Penyusunan Ranperda Jasa Konstruksi

RUANG LINGKUP                                   

Lingkup      Materi yang harus dimuat dalam kegiatan penyusunan       
Kegiatan     Ranperda Jasa Kontruksi Kabupaten Gianyar antara lain:   

             a. Rancangan Peraturan Daerah, setidak-tidaknya memuat   
             bab sebagai berikut:                                     

              Ketentuan Umum;                                        

              Wewenang Pemerintah Daerah;                            

              Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Kontruksi;              

              Pelatihan Tenaga Terampil Kontruksi;                   

              Sistem Informasi Jasa Kontruksi;                       

              Penerbitan Izin Usaha;                                 

              Pemantauan dan Evaluasi;                               

              Pembiayaan;                                            

              Ketentuan Penutup.                                     

             b. Naskah Akademik, mencakup:                            

              Latar belakang: memuat pemikiran tentang fakta dan alasan

             pentingnya materi hukum tersebut harus segera diatur     

              Dasar pemikiran: memuat pemikiran tentang dasar        
             perlunya ranperda dibentuk, antara lain meliputi dasar   

             filosofis, sosiologis, yuridis, psikopoliti dan ekonomi  

              Maksud dan Tujuan: menjelaskan tentang apa yang hendak 

             dicapai melalui pembentukan   Ranperda (misalnya         
             memberikan jaminan kepastian hukum)                      

              Metode Pendekatan                                      
              Analisis Hukum Positif yang terkait materi dalam Ranperda

              Kajian Teoritis dan Praktek Empiris                    

              Evaluasi dan Analisis Peraturan Perudangan Terkait     

              Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis             

              Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi    
             Muatan Peraturan Daerah