Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil

URAIAN    SINGKAT     PEKERJAAN                          

KEGIATAN          : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah
                   Kabupaten/Kota                                    

SUB KEGIATAN      : Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

PEKERJAAAN        : Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
                   Ruang (KKPR) dan/atau Pernyataan Mandiri pelaku UMK
                   (PM UMK)                                          

LOKASI            : Kabupaten Grobogan                               
TAHUN ANGGARAN    : 2025                                             

                  URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                           

   Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan   

       Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil     

A. Latar Belakang                                                    

      Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
  Penataan Ruang (PP No. 21/2021) dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata

  Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang 
  Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan 

  Ruang (Permen ATR No. 21/2021). Dalam PP No. 21/2021 dan Permen ATR
  No. 21/2021, disebutkan bahwa untuk dapat mewujudkan tertib tata ruang,

  perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang. Salah satu instrumen

  pengendalian pemanfaatan ruang yang memiliki peran strategis dalam 
  mewujudkan tertib tata ruang, yaitu penilaian pelaksanaan Kesesuaian

  Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan penilaian pernyataan mandiri 
  Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (Pelaku UMK).                         

      Penilaian pelaksanaan KKPR dilaksanakan untuk memastikan kepatuhan

  pelaksanaan ketentuan KKPR. Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR   
  tersebut dilakukan pada periode selama pembangunan dan pasca       

  pembangunan. Sementara itu, penilaian pernyataan mandiri Pelaku UMK
  dilaksanakan untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat

  oleh Pelaku UMK.                                                   

      Dalam rangka menindaklanjuti amanat Pasal 148 Permen ATR No.   
  21/2021 dan untuk memberikan pedoman atau acuan bagi pemerintah pusat

  dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penilaian pelaksanaan KKPR
  dan penilaian pernyataan mandiri Pelaku UMK, maka Pemerintah Daerah perlu

  melaksanakan Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan 

  Ruang dan Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.
      Penilaian Pelaksanaan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)

  dapat dilakukan pada periode selama pembangunan maupun pasca       
  pembangunan, dengan tujuan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan  

  dalam memenuhi ketentuan pada KKPR yang telah terbit. Sedangkan    

  Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PM UMK) 
  dilaksanakan untuk rnemastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat

  oleh pelaku UMK.                                                   
      Kegiatan tersebut memberikan manfaat sebagai berikut :         

   1) Memberikan jaminan legalitas usaha khususnya UKM yang dinilai KKPR-

      nya akan memiliki dasar hukum pemanfaatan ruang sesuai rencana tata
      ruang daerah. Ini penting agar kegiatan usaha tidak dianggap melanggar

      aturan penataan ruang.                                         
   2) Mendukung perizinan berusaha dimana dalam hal ini KKPR menjadi 

      syarat utama dalam sistem Online Single Submission (OSS). Tanpa KKPR

      yang sesuai, UKM tidak bisa memperoleh izin usaha atau perizinan lain
      yang diperlukan.                                               

   3) Menghindari adanya konflik tata ruang karena dalam penilaian   
      memastikan bahwa lokasi UKM tidak berada di kawasan terlarang (misal:

      kawasan lindung, sempadan sungai, atau lahan pertanian pangan  

      berkelanjutan).                                                
   4) Mendukung pembangunan berkelanjutan sehingga pertumbuhan UKM   

      bisa diarahkan agar selaras dengan rencana pembangunan wilayah dan
      tidak merusak lingkungan.                                      

   5) Menjadi sasar pembinaan dan penataan zona ekonomi lokal karena hasil

      penilaian KKPR dapat digunakan Pemda untuk merancang kebijakan 
      zonasi dan pembinaan UKM sesuai potensi wilayah.               

B. Maksud dan Tujuan                                                 

      Maksud Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan
  penilaian pernyataan mandiri Pelaku UMK di Kabupaten Grobogan      

  dimaksudkan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha dilaksanakan sesuai

  dengan ketentuan rencana tata ruang wilayah serta memiliki legalitas
  pemanfaatan ruang yang sah.                                        

      Adapun tujuan Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang  
  (KKPR) dan   penilaian pernyataan mandiri Pelaku UMK di Kabupaten  

  Grobogan adalah sebagai berikut:                                   
   1) Menilai kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan pada KKPR

      yang telah terbit.                                             

   2) Menilai kesesuaian lokasi kegiatan UKM terhadap pola ruang dan arahan
      pemanfaatan ruang wilayah.                                     

   3) Memberikan kepastian hukum bagi pelaku UKM dalam penyelenggaraan
      kegiatan usaha.                                                

   4) Mencegah terjadinya pelanggaran dan konflik pemanfaatan ruang. 

   5) Mendukung kelancaran proses perizinan berusaha melalui sistem OSS.
   6) Mendorong pengembangan UKM yang tertata, berkelanjutan, dan sejalan

      dengan arah pembangunan daerah.                                

C. Lingkup Kegiatan                                                  

      Kegiatan penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan
  penilaian pernyataan mandiri Pelaku UMK di Kabupaten Grobogan meliputi:

   1) Pembentukan Tim Penilai Pelaksanaan KKPR oleh Pemerintah Daerah;
   2) Inventarisasi data dan informasi dokumen KKPR dan PM UMK. Dokumen

      KKPR  dan  PM  UMK   dikumpulkan, dilakukan identifikasi untuk 

      menentukan KKPR dan PM UMK yang diprioritaskan penilaiannya.   
   3) Verifikasi lapangan terhadap kondisi eksisting lokasi kegiatan KKPR dan

      PM UMK                                                         
   4) Tahapan analisis dalam rangka penilaian kepatuhan pelaksanaan  

      ketentuan KKPR dan PM UMK dilakukan terhadap hasil pemeriksaan dan
      pengukuran di lapangan.                                        

   5) Penilaian Dampak Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk KKPR         

   6) Hasil Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan KKPR dan PM UMK          

D. Lokasi Pekerjaan                                                  
      Cakupan lokasi Kegiatan penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan

  Ruang (KKPR) bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UKM) di Kabupaten

  Grobogan adalah di wilayah administrasi Kabupaten Grobogan.        

E. Waktu Pelaksanaan Kegiatan                                        
      Untuk dapat menyelesaikan kegiatan ini diharapkan diselesaikan dalam

  waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak ditandatanganinya Perjanjian
  Kontrak Kerja.                                                     

F. Sumber Pendanaan                                                  
      Pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran  

  2025 dengan pagu anggaran sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta   
  Rupiah).                                                           

G. Satuan Kerja dan Nama Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen         
   Satuan Kerja        : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang     

                        Kabupaten Grobogan.                          
   Pejabat Pembuat Komitmen: Bayu Susilowati, ST MM.                 

H. Data Dasar                                                        
      Data dasar yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini antara lain:    

   1) RTRW Kabupaten Grobogan                                        
   2) RPJMD Kabupaten Grobogan                                       

   3) Data pelaksanaan KKPR; dan                                     

   4) Data pernyataan mandiri Pelaku UMK.                            

I. Referensi Hukum                                                   
      Dasar hukum pelaksanaan pekerjaan ini antara lain:             

   1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang       
      (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan

      Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);                

   2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan   
      Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang  

      Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik    
      Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

      Indonesia Nomor 6856);                                         

   3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
      Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021  

      Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor    
      6633);                                                         

   4) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria

      dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020  
      Nomor 83);                                                     

   5) Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan
      Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);

   6) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

      Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
      Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita

      Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);               
   7) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

      Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor

      Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita
      Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);               

   8) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
      Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian    

      Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan

      Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330); 
   9) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

      Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian  
      Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara 

      Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);                     
   10) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan

      Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026; dan 

   11) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang
      Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041;                    

J. Keluaran                                                          
      Keluaran-keluaran yang diserahkan sebagai hasil kerja adalah sebagai

  berikut:                                                           
   1) Laporan Pendahuluan                                            

      Berisikan tentang penjelasan latar belakang, maksud, tujuan, dan ruang

      lingkup kegiatan. Selain itu juga disampaikan data awal UKM dan
      dokumen tata ruang (RTRW, RDTR, dan peraturan terkait). Dalam laporan

      ini disampaikan juga rencana kerja rinci, jadwal pelaksanaan, pendekatan
      dan metodologi penilaian KKPR. Juga disampaikan format survei, formulir

      verifikasi lapangan, dan instrumen penilaian. Laporan dibuat dalam format

      A4 dan diserahkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak
      diterbitkannnya SPMK.                                          

   2) Laporan Antara                                                 
      Berisi tentang                                                 

       Hasil dokumen KKPR dan PM UMK berdasarkan lokasi dan jenis   

        usaha.                                                       
       Analisis awal kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan       

        RTRW/RDTR.                                                   

       Penentuan KKPR dan PM UMK yang diprioritaskan penilaiannya   
       Pelaksanaan survei lapangan dan verifikasi kondisi eksisting KKPR dan

        PM UMK.                                                      
       Analisis kepatuhan ketentuan KKPR dan PM UMK terhadap hasil  

        pemeriksaan dan pengukuran di lapangan, meliputi ;           

        a. Analisis Kesesuaian Lokasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang     
        b. Analisis Kesesuaian Jenis Kegiatan Pemanfaatan Ruang      

        c. Analisis Kesesuaian ketentuan pada KKPR dan PM UMK (KDB,  

          KLB, RTH, GSP, GSB, JBB, dsb sesuai yg tercantum pada KKPR 
          dan PM UMK jika ada)                                       

        d. Analisis Kesesuaian Indikasi Program Pemanfaatan Ruang    

       Identifikasi dan penilaian dampak kegiatan pemanfaatan ruang 
        (permasalahan dan potensi konflik).                          

       Draft penilaian KKPR sementara dan rekomendasi awal.         

      Laporan dibuat dalam format A4 dan diserahkan selambat-lambatnya 4
      (empat) minggu sejak diterbitkannnya SPMK..                    

   3) Laporan Akhir                                                  

      Berisi tentang                                                 

       Finalisasi hasil penilaian KKPR berdasarkan hasil analisis dan verifikasi
        lapangan.                                                    

       Penetapan status kesesuaian lokasi masing-masing UKM (sesuai/tidak

        sesuai/bersyarat).                                           
       Penyusunan rekomendasi kebijakan pembinaan dan pengendalian  

        pemanfaatan ruang UKM.                                       
       Penyusunan peta tematik hasil penilaian KKPR UKM.            

       Rencana tindak lanjut dan usulan perbaikan kebijakan tata ruang terkait

        kegiatan UKM.                                                
      Laporan dibuat dalam format A4 dan diserahkan selambat-lambatnya 6

      (enam) minggu sejak diterbitkannnya SPMK..                     

   4) Softcopy pada flashdisk 64 Gb yang berisi file laporan         

      Semua laporan ini diserahkan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima)
      hari sejak diterbitkanya SPMK, setelah dibahas bersama tim teknis

K. Pengadaan Barang/Jasa                                             

      Pelaksanaan kegiatan ini melalui Penyedia Barang / Jasa yang   

  mempunyai  Klasifikasi Perencanaan Penataan Ruang (PR) dengan      
  subklasifikasi Jasa Perencana dan Perancang Perkotaan (PR101) atau 

  mempunyai Klasifikasi Jasa Konsultansi Konstruksi dengan subklasifikasi Jasa
  Pengembangan Perkotaan (AL 003).                                   

L. Peralatan, material, personil dan fasilitas                       
      Pejabat Pembuat Komitmen akan  membentuk tim yang  akan        

  mendampingi konsultan dalam tahap survey, dan tim membentuk tim    
  pembahasan hasil kerja konsultan dalam setiap tahapnya. Kebutuhan  

  peralatan yang disediakan penyedia jasa adalah:                    

   1) Komputer                                                       
   2) Printer                                                        

   3) Global Positioning System (GPS)                                
   4) Meteran                                                        

   5) Laser Distance Meter                                           

   6) Kamera                                                         
   7) Drone                                                          

   8) Alat Tulis                                                     

M. Kebutuhan Personil                                                

   1) Tenaga Ahli                                                    
       Ahli Madya Perencanaan Wilayah dan Kota sebagai Tim Leader   

        sebanyak 1 (satu) orang, Pendidikan minimal S1 Perencanaan Wilayah
        dan Kota/Planologi dengan pengalaman kerja di bidangnya selama

        minimal 3 tahun memiliki sertifikat keahlian (SKA) minimal Ahli Madya

        subkualifikasi Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota.            
       Ahli Muda Infrastruktur sebanyak 1 (satu) orang, minimal S1 Teknik

        Arsitektur/Sipil dengan pengalaman kerja dibidangnya selama minimal
        3 tahun.                                                     

       Ahli Muda Pemetaan sebanyak 1 (satu) orang, Pendidikan minimal S1

        Geografi/Geodesi, dengan pengalaman kerja di bidangnya selama
        minimal 3 tahun.                                             

       Ahli Muda Lingkungan, sebanyak 1 (satu) orang minimal S1 Teknik

        Lingkungan dengan pengalaman kerja dibidangnya selama minimal 3
        tahun.                                                       

       Ahli Hukum sebanyak 1 (satu) orang, minimal S1 Hukum dengan  
        pengalaman kerja dibidangnya selama minimal 3 tahun.         

   2) Tenaga Pendukung                                               
       Surveyor sebanyak 4 (empat) orang, pendidikan minimal D3 semua

        jurusan, pengalaman kerja minimal 2 tahun;                   

       Operator computer sebanyak 1 (satu) orang, pendidikan minimal D3
        semua jurusan, pengalaman kerja minimal 2 tahun;             

       Administrasi/Keuangan sebanyak 1 (satu) orang, pendidikan minimal
        D3 semua jurusan, pengalaman kerja minimal 2 tahun.          

N. Pembahasan                                                        
      Selain pelaksanaan rapat pembahasan laporan, dapat juga dilaksanakan

  rapat-rapat tim dalam rangka pembahasan pelaksanaan SPPR Kabupaten 
  Grobogan.                                                          

O. Kepemilikan Data dan Hasil Kegiatan                               
      Semua bentuk data, dokumen yang dipergunakan selama pekerjaan, 

  dengan terbitnya kontrak tersebut menjadi hak milik pemberi pekerjaan

P. Alih Pengetahuan                                                  

      Jika diperlukan, penyedia jasa konsultasi berkewajiban untuk   
  menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan  dalam rangka alih       

  pengetahuan kepada personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen.