Biaya Konsultansi Pengawasan Konstruksi Untuk Bangunan Sederhana 5 M S/D 10 M Pembangunan Gedung Inspektorat Kabupaten Grobogan

RINGKASAN   PEKERJAAN                                

                 Biaya Konsultansi Pengawasan Konstruksi                    

                 untuk Bangunan sederhana 5 M s/d 10 M                      
      (Pembangunan  Gedung Inspektorat Daerah Kabupaten Grobogan)           

 I.  PENDAHULUAN                                                            

     A.  UMUM                                                               
            Bangunan Gedung Inspektorat Daerah Kabupaten Grobogan merupakan 
         bangunan gedung negara yang dalam pelaksanaan pembangunannya harus 

         memenuhi azas dan prinsip kemanfaatan, keselamatan, keselarasan bangunan
         gedung dengan lingkungan, efektif, efesien, terarah dan terkendali sesuai
         program dan fungsi. Bahwa dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa

         yang dibiayai dengan Dana APBD Kabupaten Grobogan dan sumber dana  
         lainnya harus dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip

         persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak
         sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan
         maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Inspektorat Daerah Kabupaten

         Grobogan.                                                          
            Dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah

         Kabupaten Grobogan, selain mempersiapkan program kerja yang dimulai dari
         perancangan dan perencanaan dalam bentuk perencanaan teknis (detail desain)
         maupun dalam  bentuk studi kelayakan yang menghasilkan dokumen     

         perencanaan yang sesuai dengan sasaran fisik juga diperlukan program
         pengawasan dan pengendalian pelaksanaan fisik sehingga diharapkan  
         menghasilkan bangunan yang bermutu, terprogram dan berfungsi sesuai

         dengan kebutuhan.                                                  
            Program pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan fisik mulai

         tahap persiapan, pelaksanaan dan pemeliharaan, harus berdasarkan pada
         peraturan penyelenggaraan dan pedoman teknis pembangunan dan standar
         penggunaan bahan serta peraturan konstruksi yang berlaku. Selain itu hasil

         pengawasan harus disusun dalam laporan pengawasan menurut prosedur dan
         tahapan proses pelaksanaan.                                        
     B.  LINGKUP KEGIATAN                                                   

         Lingkup Pekerjaan Pengawasan Konstruksi untuk bangunan Sederhana (5 M
         s/d 10 M) dengan spesifikasi bengunan gedung negara dengan karakter

         sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana adalah
         Pengawasan Konstruksi Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kabupaten
         Grobogan dengan garis besar rincian sebagai berikut:               

         1) Pengawasan Pembangunan gedung baru 3 (tiga) lantai meliputi :   
             a. Pekerjaan Struktur;                                         
             b. Pekerjaan Arsitektur;                                       
             c. Pekerjaan Mekanikal;                                        

             d. Pekerjaan Elektrikal;                                       
             e. Pekerjaan Interior;                                         

             f. Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Fisik di Lapangan.         
         2) Pengawasan Pembuatan fasad dan ruang arsip pada gedung lama (2 lantai),
            kurang lebih meliputi pekerjaan seperti pada poin C.1 di atas.  

 II. KEGIATAN PELAKSANAAN                                                   
     Konsultan Pengawas dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada    

     ketentuan-ketentuan yang berlaku, yaitu Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan
     diantaranya meliputi:                                                  
     1) Melakukan pengawasan yang terdiri dari :                            

        a. Memeriksa dan mempelajari dokumen pelaksanaan;                   
        b. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, ketepatan
          waktu dan biaya pelaksanaan;                                      

        c. Mengawasi pelaksanaan konstruksi dari segi kuantitas, kualitas dan laju
          pencapaian volume.                                                

     2) Mengumpulkan data dan informasi lapangan untuk pemecahan masalah selama
        pelaksanaan konstruksi.                                             
     3) Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan berkala, membuat laporan mingguan dan

        bulanan pengawasan dengan masukan dari hasil rapat, laporan harian, mingguan
        dan bulanan pekerjaan konstruksi.                                   

     4) Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan untuk pembayaran
        angsuran, pemeliharaan pekerjaan, serah terima pekerjan.            
     5) Meneliti shop drawing yang diajukan Pelaksana.                      

     6) Meneliti as-built drawing pelaksanaan sebelum serah terima Pertama. 
     7) Menyusun daftar cacat (defect list) sebelum serah terima Pertama.   
     8) Menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan sarana dan prasarana  

        bangunan/konstruksi.                                                
     9) Menyusun Laporan Akhir Pekerjaan Pengawasan.                        

III. ANGGARAN                                                               
     Sumber pendanaan dari keseluruhan pekerjaan Biaya Konsultansi Pengawasan
     Konstruksi untuk bangunan Sederhana pembangunan gedung Inspektorat Daerah

     Kabupaten Grobogan dibebankan pada APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran
     2025 (Nomor : DPA/A.1/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025), dengan pagu anggaran

     sebesar Rp. 244.500.000,00 (Dua ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah),
     dengan rincian :                                                       
     Program  : PROGRAM PENUNJANG URUSAN  PEMERINTAHAN  DAERAH              

               KABUPATEN/KOTA                                               
     Kegiatan : PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG  URUSAN             
               PEMERINTAH DAERAH