Urug Alas, Saluran                      
               3. Pekerjaan Beton Cor K-175, Saluran                      
               4. Pekerjaan Bekisting Saluran                             
               5. Pekerjaan Tulangan Besi Beton Polos, Saluran            

          C.   PEKERJAAN LAIN - LAIN                                      

               1. Railing Kios + Besi siku Penyangga                      
               2. Pas Batu Bata 1 : 2,Tangga                              
               3. Plasteran 1 : 4, Tangga                                 
               4. Beton Cor Lantai, Tangga                                
               5. Pembersihan Akhir                                       

 Pasal 5 : Jenis dan Mutu Bahan                                           
     Jenis dan mutu bahan yang akan di gunakan di utamakan produksi dalam negeri sesuai
     dengan keputusan bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Perindustrian
     dan Menpan :                                                         
          No. 472 / Kbp / XII / 80                                        
          No. 813 / MENPAN / 1980                                         
          No. 064 / MENPAN / 1980                                         
     Serta Bahan/ Material yang sesuai dengan Standarisasi Indonesia (SNI).

    Uji Mutu Beton                                                        
    a. Lingkup Pekerjaan                                                  

       Pekerjaan ini mencakup prosedur yang harus dilakukan guna pengambilan contoh
       beton selama pelaksanaan pekerjaan Beton K225                      
         Pekerjaan ini mencakup penyedian peralatan seperti :             
       • Alat-alat laboratorium dan peralatan yang dibutuhkan.            

       • Perlengkapan penyimpanan.                                        
       • Landasan pencampur dekat lokasi gudang.                          
       • Sekop dan sendok tangan.                                         
       • Kotak-kotak untuk pengangkutan silinder.                         

    b. Standar Rujukan                                                    
       1). Peraturan Beton Bertulang Indonesia (NI.2-1971).               
       2). American Society for Testing and Materials (ASTM) :            

         ➢ ASTM  C31-90 - Test Method of Making and Curing Concrete Test  
            Specimens in the Field.                                       
         ➢ ASTM C39-86 - Test Method for Compressive Strength of Cylindrical
            Concrete Specimens.                                           
         ➢ ASTM C42-90 - Test Method for Obtaining and Testing Drilled Cores

            and Sawed Beams of Concrete.                                  
         ➢ ASTM C143-90a - Test Method for Slump of Hydraulic Cement Concrete.
         ➢ ASTM C172-90 - Practice of Sampling Freshly Mixed Concrete.➢ ASTM
         C231-90 - Test Method for Air Content of Freshly Mixed Concrete  
         by the Pressure Method.                                          

    3). American Concrete Institute (ACI) :                               
       ➢ ACI 308-92 Standard Practice for Curing Concrete.                

    c. Ketentuan Umum                                                     
       1. Contoh adukan beton diambil sesuai dengan prosedur ASTM C 172 dan/atau
         PBI (NI-2, 1971) atau seperti ditentukan dalam Spesifikasi ini yang memenuhi
         standar ASTM C 172.                                              
       2. Contoh adukan beton harus mewakili setiap kelompok pencampuran dan terdiri

         dari berbagai perbandingan dari tempat yang berbeda dalam kelompok
         pencampuran.                                                     
         3. Sebanyak minimal 3 (tiga) buah contoh silinder beton harus dibuat selama
         penggunaan setiap kelompok pencampuran kecuali pada awal dan akhir

         pencampuran, dan menempatkannya pada sebuah tempat metal seperti kereta
         dorong. Tingkat penggunaan kelompok pencampuran ditentukan oleh tingkat
         kecepatan alat pencampur dan bukan oleh ukuran bukaan pintu. Pengambilan
         contoh dilakukan dengan menempatkan wadah atau menuangkan campuran beton
         ke dalam kereta dorong. Harus diperhatikan agar aliran campuran beton tidak

         menyebabkan terpisahnya bahan-bahan beton.                       
          4. Contoh harus diaduk menyeluruh dengan sekop untuk memperoleh 
         keseragaman. Uji contoh harus dilakukan segera setelah pengambilan contoh.
                              BAB II                                      
                  KETENTUAN UMUM  PELAKSANAAN                             

Pasal 1                                                                   

Survey/Pekerjaan Lapangan dan Pembuatan Patok Batas Tanah/Persil.         
Pelaksana Pekerjaan/Kotraktor diwajibkan melaksanakan survai/peninjauan lapangan didampingi
oleh Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan pemberi Tugas, dimana hasilnya dituangkan

dalam Berita Acara.                                                       

Pasal 2                                                                   
Pembersihan Lapangan.                                                     

Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor harus melakukan inventarisasi lapangan sesuai dengan hasil
survai yang telah dilaksanakan.                                           

Pasal 3                                                                   
Pengukuran (Uitzetten) dan Pengambilan Peil.                              

  a. Pemberi Tugas menyediakan bagi pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor gambar-gambar yang
     berukuran seksama dan informasi yang memungkinkan Pelaksanaan Pekerjaan.
  b. Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor harus bertanggung jawab untuk membetulkan kesalahan
     apapun yang disebabkan oleh karena ia memulai pekerjaan dengan cara yang tidak
     seksama, dimana seluruh biaya ditanggung oleh Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor.

Pasal 4                                                                   
Pemakaian Ukuran.                                                         

  a. Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor tetap bertanggung jawab dalam menepati semua
     ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Kontrak dan Gambar-gamabr pelaksanaan.
  b. Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor wajib memeriksa kebenaran dari ukuran-ukuran
     kesseluruhan maupun bagian-bagiannya dan segera memberitahukan kepada konsultan
     pengawas tentang setiap perbedaan yang ditemukannya di dalam pelaksanaan, Pelaksana
     Pekerjaan/ Kontraktor baru di ijinkan membetulkan kesalahan gambar dan Volume serta
     melaksanakannya setelah ada persetujuan tertulis dari Konsultan Pengawas dan Pihak
     Owner.                                                               

  c. Pengambilan ukuran-ukuran yang keliru dalam pelaksanaan di dalam hal apapun menjadi
     tanggung jawab pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor. Oleh karena itu, sebelumnya
     kepadanya diwajibkan mengadakan pemeriksaan mmenyeluruh terhadap semua gambar-
     gambar yang ada dan kondisi di lapangan.                             

Pasal 5                                                                   

Pemeriksaan dan Pengetesan.                                               
  a. Adalah ketentuan dari kontrak ini bahwa Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor harus
     melaksanakan seluruh pekerjaan mengikuti dan sesuai dengan Dokumen Pengadaan yang
     terdiri atas : RKS, gambar, Berita Acara Aanwijzing, berita acara susulan lainnya dalam
     kaitannya dengan Pengadaan dan Berita Acara klarifikasi/ Negosiasi apabila ada.

  b. Semua material bangunan yang akan digunakan harus sesuai dengan ketentuan di dalam
     Rencana Kerja dan Syarat-syarat pelaksanaan (RKS). Untuk jenis material bangunan
     tertentu harus disertai pengetesan, dan atau surat penyataan (Sertifikat/ Klasifikasi) dari
     instansi yang ditunjuk oleh Konsutan Pengawas untuk kebutuhan tersebut, Konsultan
     pengawas berhak menginstruksikan kepada pelaksanaan Pekerjaan/ Kontraktor untuk
     segera mengeluarkan material-material yang ternyata tidak memenuhi Uraian dan Syarat-
     syarat Pelaksanaan (Kontrak-kontrak) dikeluarkan dari site, dalam watu 24 jam. Semua
     biaya yang diperlukan baik untuk field-test ataupun lab-test menjadi tanggung jawab
     Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor.                                     
  c. Konsultan Pengawas berhak memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana
     Pekerjaan/Kotraktor setiap waktu. Bagaimanapun juga kelalaian konsultan pengawas di
     dalam pengontrolan dan pengawasan terhadap kekeliruan-kekeliruan, tidak berarti
     Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor bebas dari tanggung jawab atas terselesaikannya
     pekerjaan sesuai ketentuan tersebut diatas.                          

  d. Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor bertanggung jawab dan harus memperbaiki atau apabila
     perlu, membongkar pekerjaan-pekerjaan yang telah dilaksanakan yang tidak sesuai
     dengan ketentuan di dalam kontrak ini.                               

  e. Biaya-biaya yang diperlukan untuk pengetesan, pengeluaran bahan-bahan yang tidak
     memenuhi syarat keluar lapangan dan perbaikan atau pembongkaran pekerjaan-pekerjaan
     yang tidak memenuhi syarat merupakan tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan/
     Kontraktor.                                                          
  f. Kebutuhan listrik, air, telepon dalam pelaksanaan pekerjaan menjadi tanggung jawab
     Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor, bila perlu menyambung bangunan lama harus dengan
     meteran tersendiri.                                                  

Pasal 6                                                                   
Penanggung Jawab Pelaksanaan.                                             

  a. Pelaksanaan Pekerjaan/ Kontraktor harus menempatkan seorang penanggung jawab
     pelaksanaan yaitu seorang sarjana Arsitektur/Sipil yang ahli dan berpengalaman minimal
     selama 7 tahun sebagai pengawas pada bangunan Sejenis yang harus selalu berada di
     lapangan yang bertindak sebagai wakil Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor di lapangan dan
     mempuyai kemampuan untuk memberikan keputusan-keputusan teknis dengan tanggung
     jawab penuh di lapangan untuk menerima segala instruksi dari konsultan pengawas.
     Semua langkah dan tindakannya oleh Konsultan pemgawas dianggap sebagai langkah dan
     tindakan Pelaksanaan Pekerjaan/ Kontraktor.                          

  b. Penanggung jawab harus terus menerus berada di tempat pekerjaan selama jam-jam kerja
     dan saat diperlukan dalam pelaksanaan atau pada setiap saat yang dikehendaki Konsultan
     Pengawas.                                                            

  c. Petunjuk dan Perintah Konsulatan pengawas didalam pelaksanaan disampaikan langsung
     kepada pelaksanaan Pekerjaan/ Kontraktor melalui penanggung jawab tersebut sebagai
     penanggung jawab dilapangan.                                         
  d. Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor diwajibkan pada setiap saat menjalankan disiplin dan
     tata tertib yang ketat terhadap semua buruh, pegawai, termasuk pengurus bahan-bahan
     yang berada dibawahnya.                                              

  e. Siapapun diantara mereka yang tidak berwenang melanggar terhadap peratura umum,
     menggangu atau merusak ketertiban, berlaku tidak sopan dan melakukan perbuatan yang
     merugikan pelaksanaan pembangunan, harus segera dikeluarkan dari tempat pekerjaan
     atas perintah konsultan pengawas. Pada pengeluaran yang kedua berarti pelaksana
     Pekerjaan/ Kontraktor lain.                                          

Pasal 7                                                                   

Tanggung Jawab Atas Pekerjaan yang Cacat.                                 
  a. Semua cacat-cacat akibat penyusutan atau kesalahan-kesalahan lain yang timbul selama
     jangka waktu tanggung jawab dari Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor yang disebabkan oleh
     penggunaan bahan-bahan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan di
     dalam RKS, menjadi tanggung jawab penuh Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor untuk

     mengadakan perbaikan sampai dianggap cukup oleh Konsultan pengawas atas biaya
     Pelaksanan Pekerjaan/ Kontraktor.                                    
  b. Konsultan Pengawas juga berhak untuk setiap saat minta kepada Pelaksana Pekerjaan/
     Kontraktor untuk mengadakan perbaikan-perbaikan dengan biaya Pelasana Pekerjaan/
     Kontraktor atas semua pekerjaan yang cacat yang timbul selama masa pemeliharaan
     tersebut.                                                            

Pasal 8                                                                   

Wewenang Pemberi Tugas Untuk Memasuki Tempat Pekerjaan.                   
Pemberi Tugas dan para wakilnya mempunyai wewenang untuk memasuki tempat pekerjaan dan
bengkel kerja atau tempat-tempat lainnya dimana Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor melaksanakan
pekerjaan untuk kontrak, dan bila mana pekerjaan harus dilaksanakan di bengkel kerja ataus
tempat-tempat laian kepunyaan Sub-Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor, maka pelaksana
Pekerjaan/ Kontraktor menurut ketentuan-ketentuan dalam Sub-Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor
itu harus bisa mendapatkan jaminan agar pemberi tugas dan para wakilnya mempunyai
wewenang untuk memasuki bengkel kerja dan tempat lain kepunyaan Sub-Pelaksana Pekerjaan/
Kontraktor itu.                                                           

Pasal 9                                                                   
Fasilitas Lapangan dan Perlengkapan Kerja.                                

  a. Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor harus menyediakan atas biayanya sendiri fasilitas-
     fasilitas penunjang yang dibutuhkan di dalam pelaksanaan dan menyelesaikan pekerjaan,
     seperti :                                                            
     1. Kantor Konsultan Pengawas (Direksi Keet);                         

     2. Kantor Pelaksana pekerjaan/Kontraktor;                            
     3. Ruangan-ruangan lainnya seperti gudang material, tempat-tempat kerja, pos
       keamanan dan lain-lain;                                            

  b. Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor harus menyediakan atas biayanya sendiri fasilitas-
     fasilitas untuk melaksanakan pekerjaan, seperti :                    

     1. Listrik;                                                          
     2. Air Bersih;                                                       

     3. Alat-alat PPPK;                                                   
  c. Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor wajib menyediakan seluruh peralatan/perlengkapan
     kerja untuk pelaksanaan fisik di lapangan, seperti :                 

     1. Peralatan/perlengkapan utama, yaitu : alat ukur, Alat peralatan Pertukangan dan Lain-
       lain.                                                              
     2. Peralatan/perlengkapan penunjang yaitu : ganset cadangan, Pompa Air, Dan Lain-
       lain.                                                              

  d. Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor wajib merawat dan memelihara seluruh peralatan
     dengan sebaik-baiknya agar dapat dipergunakan pada saat diperlukan.  
  e. Konsultan pengawas behak memberikan instruksi kepada Pelaksana Pekerjaan/

     Kontraktor untuk melengkapi/menambah jumlah peralatan bila dirasakan peralatan yang
     tersedia kurang memadai dalam usaha mencapai target prestasi.        
  f. Apabila Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor tidak mengindahkan instruksi serupa, maka
     Pelaksanaan Pekerjaan/ Kontraktor dapat dikenakan denda seperti yang disebutkan dalam
     dokumen kontrak.                                                     

Pasal 10                                                                  

Halaman Pekerjaan, Kebersihan dan Ketertiban.                             
  a. Peraturan dan penggunaan halaman kerja ditentukan oleh Konsultan pengawas, dalam hal
     ini adalah pengawas Lapangan. Konsultan pengawas dapat memberikan usulan-usulanya
     dengan memberikan peta penetapan gudang-gudang, los kerja tempat penimbunan bahan-

     bahan dan sebagainya sesuai dengan lokasi proyek yang tersedia.      
  b. Selama berlangsungnya pembangunan kebersihan halaman, kantor, gudang dan los kerja
     bagian dalam bangunan yang dikerjakan harus tetap bersih dan tertib, bebas dari bahan-
     bahan bekas, tumpukan tanah dan lain-lain.                           
     Kelalaian dalam hal ini dapat diberhentikannya seluruh pekerjaan oleh Konsultan
     Pengawas. Akibat dari hal ini seluruhnya menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan/
     Kontraktor.                                                          

  c. Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor dalam menepatkan barang-barang dan material-material
     kebutuhan pelaksanaan baik di dalam gudang-gudang ataupun di halaman terbuka, harus
     mengatur sedemikian rupa sehingga :                                  

     1. Tidak menggangu kelancaran dan keamanan umum;                     
     2. Memudahkan jalannya pemeriksaan dan penelitian bahan-bahan oleh Konsultan
       pengawas;                                                          

     3. Menjaga kebersihan dari sampah-sampah, kotoran-kotoran bangunan, (puing-puing),
       air yang mengenang;                                                
     4. Terjamin keamanannya;                                             

  d. Cara penepatan bahan dan peralatanpun harus disesuaikan dengan kondisi yang
     disyaratkan oleh produsen, untuk menghindarkan kerusakan-kerusakan yang diakibatkan
     oleh cara penyimpanan yang salah.                                    
  e. Barang-barang dan material yang tidak akan digunakan untuk kebutuhan langsung pada

     pekerjaan yang berasangkutan, tidak diperkenakan untuk disimpan di dalam site.
  f. Tidak diperkenankan :                                                

     1. Buruh menginap di tempat pekerjaan kecuali dengan ijin konsultan Pengawas bila ijin
       khusus tersebut diberikan, maka pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor tetap bertanggung
       jawab atas kemungkinan kerugian-kerugian apapun yang disebabkan oleh buruh yang
       menginap tersebut.                                                 
     2. Memasak di tempat pekerjaan kecuali atas ijin konsultan Pengawas. 

     3. Memberikan ijin masuk kepada penjual-penjual makanan, buah-buahan, minuman,
       rokok dan sebagainya.                                              
     4. Tanpa seijin keamanan proyek, kepada siapapun terkecuali petugas dari Konsultan
       Pengawas, tidak dibenarkan untuk keluar masuk secara bebas kelapangan. (Catatan:
       semua tamu proyek yang mendapat ijin dari Konsultan pengawas harus diberi tanda

       pengenal yang disediakan oleh Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor.     
     5. Melanggar peraturan lain mengenai penertiban yang akan dikeluarkan oleh Konsultan
       Pengawas pada waktu pelaksanaan.                                   

     6. Pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan memakai tanda pengenal atas nama beban
       Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor.                                   
     7. Peraturan lain mengenai penertiban akan dikeluarkan oleh Konsultan Pengawas pada
       waktu pelaksanaan.                                                 

Pasal 11                                                                  

Pengawasan.                                                               
  a. Pengawasn terhadap pelaksanan pekerjaan dilakukan oleh Konsultan pengawas.

  b. Konsultan Pengawas berhak pada setia waktu yang dianggap perlu tanpa memberitahukan
     sebelumnya, untuk mengadakan inpeksi/pemeriksaan kepada Pelaksana Pekerjaan/
     Kontraktor :                                                         

     1. Terhadap jenis pekerjaan yang dipersiapkan di dalam atau diluar site;
       -  Terhadap gudang penyimpanan barang-barang.                      

       -  Terhadap pengolahan material maupun sumber-sumbernya.           
     2. Bagian-bagian pekerjaan yang telah dilaksananakan tetapi luput dari pengawasan
       konsultan Pengawas, tetap menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor
       dan bagian pekerjaan tersebut jika diperlukan harus segera dibuka sebagian atau
       seluruhnya untuk kepentingan pemeriksaan.                          
  c. Jika diperlukan, pengawasan oleh Konsultan pengawas dilaksanakan di luar jam-jam
     kerja. Untuk itu segala biaya menjadi beban Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor.
     Permintaan Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor tersebut harus dengan surat disampaikan
     kepada Konsultan Pengawas.                                           

  d. Di tempatkan pekerjaan, Konsultan Pengawas menempatkan petugas-petugas bagian
     pengawasan. Jam kerja konsultan pengawas akan ditentukan kemudian.   

  e. Apabila pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor akan bekerja lembur dimana item pekerjaan
     tersebut diperlukan oleh Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor, maka Pelaksana Pekerjaan/
     Kontraktor harus memberitahukan satu hari sebelumnya dan biaya tersebut termasuk
     biaya lembur petugas-petugas pengawas konsultan pengawas yang besarnya sesuai
     dengan aturan gaji mereka yang menjadi tugas Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor.

Pasal 12                                                                  
Keamanan, Keselamatan dan kesejahteraan.                                  

  a. Selama pelaksanaan pekerjaan, pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor wajib mengadakan
     segala yang diperlukan untuk menjamin keamanan, keselamatan dan kesejahteraan
     manusia/barang di proyek.                                            

  b. Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor juga wajib memenuhi segala peraturan taat tertib,
     kordinansi pemerintah daerah ataupun pemerintah setempat.            
  c. Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor bertanggung jawab atas biaya, kerugian ataupun
     tuntutan ganti rugi (claim) yang diakibatkan oleh adanya peristiwa yang mengakibatkan
     lukanya atau meninggalnya seseorang dalam melaksanakan pekerjaan, bilamana hal itu
     disebabkan oleh kelalaian Pelaksanaan/Kontraktor.                    

Pasal 13                                                                  

Ketentuan-ketentuan dari pemberi Tugas.                                   
  a. Kelalaian-kelalaian yang dibuat oleh pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor seperti :

     1. Tanpa adanya alasan ternyata meninggalkan pekerjaan sebelum pekerjaan seluruhnya
       selesai.                                                           
     2. Apabila tidak mengindahkan segala instruksi yang diberikan oleh konsultan

       pengawas.                                                          
     3. Apabila tidak dapat melanjutkan pekerjaan secara teratur dan baik.

     4. Atau dalam hal setelah menyerahkan apa-apa yang menjadi tanggung jawabnya
       kepada orang lain tanpa persetujuan tertulis dari Konsultan pengawas.
     5. Tidak menghadiri rapat-rapat teknis, maka konsultan pengawas dapat mengeluarkan
       peringatan tertulis pertama kepadanya.                             

     6. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sudah menerima peringatan tertulis tersebut masih
       belum ada tanda-tanda adanya perubahan yang berarti atau belum dilaksanakan
       peringatan termaksud, maka konsultan Pengawas akan mengeluarkan peringatan
       tertulis kedua. Apabila dalam 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya peringatan tertulis
       kedua, masih belum ada perubahan yang berarti maka konsultan Pengawas dapat
       mengambil tindakan dengan tidak mempertimbangkan alasan-alasan apapun yang
       terjadi sebelumnya.                                                

       Tindakan tersebut dapat berupa dialihkan tugas termaksud kepada pihak lain dengan
       biaya dibebankan kepada Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor.           
     7. Apabila ternyata Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor tersebut mengalami kebangkrutan
       (bangkrut) atau telah terjadi pengambilan alihan oleh pihak lain atas perusahaannya
       secara hukum atau tindakan-tindakan lain yang senada dengan tindakan tersebut
       diatas, maka pekerjaan pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor dibawah Kontrak ini akan
       diadakan lebih lanjut.                                             
       Pekerjaan tersebut dapat dilanjutkan sesuai dengan kontrak tersendiri, hannya apabila
       telah terdapat persetujuan antara Pemberi Tugas dengan pihak lain yang telah
       mengambil alih semua kegiatan Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor tersebut.
     8. Apabila dengan tindakan seperti tercantum di atas, ternyata pekerjaan tidak dapat
       berjalan dengan baik dan lancar, maka.                             

  b. Pemberi Tugas akan menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan memberikan kepada pihak
     lain, dengan menggunakan semua peralatan yang telah berada di lapangan seperti
     bangunan-bangunan darurat, gudang, peralatan-peralatan kerja, barang-barang, material-
     material, termasuk barang-barang yang telah dibeli (tetapi belum sampai di tempat) yang
     akan digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan di lapangan.            

  c. Bila dipandang perlu oleh Pemberi Tugas/Konsultan Pengawas maka dalam waktu 10
     (sepuluh) hari sesudah dikenakannya suatu tindakan, Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor
     harus tetap menyerahkan barang-barang dan material yang diperlukan untuk
     menyelesaikan pekerjaan di lapangan sesuai isi kontrak ini, melalui supplier atau Sub-
     Pelaksana/Kontraktor yang menyerahkan barang-barang dan material sesuai dengan
     kontrak ini, yang mana ternyata sebegitu jauh belum dibayar oleh Pelaksana Pekerjaan/
     Kontraktor yaitu dengan memotong bagian yang harus dibayarkan kepada pelaksana
     Pekerjaan/ Kontraktor sesuai penilaian prestasi.                     

  d. Apabila dianggap perlu oleh Pemberi Tugas maka semua milik Pelaksana Pekerjaan/
     Kontraktor yang masih tinggal di lapangan seperti peralatan-peralatan kerja, barang-
     banrag material dan barang-barang yang disewanya, harus segera dikeluarkan dari
     lapangan dan semua biaya hal tersebut mejadi beban Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor.
     Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari ternyata hal tersebut diatas tidak dilaksanakan,
     maka akan diselesaikan menurut kebijakan Pemberi Tugas, dengan tidak bertanggung
     jawab atas kerusakan atau hilangnya barang-barang tersebut.          
  e. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor yang karena satu

     dan lain hal ternyata dihentikan kontrak kerjanya oleh Pemberi tugas.

Pasal 14                                                                  
Ketentuan-ketentuan dari pemberi Tugas.                                   

  a. Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor harus menyelesaikan pekerjaan secara lengkap
     seluruhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam Dokumen Kontrak.
  b. Selekas mungkin sejak dikeluarkannya Surat Perintah kerja atau selama 1 (satu) minggu
     sebelum berakhirnya masa berlakunya jaminan penawaran, Pelaksana Pekerjaan/
     Kontraktor harus menyediakan Jaminan Pelaksana yang dikeluarkan oleh Bank atau
     badan Keuangan lain yang setujui oleh pemberi Tugas.                 

     Apabila jaminan Pelaksana belum diserahkan kepada pemberi tugas didalam jangka
     waktu tersebut, maka hal ini berarti Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor mengundurkan diri
     dari Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak ini.                              

  c. Apa bila terjadi di dalam gambar-gambar kontrak terdapat perbedaan-perbedaan atau
     penyimpangan-penyimpangan dengan apa yang telah tercantum didalam kontrak
     sehingga akan menimbulkan keraguan-keraguan dalam pekerjaan, maka Pelaksana
     Pekerjaan/ Kontraktor harus segera memberitahu hal ini kepada konsultan Pengawas
     untuk diadakan penyelesaian.                                         
  d. Apabila terdapat perbedaan-perbedaan antara gambar-gamabar dengan ketentuan-
     ketentuan di dalam uraian dan syarat-syarat pelaksanaan (RKS), maka ketentuan yang
     dianggap paling lengkap oleh Konsultan Pengawas adalah yang mengikat.

  e. Yang dimaksud dengan “gambar” adalah gambar pelaksanaan, gambar kerja, gambar-
     gambar detail dan gambar-gambar lainnya yang dibuat untuk pekerjaan ini sebelum atau
     pada saat pelaksanaan pekerjaan sedang berlangsung. Apabila terdapat perbedaan antara
     gambar-gambar tersebut, maka gambar yang berskala lebih besar yang mengikat.

  f. Apabila pada waktu pelaksanaan oleh Konsultan pengawas diadakan perubahan-
     perubahan dalam penggunaan bahan, ukuran-ukuran dan konstruksi, maka pada akhir
     pekerjaan Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor diwajibkan menyerahkan 5 (lima) set gambar-
     gambar perubahan yang dikerjakan diatas cetakan gambar asli dengan perubahan
     dikerjakan dengan tinta warna.                                       
  g. Atas perintah Konsultan Pengawas dan kepada Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor dapat
     dimintakan gambar-gambar penjelasan dan rincian atas pekerjaan bagian khusus, yang
     kesemuanya atas beban Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor. Gambar-gambar tersebut harus
     telah di setujui Direksi Lapangan untuk selanjutnya dianggap sebagai gambar pelengkap
     dan menyerahkan 5 (Lima) set cetakannya kepada Konsultan pengawas.   
  h. Biaya pembuatan semua keperluan gambar-gambar yang dibutuhkan selama masa
     kontrak, baik gambar asli dan atau gambar perubahan yang diperlukan dalam pelaksanaan

     untuk kepentingan Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor maupun gambar-gambar yang
     memerlukan persetujuan dari Konsultan Pengawas yang harus dibuat di atas kertas
     kalkir, dan biaya percetakan gambar-gambar tersebut menjadi tanggung jawab pelaksana
     Pekerjaan/ Kontraktor.                                               
  i. Selambat-lamabtnya 1 (satu) minggu setelah dikeluarkannya Surat Perintah kerja (SPK),
     Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor harus telah dimulai dengan pekerjaan pembangunan
     fisik dalam arti kata yang nyata. Untuk itu syarat-syarat yang diwajibkan agar dapat
     dimulainya pekerjaan harus dipenuhi terlebih dahulu.                 

  j. Pada akhir pekerjaan pelaksanaan, Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor diwajibkan
     menyerahkan 5 (lima) set gambar-gambar instalasi terakhir sesuai dengan yang
     dilaksanakan (as built drawings) yang telah disetujui Konsultan Pengawas dan Perencana,
     buku system beroperasi (operation hand-book) untuk mesin-mesin dan peralatan-
     peralatan yang dipasang, disertai surat-surat ijin dan keterangan resmi dari pihak yang
     berwajib yang diperolehnya mengenai instansi yang telah dipasangnya. Pelaksana
     Pekerjaan berkewajiban untuk memberikan pelatihan/training system operasi peralatan-
     peralatan, mesin-mesin, yang dipasangnya. Biaya training/pelatihan beriktu buku-buku
     panduan ditanggung oleh kontraktor.                                  

  k. Pelaksanaan Pekerjaan/ Kontraktor wajib mempelajari dan memahami semua undangan-
     undangan, peraturan –peraturan Pemerintah, persyaratan-persyaratan umum maupun
     suplemennya, persyaratan standard internasional dan persyaratan yang dikeluarkan
     produsen serta tidak menyimpang dari ketentuan di dalam dokumen pelelangan serta
     segala petunjuk-petujuk tertulis yang telah dikeluarkan.             

  l. Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor diharuskan menyediakan sedikitnya 1 (satu) set gambar-
     gambar pelaksanaan dan RKS di tempat pekerjaan dalam keadaan yang tetap rapi dan
     bersih yang dapat dilihat setiap saat oleh Pemberi Tugas, Konsultan Pengawas ataupun
     petugas-petugas lainnya.                                             
  m. Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor berhak meminta penjelasan kepada Konsultan

     Pengawas, Konsultan Perencana atas pihak lain yang ditunjuk Pemberi tugas bila mana
     menurut pendapatnya ada bagian-bagian dari dokumen kontrak, gambar atau hal-hal
     lainnya yang kurang jelas. Untuk itu syarat-syarat yang diwajibkan agar dapat
     dimulainya pekerjaan, harus segera dimulai.                          
  n. Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor harus mempunyai dan menyediakan atas biayanya
     sendiri semua perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan, pengalaman dan keahlian
     serta permodalan dan kemampuan yang nyata untuk melaksanakan dan penyelesaian
     pekerjaan sesuai dengan tugas yang diberikan Pemberi Tugas.          

     Apabila telah tersedia di lapangan peralatan-peralatan milik Pelaksana Pekerjaan/
     Kontraktor yang tidak dalam keadaan terpakai, Sub-Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor
     dapat menggunakan peralatan tersebut.                                

     Disamping itu juga harus menyerahkan :                               
     1. Daftar/susunan staf palaksana yang ditempatkan dilapangan;        

     2. Daftar peralatan-peralatan yang akan digunakan untuk pekerjaan pelaksana;
     3. Rencana waktu penyelesaian pekerjaan (time chedule);              

     4. Dan lain-laian yang diperlukan;                                   
  o. Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor harus memenuhi segala peraturan dan ketentuan-
     ketentuan hukum yang berlaku, sejak instruksi-instruksi tertulis yang dikeluarkan oleh
     Pemerintah/Pnguasa setempat sehubungan dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan.

  p. Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor wajib mempelajari dan memeriksa pelaksanaan
     pekerjaan-pekerjaan Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor pihak lain yang ikut serta
     mengerjakan proyek ini (dalam hal ini Sub-Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktornya), apabila
     pekerjaan pihak lain dapat memepengaruhi kelancaran pekerjaannya. Bilamana terjadi
     gangguan –gangguan Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor wajib memberikan saran-saran
     perbaikan untuk segenap pihak. Apabila hal ini tidak dilakukan, Pelaksana Pekerjaan/
     Kontraktor tetap bertanggung jawab atas segala kerugian-kerugian yang ditimbulkan.
  q. Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor wajib berkonsultasi dengan pihak lainnya agar supaya
     sejauh mungkin dipergunakan peralatan yang seragam dan merk yang sama untuk
     bangunan proyek ini agar memudahkan pemeliharaan.                    

  r. Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor wajib berkoordinasi dengan pihak lainnya dalam
     kelancaran pelaksanaan pekerjaan proyek terutama berkoordinasi dengan pihak Sub-
     Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor langsung dari Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor.

  s. Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor harus mematuhi segala peraturan dan ketentuan-
     ketentuan yang berlaku serta instruksi – instruksi tertulis yang dikeluarkan oleh
     Pemerintah/Penguasa setempat sehubungan dengan pekerjaan yang dilaksanakan.
     Didalam melaksanakan pekerjaan ini, Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor harus :

     1. Memperhatikan, melaksanakan dan mengikuti semua ketentuan sehubungan dengan
       fungsinya sebagai Koordinator pelaksanaan pekerjaan sepanjang ketentuan tersebut
       berhubungan dengan pelaksanaan kontrak ini.                        
     2. Bekerja sama dan saling tidak menggangu dengan pihak lainya (Sub-Pelaksana

       Pekerjaan/ Kontraktor lainnya dan pihak-pihak lain yang disetujui oleh pemberi
       Tugas untuk melaksanakan pekerjaan tertentu) didalam melaksanakan pekerjaan yang
       merupakan bagian dari pembangunan proyek ini.                      
     3. Menjamin pihak-pihak lainnya sebgaimana tersebut di atas dari segala macam
       kerugian yang diderita oleh pihak lain tersebut didalam melaksanakan pekerjaan yang
       disebabkan oleh kelalaian dan kesalahan Sub-Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor.

Pasal 15                                                                  

Instruksi Konsultan Pengawas.                                             
  a. Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor harus mematuhi dan melaksanakan semua instruksi
     tertulis yang dikeluarkan oleh Konsultan pengawas. Apabila dalam waktu 2 (dua) hari

     sesudah menerima instruksi tersebut ternyata masih belum ada realisasi nya, maka
     Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor akan diberi peringatan tertulis kedua oleh Konsultan
     Pengawas. Apabila dalam waktu 2 (dua) hari setelah peringatan tertulis kedua
     dikeluarkan ternyata masih belum ada realisasi dari instruksi tersebut maka Pelaksana
     Pekerjaan/ Kontraktor dapat dikenakan denda seperti yang disebutkan dalam dokumen
     kontrak.                                                             
  b. Semua instruksi dari Konsultan Pengawas harus dikeluarkan secara tertulis (instruksi
     tertulis) Suatu instruksi lisan bukan merupakan pekerjaan yang mutlak dan harus segera
     dilaksanakan. Oleh karena itu apabila dalam waktu 1 (satu) hari tidak dikeluarkan

     instruksi tertulis, hal tersebut tidak perlu ditanggapi oleh Pelaksana Pekerjaan/
     Kontraktor. Ttetapi sebaliknya Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor bertanggung jawab
     penuh atas biayanya sendiri untuk segala pekerjaan yang telah dilaksanakannya tanpa
     adanya instruksi tertulis dari Konsultan Pengawas.                   
  c. Instruksi tertulis dari Konsultan Pengawas tersebut dapat berupa :   

     1. Teguran atas sesuatu cara pelaksanaan yang salah sehingga membahayakan bagi
       keteguhan konstruksi, atau pekerjaan finishing yang kurang baik atau hal-hal yang
       menyimpang dari persyaratan teknis dalam RKS dan gambar pelaksanaan.
     2. Instruksi untuk menyingkirkan material/bahan yang tidak memenuhi syarat dan harus
       diangkut keluar areal proyek.                                      

     3. Instruksi untuk pengganti Pelaksana (foreman) dari Kontraktor yang dianggap kurang
       mampu ( un-skilled );                                              

     4. Instruksi untuk suatu pekerjaan perubahan (pengurangan dan penambahan pekerjaan)
       yang sudah waktunya dilaksanakan dengan segera.                    
     5. Instruksi untuk mengganti Sub-Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor yang dianggap
       kurang mampu, baik dari segi mutu kerja maupun kecepatan kerja.    
     6. Instruksi untuk mempercepat pelaksanaan suatu pekerjaan berupa penambahan tenaga
       kerja;                                                             
     7. Instruksi-instruksi lainnya yang termasuk dalam lingkup tugas Pelaksana Pekerjaan/
       Kontraktor.                                                        

     8. Bilamana ada instruksi lain, Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor berhak untuk
       melaksanakan pekerjaan tersebut, atau mengadakan konfirmasi kepada Konsultan
       Pengawas. Tetapi sebaiknya Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor bertanggung jawab
       penuh atas segala pekerjaan yang telah dilaksanakan tanpa adanya instruksi tertulis
       dari Konsultan Pengawas.                                           

Pasal 16                                                                  

Bagan Kemajuan Pekerjaan dan Rencana Kerja.                               
  a. 1 (satu) minggu setelah dinyatakan sebagai pemegang lelang, Pelaksana/Kontraktor
     harus telah siap dengan bagan skema kemajuan pekerjaan (progress schedule) sesuai
     dengan batas waktu maksimal yang telah ditetapkan dalam master schedule yang dibuat
     oleh Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor utama.                          

  b. Barchart bagan secara konvensional);                                 
  c. Network Planning;                                                    

  d. Volume masing-masing pekerjaan;                                      
  e. Man days (tenaga harian) yang diperlukan;                            

  f. S-curve;                                                             
  g. Gambar mengenai nilai dan harga pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan schedule yang

     dibuat Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor.                              
  h. Dalam kemajuan pekerjaan ini dicantum pengawasan besarnya (volume) masing-masing
     pekerjaan dan waktu penyelesaian setiap item pekerjaan, sedangkan di dalam rencana
     kerja dicantumkan secara terperinci program setiap tahapan tenang kapatitas kerja,
     peralatan, tenaga kerja dari target per hari.                        

  i. Dalam progress schedule, harus dibuat juga S-curve, gambaran menganai nilai harga
     pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan skedul yang dibuat pelaksanan Pekerjaan/ Kontraktor.
     (S-curve tersebut ialah suatu diagram yang menggambarkan progress pekerjaan terhadap
     skala waktu mulai dari awal sampai dengan penyelesaian proyek yang dihitung
     berdasarkan time schedule).                                          

  j. Pelaksanaan Pekerjaan/ Kontraktor harus secara terpisah menyusun “Bagan Pengarahan
     Tenaga” dan “Bagan penyedian Bahan” yang diperlukan.                 
  k. Bagan-bagan tersebut harus diperlihatkan kepada Konsultan pengawas untuk
     mendapatkan persetujuannya.                                          

  l. Kelalaian dalam memasukkan bagan-bagan yang dimaksud dapat meyebabkan
     ditundanya permulaan pekerjaan. Akibat dari penundaan ini menjadi tanggung jawab
     Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor seluruhnya.                          
  m. Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan
     patokan waktu yang telah disetujui bersama didalam menyusun bagan kemajuan
     pekerjaan. Demikian pula dengan pengarahan buruh dari bahan harus sesuai dengan

     personalia dan bahan yang ada.                                       
  n. Bagan kemajuan Pekerjaan dan S-curve sebagaimana tersebut diatas yang merupakan
     suatu target prestasi akan merupakan pedoman untuk megadakan penilaian progress kerja
     Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor alas suatu target prestasi akan merupakan pedoman
     untuk mengadakan penilaian progres kerja Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor atas suatu
     tahap maupun keseluruhan pekerjaan apakah mengalami keterlambatan, tepat pada
     waktunya atau lebih cepat dari yang direncakan dan hasil dari penilaian progress kerja ini
     akan dikaitkan dengan pembayaran kepada Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor sebagaiman
     dicantumkan pada syarat-syarat umum ini.                             

  o. Jika diperlukan, maka Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor wajib membuat network planning
     dari kegiatan pembangunan tersebut.                                  
Pasal 17                                                                  

Rapat Koordinasi dan rapat Lapangan.                                      
  a. Rapat Koordinasi.                                                    

     Rapat koordinasi diselenggarakan setidak-tidaknya 1 (satu) kali setiap bulan, dipimpin
     oleh Pemberi tugas dan atau konsultan pengawas.                      
     Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor harus hadir dalam rapat koordinasi yang stidaknya
     diwakili oleh Manager proyek, Site engineer dan Tenaga spesialis pekerjaan yang ada.

     Dalam hal Manager proyek berhalangan hadir maka diwajibkan untuk memperoleh ijin
     dengan alasan yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan, serta menunjuk staf yang
     diberi kuasa sepenuhnya untuk mengambil keputusan-keputusan.         

     Konsumsi rapat koordinasi tersebut disiapkan oleh Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor.
  b. Rapat Lapangan.                                                      

     Rapat lapangan diselenggarakan minimal 1 (satu) kali setiap minggu, dipimpin oleh
     Pemberi tugas dan atau Konsusltan Pengawas.                          
     Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor harus hadir dalam rapat koordinasi yang setidaknya
     diwakili oleh Manager Proyek, Site engineer dan Tenaga Spesialis pekerjaan yang ada.

     Dalam hal Manager Proyek berhalangan hadir maka diwajibkan untuk memperoleh ijin
     dengan alasan yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan, serta menunjuk staf yang
     diberi kuasa sepenuhnya untuk mengambil keputusan-keputusan.         
     Komsumsi rapat lapangan tersebut disediakan oleh Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor.

Pasal 18                                                                  

Laporan-laporan.                                                          

  a. Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor diwajibkan membuat catatan-catatan berupa “Laporan
     harian” yang memberikan gambar dan catatan yang singkat dan jelas mengenai :
     1. Tahap berlangsungnya pekerjawan;                                  

     2. Pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sub- Kontraktor (jika diijinkan).
     3. Catatan dan perintah Konsultan Pengawas yang disampaikan tertulis maupun lisan.

     4. Hal ikhwal mengenai bahan-bahan (yang masuk, yang dipakai maupun yang ditolak);
     5. Hal ikhwal mengenai pekerjaan dan sebagainya;                     

     6. Keadaan cuaca dan sebagainya;                                     
       -  Setiap laporan harian pada tanggal yang sama harus diperiksa dan disetujui
          kebenarannya oleh petugas-petugas Konsultan Pengawas. Perselisihan mengenai
          ini mengakibatkan dihentikan sementara untuk diadakan pemeriksaan.

       -  Berdasarkan laporan harian tersebut, maka setiap minggu oleh Pelaksana
          Pekerjaan/ Kontraktor dibuat : Laporan Mingguan yang disampaikan langsung
          kepada konsultan pengawas.                                      

       -  Salah satu tembusan laporan mingguan harus selalu ditempat pekerjaan agar dapat
          diteliti kembali oleh Konsultan pengawas setiap saat.           
       -  Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor diwajibkan membuat foto-foto dan video
          kegiatan proyek dalam bagian atau tahapan yang penting setiap sesuai petunjuk
          Konsultan Pengawas sebagai dokumentasi proyek. Untuk setiap progress
          pelaksanaan pekerjaan disyaratkan minimum sebanyak 20 eksemplar foto
          berwarna yang dicetak dalam ukuran post card.                   

       -  Berdasarkan laporan mingguan terakhir, Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor
          “Laporan Bulanan” di dalam form yang ditentukan oleh Konsultan pengawas,
Pasal 19                                                                  
Perubahan Rencana.                                                        

  a. Atas instruksi dan persetujuan Pemberi Tugas Konsultan Pengawas atau Konsultan
     Perencana berhak mengadakan suatu perubahan atas rencana yang telah ada dengan
     memberi instruksi tertulis kepada pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor harus bertanggung
     jawab atas pekerjaan yang tidak sesuai dengan instruksi tersebut.    
  b. Yang dimaksud dengan perubahan tersebut adalah perubahan dari desain kualitas maupun
     kuantitas dari pekerjaan seperti yang tercantum dalam gambar-gambar kerja (kontrak),

     berupa modifikasi maupun alternative. Perubahan tersebut termasuk penambahan,
     pembatalan atau penggantian dari suatu pekerjaan, peralatan atau standar material.
  c. Kualitas nilai dari semua perubahan akan dihitung oleh direksi Lapangan menurut
     ketentuan yang belaku didalam kontrak ini ada, apabila diperlukan pelaksana pekerjaan/
     Kontraktor diberi kesempatan untuk mengikuti perhitungan yang dibuat. Untuk
     perhitungan nilai dan perubahan, metode atau cara berikut ini harus dipakai:

     1. Harga-harga yang tertera di dalam kontrak dipakai untuk menghitung nilai dari item
       pekerjaan yang bersifat sama.                                      
     2. Untuk item pekerjaan dimana sifatnya berbeda maka harga-harga yang tertera di
       dalam penawaran merupakan dasar perhitungan sepanjang nilai yang didapat adalah

       wajar.                                                             

Pasal 20                                                                  
Penyerahan pekerjaan.                                                     

  a. Penyerahan pertama harus dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal yang telah
     ditetapkan dalam surat perjanjian pemborong, sesuai dengan penjelasan tentang waktu
     penyelesaian yang ditetapkan dalam aanwijzing.                       
  b. Perpanjangan waktu penyerahan hanya dapat diterima jika alasan-alasan tersebut sesuai
     dengan alasan-alasan yang dikenakan dan tertulis dalam RKS.          

  c. Rencana dan tanggal penyerahan pertama harus diajukan kepada Konsultan Pengawas,
     selambat-lambatnya 1 (Satu) minggu sebelum tanggal yang dimaksud, dimana Konsultan
     Pengawas akan mengadakan pemeriksaan seksama atas hasil keseluruhan sesuai dengan
     Dokumen Kontrak. Segala perubahan-perubahan yang terjadi dituangkan dalam as built
     drawing/installed drawing, dimana gambar tersebut diserahkan kepada Pemberi Tugas
     sebelum mengajukan termijn (tagihan) prestasi pekerja 100% Hasil pemeriksaan ini akan
     disampaikan kepada Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor. Sebelum penyerahan pertama,
     pemeriksaan dapat diadakan lebih satu kali. Pada saat-saat pemeriksaan maupun
     penyerahan dibuat Berita Acara.                                      

  d. Keadaan yang dapat digunakan sebagai alas an dalam nengajukan permohonan
     perpanjangan waktu penyelesaian atau penguduran waktu penguduran waktu penyerahan
     adalah keadaan-keadaan Force Majeure.                                

  e. Keadaan Force Mejeuro yang dimaskud adalah :                         
     1. Banjir;                                                           
     2. Hujan terus menerus dari hari ke hari;                            
     3. Kebakaran;                                                        
     4. Demonstrasi dan pemogokan yang langsung berpengaruh terhadap jalannya
       pekerjaan;                                                         
     5. Dan keadaan lain menurut pertimbangan konsultan pengawas yang disetujui oleh
       Pemberi tugas.                                                     

  f. As buil drawing harus dibuat oleh Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor secara bertahap
     sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan untuk kebutuhan pemeriksaan setiap saat.
  g. Dalam penyerahan pertama tersebut disertakan pula surat pernyataan, Sertifikat dan Surat
     jaminan dari masing-masing pekerjaan yang telah dilaksanakan, sertifikat yang
     dikeluarkan oleh instalasi yang terkait/berwenang seperti Depnaker.  
Pasal 21                                                                  
Penyelesaian dan Masa pemeliharaan.                                       

  a. Setelah pekerjaan dianggap terlaksana 100%, maka pihak Konsultan Pengawas dan
     Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor bersama-sama mendatangani suatu berita Acara
     Penyerahan I. Bertepatan dengan ini berlangsunglah penyerahan pertama.
  b. Masa pemeliharaan adalah 90 (Sembilan puluh) hari kelender, terhitung sejak tanggal
     dilakukannya penyerahan pertama pekerjaan dari Pelaksanaan Pekerjaan/ Kontraktor
     kepada Pemberi Tugas.                                                

  c. Pelaksanaan Pekerjaan/ Kontraktor bertanggung jawab untuk mengganti atau
     memperbaiki cacat-cacat maupun kekurangan-kekurangan yang timbul dalam masa
     pemeliharaan yang disebabkan oleh pemakaian bahan-bahan maupun kualitas pekerjaan
     yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam kontrak.            

  d. Jika Pemberi Tugas menganggap perlu, ia boleh mengeluarakan instruksi agar
     Pelaksanaan Pekerjaan/ Kontraktor memperbaiki segala cacat, susut dan kesalahan
     lainnya yang akan timbul dalam masa pemeliharaan, dan yang akan disebabkan oleh
     bahan-bahan dan cara-cara pelaksanaan yang tidak sesuai dengan kontrak.
  e. Setelah semua instruksi perbaikan selesai dilaksanakan, maka dibuatkan Berita Acara.

  f. Setelah masa pemeliharaan dilampui dan sesudah semua perbaikan-perbaikan
     dilaksanakan dengan baik, konsultan Pengawas akan mengeluarkan rekomendasi
     mengenai selesainya pekerjaan dan perbaikan yang berarti penyerahan kedua dari pihak
     Pelaksanaan Pekerjaan/ Kontraktor kepada pemilik proyek.             

Pasal 22                                                                  

Pekerjaan Tambah Kurang.                                                  
  a. Pekerjaan tambahan kurang sebagai akibat dari adanya perubahan rencana/desain dituang
     dalam Berita acara tersendiri dan baru bisa dibiayarkan setelah pekerjaan selesai 100%
     (penyerahan pertama pakerjaan).                                      

  b. Apabila pekerjaan tambah kurang selesai setelah penyerahan pertama pekerjaan, maka
     dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Penyerahan Pertama Pekerjaan tersebut sudah
     termasuk Berita Acara Tambah Kurang.                                 

  c. Apabila pekerjaan tambah kurang selesai setelah penyerahan pertama pekerjaan, maka
     pengajuan pekerjaan tambah kurang yang dituangkan dalam berita Acara di lampirkan
     dengan Berita acara pemeriksaan dan penyerahan pertama pekerjaan.    
                             BAB III                                      
                        URAIAN PEKRJAAN                                   

PASAL 1                                                                   
PEKERJAAN PERSIAPAN                                                       

1.1  Pengukuran dan Pemasangan Bowplank                                   

     1.1.1 Sebelum pekerjaan di mulai Kontraktor harus memberitahukan secara tertulis
          kepada Konsultan Pengawas, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kapan pekerjaan
          akan di mulai.                                                  
     1.1.2 Penentuan titik duga nol diambil berdasarkan gambar kerja setiap masing-masing
          lokasi pekerjaan atau sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai kontraktor harus
          memberitahukan kepada direksi atau konsultan pengawas.          

     1.1.3 Setelah diperoleh penentuan titik duga nol dari hasil pengukuran, kemudian
          dituangkan pada patok untuk pemasangan papan bowplank sebagai acuan titik nol.
     1.1.4 Papan bowplank juga dipasang pada penentuan titik pondasi, dan ditarik benang
          pada as agar letak titik-titik pondasi itu segaris dan sebagai penentu lebar galian
          dan pemasangan pondasi.                                         

     1.1.5 Syarat-syarat :                                                
              a. Pengukuran harus dilakukan tenaga yang betul-betul ahli dalam bidangnya
                 dan berpengalaman.                                       
              b. Pemeriksaan hasil pengukuran segera dilaporkan kepada Konsultan
                 Pengawas dan dimintai persetujuan direksi.               
              c. Pengukuran harus diketahui dan disetujui oleh kepala desa atau
                 perangkat desa lainnya.                                  

     1.1.6 Bahan-bahan dan peralatan : Water pass serta peralatan dan patok-patok yang kuat
          yang diperlukan untuk pengukuran. Semua peralatan ini harus dimiliki
          Pemborong dan harus selalu ada apabila sewaktu-waktu memerlukan 
          pemeriksaan.                                                    

     1.1.7 Tata Kerja :                                                   
                a. Segera setelah diterima Surat Perintah Kerja dari Pejabat Pelaksana
                   Teknis Kegiatan, Kontraktor diharuskan untuk melaksanakan
                   pengukuran dan opname pada setiap pekerjaan yang akan dikerjakan

                   sesuai dengan yang telah direncanakan                  
                b. Setiap tahap pengukuran dan opname harus disetujui oleh Direksi
                   sebelum pekerja pengukuran berikutnya dilanjutkan, setiap
                   kesalahan/ keraguan hasil pengukuran harus diulang kembali.
                c. Dalam hal Direksi tidak dapat hadir pada saat pengukuran, Direksi
                   dapat menunjuk/menguasakan wakilnya secara tertulis dan
                   mempunyai hak yang sama dengan Direksi. Pelaksanaan pengukuran
                   dan opname dianggap benar dan setelah dibuat berita acara serta
                   ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan disetujui oleh Pihak
                   Proyek.                                                
                d. Perletakan bangunan baru supaya dicocokkan dengan ukuran-ukuran
                   pada rencana, akan tetapi apabila ada. Selisih/perbedaan maka
                   perletakannya dapat diubah dan disesuaikan dengan kondisi dan
                   situasi tanah yang ada berdasarkan petunjuk-petunjuk serta
                   persetujuan Bouwheer/Direksi.                          
                e. Perubahan mengenai tata letak bangunan maupun ukuran-ukurannya

                   harus diterapkan pada gambar rencana yang ada lengkap dengan
                   tanda-tandanya serta harus di legalisir oleh Direksi dan disetujui oleh
                   Bouwheer/Pemberi Tugas.                                
1.2  Pembersihan Lapangan                                                 
     1.1.1 Sebelum melaksanakan pekerjaan kontraktor bersama Direksi dan Konsultan
          meninjau kelapangan untuk dapat lebih memahami pekerjaan yang akan
          dilaksanakan sesuai gambar rencana                              

     1.1.2 Apabila dalam peninjauan awal terdapat perbedaan antara gambar dan kondisi di

          lapangan maka kontraktor secepat mungkin membuat gambar As build Drawing
          perubahan untuk dapat di setujui oleh para Direksi.             

1.3  Pemasangan papan nama proyek.                                        
          Ukuran : 80 x 120 cm                                            
          Perletakan : Mudah dibaca dari jalan                            
          Isi       : Dicantumkan kemudian sesuai dengan paket yang akan  

                     dikerjakan                                           
1.4  Administrasi dan dokumentasi                                         
     Sarana administrasi yang berupa dokumen kontrak termasuk kelengkapannya, dokumen
     addendum jika diperlukan, dokumen amandemen jika diperlukan dan lampiran lainnya,
     sejak mulai proses pelelangan pekerjaan sampai selesainya pelaksanaan pekerjaan,

     termasuk penggandaan dokumen kontrak beserta kelengkapan pendukung lainnya,
     sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Penyedia Jasa.           

1.5  Mobilisasi / Demobilisasi                                            

     Pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi yang dimaksud yaitu mob demob peralatan kerja
     yaitu alat berat, alat pendukung lainnya, dan personil dalam pengajuan biaya yang
     bersifat lump sum (ls).                                              
     Kebutuhan lain seperti fasilitas pendukung, gudang, tempat tinggal, dan peralatan
     penunjang lainnya menjadi tangung jawab Penyedia Jasa dan tidak ada mata pembayaran

1.6  Pembongkaran Beton Existing (Saluran,Rabat Beton)                    

1.7  P3K dan Keselamatan Kerja                                            
     1.7.1 Pelaksana wajib menyediakan peralatan dan obat-obatan untuk pertolongan
          pertama pada kecelakaan (P3K) yaitu seperti kotak P3K, tandu dan lain-lain.

     1.7.2 Selama pelaksanaan pekerjaan, pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor wajib
          mengadakan segala yang diperlukan untuk menjamin keamanan, keselamatan dan
          kesejahteraan manusia/barang di proyek.                         

     1.7.3 Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor bertanggung jawab atas biaya, kerugian ataupun
          tuntutan ganti rugi (claim) yang diakibatkan oleh adanya peristiwa yang
          mengakibatkan lukanya atau meninggalnya seseorang dalam melaksanakan
          pekerjaan, bilamana hal itu disebabkan oleh kelalaian Pelaksanaan/Kontraktor
PASAL 2                                                                   
PEKERJAAN JALAN  RABAT BETON DAN SALURAN                                  

B.   PEKERJAAN JALAN  RABAT BETON DAN SALURAN                             
B.1  PEKERJAAN JALAN RABAT  BETON                                         
1    Pekerjaan Beton K-225, Jalan Rabat Beton                             
2    Pekerjaan Bekisting                                                  
3    Pekerjaan Pasir Urug Alas                                            

B.2  PEKERJAAN SALURAN  BETON                                             
1    Pekerjaan Galian Saluran                                             
2    Pekerjaan Pasir Urug Alas, Saluran                                   
3    Pekerjaan Beton Cor K-175, Saluran                                   
4    Pekerjaan Bekisting Saluran                                          
5    Pekerjaan Tulangan Besi Beton Polos, Saluran                         

C.   PEKERJAAN LAIN - LAIN                                                
1    Railing Kios + Besi siku Penyangga                                   
2    Pas Batu Bata 1 : 2,Tangga                                           
3    Plasteran 1 : 4, Tangga                                              
4    Beton Cor Lantai, Tangga                                             
5    Pembersihan Akhir                                                    

Spesifikasi                                                               

     Spesifikasi ini meliputi semua pekerjaan beton bertulang dan tak bertulang yang
     diperlukan. Semua pekerjaan ini harus mengikuti Peraturan Beton Indonesia (PBI)
     1971. Sepanjang tidak diatur dalam spesifikasi ini.                  

     a. Kelas dan mutu beton                                              
       Untuk pekerjaan ini dipakai kelas dan mutu beton yang dipakai adalah Beton
       Bertulang mutu K-225                                               

     b. Kelas dan mutu baja                                               

       Untuk pekerjaan baja tulangan harus dipakai baja tulangan U-24 (Polos) dan U-40
       (Ulir)                                                             
    c. Bahan-bahan.                                                       

       Semen yang digunakan adalah semen yang berkualitas baik, bukan dari jenis
       Masonry dan memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan

       dalam NI-8.                                                        
       Semen Portland yang harus sesuai dengan yang dicantumkan dalam spesifikasi ini.

       Apabila diperlukan persyaratan-persyaratn khusus mengenai sifat betonnya, maka
       dapat dipakai jenis-jenis semen lain dari pada yang ditentukan dalam NI-8. Dalam hal

       ini, pelaksana diharuskan untuk meminta pertimbangan-pertimbangan dari lembaga

       pemeriksa bahan- bahan yang diakui.                                
       Semua agregat halus dan kasar yang dipakai harus sesuai dengan spesifikasi

       ini.                                                               
       Air yang dipakai harus sesuai ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam spesifikasi

       ini.                                                               
       Air yang dipakai untuk pembuatan dan perawatan beton tidak boleh mengandung

       minyak, asam, alkali, garam-garam, bahan-bahan organis atau bahan-bahan lain
       yang merusak beton dan/atau bajan tulangan. Dalam hal ini sebaiknya dipakai air

       bersih yang dapat diminum.                                         
       Apabila terdapat keraguan mengenai air, dianjurkan untuk mengirim contoh air
       itu kelaboratorium pemeriksa bahan-bahan.                          

       Semua besi tulangan harus sesuai dengan ketentuan-Ketentuan yang ditetapkan dalam
       spesifikasi ini.                                                   
    d. Semen                                                              
       Semua semen yang dipakai harus semen Portland kelas I yang sesuai dengan

       persyaratan yang ditetapkan dalam standard NI-8 atau ASTMC-150 type I.

    e. Jika dianggap perlu oleh direksi, pemborong harus melakukan pemeriksa-an dan
       pengujian dibawah pengawasan direksi atau semen harus sesuai dengan NI-18 atau
       ASTMC-150 atau standar lain yang dapat disetujui. Pemeriksaan dan pengujian
       semen dapat diserahkan kepad alaboratori-um pemeriksaan bahan yang disetujui.

       Semen yang dapat digunakan adalah semen yang belum lewat 3 (tiga) bulan dalam
       kantong.                                                           

       Pemeriksaan dengan tangan dapat dilakukan pada semen untuk memeriksa adanya
       gumpalan-gumpalan, yang berarti sudah adanya proses hidrasi dengan uap air.
       Semen semacam ini tidak dapat untuk beton struktural.              

    f. Penyimpanan.                                                       

       Pemborong harus membuat gudang-gudang penyimpanan semen yang baik dan
       memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :                           

       Harus menjamin semen terlindung dari pengaruh iklim dan kelembab-an gudang
       harus cukup ventilasi.                                             

       Lantai harus dibuat paling sedikit 30 cm di atas tanah.            
       Harus dibuat cukup besar, untuk menyimpan stock yang menjamin kontinuitas

       pekerjaan.                                                         
       Semen-semen di atas harus diatur sedemikian rupa sehingga semen- semen yang

       datang lebih dulu dalam gudang dapat dipakai lebih dulu.           
       Sebaiknya semen jangan ditumpuk lebih dari 2 m.                    

       Apabila semen telah disimpan lama dan atau mutunya diragukan, maka sebelum

       boleh dipakai harus diuji dulu dilaboratoium.                      
       Agergat harus ditimbun ditempat pekerjaan sedemikian rupa hingga pengotoran oleh

       bahan-bahan lain dan pencampuran satu sama lain dapat dicegah. Penggunaan bak
       bak bahan yang berlantai sangat dianjurkan, untuk mencegah terbawanya tanah

       bawah pada waktu pengambilan bahan. Ditempat-tempat diman tanahnya gembut
       dan atau becek pada waktu hujan, penggunaan bak bahan yang berlantai menjadi

       keharusan.                                                         

       Batang-batang tulangan harus disimpan dengan tidak menyentuh tanah.
       Batang-batang tulangan dari berbagai jenis baja harus diberi tanda-tanda yang jelas
       dan ditimbun terpisah jenis yang satu dari jenis yang lainnya, sehingga tidak

       mungkin saling bertukar.                                           
       Penimbunan batang-batang tulangan diudara terbuka untuk jangka waktu yang
       panjang harus dicegah.                                             

    g. Agregat halus dan kasar                                            

       Agregat halus yang dipakai dapat terdiri dari :                    
       Pasir alam, yaitu: pasir yang disediakan pemborong dari sungai atau sumber

       lainnya yang disetujui oleh Direksi.                               
       Pasir buatan, yaitu : material yang dihasilkan oleh alat pemecah batu.
       Pasir dan Split halus yang dipakai harus bersih dan bebas dari tanah liat, karang,

       serpihan-serpihan maka, bahan - bahan organik dan alkalis, jumlah bahan-bahan
       yang merugikan tersebut tidak boleh 5%. Pasir yang akan dipakai hendaknya

       mempunyai gradasi yang baik sesuai dengan PBI 1971, apabila kadar lumpur
       melampui 5%, maka agregat halus harus dicuci.                      

       Agregat halus tidak boleh mengandung bahan-bahan organik terlalu banyak
       yang harus dibuktikan dengan uji coba laboratorium.                

       Agregat halus harus terdiri dari butir-butir yang beraneka ragam besarnya dan apbila
       diayak harus memenuhi syarat-syarat :                              

          Bisa diatas ayakan 5 mm, harus min. 2% berat                   

          Bisa diatas ayakan 1 mm, harus min. 10% berat                  
          Sisa diatas ayakan 0,25% mm, harus berkisar antara 80% dan 95% berat

       Pasir laut tidak boleh diapaki sebagai agregat halus untuk semua mutu beton, kecuali
       dengan petunjuk-petunjuk dari lembaga pemeriksaan bahan            

       - bahan yang diakui.                                               
       Agregat Kasar yang akan digunakan :                                

       Yang akan dipakai dapat terdiri dari koral, batu pecah atau kombinasi keduanya.
       Agregat kasar yang digunakan adalah agregat dengan besar butir lebih dari 5 mm.

       Agregat kasar harus tidak berpori. Agregat kasar yang mengandung butir- butir pipih
       hanya dapat dipakai, apabila jumlah butir-buutir pipih tersebut tidak melalmpui 20%

       dari berat agregat seluruhnya. Butir-butir agregat kasar harus bersifat kekal, artinya
       tidak pecah/hancur oleh pengaruh- pengaruh cuaca, seperti terik matahari dan hujan.

       Agregat kasar tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 1% (ditentukan terhadap

       berat kering). Yang diartikan dengan lumpur adalah bagian- bagian yang dapat

       melalu ayakan 0,063 mm. Apabila kadar lumpur melampui 1 %, maka agergat kasar
       harus dicuci.                                                      

       Agregat kasar tidak boleh mengandung zat-zat yang dapat merusak beton seperti zat

       zat yang reaktif-alkali.                                           
       Kekerasan dari butir-butir agregat kasar harus diperiksa dalam laboratorium

       pengujian, dengan syarat-syarat minimum :                          
          Tidak terjadi pembubukan sampai fraksi 9,5 - 19 mm lebih dari 24%

       berat ;                                                            
          Tidak terjadi pembubukan sampai fraksi 19 - 30 mm lebih dari 22% ;

          Tidak boleh terjadi kehilangan berat lebih dari 50%;           
        Agergat kasar harus terdiri dari butir - butir yang beraneka ragam besarnya

          dan memenuhi persyaratan :                                      
          Sisa ayakan 31,5 mm, harus 0% berat                            

          Sisa ayakan 5 mm, harus berkisar antara 90% dan berat 98% berat
         Selisih antara sisa-sisa kumulatif diatas dua ayakan yang berurutan, adalah
          maksimum 10% berat                                              

       Berat butri agregat maksimum tidak boleh lebih raripada seperlima jarak terkecil
       antar bidang-bidang samping cetakan, sepertiga dari tebal pelat atau seperempat dari
       jarak bersih minimum diantara batang-batang atau berkas-berkas tulangan.

       Penyimpangan dari pembatasan ini diijinkan, apabila menurut pengawas ahli cara
       cara penegcoran beton adalah sedemikian rupa sehingga menjamin tidak terjadinya

       sarang-sarang kerikil.                                             
       Semua material harus sesuai dengan persyaratan beton PBI ‘71       

       h. Air                                                             

       Air yang dipakai untuk pekerjaan beton harus bebas dari lumpur, minyak asam
       garam, bahan-bahan organik dan kotoran-kotoran lain dalam jumlah yang

       dapat merusak. Sebelum dipakai untuk pekerjaan beton, air dan sumbernya

       harus diperiksa dan diuji apakah sesuai atau tidak dengan ketentuan ini.

       i. Besi Tulangan                                                   
       Semua Besi tulangan yang dipakai harus baru.                       

       Mutu baja harus sesuai dengan yang ditetapkan dalam gambar - gambar detail dan
       sesuai dengan standard Indonesia SNI-2, PBI 1971 dan mendapat persetujuan

       dari direksi.                                                      
       Jika diperlukan Direksi, Pemborong harus dapat memberikan sertifikat dari baja

       tulangan yang dipakai dari Laboratorium pengujian bahan dan/atau dari pabrik.
       Sebelum baja-baja tulangan didatangkan ke site, pemborong harus menyerahkan

       dulu contoh-contoh besi.                                           
       Jika ternyata Besi tulangan tidak sesuai dengan spesifikasi, tidak sesuai dengan

       contoh-contoh yang dimaksudkan. Direksi dapat mengapkhir besi- besi tersebut.
       Segala kerugian menjadi tanggung jawab pemborong.                  

       Besi tulangan harus dibengkok/dibentuk dengan teliti sesuai dengan bentuk dan

       ukuran-ukuran yang tertera dalam gambar - gambar beton. Besi harus dibengkok
       dalam keadaan dingin.                                              

       Sebelum dipasang Besi tulangan harus bersih dari serpihan-serpihan, karat,
       minyak, gemuk, yang dapat mengurangi daya lekatan.                 

       Besi beton harus dipasang dengan teliti sesuai dengan gambar. Besi beton harus
       diikat pada tempatnya dengan kawat-kawat pengikat, klem-klem yang khusus

       diganjal dengan blok-blok beton atau kesisi besi, spaces atau gantungan-gantungan
       sehingga dijamin tidak terjadi penggeseran pada waktu pengecoran beton.

       Tahu beton harus dibuat dengan adukan 1Pc : 2 Psr.                 
       Tulangan-tulangan beton harus disambung pada tempat-tempat sesuai dengan

       gambar konstruksi, jika diperlukan dapat disambung pada tempat- tempat lain tetapi
       harus mendapat persetujuan dari Direksi.                           

       j. Komposisi/Campuran Beton                                        
       Beton harus dari semen Portland, pasir, kerikil/batu pecah dan air, semuanya

       dicampur dalam perbandingan yang serasi sehingga didapat kekentalan yang baik
       (mudah dikerjakan) dan kekuatan yang diinginkan.                   
       Campuran beton adalah :                                            
       Untuk Campuran/perbandingan volume paling sedikit 1Pc : 2Psr : 3Split dan

       1Pc : 2Psr : 3Krl.                                                 
       Ukuran maksimum dari agregat kasar dari masing-masing bagian pekerjaan

       tidak boleh melebihi ukuran maksimum yang ditetapkan.              

       k. Pengujian Beton                                                 
       Banyaknya air yang dipakai harus diatur sedemikian rupa dan disesuaikan dengan

       kadar air dan gradasi dari agregat sehingga kubus- kubus percobaan harus dibuat
       dan diuji sesuai dengan PBI 1971.                                  

       Pemborong harus menyediakan peralatan-peralatan yang diperlukan untuk

       melakukan pengujian dan dikerjakan oleh petugas-petugas yang terlatih.
       Frekwensi pemeriksaan disesuaikan dengan PBI 1971 dan penetapan    

       Direksi di lapangan.                                               

       l. Pengadukan Beton.                                               
       Alat pengukur bahan-bahan beton harus disediakan dan mempunyai ketelitian yang

       cukup untuk mengukur dari masing-masing bahan pembentuk beton.     
       Bahan-bahan pembentuk harus dicampur dan diaduk dengan menggunakan 

       Mesin Beton Mollen paling sedikit 1,5 menit sesudah semua bahan masuk ke dalam
       mesin beton mollen.                                                

       Pengadukan yang berlebih-lebihan dan membutuhkan penambahan air untuk
       mendapatkan konsistensi beton yang dikehendaki, tidak diperbolehkan.

       Beton tidak boleh dicampur dan diaduk dengan tangan (hand mixing). m.
       Pengecoran Beton                                                   

       Sebelum pekerjaan pengecoran beton dilakukan, semua pekerjaan      

       cetakan (bekisting) , baja-baja tulangan instalasi yang harus ditanam dalam beton
       sudah harus selesai dulu dan mendapat persetujuan dari Direksi.    

       Pengecoran hanya boleh dilakukan jika Direksi atau wakilnya yang ditunjuk
       serta wakil Pemborong yang setingkat ada di tempat pekerjaan.      

       Cetakan-cetakan harus dibersihkan dulu dengan jalan penyemprot-an air tawar
       atau compressor sihingga segala kotoran hilang dari cetakan.       

       Beton harus dicor pada tempat pekerjaan secepat mungkin setelah pencampuran
       dan pengadukan dipadatkan dengan mechanical vibrator terus-menerus.

       Sambungan-sambungan pengecoran harus dibersihkan dan harus dilapisi dahulu
       dengan air semua sebelum dilakukan pengecoran baru. Beton harus dicor pada

       adukan yang baru (fresh).                                          
       Pencampuran / penumpukan kembali beton tidak diperkenankan. Beton yang

       sudah mengeras tidak boleh digunakan lagi. Pada waktu pengecoran yang

       mana air campuran beton itu terjadi pemisahan antara air dan specinya, maka beton
       inipun tak boleh digunakan, adapun beton tidak boleh dituangkan terlalu tinggi

       sehingga dapat mengakibatkan terjadinya pemisahan/agregasi dari agregat. Tinggi
       maksimum pengecoran 1.5 meter.                                     
       Pada penyetopan/pemotongan oleh hubungan semua penuangan beton harus
       membentuk suatu sudut (leping dan terjal) dan tidak boleh vertikal supaya

       luasnya tetap minim.                                               
       Setiap lapisan beton harus dipadatkan dengan alat penggetar atau vibrator.

       Dalam pemadatan setiap lapisan dari beton kepala, alat penggetar harus dapat
       menembus dan menggetarkan kembali beton pada bagian atas dari lapisan yang

       terletak di bawah.                                                 
       Semua material yang akan digunakan dalam pembuatan beton harus mendapat

       persetujuan dari pihak direksi.                                    

       Bekisting                                                          

       a. Cetakan/bekisting untuk beton harus disesuaikan dengan gambar-gambar
          rencananya sehingga bidang batasnya seperti yang diinginkan. Bahan yang
          akan digunakan untuk rencana cetakan harus mendapat persetujuan dari
          Direksi papan kayu Pontoh 3/20.                                 

       b. Cetakan dibuat sedemikian rupa sehingga mendapatkan cetakan dengan
          permukaan yang rata dari beton serta harus berkekuatan dan mempunyai
          kekuatan yang tetap pada tempat dan bentuknya selama pembebanan dan
          berlangsungnya pekerjaan pemadatan beton.                       

       c. Sebelum beton dicor, permukaan dari cetakan - cetakan harus dilumuri dengan
          minyak atau bahan lain yang disetujui untuk mencegah melekatnya beton
          dengan cetakan-cetakan tersebut.                                

       d. Sebelum pengecoran dilaksanakan, kedudukan cetakan harus dicek kembali,
          sehingga pada pengecoran nanti kedudukan bekisting tidak berubah.

       Pemeliharaan Beton                                                 

       a. Waktu dan cara pembukaan cetakan harus sesuai dengan petunjuk Direksi.
       Pekerjaan ini harus dikerjakan dengan hati-hati untuk menghindari  
          kerusakan pada beton, pada permukaan-permukaan beton yang tidak beraturan

          harus segera diperbaiki disetujui oleh Direksi dan harus dilaksanakan
          oleh tukang yang ahli.                                          
       b. Pembongkaran bekisting dapat dilakukan setelah beton berumur tiga

          minggu, sedang untuk cetakan samping, boleh dibongkar setelah empat belas
          hari.                                                           
       c. Pembongkaran bekisting tak boleh mempengaruhi keadaan konstruksi, oleh

          sebab itu pembongkaran bekisting harus memenuhi syarat-syarat yang ada
          dalam PBI.                                                      
       d. Selama paling sedikit dua minggu, bidang-bidang beton harus dibasahi terus

          menerus antara lain dengan karung-karung basah. Selama proses pengerasan ini,
          lantai tidak boleh dibebani.                                    

       Perbaikan Permukaan Beton                                          
       a. Permukaan-permukaan beton akan diuji oleh Direksi guna menentukan

          apakah ketidakteraturan permukaan berada dalam batas-batas yang ditentukan di
          sini.                                                           
       Kerusakan yang memerlukan pembongkaran dan perbaikan ialah yang terdiri dari

       sarang kerikil, kerusakan karena cetakan, lubang-lubang karena keropos
       ketidakrataan oleh pengaruh sambungan-sambungan cetakan dan bergeraknya
       cetakan.                                                           

       Persyaratan Pra-Konstruksi                                         
       - Kontraktor wajib memberikan pemaparan produk sebelum pelaksanaan 

          Pekerjaan Beton, sesuai dengan RKS (Rencana Kerja dan Syarat) . 

       -  Kontraktor wajib menyerahkan gambar kerja yang lengkap berserta detail dan
          bertanggung jawab terhadap semua ukuran-ukuran yang tercantum dalam
          gambar kerja. Dalam hal ini meliputi dimensi profil, panjang profil dan jumlah
          alat sambung pada setiap titik buhul.                           

       -  Perubahan bahan/detail karena alasan apapun harus diajukan ke Konsultan
          Pengawas, Konsultan Perencana dan Pihak DIreksi untuk mendapatkan
          persetujuan secara tertulis.                                    

       -  Kontraktor wajib menyediakan surat keterangan keahlian tenaga dari
          penyedia jasa untuk keahlian “Tukang Cor Beton / Concretor / Concrete
          Operations. “                                                   

       - Kontraktor wajib menyediakan peralatan berupa :                  
       • Concrete Mixer                                                   

       •  Alat Penggetar (Vibrator Beton)                                 
       •  Kompresor                                                       

       •  Alat Pemotong Tulangan (Bar Cutter)                             
       •  Alat Pembengkok Tulangan (Kunci Besi)                           
     PASAL 3                                                              
     P E N U T U P                                                        

     3.1  Pemborong membuat opname sebanyak 3 (tiga) tahap mulai pada saat belum dimulai,
          sedang dalam pelaksanaan dan setelah selesai pekerjaan, pada pandangan yang sama 4
          (empat) arah muka, belakang, samping kiri dan samping kanan. Selain itu laporan
          harian serta semua Berita acara yang diperlukan.                

     3.2  Perubahan gambar rencana sesuai dengan kondisi pelaksanaan pekerjaan dilapangan
          harus dibuat gambar As Build Drawing untuk mendapatkan persetujuan pekerjaan dari
          Direksi.