Jasa Konsultansi Pengawasan (Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (Iplt))

Uraian SIngkat Pekerjaan Pengawasan Pembanguan IPLT :                      

Jasa Konsultansi Pengawasan (Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT))

  A. Latar belakang                                                        

      Dengan ditetapkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,

    Pemerintah Pusat berwenang untuk menetapkan norma, standar, prosedur dan criteria (NSPK)
    dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan serta melaksanakan pembinaan dan

    pengawasan terhadap penyelenggaran urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
    Daerah. NSPK harus dipenuhi sebagai persyaratan menyelenggarakan urusan pemerintahan

    yang menjadi kewenangannya. Adanya NSPK diharapkan dapat mengantar pemerintah daerah
    dalam menjalankan urusan wajib dan pilihan secara efektif dan efisien. NSPK yang disusun

    sebagai pedoman perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan
    kemampuan keuangan nasional dan daerah dalam bidang yang bersangkutan. 

      Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT) Kabupaten Buton Tengah yang
    akan dilaksanakan adalah salah satu bentuk dukungan terhadap           

      Pembangunan IPLT Kabupaten Buton Tengah diharapkan mampu meningkatkan kualitas

    dan akses pelayanan air limbah domestik, infrastruktur di Kabupaten Buton Tengah, dan
    mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakan perekonomian nasional.
    B. Maksud dan tujuan                                                     

      Maksud dari kegiatan ini adalah: Membantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
      Ruang Kab. Buton Tengah dalam melaksanakan pengawasan teknis terhadap kegiatan

      pekerjaan konstruksi di lapangan yang dilaksanakan oleh penyedia pekerjaan konstruksi,

      Meminimalkan kendala-kendala teknis yang sering dihadapi oleh Penyedia 

      pekerjaan konstruksi di lapangan dalam menerapkan desain yang memenuhi persyaratan
      spesifikasinya.                                                        

      Memberi kepastian dan jaminan kepada Pengguna Jasa bahwa pekerjaan yang
      dilaksanakan oleh Penyedia pekerjaan konstruksi sesuai dengan spesifikasi dan

      persyaratan teknis yang tercantum dalam dokumen kontrak.               

      Membantu menyelesaikan revisi desain, bilamana terdapat perbedaan antara desain

      yang ada dengan kondisi di lapangan.                                   

      Tujuan dari kegiatan ini adalah pengendalian pelaksanaan pekerjaan di lapangan untuk
      memastikan bahwa kegiatan konstruksi yang dilaksanakan mengacu standar-standar

      pengamanan dampak sosial dan lingkungan yang ada serta mendapatkan hasil pekerjaan
      konstruksi yang memenuhi persyaratan yang tercantum di dalam spesifikasi (tepat mutu,

      tepat biaya serta tepat waktu).                                        

    C. Sasaran                                                               

      Sasaran dari kegiatan Supervisi pembangunan IPLT Kabupaten Buton Tengah ini adalah:

      Tercapainya hasil pembangunan IPLT Kabupaten Buton Tengahsesuai dengan isi

      dokumen kontrak, sehingga hasil pembanggunan dapat beroperasi sesuai umur rencana
      dan dapat berfungsi dengan baik.                                       

      Terlaksananya sebagian tugas Satuan Kerja, khususnya dalam hal menyangkut masalah

      pengendalian teknis di lapangan dan administrasi teknik pada umumnya, dilimpahkan
      kepada Penyedia Jasa Konsultansi ini.