Jasa Penyusunan Arsitektur Dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektonik (Spbe)

PEMERINTAH  PROVINSI SULAWESI TENGGARA                 
                  DINAS  KOMUNIKASI    DAN  INFORMATIKA                   

                Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 133, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara
                      Telp: +62 822 1450 6834 | Fax: (021) 3851193, 34830261,3846430
                   Email: [email protected] | website: www. diskominfo.sultraprov.go.id
                     URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                             

Paket Pekerjaan : Penyusunan Arsitektur Dan Peta Rencana SPBE Pemprov Sultra
Sub Kegiatan    : 5.1.02.02.09.0013 - Belanja jasa konsultansi berorientasi layanan jasa
                 konsultansi manajemen                                    

                          Uraian Pendahuluan                              

 1. Latar Belakang     Penggunaan teknonologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola
                       pemerintahan sudah menjadi keharusan dalam era global saat ini.

                       Penggunaan teknologi infromasi dan komunikasi diharapkan mampu
                       menjadi pendukung kegiatan pemerintahan baik dalam kegiatan
                       administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik demi

                       meningkatkan efektifitas dan efisiensi layanan pemerintahan.

                       Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang

                       Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bahwa dalam dalam
                       rangka penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi
                       informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada

                       pengguna SPBE perlu disusun arsitektur dan peta rencana SPBE. Hal
                       ini diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022
                       tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional

                       yang menjadi landasan bagi pemerintah kabupaten untuk menyusun
                       arsitektur SPBE di tingkat Provinsi. Prinsip – prinsip yang menjadi
                       landasan SPBE adalah efektivitas, keterpaduan, kesinambungan,

                       efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, serta keamanan.

                       Dalam mendukung arah kebijakan dan strategi nasional, SPBE

                       berperan serta sebagai fondasi yang kuat dalam konsep Government
                       as a Platform (GaaP). Konsep ini mengacu pada ekosistem digital yang
                       memungkinkan pemerintah untuk memberikan layanan publik yang

                       berkualitas, sambil menciptakan pemerintah yang bersih, efektif,
                       efisien, netral, profesional, dan berdasarkan hukum. Semua ini
                       didukung oleh pilar pilar seperti Aparatur Sipil Negara, Struktur

                       Organisasi, Proses Bisnis, serta Sistem Akuntabilitas kinerja dan
                       pengawasan. Dalam hal ini, Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE
                       menjadi guidelines bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk

                       menciptakan keterpaduan layanan digital dan meningkatkan efektifitas
                       penyelenggaraan SPBE.                              
                   PEMERINTAH  PROVINSI SULAWESI TENGGARA                 
                  DINAS  KOMUNIKASI    DAN  INFORMATIKA                   

                Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 133, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara
                      Telp: +62 822 1450 6834 | Fax: (021) 3851193, 34830261,3846430
                   Email: [email protected] | website: www. diskominfo.sultraprov.go.id

                       Penataan dan pengelolaan SPBE Pemerintah Provinsi Sulawesi
                       Tenggara secara terpadu dilakukan terhadap unsur SPBE Pemerintah

                       Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri atas :     
                       1. Arsitektur Proses Bisnis SPBE                   
                       2. Arsitektur Data dan Informasi                   

                       3. Arsitektur Layanan SPBE                         
                       4. Arsitektur Aplikasi SPBE                        
                       5. Arsitektur Infrastruktur SPBE                   

                       6. Arsitektur Keamanan SPBE                        

                       Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang menggambarkan

                       bagaimana integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur,
                       aplikasi dan keamanan dalam SPBE dapat menghasilkan Layanan
                       SPBE yang terintegrasi. Arsitektur SPBE Pemerintah Provinsi

                       Sulawesi Tenggara berdasarkan pada Arsitektur SPBE Nasional serta
                       RPJMD serta Renstra Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara,
                       sedangkan Peta Rencana SPBE Pemerintah Provinsi Sulawesi

                       Tenggara didasarkan pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur
                       SPBE Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Dokumen strategis
                       lainnya yang merupakan rincian tentang langkah-langkah, target

                       pencapaian, program, dan aktivitas unit kerja di lingkungan Pemerintah
                       Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mencapai Arsitektur SPBE yang
                       mengacupada SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Provinsi

                       Sulawesi Tenggara, dan RPJMD atau RPD Pemerintah Provinsi
                       Sulawesi Tenggara.                                 

                       Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional mendorong percepatan
                       pembangunan Arsitektur SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah
                       Daerah sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 132 Tahun 2022

                       tentang Arsitektur SPBE Nasional. Dalam konteks kebijakan
                       ArsitekturSPBE Nasional ini, terdapat 19 inisiatif strategis yang harus
                       dilaksanakan di lingkup pemerintah daerah terutama yang termasuk

                       pada salah satu pelayanan dasar yang harus diberikan oleh
                       pemerintah, sesuai dengan Standard Pelayanan Minimal (SPM) yang
                       diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Thaun

                       2018 tentang Standard Pelayanan Minimal.           

                       Pembangunan SPBE Nasional dengan penerapan Arsitektur SPBE

                       bertujuan mendukung kebijakan nasional di berbagai sektor seperti
                   PEMERINTAH  PROVINSI SULAWESI TENGGARA                 
                  DINAS  KOMUNIKASI    DAN  INFORMATIKA                   

                Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 133, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara
                      Telp: +62 822 1450 6834 | Fax: (021) 3851193, 34830261,3846430
                   Email: [email protected] | website: www. diskominfo.sultraprov.go.id
                       ekonomi, industri, pembangunan regional, kesehatan, sosial, hukum
                       dan keamanan, pendidikan, pemerintahan umum, serta Satu Data
                       Indonesia. Strategi Pembangunan SPBE dalam pemerintah daerah

                       akan fokus pada penggunaan platform layanan pemerintah daerah
                       baik layanan publik maupun layanan administrasi pemerintahan yang
                       berbasis teknologi dan pengembangan konten layanan digital..

                       tujuannya tidak hanya untuk memberikan manfaat kepada masyarakat,
                       tetapi juga untuk menghasilkan data dan informasi yang dapat
                       digunakan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkankuantitas

                       pembuatan kebijakan. Oleh karena itu, penyusunan Arsitektur dan
                       Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2024-
                       2029 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ini dianggap sebagai

                       langkah penting yang harus dilaksanakan. Berdasarkan latar belakang
                       tersebut, kegiatan pekerjaan Penyusunna Dokumen dan Kebijakan
                       Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Provinsi Sulawesi

                       Tenggara ini perlu dilakukan.                      

                            Ruang Lingkup                                 

 2. Lingkup Pekerjaan  Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen
                       Perencanaan SPBE berdasarkan Kerangka Kerja Arsitektur SPBE

                       nasional, yaitu :                                  
                       1) Persiapan,                                      
                       2) Pelaksanaan,                                    

                       3) Evaluasi, dan                                   
                       4) Pelaporan Kegiatan                              

                       Secara teknis, ruang lingkup pelaksanaan pekerjaannya yaitu :
                       1) Penyusunan Dokumen Kondisi Eksisting SPBE dan Analisis GAP
                       2) Penyusunan Dokumen Arsitektur Proses Bisnis, Arsitektur Data

                          dan Informasi, dan Arsitektur Layanan SPBE      
                       3) Penyusunan Dokumen Arsitektur Aplikasi SPBE     
                       4) Penyusunan Dokumen Arsitektur Infrastruktur SPBE

                       5) Penyusunan Dokumen Arsitektur Keamanan SPBE     
                       6) Penyusunan Dokumen Executive Summary            
                       7) Penyusunan Dokumen Draft Perbup SPBE Pemkab     
                   PEMERINTAH  PROVINSI SULAWESI TENGGARA                 
                  DINAS  KOMUNIKASI    DAN  INFORMATIKA                   

                Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 133, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara
                      Telp: +62 822 1450 6834 | Fax: (021) 3851193, 34830261,3846430
                   Email: [email protected] | website: www. diskominfo.sultraprov.go.id
                       Kegiatan pendukung lainnya, meliputi kegiatan rapat pertemuan
                       secara fisik ataupun daring dalam rangka pembahasan Arsitektur
                       SPBE Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.        

 3. Keluaran           1. Buku-1, Dokumen Kondisi Eksisting SPBE dan Analisis GAP
                       2. Buku-2, Dokumen Arsitektur Proses Bisnis, Arsitektur Data dan

                          Informasi, dan Arsitektur Layanan SPBE          
                       3. Buku-3, Dokumen Arsitektur Aplikasi SPBE        
                       4. Buku-4, Dokumen Arsitektur Infrastruktur SPBE   

                       5. Buku-5, Dokumen Arsitektur Keamanan SPBE        
                       6. Buku-6, Dokumen Executive Summary               
                       7. Buku-7, Dokumen Draft Perbub SPBE Pemkab        

 4. Jangka Waktu Penyelesaian 45 (empat puluh lima) Hari Kalender         
    Pekerjaan