Penyusunan Dokumen Pengelolaan Insiden Keamanan Informasi Pada Aplikasi Khusus Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

1. Maksud dan Tujuan Kegiatan                                           
   Penerapan keamanan informasi merupakan penjaminan kerahasiaan, keutuhan,
   ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan
   informasi, Applikasi dan Infrastruktur sebuah organisasi. Kementerian Perhubungan sebagai
   instansi pusat merupakan bagian dari arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
   Nasional, sehingga prinsip pengembangan yang diterapkan menyelaraskan arsitektur
   keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.           

   Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen
   Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan
   Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi acuan bagi IPPD,
   sehingga dapat dilakukan pengendalian melalui identifikasi program keamanan,
   pertimbangan kelaikan keamanan serta regulasi keamanan yang komprehensif. Sebagian
   besar aplikasi yang telah dikembangkan merupakan aplikasi strategis yang mempunyai
   dampak bisnis dan teknis yang besar serta luasnya infrastruktur yang dikelola oleh
   Kementerian Perhubungan maka maksud dari kegiatan ini adalah menyusun kajian yang
   menyeluruh terhadap seluruh aspek keamanan yang menggunakan kerangka kerja

   keamanan yang mengkombinasikan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun
   2021 dengan standar kerangka kerja keamanan lainnya.                 
   Tujuannya adalah:                                                    
   1. Tersedianya dokumen kebijakan terkait keamanan informasi;         
   2. Tersedianya panduan pengelolaan aset terkait SMKI;                
   3. Tersedianya panduan untuk personil, baik internal maupun eksternal, yang
     menggunakan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi milik organisasi
   4. Tersedianya Dokumen Pengelolaan Insiden Keamanan Informasi Pada Aplikasi Khusus Di
     Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat                   

   5. Meminimalisir potensi kerugian baik materiil ataupun non-materiil akibat insiden
     keamanan informasi                                                 

2. Ruang Lingkup                                                        
   Adapun ruang lingkup pekerjaan secara detail adalah sebagai berikut: 
   1) Identifikasi dan analisa kondisi eksisting penerapan keamanan informasi :
        a. Identifikasi aset terkait informasi yang menjadi fokus penerapan keamanan
          informasi beserta resiko teknis maupun non teknis nya.        

        b. Melakukan analisa ketersediaan kebijakan standar keamanan, penerapan
          keamanan dan kegiatan penilaian kelaikan keamanan             
     Deliverable : Laporan hasil identifikasi aset beserta penilaian resiko keamanannya.

   2) Penyusunan dan pembaharuan dokumen kebijakan standar keamanan dan penerapan
     keamanan informasi, meliputi:                                      
        a. Penyusunan kebijakan keamanan informasi sesuai kebutuhan organisasi
        b. Penyusunan SOP terkait keamanan informasi                    

     Deliverable : Dokumen kebijakan dan SOP terkait keamanan informasi dan penanganan
     insiden keamanan                                                   
   3) Penerapan standar keamanan informasi terhadap aset yang menjadi fokus
        a. Melakukan asesmen terhadap standar pengamanan aplikasi yang menjadi
          prioritas                                                     
        b. Memberikan rekomendasi kemananan terhadap aplikasi yang menjadi prioritas
        c. Mencatat gangguan-gangguan yang sudah pernah terjadi dan langkah-langkah
          yang dilakukan dan dikomparasi dengan durasi waktu penanganan;
     Deliverable : Laporan vulnerability assesment aplikasi yang menjadi prioritas dan laporan

     ancaman keamanan terhadap infrastruktur                            
   4) Penyusunan strategi perlindungan aset :                           
        a. Menyusun strategi penanganan terhadap gangguan baik dari sisi perangkat keras,
          perangkat lunak, jaringan, dan data itu sendiri;              
        b. Menyusun rekomendasi perubahan/penambahan perangkat TIK guna 
          mendukung keamanan;                                           

        Deliverable : Dokumen SOP terkait penanganan insiden keamanan dan Laporan
        kebutuhan perangkat TIK untuk peningkatan keamanan informasi    

   5) Penyusunan kegiatan terkait security awaraness :                  
        a. Melakukan benchmark dengan unit kerja di internal Kementerian Perhubungan
          dan lintas Kementerian/Lembaga;                               
        b. Melakukan konsolidasi terkait dengan asistensi dari Kementerian/Lembaga
          terkait.                                                      
     Deliverable : Laporan kegiatan benchmarking dan asistensi