Pembangunan Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Kota Jambi, Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Pelalawan

PEMBANGUNAN   JARINGAN GAS  BUMI UNTUK RUMAH   TANGGA  KOTA          
JAMBI, KAB, TANJUNG JABUNG  BARAT, KAB. PELALAWAN                    

     Sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor   22  Tahun   2001         

yang mengamanatkan penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi

harus menjamin efisiensi dan efektifitas tersedianya minyak dan gas bumi, baik
sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam

negeri, serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 
tentang Kebijakan Energi Nasional agar diambil langkah-langkah       

penggunaan energi alternatif sebagai substitusi BBM dalam rangka mengurangi

subsidi BBM khususnya minyak tanah dan/atau LPG yang digunakan oleh sektor
rumah tangga.                                                        

     Menyadari ketergantungan terhadap minyak bumi yang semakin      
meningkat, sejak beberapa tahun yang lalu, Pemerintah berusaha melakukan

berbagai upaya untuk menekan pertumbuhan penggunaan Bahan Bakar Minyak

(BBM) dengan mengalihkan ke energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi
dalam negeri.                                                        

     Langkah-langkah strategis Pemerintah dalam upaya pemanfaatan energi
alternatif pengganti BBM adalah peningkatan penggunaan bahan bakar gas bumi

untuk sektor rumah tangga dalam rangka percepatan program diversifikasi energi,

tercapainya target bauran energi dan penurunan subsidi minyak tanah dan/atau
LPG untuk mewujudkan ketahanan energi nasional.                      

     Sesuai dengan Peraturan BPH Migas Nomor 4 Tahun 2021 tentang    
Perubahan Kedua atas Peraturan BPH Migas No. 22/P/BPH Migas/VII/2011 

tentang Penetapan Harga Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil
pada Pasal 1 yang dimaksud dengan Rumah Tangga adalah konsumen Gas Bumi

untuk kebutuhan rumah tangga sendiri dan tidak untuk diperdagangkan. 

     Untuk itulah Pemerintah mengambil peran dengan menyediakan      
infrastruktur jaringan distribusi gas bumi melalui pipa gas hingga ke rumah tangga

dalam rangka mendukung program pemanfaatan energi alternatif pengganti BBM
dan/atau LPG di wilayah-wilayah yang memiliki potensi gas bumi yang belum
dimanfaatkan secara optimal dengan menggunakan dana APBN.            
     Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah perlu mengambil langkah

strategis guna mengembangkan jaringan gas bumi, khususnya pembangunan
fasilitas dan infrastruktur gas bumi yang handal, berkualitas, berkesinambungan

dan tepat sasaran, diatur dalam Perpres Nomor 6 tahun 2019. Infrastruktur yang

dibangun dengan dana APBN ini dapat dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU)
Kementerian ESDM atau diserahkan kepada BUMN PT Pertamina (Persero) serta

anak perusahaan/afiliasinya dengan mekanisme Penyertaan Modal Pemerintah
Pusat (PMP) agar pengelolaan dan pengembangannya menjadi lebih optimal.

     Pemasangan jaringan gas bumi program pemerintah ini diprioritaskan pada

golongan Rumah Tangga 1 (RT-1) dan sesuai dengan Peraturan BPH Migas 
Nomor 22/P/BPH Migas/VII/2011 Pasal 6 dan 7 golongan RT 1 meliputi rumah

susun, rumah sederhana, rumah sangat sederhana, dan sejenisnya.      
     Saat ini penggunaan bahan bakar gas bumi melalui pipa di sektor rumah

tangga di Indonesia masih sangat terbatas, dikarenakan kurangnya infrastruktur

gas bumi yang terdistribusi secara merata di seluruh wilayah Indonesia, kondisi ini
disebabkan terbatasnya jumlah Badan Usaha yang tertarik melakukan bisnis gas

bumi untuk sektor rumah tangga melalui pipa dikarenakan investasi pembangunan
infrastruktur pipa membutuhkan biaya yang sangat besar dan biaya balik modal

membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga untuk saat ini dinilai tidak efektif

dan efisien dari sisi keekonomian bisnis pada umumnya, maka dari itu Pemerintah
berinisiatif mengambil peran dengan menyediakan infrastruktur jaringan distribusi

gas bumi melalui pipa gas hingga ke rumah tangga di wilayah-wilayah yang
memiliki potensi gas bumi yang belum dimanfaatkan secara optimal dengan

menggunakan dana APBN yang untuk pengoperasian dan pengembangannya   
dapat dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian ESDM atau  

ditugaskan kepada BUMN sebagai pihak yang memiliki tugas fungsi, kemampuan

teknis, pengalaman dalam menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan    
pendistribusian gas bumi.                                            

     Dalam rangka mendapatkan hasil pekerjaan konstruksi jaringan distribusi
gas bumi untuk rumah tangga yang tepat kualitas sesuai persyaratan minimum,
tepat waktu pelaksanaan konstruksi, tepat kuantitas volume output sambungan
rumah serta tepat anggaran sesuai kontrak yang telah disepakati, maka Pejabat

Pembuat Komitmen perlu menunjuk suatu konsultan pengawas yang ditugaskan
bertindak secara obyektif untuk melakukan pengawasan, evaluasi dan   

rekomendasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan konstruksi.

     Lokasi pekerjaan di Wilayah Seluruh Kota/Kabupaten di Indonesia yang
dilalui oleh infrastruktur Gas Bumi dan Lapangan Gas Bumi. Adapun rencana

lokasi pembangunan adalah sebagai berikut:                           
 NO.     Provinsi          Kab./Kota          Jumlah SR              

  1                                             13.235               
          Jambi     Kota Jambi                                       
  2                                              6.661               
          Jambi     Kab. Tanjung Tabung Barat                        
  3                                              3.076               
          Riau      Kab. Pelalawan                                   
                   Total                        22.972