Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Negara Dan Pematangan Lahan

PEMBANGUNAN   RUMAH   DINAS DAN PEMATANGAN   LAHAN               
       PERWAKILAN  BPKP  PROVINSI GORONTALO   TAHUN  2023              

Uraian Singkat Pekerjaan:                                              
A. Lingkup Pekerjaan                                                   
   1. Lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi

      Pembangunan Rumah Dinas dan Pematangan Lahan Perwakilan BPKP     
      Provinsi Gorontalo Tahun 2023 berpedoman pada ketentuan yang berlaku,
      khususnya Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan 
      Bangunan Gedung Negara, meliputi:                                

      a. Tahap pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima pertama
         (Provisional Hand Over) pekerjaan konstruksi; dan             
      b. Tahap pemeliharaan pekerjaan konstruksi sampai dengan serah terima

         akhir (Final Hand Over) pekerjaan konstruksi.                 
   2. Pelaksanaan konstruksi mendapatkan pengawasan teknis oleh penyedia jasa

      manajemen konstruksi, dan pengawasan berkala oleh pemberi kerja. 
   3. Pelaksanaan konstruksi dilakukan oleh penyedia jasa pelaksana konstruksi

      berdasarkan:                                                     
      a. Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau pemborongan dan
         lampiran beserta perubahannya; dan                            
      b. Standar Mutu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Standar

         Manajemen Mutu (SMM).                                         
   4. Pelaksanaan konstruksi membuat dokumen pelaksanaan konstruksi meliputi:

      a. Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi
         fisik, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung;                  
      b. Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as built drawing);
      c. Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik, pekerjaan pengawasan atau

         manajemen konstruksi beserta segala perubahan atau addendumnya;
      d. Laporan pelaksanaan konstruksi yang terdiri atas laporan harian, laporan
         mingguan, laporan bulanan dan laporan akhir termasuk laporan uji mutu.

      e. Berita acara pelaksanaan konstruksi yang terdiri atas perubahan pekerjaan,
         pekerjaan tambah kurang, serah terima pertama (PHO) dan serah terima
         akhir (FHO) dilampiri dengan berita acara pelaksanaan pemeliharaan
         pekerjaan konstruksi, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang

         berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik;                
      f. Hasil pemeriksanaan kelaikan fungsi (commissioning test);     
      g. Foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan
         konstruksi fisik yang diambil dari sudut pandang yang tetap/sama dari awal

         hingga akhir pekerjaan.                                       
      h. Dokumen kesehatan dan keselamatan kerja (K3) atau Standar Mutu
         Kesahatan dan Keselamatan Kerja (SMK3);                       
      i. Manual operasi dan pemeliharaan bangunan gedung, termasuk     
         pengoperasian dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan mekanikal,

         elektrikal dan sistem pemipaan (plumbing).                    
      j. Garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal,
         elektrikal dan sistem pemipaan.                               
      k. Surat penjaminan atas kegagalan bangunan dari penyedia jasa   

         pelaksanaan konstruksi dan penyedia jasa pengawasan teknis.   
   5. Pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan konstruksi merupakan kegiatan 

      menjaga keandalan konstruksi bangunan gedung melalui pemeriksaan hasil
      pelaksanaan konstruksi fisik setelah serat teruma pertama (PHO). Dalam
      pemeliharaan pekerjaan konstruksi, penyedia jasa pelaksanaan konstruksi

      berkewajiban memperbaiki segala cacat, ketidaksesuaian dan kerusakan yang
      terjadi selama masa konstruksi.                                  

   6. Apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak kerja pelaksanaan konstruksi
      Bangunan Gedung Negara, masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi paling
      sedikit 6 (enam) bulan terhitung sejak serah terima pertama (PHO) pekerjaan
      konstruksi.                                                      

   7. Masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi diakhiri dengan serah terima akhir
      (FHO) pekerjaan konstruksi yang dilampiri dengan berita acara pelaksanaan

      pemeliharaan pekerjaan konstruksi.                               
   8. Penyedia Jasa Konstruksi harus menyediakan peralatan yang dibutuhkan oleh
      tenaga kerja untuk menunjang semua pekerjaan di lapangan.