PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
Jalan S. Supriadi Nomor 86, Telepon (0342) 808897
Pos-el : [email protected], Laman : dpupr.blitarkab.go.id
DESKRIPSI SINGKAT
Pekerjaan Jasa Konsultansi Perancangan
: 61462892
1 No. Paket di SIRUP
: 1.03.12.2.01.0006.5.1.02.02.01.0029.8.1.0.20.2
2 Kode DIPA
0.10.029.00238
: Jasa Konsultansi Penyusunan Identifikasi
3 Nama Pekerjaan Toponimi dan Penetapan Delineasi WP
Nglegok ( T.R.015 )
: Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah
4 Nama Kegiatan (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang
(RRTR) Kabupaten/Kota
5 Lokasi : Kabupaten Blitar
6 Sumber Dana : APBDP (DAU) TA. 2025
7 Nilai Pagu : Rp. 100.000.000,00
8 Nilai HPS : Rp. 99.863.000,00
9 Cara Pelaksanaan* : Penyedia Kontraktual
10 Metode Lelang* : Pengadaan Langsung
11 Uraian singkat pekerjaan : BELANJA JASA KONSULTANSI
Pengguna Anggaran
- Nama : AGUS ZAENAL ARIFIN,S.STP.,M.Si
12 - NIP : 19810104 199912 1 001
Pejabat Pembuat Komitmen
- Nama : AGUS ZAENAL ARIFIN,S.STP.,M.Si
13
- NIP : 19810104 199912 1 001
14 Waktu Pelaksanaan : 25 (Dua Puluh Lima) hari kalender
15 Jenis Pekerjaan : Jasa Konsultansi Perancangan
16 Kualifikasi Penyedia* : Jasa Konsultansi Perancangan
Jenis Kontrak*
(Untuk gabungan lumpsum &
17 harga satuan harus dijelaskan : Lumsum
item pekerjaannya di dalam daftar
kuantitas dan harga)
18 Metode Pembayaran* : Sekaligus
Persyaratan Kualifikasi
- Surat Ijin Usaha
Ijin Usaha* : KBLI 71102
: Aktivitas Arsitektur Keinsinyuran dan
Bidang
Konsultasi Teknis YBDI
19
- Sertifikat Badan Usaha
Bidang Usaha (Klasifikasi) : -
Sub Bidang Usaha (Sub
: -
Klasifikasi)**
Kode Sub Bidang Usaha** :
Peserta KSO paling banyak :
-
**
Persyaratan Teknis
- Metode Pekerjaan : Terlampir di KAK/RKS/Spektek
20
- Daftar Peralatan Utama : Terlampir di KAK/ RKS/Spektek
- Daftar Personil : Terlampir di KAK/ RKS/Spektek
21 Daftar Pekerjaan Utama
Jasa Konsultansi Penyusunan Identifikasi Toponimi dan Penetapan Delineasi WP
Nglegok ( T.R.015 )
*) Pilih salah satu
**) Khusus untuk Perusahaan non Kecil
***) Persyaratan tambahan harus dengan persetujuan pejabat pimpinan tinggi madya