Belanja Jasa Konsultansi Survey Bmd Inventarisasi Bmd

NAMA KEGIATAN       : PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                     
NAMA SUB KEGIATAN   : INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH                   
NAMA PEKERJAAN      : BELANJA JASA KONSULTASI SURVEY BMD INVENTARISASI BMD
PERANGKAT DAERAH    : BADAN KEUANGAN DAERAH                               
TAHUN ANGGARAN      : 2024                                                

                       Uraian Singkat Pekerjaan                           

        Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 476 Peraturan Menteri Dalam Negeri
   Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pasal 85

   Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik

   Daerah, Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1
   (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, Inventarisasi Barang Milik Daerah yang selanjutnya

   disingkat Inventarisasi BMD adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan,

   dan pelaporan hasil pendataan BMD, Tujuan Pelaksanaan inventarisasi BMD adalah
   untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan BMD, meliputi barang yang belum

   pernah dicatat, mengusulkan penghapusan barang, menyelesaikan proses hukum atas
   BMD yang tidak diketahui keberadaannya, memperoleh data dan kondisi BMD yang

   benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, melakukan penyesuaian catatan

   dengan kondisi BMD yang sebenarnya, mendukung perencanaan kebutuhan BMD.
    Barang lainnya yang dipergunakan oleh Pemerintah Kota Depok           

   a. Inventarisasi terhadap objek barang berupa tanah; peralatan dan mesin; gedung

     dan bangunan; jalan, jaringan dan irigasi; Aset Tetap lainnya dan Aset tidak
     berwujud; dilakukan paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun;      

   b. Inventarisasi terhadap objek barang berupa persediaan dan konstruksi dalam
     pengerjaan dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun;     

   c. Dikecualikan dari inventarisasi berupa persediaan yang akan diserahkan kepada

     masyarakat.                                                          

       Pengelolaan pemerintahan Kota Depok saat ini didukung dengan kepemilikan

 sarana yang mendukung kegiatan penyelenggaraan kepada masyarakat. Kepemilikan
 sarana ini antara lain ketersediaan tanah, gedung, kendaraan, peralatan kantor, peralatan

 komputer, dan peralatan lainnya. Semua aset ini tercatat dalam laporan keuangan Pemda
 Depok, dan dalam rangka pelaksanaan Inventarisasi BMD salah satu objeknya yaitu asset

 tanah maka Pekerjaan Jasa Konsultansi Sensus Eksistensi Tanah Milik Pemda Kotamadya Depok

 bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai keberadaan tanah milik Pemda Kotamadya
 Depok berikut dengan posisi Global Positioning System (GPS) yang menunjukkan lokasi keberadaan

 tanah tersebut. Dengan melakukan peninjauan lapangan ke seluruh asset tanah pemerintah kota
 depok, Lingkup kegiatan dalam Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Sensus Eksistensi Tanah Milik

 Pemda Depok antara lain mencakup :                                       

   1. Mendapatkan informasi mengenai tanah yang berstatus milik Pemda Depok sesuai Laporan

      Audit BPK RI Tahun 2023.                                            

   2. Mendapatkan simpulan keberadaan tanah yang dilengkapi dengan data berupa gambar dan
      lokasi yang presisi dengan titik GPS