Penetapan Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Penyeberangan Kayangan Dan Pototano

SINOPSIS                                     

     PENETAPAN ALUR-PELAYARAN  MASUK  PELABUHAN  PENYEBERANGAN            

                       KAYANGAN  DAN POTOTANO                             

Dengan ditetapkannya Lintas Penyeberangan Kayangan dan pototano, maka perlu di
tetapkan Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, dan Daerah

Labuh Kapal Sesuai dengan Kepentingannya di Alur Pelayaran.               

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian,

bahwa  untuk penyelenggaraan alur-pelayaran di laut sebagaimana, Menteri wajib
menetapkan alur-pelayaran, sistem rute, tata cara berlalu lintas, dan daerah labuh kapal

sesuai dengan kepentingannya.                                             

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Perhubungan, dalam Pasal 248 menyatakan bahwa Sub Direktorat Lalu
Lintas Sungai, Danau, dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas

sungai, danau dan penyeberangan.                                          

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu melaksanakan kegiatan studi

kebijakan Penetapan Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Penyeberangan Kayangan dan
pototano. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan konsep pembangunan dan pengembangan

transportasi sungai dan danau menjadi lebih terarah yang pada akhirnya akan dapat

mempercepat laju pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan pembangunan. Dengan
demikian langkah awal yang diperlukan untuk memulai perencanaan pembangunan dan

pengembangan transportasi sungai dan danau adalah memperoleh dan membangun data
melalui studi kebijakan ini yang diperkirakan dapat dikembangkan lebih lanjut.