Pengadaan Jasa Konsultan Kegiatan Eksekusi Realisasi Investasi Pada Proyek Strategis Yang Terkendala Di Wilayah Barat Tahun Anggaran 2025

URAIAN SINGKAT                                                          

    a) Gambaran Umum                                                    
          Dalam rangka pencapaian target investasi nasional pada tahun 2025

      sebesar Rp 1.905,6 Triliun, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
      berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan investasi baik dari 

      Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing    
      (PMA). Hal ini guna tetap memacu roda perekonomian nasional di tengah

      gejolak perekonomian global.                                      

          Peran investasi baik secara nasional maupun regional (daerah) sangat
      penting karena investasi merupakan motor penggerak perekonomian yang

      berkelanjutan dan sumber penciptaan lapangan pekerjaan, sehingga akan
      berperan dalam mengurangi angka pengangguran.                     

          Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan menjadi local point

      untuk menghubungkan semua sektor investasi dari kementerian teknis.
      Sebagai penghubung utama antara bisnis dan pemerintah, Kementerian

      Investasi dan Hilirisasi/BKPM bertanggung jawab untuk menciptakan iklim
      investasi yang kondusif di Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Presiden 64

      Tahun 2021, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mempunyai tugas
      melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang

      penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

          Unit Kedeputian Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
      bersama dengan unit lain maupun instansi terkait baik di pusat maupun

      daerah akan melakukan berbagai kegiatan guna mendorong proyek-proyek
      strategis terkendala untuk merealisasikan investasinya dalam bentuk

      kegiatan nyata sehingga dapat berkontribusi terhadap perekonomian 
      nasional dan penciptaan lapangan kerja.                           

          Mengingat jumlah badan usaha yang akan difasilitasi sejumlah 1 (satu)

      badan usaha, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan melakukan
      pendampingan secara intensif demi mengawal realisasi proyek yang  

      berkualitas. Pada dasarnya, penyelesaian proyek terkendala merupakan
      tugas  Kementerian  Investasi dan  Hilirisasi/BKPM, namun         

      mempertimbangkan adanya permasalahan yang kompleks dan memerlukan 
      koordinasi dan kolaborasi intensif dengan instansi terkait lainnya, maka
      dibutuhkan dukungan tenaga ahli selaku pihak ketiga yang akan membantu
      proses fasilitasi penyelesaian.                                   

          Berdasarkan proses pendampingan penyelesaian proyek, akan dibuat

      modul laporan yang memuat proses penyelesaian masalah. Modul tersebut
      diharapkan mampu menjadi benchmarking proses penyelesaian masalah 

      serupa di masa depan, dengan melalui koordinasi dan kolaborasi dengan
      instansi terkait lainnya.                                         

 B. PENERIMA MANFAAT                                                    
    a) Perusahaan PMA dan PMDN;                                         

    b) Instansi terkait lainnya.                                        

 C. LINGKUP PEKERJAAN                                                   

      1. Lingkup Wilayah                                                
          Proyek yang menjadi objek eksekusi realisasi investasi berada di

      Kawasan Barat Indonesia, yang meliputi seluruh provinsi di Pulau Jawa dan
      seluruh provinsi di Pulau Sumatra.                                

      2. Lingkup Substansi                                              
          Substansi pekerjaan ini adalah kegiatan fasilitasi penyelesaian

       masalah proyek investasi strategis yang terkendala dan tidak dapat
       merealisasikan rencana investasinya. Proyek yang difasilitasi memiliki

       kriteria setidaknya mencakup salah satu dari: proyek sektor prioritas
       nasional, proyek strategis nasional (PSN), proyek hilirisasi, proyek

       infrastruktur, proyek yang mendapatkan pembebasan bea masuk atas 
       impor mesin, proyek yang mendapatkan fasilitas tax holiday atau tax

       allowance, proyek yang padat modal, proyek yang padat karya, proyek
       substitusi impor, dan/atau proyek berorientasi ekspor.           

          Rangkaian kegiatan fasilitasi proyek ini diawali dengan menentukan

       proyek yang difasilitasi, menetapkan akar masalah, kunjungan lapangan
       untuk mendalami informasi mengenai proyek yang bersangkutan, dan 

       diikuti dengan kegiatan rapat fasilitasi bersama instansi terkait lainnya

       dalam pertemuan formal, seperti FGD atau Rapat Koordinasi/Rapat  
       progres, maupun pertemuan informal (one on one meeting), baik secara

       tatap muka ataupun virtual.                                      
 D. MANAJEMEN  PELAKSANAAN  KEGIATAN                                    

    1. Subyek yang bertanggung jawab                                    
         Direktur Wilayah III, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan   
      Penanaman Modal, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi

      Penanaman Modal sebagai penanggung jawab kegiatan Eksekusi Proyek 
      Wilayah Barat yang Terkendala untuk Percepatan Realisasi Investasi;

  2.  Keluaran Output yang diinginkan                                   
         Output dari kegiatan ini adalah 1 (satu) laporan fasilitasi badan usaha

      proyek                                                            

      Adapun modul tersebut terdiri dari:                               

         1) Gambaran umum tentang kondisi, perizinan yang dipersyaratkan,
           serta permasalahan investasinya;                             

         2) Analisis peraturan-peraturan terkait sektor-sektor prioritas nasional,
           proyek strategis nasional (PSN), proyek hilirisasi, proyek infrastruktur,

           proyek yang mendapatkan pembebasan bea masuk atas impor      
           mesin, proyek yang mendapatkan fasilitas tax holiday atau tax
           allowance, proyek yang padat modal, proyek yang padat karya, 

           proyek substitusi impor, dan/atau proyek berorientasi ekspor 
           (bergantung pada jenis proyek yang difasilitasi), serta peraturan

           daerah terkait di lokasi proyek;                             
         3) Studi kasus penyelesaian proyek yang terdiri dari tahapan:  
            a. Analisis proyek yang bermasalah di sektor dan wilayah tersebut;

            b. Penelaahan masalah dan proses pencarian informasi (klarifikasi);
            c. Penetapan proyek yang terpilih untuk difasilitasi;       

            d. Perencanaan dan pelaksanaan metodologi serta mekanisme   
              eksekusi penyelesaian permasalahan melalui pertemuan dengan

              perusahaan, stakeholder, dan pihak-pihak terkait dalam rangka
              penyelesaian permasalahan;                                
         4) Hasil dan rekomendasi.                                      
  3.  Outcome/Manfaat kegiatan                                          
      Outcome dari kegiatan di atas adalah                              

      1. Proyek strategis terkendala yang masuk dalam daftar prioritas untuk

         difasilitasi, di akhir tahun 2025, dapat merealisasikan investasinya di
         Indonesia.                                                     
      2. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki pedoman atas

         berbagai proses penyelesaian permasalahan proyek-proyek strategis.
         Pedoman tersebut akan diinisiasi dengan keberadaan Laporan Eksekusi

         Proyek Wilayah Barat yang Terkendala untuk Percepatan Realisasi
         Investasi.