Pembangunan Gedung Kantor Perwakilan Bpkp Provinsi Papua Barat Tahap III

PEMBANGUNAN   GEDUNG  KANTOR                           
 PERWAKILAN  BPKP  PROVINSI PAPUA BARAT TAHAP III TAHUN 2023          

Uraian Singkat Pekerjaan:                                             

A. Lingkup Pekerjaan                                                  
  1. Lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi
     Pembangunan Gedung Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahap
     III Tahun 2023 berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya 
     Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan  
     Gedung Negara, meliputi:                                         

     a. Tahap pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima pertama
        (Provisional Hand Over) pekerjaan konstruksi; dan             
     b. Tahap pemeliharaan pekerjaan konstruksi sampai dengan serah terima
        akhir (Final Hand Over) pekerjaan konstruksi.                 

  2. Pelaksanaan konstruksi mendapatkan pengawasan teknis oleh penyedia jasa
     manajemen konstruksi, dan pengawasan berkala oleh pemberi kerja. 

  3. Pelaksanaan konstruksi dilakukan oleh penyedia jasa pelaksana konstruksi
     berdasarkan:                                                     
     a. Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau pemborongan dan
        lampiran beserta perubahannya; dan                            
     b. Standar Mutu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Standar

        Manajemen Mutu (SMM).                                         
  4. Pelaksanaan konstruksi membuat dokumen pelaksanaan konstruksi meliputi:
     a. Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi

        fisik, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung;                  
     b. Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as built drawing);
     c. Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik, pekerjaan pengawasan atau
        manajemen konstruksi beserta segala perubahan atau addendumnya;
     d. Laporan pelaksanaan konstruksi yang terdiri atas laporan harian, laporan

        mingguan, laporan bulanan dan laporan akhir termasuk laporan uji mutu.
     e. Berita acara pelaksanaan konstruksi yang terdiri atas perubahan pekerjaan,
        pekerjaan tambah kurang, serah terima pertama (PHO) dan serah terima
        akhir (FHO) dilampiri dengan berita acara pelaksanaan pemeliharaan
        pekerjaan konstruksi, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang

        berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik;                
     f. Hasil pemeriksanaan kelaikan fungsi (commissioning test);     
     g. Foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan
        konstruksi fisik yang diambil dari sudut pandang yang tetap/sama dari awal
        hingga akhir pekerjaan.                                       

     h. Dokumen kesehatan dan keselamatan kerja (K3) atau Standar Mutu
        Kesahatan dan Keselamatan Kerja (SMK3);                       
     i. Manual operasi dan pemeliharaan bangunan gedung, termasuk     
        pengoperasian dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan mekanikal,
        elektrikal dan sistem pemipaan (plumbing).                    
     j. Garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal,

        elektrikal dan sistem pemipaan.                               
     k. Surat penjaminan atas kegagalan bangunan dari penyedia jasa   
        pelaksanaan konstruksi dan penyedia jasa pengawasan teknis.   

  5. Pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan konstruksi merupakan kegiatan 
     menjaga keandalan konstruksi bangunan gedung melalui pemeriksaan hasil
     pelaksanaan konstruksi fisik setelah serat teruma pertama (PHO). Dalam
     pemeliharaan pekerjaan konstruksi, penyedia jasa pelaksanaan konstruksi
     berkewajiban memperbaiki segala cacat, ketidaksesuaian dan kerusakan yang

     terjadi selama masa konstruksi.                                  
  6. Apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak kerja pelaksanaan konstruksi
     Bangunan Gedung Negara, masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi paling

     sedikit 6 (enam) bulan terhitung sejak serah terima pertama (PHO) pekerjaan
     konstruksi.                                                      
  7. Masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi diakhiri dengan serah terima akhir

     (FHO) pekerjaan konstruksi yang dilampiri dengan berita acara pelaksanaan
     pemeliharaan pekerjaan konstruksi.                               
  8. Penyedia Jasa Konstruksi harus menyediakan peralatan yang dibutuhkan oleh
     tenaga kerja untuk menunjang semua pekerjaan di lapangan.