Supervisi Peningkatan Jalan R. Suprapto (Ruas Simpang Batamindo - Dam Muka Kuning)

URAIAN  SINGKAT  PEKERJAAN                              

           SUPERVISI PENINGKATAN   R. SUPRAPTO                         

      (RUAS SIMPANG  BATAMINDO   – DAM MUKAKUNING)                     
                             BAB I                                     
                         PENDAHULUAN                                   

1.1 LATAR BELAKANG                                                     
    a. Gambaran Umum                                                   
      Berdasarkan PP 46/2007 kawasan Batam ditetapkan sebagai Kawasan  
      Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk jangka waktu 70 tahun. Kawasan
      Batam meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau
      Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru. Kegiatan utama yaitu sektor
      perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan dan pariwisata. Hak
      pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan Otorita Batam dan Pemerintah
      Kota Batam di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam beralih
      kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
      Batam (BP Batam). Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
      Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sudah harus ditetapkan paling lambat tanggal
      31 Desember 2008.                                                
      Tak dapat dipungkiri bahwa perkembangan investasi di Pulau Batam dari waktu ke
      waktu terus mengalami peningkatan. Demikian pula dengan rencana  
      diberlakukannya Pulau Batam sebagai salah satu Kawasan Ekonomi Khusus
      (KEK), maka diprediksikan investasi akan mengalami akselerasi pada masa yang
      akan datang. Sesuai dengan misi pembangunan daerah kota Batam yaitu
      mengembangkan industri, perdagangan, pariwisata, kelautan, alih kapal dan
      pemberdayaan ekonomi rakyat yang mempunyai akses ke pasar global, maka
      diperlukan juga sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan-kegiatan
      tersebut. Bagi kawasan yang padat penduduk dan jalur transportasi darat yang
      semakin ramai, jalan sebagai prasarana transportasi merupakan salah satu
      komponen sarana yang sangat penting bagi perkembangan kegiatan ekonomi
      wilayah. Dalam hal ini jalan mempunyai peran sebagai penghubung simpul atau
      outlet dari pergerakan orang dan barang dari satu tempat atau lokasi ke kawasan
      atau lokasi yang dimaksud.                                       
      Ruas-ruas penghubung simpul-simpul logistik seperti Bandara dan Pelabuhan
      merupakan ruas utama yang memiliki karakteristik lalu lintas tinggi dan dilalui oleh
      kendaraan-kendaraan berat. Oleh karenanya mengingat perlunya peningkatan
      kapasitas jalan di ruas Jalan R. Suprapto maka perlu juga dilaksanakan
      pengawasan pada pekerjaan tersebut yaitu pekerjaan Supervisi Peningkatan Jalan
      R. Suprapto (Ruas Simpang Batamindo - Dam Mukakuning).           
              .                                                        
    b. Dasar Hukum                                                     
    1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan
      Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Kawasan Batam meliputi Pulau
      Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang
      dan Pulau Galang Baru berikut perubahan dan turunannya;          
    2. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
      Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa;    
    3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik
      Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
      Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;                         
    4. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan
      Nasional Nomor 59 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan
      Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; 
    5. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
      Pelabuhan Bebas Batam Nomor 15 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
      Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
      Batam Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja
      Di Bawah Anggota Di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
      Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;                                 
    6. Keputusan Kepala Badan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
      Pelabuhan Bebas Batam Nomor 6 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Di
      Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan
      Bebas Batam;                                                     
    7. Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
      Pelabuhan Bebas Batam Nomor 204 tahun 2025 tentang Pejabat/Personil
      Pengelola Keuangan dan Pejabat Pembuat Komitmen Untuk Kegiatan Daftar Isian
      Pelaksanaan Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
      Pelabuhan Bebas Batam;                                           
    8. Keputusan Wali Kota Batam Nomor 262 Tahun 2025 Tentang Standar Harga
      Satuan dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2026 tanggal 23 Juni 2025.
    9. Referensi Teknis Nasional                                       
      1. Standard dan Spesifikasi dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen
         Pekerjaan Umum RI;0                                           
      2. Standar Nasional Indonesia;                                   
      3. Peraturan Beton Indonesia;                                    
      4. Standar Industri Indonesia;                                   
      5. Standard Operating Procedure (SOP) supervisi kuantitas;       
      6. Standard Operating Procedure (SOP) supervisi mutu;            
      7. Standard Operating Procedure (SOP) supervisi pelaksanaan pekerjaan beton;
      8. Standard Operating Procedure (SOP) supervisi pelaksanaan pekerjaan tanah;
      9. Standard Operating Procedure (SOP) K3;                        
      10. Standard Operating Procedure (SOP) lingkungan;               
      11. Peraturan dan standar lain yang relevan.                     
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN                                                  
   a. Tujuan umum dari paket program ini adalah mengadakan Pengawasan Pekerjaan
      Jalan;                                                           
   b. Pelaksana/Konsultan yang diserahi pekerjaan ini wajib menyediakan jasa-jasanya
      semaksimal mungkin untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan pelaksanaan
      Jalan R. Suprapto (Ruas Simpang Batamindo - Dam Muka Kuning) yang dikerjakan
      oleh Rekanan pemenang tender sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja serta
      berpedoman pada spesifikasi teknik yang berlaku sehingga diperoleh hasil
      pekerjaan berupa Dokumen Kegiatan yang terdiri dari laporan bulanan dan laporan
      mingguan, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dan dapat    
      dipertanggungjawabkan guna pelaksanaan pekerjaan dimaksud;       
   c. Membantu Pemberi Tugas di dalam melakukan pengendalian pengawasan teknis
      terhadap kegiatan pekerjaan konstruksi di lapangan yang dilaksanakan oleh
      Penyedia Pekerjaan Konstruksi (Kontraktor), karena keterbatasan tenaga pada
      Satuan Kerja yang bersangkutan, baik dari segi jumlah maupun dari segi
      kualifikasinya.                                                  
   d. Mengendalikan semua kegiatan dan meminimalkan kendala-kendala teknis yang
      sering dihadapi oleh Penyedia Jasa Konstruksi di lapangan dalam menerapkan
      desain yang memenuhi persyaratan spesifikasinya.                 
   e. Memberikan kepastian dan jaminan kepada Pengguna Barang/Jasa bahwa
      pengendalian pengawasan terhadap pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh
      Penyedia Jasa Konstruksi (Kontraktor) sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan
      teknis yang tercantum dalam dokumen kontrak.                     
   f. Pengendalian pelaksanaan pekerjaan di lapangan untuk mendapatkan hasil
      pekerjaan konstruksi yang memenuhi persyaratan yang tercantum di dalam
      spesifikasi (tepat mutu), dan dilaksanakan secara tepat biaya serta tepat waktu.
1.3 SASARAN                                                            
    Sasaran dari pekerjaan ini adalah melaksanakan pekerjaan Pengawasan Pekerjaan
    Jalan R. Suprapto (Ruas Simpang Batamindo - Dam Muka Kuning) sedemikian rupa
    sehingga tercapai kesesuaian dengan rencana/Detail Engineering Design (DED).
    Sebagian tugas Pengguna Jasa khususnya dalam hal menyangkut masalah
    pengendalian teknis di lapangan dan administrasi teknik pada umumnya, dilimpahkan
    kepada Penyedia Jasa ini.                                          

1.4 PENERIMA MANFAAT                                                   
    Adapun penerima manfaat dari kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Badan
    Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BPKPBPB
    – Batam) penerima manfaat pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan dan
    kenyamanan masyarakat, sehingga dapat menjamin kegiatan sehari-hari tidak
    terganggu.                                                         
1.5 LOKASI PEKERJAAN                                                   
    Lokasi pekerjaan berada di Jalan R. Suprapto (Ruas Simpang Batamindo - Dam Muka
    Kuning).                                                           

                                 Pejabat Pembuat Komitmen              
                                 Pengelolaan dan Penyelenggaraan serta 
                                 Pengendalian Mutu Infrastruktur       
                                 Kawasan                               

                                 M. Gazali Djajasasmita