| 0756781670711000 | Rp 1,973,893,772 | |
| 0028096626711000 | - | |
| 0941345373711000 | - | |
| 0837642172711000 | - |
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jl. Tjilik Riwut No. 49 Kuala Kurun 74511, Kalimantan Tengah
Email : [email protected]
RANCANGAN KONTRAK
NOMOR : ______________________
TANGGAL : ______________________
Program : Program Pengelolaan dan Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum
Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM) Jaringan Perpipaan
Pekerjaan : Peningkatan SPAM Desa Upon Batu
Nilai Kontrak : Rp __________________
(____________________)
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Berdasarkan DPA : Nomor : DPPA/A.2/1.03.1.04.0.00.01.0000/001/2025
Tanggal : 23 April 2025
Waktu Pelaksanaan : 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender
Lokasi : Kecamatan Tewah
Tahun Anggaran : 2025
Pelaksana : __________________
Pusat _____________
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jl. Tjilik Riwut No. 49 Kuala Kurun 74511, Kalimantan Tengah
Email : [email protected]
SURAT PERJANJIAN
Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
Paket Pekerjaan Konstruksi
Peningkatan SPAM Desa Upon Batu
Nomor ................................. [diisi nomor Kontrak]
SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi
Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan
ditandatangani di Kuala Kurun pada hari .......... tanggal ….... bulan .................
tahunberdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor.…… tanggal …….., Surat
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor ……. tanggal …….... antara :
Nama : EDDY KUSNADI M. RAHMAT, ST
NIP : 19821126 201101 1 001
Jabatan : Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli
Muda
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Gunung Mas
Berkedudukan di : Jalan Tjilik Riwut No.49 Kuala Kurun
yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Kabupaten Gunung Mas
c.q. Satuan Kerja Dinas Perkerjaan Umum berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor : 000.3.1/03/SK-PPKom-
/DPU/I/2025 tanggal 13 Januari 2025 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat
Pembuat Komitmen Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas
Tahun Anggaran 2025 selanjutnya disebut “Pengguna Jasa”, dengan :
Nama : ………….. [nama wakli Penyedia]
Jabatan : ………….. [sesuai akta notaris]
Berkedudukan di : ………….. [alamat Penyedia]
Akta Notaris Nomor : ………….. [sesuai akta notaris]
Tanggal : ………….. [tanggal penerbitan akta]
Notaris : ………….. [nama notaris penerbit akta]
yang bertindak untuk dan atas nama .................... [nama badan usaha] selanjutnya disebut
“Penyedia”.
Dan dengan memperhatikan:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:
(a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen
Pemilihan;
(b) Pengguna Jasa telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui
Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan
Konstruksi Peningkatan SPAM Desa Upon Batu sebagaimana diterangkan dalam
dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”;
(c) Penyedia telah menyatakan kepada Pengguna Jasa, memiliki keahlian profesional,
tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk
melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan
dalam Kontrak ini;
(d) Pengguna Jasa dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk
menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
(e) Pengguna Jasa dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan
dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan
mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta
dan kondisi yang terkait.
Maka oleh karena itu, Pengguna Jasa dan Penyedia dengan ini bersepakat dan
menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi
Peningkatan SPAM Desa Upon Batu dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.
Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN
Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang
sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.
Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA
Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari :
1. Pekerjaan Pendahuluan
2. Pekerjaan Unit produksi SPAM
3. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa
4. Pekerjaan Listrik
5. Pekerjaan Sdam Pemasangan Sambungan Rumah (SR)
Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN
(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh
berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam
Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. ……….. (……….. ditulis dalam
huruf ) dengan kode akun kegiatan, 1.03.03.2.01.0026 5.2.04.02.06.0006;
(2) Kontrak ini dibiayai dari Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan DPA – SKPD
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025;
(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank ..... rekening nomor .................... atas
nama Penyedia : ............... .
Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK
(1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian
yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila
ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat
Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampiranya berupa
lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan
peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis,
gambar- gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat
Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan
Kontrak.
(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan
ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam
dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
a. adendum Kontrak (apabila ada);
b. Surat Perjanjian;
c. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi
apabila ada negosiasi);
d. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada
koreksi aritmatik);
e. Surat Penawaran;
f. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
g. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
h. spesifikasi teknis; dan
i. gambar-gambar.
Pasal 5
MASA KONTRAK
(1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal
penandatangananan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
(2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak
Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal
Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender;
(3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak
Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir
Pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender.
Dengan demikian, Pengguna Jasa dan Penyedia telah bersepakat untuk
menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan
dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai
kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat
diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.
Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama
Penyedia ............. [diisi nama badan usaha]
Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Gunung Mas
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen,
[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini
[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini
untuk Penyedia maka rekatkan meterai Rp
untuk Pengguna Jasa maka rekatkan
10.000,00)]
meterai Rp 10.000,00)]
EDDY KUSNADI M. RAHMAT, ST
[nama lengkap]
Penata Tk. I (III/d)
[jabatan]
NIP.19821126 2011011001
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jl. Tjilik Riwut No. 49 Kuala Kurun 74511, Kalimantan Tengah
Email : [email protected]
SURAT PENYERAHAN LAPANGAN (SPL)
Nomor : _______________________
Pekerjaan : Peningkatan SPAM Desa Upon Batu
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : EDDY KUSNADI M. RAHMAT, ST
Jabatan : Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas
selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
Alamat : Jl. Tjilik Riwut No. 49 Kuala Kurun
selanjutnya disebut sebagai PPK ;
berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) nomor _______________________ tanggal
____________________, bersama ini menyerahkan lokasi kerja kepada :
Nama Penyedia Jasa : _____________________Pusat __________
Alamat : _______________________
yang dalam hal ini diwakili oleh : _______________ selaku Direktur
_______________________Pusat _______________________.
selanjutnya disebut sebagai Penyedia ;
untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-
ketentuan sebagai berikut :
1. Macam pekerjaan : 1. Pekerjaan Pendahuluan
2. Pekerjaan Unit produksi SPAM
3. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan
Pipa
4. Pekerjaan Listrik
5. Pekerjaan Sdam Pemasangan Sambungan Rumah
(SR)
2. Tanggal mulai kerja : _______________________
3. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak
4. Waktu penyelesaian : Selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender dan
pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal
_____________ 2025 dan masa pemeliharaan selama
120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan
/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan
Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per
seribu) dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan
Syarat-Syarat Umum Kontrak.
Kuala Kurun, _____________ 2025
Untuk dan Atas Nama : Menerima dan menyetujui :
Dinas Pekerjaan Umum Untuk dan Atas Nama
Kabupaten Gunung Mas PT/CV. _____________
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pusat _____________
EDDY KUSNADI M. RAHMAT, ST _____________
Penata Tk. I (III/d) Direktur
NIP.198211262011011001
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jl. Tjilik Riwut No. 49 Kuala Kurun 74511, Kalimantan Tengah
Email : [email protected]
SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor : _______________________
Pekerjaan : Peningkatan SPAM Desa Upon Batu
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : EDDY KUSNADI M. RAHMAT, ST
Jabatan : Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas
selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
Alamat : Jl. Tjilik Riwut No. 49 Kuala Kurun
selanjutnya disebut sebagai PPK ;
berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) nomor ______________________ tanggal
_______________________, bersama ini memerintahkan :
Nama Penyedia Jasa : _______________________Pusat _______
Alamat : _______________________
yang dalam hal ini diwakili oleh : _______________________selaku Direktur
_______________________Pusat _______________________.
selanjutnya disebut sebagai Penyedia ;
untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-
ketentuan sebagai berikut :
1. Macam pekerjaan : 1. Pekerjaan Pendahuluan
2. Pekerjaan Unit produksi SPAM
3. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan
Pipa
4. Pekerjaan Listrik
5. Pekerjaan Sdam Pemasangan Sambungan
Rumah (SR)
2. Tanggal mulai kerja : _______________________
3. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak
4. Waktu penyelesaian : Selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender
dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal
_____________ 2025 dan masa pemeliharaan
selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan
pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia
akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar
1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak
sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum
Kontrak.
Kuala Kurun, _____________ 2025
Untuk dan Atas Nama : Menerima dan menyetujui :
Dinas Pekerjaan Umum Untuk dan Atas Nama
Kabupaten Gunung Mas PT/CV. _____________
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pusat _____________
EDDY KUSNADI M. RAHMAT, ST _____________
Penata Tk. I (III/d) Direktur
NIP.19821126 2011011001
SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
A. KETENTUAN UMUM
1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-
Syarat Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK
harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang
dimaksudkan sebagai berikut:
1.1 Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang
selanjutnya disingkat APIP adalah aparat
yang melakukan pengawasan melalui audit,
reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan
tugas dan fungsi Pemerintah.
1.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan
adalah bagian pekerjaan utama atau bagian
pekerjaan bukan utama yang ditetapkan
sebagaimana tercantum dalam Dokumen
Pemilihan yang pelaksanaannya diserahkan
kepada Penyedia lain (subpenyedia) dan
disetujui terlebih dahulu oleh Pengguna
Jasa.
1.3 Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga
adalah daftar kuantitas/keluaran yang telah
diisi harga satuan kuantitas/keluaran
sesuai ketentuan pemberlakuannya dan
jumlah biaya keseluruhannya yang
merupakan bagian dari penawaran.
1.4 Direksi Lapangan adalah tenaga/tim
pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh
Pengguna Jasa, terdiri dari 1 (satu) orang
atau lebih, untuk mengelola administrasi
Kontrak dan mengendalikan pelaksanaan
pekerjaan.
1.5 Harga Kontrak adalah total harga
pelaksanaan pekerjaan yang tercantum
dalam Kontrak.
1.6 Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya
disingkat HPS adalah perkiraan harga
barang/jasa yang ditetapkan oleh Pengguna
Jasa.
1.7 Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya
disingkat HSP adalah harga satu jenis
pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
1.8 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah
kerangka waktu yang sudah terinci
berdasarkan Masa Pelaksanaan, dan
disepakati dalam rapat persiapan
pelaksanaan Kontrak.
1.9 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang
terjadi di luar kehendak para pihak dalam
Kontrak dan tidak dapat diperkirakan
sebelumnya, sehingga kewajiban yang
ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak
dapat dipenuhi.
1.10 Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan
keruntuhan bangunan dan/atau tidak
berfungsinya bangunan setelah penyerahan
akhir hasil Jasa Konstruksi.
1.11 Kerja Sama Operasi yang selanjutnya
disingkat KSO adalah kerja sama usaha
antar Penyedia yang masing-masing pihak
mempunyai hak, kewajiban dan tanggung
jawab yang jelas berdasarkan perjanjian
tertulis.
1.12 Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya
disebut Kontrak adalah keseluruhan
dokumen yang mengatur hubungan hukum
antara Pengguna Jasa dengan Penyedia
dalam pelaksanaan jasa konsultansi
konstruksi atau pekerjaan konstruksi.
1.13 Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga
Satuan adalah Kontrak yang merupakan
gabungan lumsum dan harga satuan dalam
1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
1.14 Kuasa Pengguna Anggaran pada
pelaksanaan APBN yang selanjutnya
disingkat KPA adalah pejabat yang
memperoleh kuasa dari PA untuk
melaksanakan sebagian kewenangan dan
tanggung jawab Penggunaan Anggaran
pada Kementerian Negara/Lembaga yang
bersangkutan.
1.15 Kuasa Pengguna Anggaran pada
Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disebut
KPA, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan PA
dalam melaksanakan sebagian tugas dan
fungsi perangkat daerah
1.16 Masa Kontrak adalah jangka waktu
berlakunya Kontrak ini terhitung sejak
tanggal penandatanganan Kontrak sampai
dengan Tanggal Penyerahan Akhir
Pekerjaan.
1.17 Masa Pelaksanaan adalah jangka waktu
untuk melaksanakan seluruh pekerjaan
terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai
dengan Tanggal Penyerahan Pertama
Pekerjaan.
1.18 Masa Pemeliharaan adalah jangka waktu
untuk melaksanakan kewajiban
pemeliharaan oleh Penyedia, terhitung sejak
Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan
sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir
Pekerjaan.
1.19 Mata Pembayaran Utama adalah mata
pembayaran yang pokok dan penting yang
nilai bobot kumulatifnya minimal 80%
(delapan puluh persen) dari seluruh nilai
pekerjaan, dihitung mulai dari mata
pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.
1.20 Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah
metode yang menggambarkan penguasaan
penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari
awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan
pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari
masing-masing jenis kegiatan pekerjaan
utama yang dapat dipertanggungjawabkan
secara teknis.
1.21 Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang
selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang
bertugas memeriksa administrasi hasil
pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
1.22 Pejabat Pembuat Komitmen yang
selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat
yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk
mengambil keputusan dan/atau melakukan
tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja negara.
1.23 Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan
atau sebagian kegiatan yang meliputi
pembangunan, pengoperasian,
pemeliharaan, pembongkaran, dan
pembangunan kembali suatu bangunan.
1.24 Pekerjaan Utama adalah rangkaian kegiatan
dalam suatu penyelenggaraan pekerjaan
konstruksi yang memiliki pengaruh terbesar
dalam mengakibatkan terjadinya
keterlambatan penyelesaian pekerjaan
konstruksi dan secara langsung menunjang
terwujudnya dan berfungsinya suatu
konstruksi sesuai peruntukannya
sebagaimana tercantum dalam Rancangan
kontrak.
1.25 Pelaku Usaha adalah setiap orang
perorangan atau badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun bukan
badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan
dalam wilayah hukum negara Republik
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-
sama melalui perjanjian menyelenggarakan
kegiatan usaha dalam berbagai bidang
ekonomi.
1.26 Pengawas Pekerjaan adalah tim
pendukung/badan usaha yang
ditunjuk/ditetapkan oleh Pengguna Jasa
yang bertugas untuk mengawasi
pelaksanaan pekerjaan.
1.27 Pengguna Anggaran yang selanjutnya
disingkat PA adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran
Kementerian Negara/Lembaga/perangkat
daerah.
1.28 Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi
pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa
Konstruksi yang dapat berupa Pengguna
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, atau
Pejabat Pembuat Komitmen.
1.29 Penyedia adalah Pelaku Usaha yang
menyediakan barang/jasa berdasarkan
Kontrak.
1.30 Personel Manajerial adalah tenaga ahli atau
tenaga teknis yang ditempatkan sesuai
penugasan pada organisasi pelaksanaan
pekerjaan.
1.31 Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang
diberikan kepada Peserta
pemilihan/Penyedia berupa larangan
mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di
seluruh Kementerian/Lembaga dalam
jangka waktu tertentu.
1.32 Subpenyedia adalah Penyedia yang
mengadakan perjanjian kerja tertulis
dengan Penyedia penanggung jawab
Kontrak, untuk melaksanakan sebagian
pekerjaan (subkontrak).
1.33 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut
Jaminan adalah jaminan tertulis yang
dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan
Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga
keuangan khusus yang menjalankan usaha
di bidang pembiayaan, penjaminan, dan
asuransi untuk mendorong ekspor
Indonesia/Konsorsium Perusahaan Asuransi
Umum/Konsorsium Lembaga
Penjaminan/Konsorsium Perusahaan
Penjaminan sesuai dengan ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan.
1.34 Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya
disingkat SPMK adalah surat yang
diterbitkan oleh Pengguna Jasa kepada
Penyedia untuk memulai melaksanakan
pekerjaan.
1.35 Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal yang
dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan
oleh Pengguna Jasa untuk memulai
melaksanakan pekerjaan.
1.36 Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan
adalah tanggal serah terima pertama
pekerjaan selesai (Provisional Hand
Over/PHO) dinyatakan dalam Berita Acara
Serah Terima Pertama Pekerjaan yang
diterbitkan oleh Pengguna Jasa.
1.37 Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan adalah
tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai
(Final Hand Over/FHO) dinyatakan dalam
Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan
yang diterbitkan oleh Pengguna Jasa.
1.38 Tenaga Kerja Konstruksi adalah tenaga kerja
yang bekerja di sektor konstruksi yang
meliputi ahli, teknisi atau analis, dan
operator.
2. Penerapan SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan
Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam
Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi
berdasarkan urutan hierarki dalam Surat
Perjanjian.
3. Bahasa dan Hukum 3.1 Bahasa Kontrak harus dalam bahasa
Indonesia.
3.2 Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak
asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia
dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi
perselisihan dengan pihak asing digunakan
Kontrak dalam bahasa Indonesia.
3.3 Hukum yang digunakan adalah hukum
yang berlaku di Indonesia.
4. Korespondensi 4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk
surat, e-mail dan/atau faksimili dengan
alamat tujuan para pihak yang tercantum
dalam SSKK.
4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau
persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus
dibuat secara tertulis dalam Bahasa
Indonesia, dan dianggap telah
diberitahukan jika telah disampaikan secara
langsung kepada Wakil Sah Para Pihak
dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui
surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan
ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
5. Wakil Sah Para Pihak 5.1 Setiap tindakan yang disyaratkan atau
diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap
dokumen yang disyaratkan atau
diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan
Kontrak ini oleh Pengguna Jasa atau
Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat
oleh Wakil Sah Para Pihak atau pejabat yang
disebutkan dalam SSKK kecuali untuk
melakukan perubahan kontrak.
5.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur
dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan
harus disampaikan kepada masing-masing
pihak.
5.3 Dalam hal Direksi Lapangan diangkat dan
ditunjuk menjadi Wakil Sah Pengguna Jasa,
maka selain melaksanakan pengelolaan
administrasi kontrak dan pengendalian
pelaksanaan pekerjaan, Direksi Lapangan
juga melaksanakan pendelegasian sesuai
dengan pelimpahan dari Pengguna Jasa.
6. Larangan Korupsi, 6.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa
Kolusi dan Nepotisme pemerintah, para pihak dilarang untuk :
(KKN), Penyalahgunaan a. menawarkan, menerima atau
Wewenang serta menjanjikan untuk memberi atau
Penipuan menerima hadiah atau imbalan berupa
apa saja atau melakukan tindakan
lainnya untuk mempengaruhi siapapun
yang diketahui atau patut dapat diduga
berkaitan dengan pengadaan ini;
b. mendorong terjadinya persaingan tidak
sehat; dan/atau
c. membuat dan/atau menyampaikan
secara tidak benar dokumen dan/atau
keterangan lain yang disyaratkan untuk
penyusunan dan pelaksanaan Kontrak
ini.
6.2 Penyedia menjamin bahwa yang
bersangkutan termasuk semua anggota KSO
(apabila berbentuk KSO) dan
subpenyedianya (jika ada) tidak pernah dan
tidak akan melakukan tindakan yang
dilarang pada pasal 6.1 di atas.
6.3 Penyedia yang menurut penilaian Pengguna
Jasa terbukti melakukan larangan-larangan
di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi
administratif oleh Pengguna Jasa sebagai
berikut:
a. pemutusan Kontrak;
b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan
disetorkan sebagaimana ditetapkan
dalam SSKK;
c. sisa uang muka harus dilunasi oleh
Penyedia atau Jaminan Uang Muka
dicairkan dan disetorkan sebagaimana
ditetapkan dalam SSKK; dan
d. pengenaan Sanksi Daftar Hitam.
[catatan: pengenaan Sanksi Daftar
Hitam ditetapkan oleh PA/KPA atas
usulan PPK].
PA/KPA menyampaikan dokumen
penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada:
1) Penyedia yang dikenakan Sanksi
Daftar Hitam; dan
2) unit kerja yang melaksanakan
fungsi layanan pengadaan secara
elektronik, untuk ditayangkan
dalam Daftar Hitam Nasional]
6.4 Pengenaan sanksi administratif di atas
dilaporkan oleh Pengguna Jasa kepada
PA/KPA.
6.5 Pengguna Jasa yang terlibat dalam KKN dan
penipuan dikenakan sanksi berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Asal Material/Bahan 7.1 Penyedia harus menyampaikan asal
material/bahan yang terdiri dari rincian
komponen dalam negeri dan komponen
impor selama pelaksanaan pekerjaan
kepada Pengguna Jasa.
7.2 Asal material/bahan merupakan tempat
material/bahan diperoleh, antara lain
tempat material/bahan ditambang, tumbuh,
atau diproduksi.
7.3 Kendaraan yang digunakan untuk
pengiriman dan pengangkutan
material/bahan mematuhi peraturan
perundangan terkait beban dan dimensi
kendaraan.
8. Pembukuan Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan
keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan
dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan
standar akuntansi yang berlaku.
9. Perpajakan Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Tenaga Kerja
Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk
membayar semua pajak, bea, retribusi, dan
pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan
perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua
pengeluaran perpajakan ini dianggap telah
termasuk dalam Harga Kontrak.
10. Pengalihan Seluruh 10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya
Kontrak diperbolehkan dalam hal pergantian nama
Penyedia, baik sebagai akibat peleburan
(merger) maupun akibat lainnya.
10.2 Jika ketentuan di atas dilanggar maka
Kontrak diputuskan sepihak oleh Pengguna
Jasa dan Penyedia dikenakan sanksi
sebagaimana diatur dalam pasal 44.2.
11. Pengabaian Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap
pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak
yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi
pengabaian yang terus-menerus selama Masa
Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap
pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian
hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara
tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak
yang melakukan pengabaian.
12. Penyedia Mandiri Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung
jawab penuh terhadap Tenaga Kerja Konstruksi dan
subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang
dilakukan oleh mereka.
13. KSO KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota
yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk
bertindak atas nama KSO dalam pelaksanaan hak
dan kewajiban terhadap Pengguna Jasa
berdasarkan Kontrak ini.
14. Pengawasan 14.1 Pengguna Jasa menetapkan Pengawas
Pelaksanaan Pekerjaan Pekerjaan untuk melakukan pengawasan
pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini.
Pengawas Pekerjaan dapat berasal dari
personel Pengguna Jasa (Direksi Teknis)
atau Penyedia Jasa Pengawasan (Konsultan
Pengawas).
14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya,
Pengawas Pekerjaan bertindak profesional.
Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas
Pekerjaan yang berasal dari Personel
Pengguna Jasa dapat bertindak sebagai
Wakil Sah Pengguna Jasa.
15. Tugas dan Wewenang 15.1 Semua gambar dan rencana kerja yang
Pengawas Pekerjaan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan
sesuai Kontrak, untuk pekerjaan permanen
maupun pekerjaan sementara harus
mendapatkan persetujuan dari Pengawas
Pekerjaan sesuai pelimpahan wewenang
dari Pengguna Jasa.
15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini
diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan
sementara yang tidak tercantum dalam
Daftar Kuantitas dan Harga di dalam
Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk
menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan
pekerjaan sementara tersebut untuk
mendapatkan pernyataan tidak
berkeberatan (no objection) untuk
dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan.
Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana
pekerjaan sementara ini tidak melepaskan
Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai
Kontrak.
15.3 Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas
dan wewenang paling sedikit meliputi:
a. mengevaluasi dan menyetujui rencana
mutu pekerjaan konstruksi Penyedia
Jasa pelaksana konstruksi;
b. memberikan ijin dimulainya setiap
tahapan pekerjaan;
c. memeriksa dan menyetujui kemajuan
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi
sesuai dengan ketentuan dalam
Kontrak;
d. memeriksa dan menilai mutu dan
keselamatan konstruksi terhadap hasil
akhir pekerjaan;
e. menghentikan setiap pekerjaan yang
tidak memenuhi persyaratan;
f. bertanggungjawab terhadap hasil
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi
sesuai tugas dan tanggungjawabnya;
g. memberikan laporan secara periodik
kepada Pengguna Jasa sesuai dengan
ketentuan dalam Kontrak.
15.4 Dalam hal Pengawas Pekerjaan
melaksanakan tugas dan wewenang
sebagaimana yang dimaksud pada pasal
15.3 yang akan mempengaruhi ketentuan
atau persyaratan dalam kontrak maka
Pengawas Pekerjaan terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan dari Pengguna
Jasa.
15.5 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan
semua perintah Pengawas Pekerjaan yang
sesuai dengan kewenangan Pengawas
Pekerjaan dalam Kontrak ini.
16. Penemuan-penemuan Penyedia wajib memberitahukan kepada Pengguna
Jasa dan kepada pihak yang berwenang semua
penemuan benda/barang yang mempunyai nilai
sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi
pekerjaan yang menurut peraturan perundang-
undangan dikuasai oleh negara.
17. Akses ke Lokasi Kerja 17.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin
akses Pengguna Jasa, Wakil Sah Pengguna
Jasa, Pengawas Pekerjaan dan/atau pihak
yang mendapat izin dari Pengguna Jasa ke
lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana
pekerjaan ini sedang atau akan
dilaksanakan.
17.2 Penyedia harus dianggap telah menerima
kelayakan dan ketersediaan jalur akses
menuju lapangan dan Penyedia harus
berupaya menjaga setiap jalan atau
jembatan dari kerusakan akibat
penggunaan/lalu lintas Penyedia atau akibat
personel Penyedia, maka:
a. Penyedia harus bertanggung jawab atas
pemeliharaan yang mungkin
diperlukan akibat penggunaan jalur
akses;
b. Penyedia harus menyediakan rambu
atau petunjuk sepanjang jalur akses,
dan mendapatkan perizinan yang
mungkin disyaratkan oleh otoritas
terkait untuk penggunaan jalur, rambu,
dan petunjuk;
c. biaya karena ketidaklayakan atau tidak
tersedianya jalur akses untuk
digunakan oleh Penyedia, harus
ditanggung Penyedia; dan
d. Pengguna Jasa tidak bertanggung jawab
atas klaim yang mungkin timbul akibat
penggunaan jalur akses.
17.3 Dalam hal untuk menjamin ketersediaan
jalan akses tersebut membutuhkan biaya
yang lebih besar dari biaya umum
(overhead) dalam Penawaran Penyedia,
maka Pengguna Jasa dapat mengalokasikan
biaya untuk penyediaan jalur akses tersebut
di dalam Harga Kontrak.
17.4 Pengguna Jasa tidak bertanggung jawab atas
klaim yang mungkin timbul selain
penggunaan jalur akses tersebut.
B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK
18. Masa Kontrak Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan
Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan
Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan
kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak
sudah terpenuhi.
B.1 Pelaksanaan Pekerjaan
19. Penyerahan Lokasi Kerja 19.1 Sebelum penyerahan lokasi kerja dilakukan
peninjauan lapangan bersama oleh para
pihak.
19.2 Pengguna Jasa berkewajiban untuk
menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan
kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam
rencana penyerahan lokasi kerja yang telah
disepakati oleh para pihak dalam Rapat
Persiapan Penandatanganan Kontrak, untuk
melaksanakan pekerjaan tanpa ada
hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK
diterbitkan.
19.3 Hasil peninjauan dan penyerahan
dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan
Lokasi Kerja.
19.4 Jika dalam peninjauan lapangan bersama
ditemukan hal-hal yang dapat
mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka
perubahan tersebut harus dituangkan
dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja
yang selanjutnya akan dituangkan dalam
addendum kontrak.
19.5 Jika Pengguna Jasa tidak dapat
menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan
Penyedia untuk mulai bekerja pada Tanggal
Mulai Kerja untuk melaksanakan pekerjaan
dan terbukti merupakan suatu hambatan
yang disebabkan oleh Pengguna Jasa, maka
kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa
Kompensasi.
20. Surat Perintah Mulai 20.1 Pengguna Jasa menerbitkan SPMK paling
Kerja (SPMK) lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak
tanggal penandatanganan Kontrak atau 14
(empat belas) hari kerja sejak penyerahan
lokasi kerja pertama kali.
20.2 Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup
pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja.
21. Rencana Mutu 21.1 Penyedia berkewajiban untuk
Pekerjaan Konstruksi mempresentasikan dan menyerahkan RMPK
(RMPK) sebagai penjaminan dan pengendalian mutu
pelaksanaan pekerjaan pada rapat
persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian
dibahas dan disetujui oleh Pengguna Jasa.
21.2 RMPK disusun paling sedikit berisi:
a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (Work
Method Statement );
b. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/
Inspection and Test Plan (ITP);
c. Pengendalian Subpenyedia dan
Pemasok.
21.3 Penyedia wajib menerapkan dan
mengendalikan pelaksanaan RMPK secara
konsisten untuk mencapai mutu yang
dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan
ini.
21.4 RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi
pekerjaan.
21.5 Penyedia berkewajiban untuk
memutakhirkan RMPK jika terjadi Adendum
Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi.
21.6 Pemutakhiran RMPK harus menunjukkan
perkembangan kemajuan setiap pekerjaan
dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa
pekerjaan, termasuk perubahan terhadap
urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK
harus mendapatkan persetujuan Pengguna
Jasa.
21.7 Persetujuan Pengguna Jasa terhadap RMPK
tidak mengubah kewajiban kontraktual
Penyedia.
22. Rencana Keselamatan 22.1 Penyedia berkewajiban untuk
Konstruksi (RKK) mempresentasikan dan menyerahkan RKK
pada saat rapat persiapan pelaksanaan
Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK
dibahas dan disetujui oleh Pengguna Jasa.
22.2 Para Pihak wajib menerapkan dan
mengendalikan pelaksanaan RKK secara
konsisten.
22.3 RKK menjadi bagian dari Dokumen
Kontrak.
22.4 Penyedia berkewajiban untuk
memutakhirkan RKK sesuai dengan kondisi
pekerjaan, jika terjadi perubahan maka
dituangkan dalam adendum Kontrak.
22.5 Pemutakhiran RKK harus mendapat
persetujuan Pengguna Jasa.
22.6 Persetujuan Pengguna Jasa terhadap
pelaksanaan RKK tidak mengubah
kewajiban kontraktual Penyedia.
23. Rapat Persiapan 23.1 Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak
Pelaksanaan Kontrak diterbitkannya SPMK dan sebelum
pelaksanaan pekerjaan, Pengguna Jasa
bersama dengan Penyedia, unsur
perancangan, dan unsur pengawasan, harus
sudah menyelenggarakan rapat persiapan
pelaksanaan kontrak.
23.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati
dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak
meliputi:
a. Penerapan SMKK:
1) RKK;
2) RMPK;
3) Rencana Kerja Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan (RKPPL)
(apabila ada); dan
4) Rencana Manajemen Lalu Lintas
(RMLL) (apabila ada);
b. Rencana Kerja;
c. organisasi kerja;
d. tata cara pengaturan pelaksanaan
pekerjaan termasuk permohonan
persetujuan memulai pekerjaan;
e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang
diikuti uraian tentang metode kerja
yang memperhatikan Keselamatan
Konstruksi; dan
f. hal-hal lain yang dianggap perlu.
23.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak
dituangkan dalam Berita Acara Rapat
Persiapan Pelaksanaan Kontrak. Apabila
dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak
mengakibatkan perubahan isi Kontrak,
maka harus dituangkan dalam adendum
Kontrak.
23.4 Pada tahapan rapat persiapan pelaksanaan
Kontrak, PA/KPA dapat membentuk
Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan
Kontrak.
24. Mobilisasi 24.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai
dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh)
hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau
sesuai kebutuhan dan Rencana Kerja yang
disepakati saat Rapat Persiapan Pelaksanaan
Kontrak
24.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup
pekerjaan, yaitu :
a. mendatangkan peralatan-peralatan
terkait yang diperlukan dalam
pelaksanaan pekerjaan, termasuk
instalasi alat;
b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor,
rumah, gedung laboratorium, bengkel,
gudang, dan sebagainya; dan/atau
c. mendatangkan Tenaga Kerja
Konstruksi.
24.3 Mobilisasi peralatan dan kendaraan yang
digunakan mematuhi peraturan
perundangan terkait beban dan dimensi
kendaraan.
24.4 Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja
Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap
sesuai dengan kebutuhan.
25. Pengukuran / 25.1 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak,
Pemeriksaan Bersama Pengguna Jasa dan Pengawas Pekerjaan
bersama-sama dengan Penyedia melakukan
pengukuran dan pemeriksaan detail
terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk
setiap rencana mata pembayaran, Tenaga
Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama
(Mutual Check 0%).
25.2 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan
dalam Berita Acara. Apabila dalam
pengukuran/pemeriksaan bersama
mengakibatkan perubahan isi Kontrak,
maka harus dituangkan dalam adendum
Kontrak.
25.3 Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama
Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan
Utama mengikuti ketentuan pasal 67 dan
68.
26. Penggunaan Produksi 26.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia
Dalam Negeri berkewajiban mengutamakan material/
bahan produksi dalam negeri dan tenaga
kerja Indonesia untuk pekerjaan yang
dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan
yang disampaikan pada saat penawaran.
26.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi,
bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan
perangkat lunak yang digunakan mengacu
kepada dokumen:
a. formulir rekapitulasi perhitungan
Tingkat Komponen Dalam Negeri
(TKDN), untuk Penyedia yang
mendapat preferensi harga; dan
b. daftar barang yang diimpor, untuk
barang yang diimpor.
26.3 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan
ditemukan ketidaksesuaian dengan
dokumen pada pasal 26.2, maka akan
dikenakan sanksi sesuai peraturan
perundangan yang berlaku.
B.2 Pengendalian Waktu
27. Masa Pelaksanaan 27.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal,
Penyedia berkewajiban untuk memulai
pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai
Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai
dengan RMPK, serta menyelesaikan
pekerjaan paling lambat selama Masa
Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SSKK.
27.2 Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat
menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa
Pelaksanaan karena di luar
pengendaliannya yang dapat dibuktikan
demikian, dan Penyedia telah melaporkan
kejadian tersebut kepada Pengguna Jasa,
dengan disertai bukti-bukti yang dapat
disetujui Pengguna Jasa, maka Pengguna
Jasa dapat memberlakukan Peristiwa
Kompensasi dan melakukan penjadwalan
kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan
membuat adendum Kontrak.
27.3 Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa
Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar
atau Peristiwa Kompensasi atau karena
kesalahan atau kelalaian Penyedia maka
Penyedia dikenakan denda.
27.4 Apabila diberlakukan serah terima sebagian
pekerjaan (secara parsial), Masa
Pelaksanaan dibuat berdasarkan bagian
pekerjaan tersebut sesuai dengan SSKK.
27.5 Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah
bagian pekerjaan yang telah ditetapkan
dalam Dokumen Pemilihan.
28. Penundaan Oleh Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara
Pegawas Pekerjaan tertulis Penyedia untuk menunda pelaksanaan
pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus
mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa.
29. Rapat Pemantauan 29.1 Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat
menyelenggarakan rapat pemantauan, dan
meminta satu sama lain untuk menghadiri
rapat tersebut. Rapat pemantauan
diselenggarakan untuk membahas
perkembangan pekerjaan dan perencanaan
atas sisa pekerjaan serta untuk
menindaklanjuti peringatan dini.
29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan
oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara
rapat, dan rekamannya diserahkan kepada
Pengguna Jasa dan pihak-pihak yang
menghadiri rapat.
29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu
diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat
memutuskan baik dalam rapat atau setelah
rapat melalui pernyataan tertulis kepada
semua pihak yang menghadiri rapat.
30. Peringatan Dini 30.1 Penyedia berkewajiban untuk
memperingatkan sedini mungkin Pengawas
Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi
tertentu yang dapat mempengaruhi mutu
pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau
menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas
Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia
untuk menyampaikan secara tertulis
perkiraan dampak peristiwa atau kondisi
tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan
Masa Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini
harus sesegera mungkin disampaikan oleh
Penyedia.
30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama
dengan Pengawas Pekerjaan untuk
mencegah atau mengurangi dampak
peristiwa atau kondisi tersebut.
31.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan
31. Keterlambatan
pekerjaan sesuai jadwal, maka Pengguna
Pelaksanaan Pekerjaan
Jasa harus memberikan peringatan secara
dan Kontrak Kritis
tertulis atau memberlakukan ketentuan
kontrak kritis.
31.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila:
a. Dalam periode I (rencana fisik
pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak),
selisih keterlambatan antara realisasi
fisik pelaksanaan dengan rencana lebih
besar 10%
b. Dalam periode II (rencana fisik
pelaksanaan 70% - 100% dari
Kontrak), selisih keterlambatan antara
realisasi fisik pelaksanaan dengan
rencana lebih besar 5%;
c. Dalam periode II (rencana fisik
pelaksanaan 70% - 100% dari
Kontrak), selisih keterlambatan antara
realisasi fisik pelaksanaan dengan
rencana pelaksanaan kurang dari 5%
dan akan melampaui tahun anggaran
berjalan.
31.3 Penanganan kontrak kritis dilakukan
dengan rapat pembuktian (show cause
meeting/SCM)
a. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis,
Pengguna Jasa berdasarkan laporan
dari Pengawas Pekerjaan memberikan
peringatan secara tertulis kepada
Penyedia dan selanjutnya Pengguna
Jasa menyelenggarakan Rapat
Pembuktian (SCM) Tahap I.
b. Dalam SCM Tahap I, Pengguna Jasa,
Pengawas Pekerjaan dan Penyedia
membahas dan menyepakati besaran
kemajuan fisik yang harus dicapai oleh
Penyedia dalam periode waktu tertentu
(uji coba pertama) yang dituangkan
dalam Berita Acara SCM Tahap I.
c. Apabila Penyedia gagal pada uji coba
pertama, maka Pengguna Jasa
menerbitkan Surat Peringatan Kontrak
Kritis I dan harus diselenggarakan SCM
Tahap II yang membahas dan
menyepakati besaran kemajuan fisik
yang harus dicapai oleh Penyedia
dalam waktu tertentu (uji coba kedua)
yang dituangkan dalam Berita Acara
SCM Tahap II.
d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba
kedua, maka Pengguna Jasa
menerbitkan Surat Peringatan Kontrak
Kritis II dan harus diselenggarakan
SCM Tahap III yang membahas dan
menyepakati besaran kemajuan fisik
yang harus dicapai oleh Penyedia
dalam waktu tertentu (uji coba ketiga)
yang dituangkan dalam Berita Acara
SCM Tahap III.
e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba
ketiga, maka Pengguna Jasa
menerbitkan Surat Peringatan Kontrak
Kritis III dan Pengguna Jasa dapat
melakukan pemutusan Kontrak secara
sepihak dengan mengesampingkan
Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata.
f. Apabila uji coba berhasil, namun pada
pelaksanaan pekerjaan selanjutnya
Kontrak dinyatakan kritis lagi maka
berlaku ketentuan SCM dari awal.
32. Pemberian Kesempatan
32.1 Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal
menyelesaikan pekerjaan sampai Masa
Pelaksanaan berakhir, namun Pengguna
Jasa menilai bahwa Penyedia mampu
menyelesaikan pekerjaan, Pengguna Jasa
dapat memberikan kesempatan kepada
Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
32.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia
untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat
dalam adendum Kontrak yang didalamnya
mengatur:
a. waktu pemberian kesempatan
penyelesaian pekerjaan;
b. pengenaan sanksi denda keterlambatan
kepada Penyedia;
c. perpanjangan masa berlaku Jaminan
Pelaksanaan; dan
d. sumber dana untuk membiayai
penyelesaian sisa pekerjaan yang akan
dilanjutkan ke Tahun Anggaran
berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran
berikutnya, apabila pemberian
kesempatan melampaui Tahun
Anggaran.
32.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia
menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50
(lima puluh) hari kalender, sejak Masa
Pelaksanaan berakhir.
32.4 Pemberian kesempatan kepada Penyedia
untuk menyelesaikan pekerjaan dapat
melampaui Tahun Anggaran.
B.3 Penyelesaian Kontrak
33. Serah Terima Pekerjaan 33.1 Setelah pekerjaan dan/atau bagian
pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan
dalam Kontrak, Penyedia mengajukan
permintaan secara tertulis kepada
Pengguna Jasa untuk serah terima pertama
pekerjaan.
33.2 Pengguna Jasa memerintahkan Pengawas
Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan
dan/atau pengujian terhadap hasil
pekerjaan.
33.3 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan
terhadap kesesuaian hasil pekerjaan
terhadap kriteria/spesifikasi yang
tercantum dalam Kontrak.
33.4 Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari
Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada
Pengguna Jasa, apabila dalam pemeriksaan
hasil pekerjaan tidak sesuai dengan
ketentuan yang tercantum dalam Kontrak
dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pengguna
Jasa memerintahkan Penyedia untuk
memperbaiki dan/atau melengkapi
kekurangan pekerjaan.
33.5 Apabila dalam pemeriksaan dan/atau
pengujian hasil pekerjaan telah sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam
Kontrak maka Pengguna Jasa dan Penyedia
menandatangani Berita Acara Serah Terima
Pertama Pekerjaan.
33.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95%
(sembilan puluh lima persen) dari Harga
Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen)
merupakan retensi selama masa
pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan
sebesar 100% (seratus persen) dari Harga
Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan
Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima
persen) dari Harga Kontrak.
33.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan
selama Masa Pemeliharaan sehingga
kondisi tetap seperti pada saat penyerahan
pertama pekerjaan.
33.8 Masa Pemeliharaan paling singkat untuk
pekerjaan permanen selama 6 (enam)
bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi
permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat
melampaui Tahun Anggaran. Lamanya
Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK.
33.9 Setelah Masa Pemeliharaan berakhir,
Penyedia mengajukan permintaan secara
tertulis kepada Pengguna Jasa untuk
penyerahan akhir pekerjaan.
33.10 Pengguna Jasa setelah menerima pegajuan
sebagaimana pasal 33.9 memerintahkan
Pengawas Pekerjaan untuk melakukan
pemeriksaan (dan pengujian apabila
diperlukan) terhadap hasil pekerjaan.
33.11 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan,
Penyedia telah melaksanakan semua
kewajibannya selama Masa Pemeliharaan
dengan baik dan telah sesuai dengan
ketentuan yang tercantum dalam Kontrak
maka Pengguna Jasa dan Penyedia
menandatangani Berita Acara Serah Terima
Akhir Pekerjaan.
33.12 Pengguna Jasa wajib melakukan
pembayaran sisa Harga Kontrak yang
belum dibayar atau mengembalikan
Jaminan Pemeliharaan.
33.13 Apabila Penyedia tidak melaksanakan
kewajiban pemeliharaan sebagaimana
mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan
sepihak oleh Pengguna Jasa dan Penyedia
dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam
pasal 44.3.
33.14 Setelah penandatanganan Berita Acara
Serah Terima Akhir Pekerjaan, Pengguna
Jasa menyerahkan hasil pekerjaan kepada
PA/KPA.
33.15 PA/KPA meminta PPHP untuk melakukan
pemeriksaan administratif terhadap hasil
pekerjaan yang diserahterimakan.
33.16 PPHP melakukan pemeriksaan administratif
proses pengadaan barang/jasa sejak
perencanaan pengadaan sampai dengan
serah terima hasil pekerjaan, meliputi
dokumen program/penganggaran, surat
penetapan Pengguna Jasa, dokumen
perencanaan pengadaan, RUP/SIRUP,
dokumen persiapan pengadaan, dokumen
pemilihan Penyedia, dokumen Kontrak dan
perubahannya serta pengendaliannya, dan
dokumen serah terima hasil pekerjaan.
33.17 Apabila hasil pemeriksaan administrasi
ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan,
PPHP melalui PA/KPA memerintahkan
Pengguna Jasa untuk memperbaiki
dan/atau melengkapi kekurangan dokumen
administratif.
33.18 Hasil pemeriksaan administratif dituangkan
dalam Berita Acara.
33.19 Serah terima pekerjaan dapat dilakukan
perbagian pekerjaan (secara parsial) yang
ketentuannya ditetapkan dalam SSKK.
33.20 Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan
serah terima pekerjaan sebagian atau secara
parsial yaitu:
a. bagian pekerjaan yang tidak
tergantung satu sama lain; dan
b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak
terkait satu sama lain dalam
pencapaian kinerja pekerjaan.
33.21 Dalam hal dilakukan serah terima
pekerjaan secara parsial, maka cara
pembayaran, ketentuan denda dan
kewajiban pemeliharaan tersebut di atas
disesuaikan.
33.22 Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan
setelah serah terima pertama pekerjaan
untuk bagian pekerjaan (PHO parsial)
tersebut dilaksanakan sampai Masa
Pemeliharaan bagian pekerjaan tersebut
berakhir sebagaimana yang tercantum
dalam SSKK.
33.23 Serah terima pertama pekerjaan untuk
bagian pekerjaan (PHO parsial) dituangkan
dalam Berita Acara.
34. Pengambilalihan Pengguna Jasa akan mengambil alih lokasi dan
hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu
setelah dikeluarkan surat keterangan
selesai/pengakhiran pekerjaan.
35. Gambar As-built dan 35.1 Penyedia diwajibkan menyerahkan kepada
Pedoman Pengoperasian Pengguna Jasa Gambar As-built dan
dan Perawatan / pedoman pengoperasian dan
Pemeliharaan perawatan/pemeliharaan sesuai dengan
SSKK.
35.2 Apabila Penyedia tidak memberikan
pedoman pengoperasian dan
perawatan/pemeliharaan, Pengguna Jasa
berhak menahan uang retensi atau Jaminan
Pemeliharaan.
B.4 Adendum
36. Perubahan Kontrak 36.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui
adendum Kontrak.
36.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan
apabila disetujui oleh para pihak, yang
diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
a. perubahan pekerjaan;
b. perubahan Harga Kontrak;
c. perubahan jadwal pelaksanaan
pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
d. perubahan personel manajerial
dan/atau peralatan utama; dan/atau
e. perubahan Kontrak yang disebabkan
masalah administrasi.
36.3 Untuk kepentingan perubahan Kontrak,
Pengguna Jasa dapat meminta
pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan
Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan
Kontrak.
36.4 Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan
Kontrak meneliti kelayakan perubahan
kontrak.
37. Perubahan Pekerjaan 37.1 Dalam hal terdapat perbedaan antara
kondisi lapangan pada saat pelaksanaan
dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis
yang ditentukan dalam dokumen Kontrak,
Pengguna Jasa bersama Penyedia dapat
melakukan perubahan pekerjaan, yang
meliputi:
a. menambah atau mengurangi volume
yang tercantum dalam Kontrak;
b. menambah dan/atau mengurangi jenis
kegiatan/pekerjaan;
c. mengubah spesifikasi teknis dan/atau
gambar pekerjaan; dan/atau
d. mengubah jadwal pelaksanaan
pekerjaan.
37.2 Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi
lapangan seperti yang dimaksud pada pasal
37.1 namun ada perintah perubahan dari
Pengguna Jasa, Pengguna Jasa bersama
Penyedia dapat menyepakati perubahan
pekerjaan yang meliputi:
a. menambah dan/atau mengurangi jenis
kegiatan/pekerjaan;
b. mengubah spesifikasi teknis dan/atau
gambar pekerjaan; dan/atau
c. mengubah jadwal pelaksanaan
pekerjaan.
37.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh
Pengguna Jasa secara tertulis kepada
Penyedia kemudian dilanjutkan dengan
negosiasi teknis dan harga dengan tetap
mengacu pada ketentuan yang tercantum
dalam Kontrak awal.
37.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam
Berita Acara sebagai dasar penyusunan
adendum Kontrak.
37.5 Dalam hal perubahan pekerjaan
sebagaimana dimaksud pada pasal 37.1 dan
37.2 mengakibatkan penambahan Harga
Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan
dengan ketentuan penambahan Harga
Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh
persen) dari harga yang tercantum dalam
Kontrak awal dan tersedianya anggaran.
37.6 Ketentuan pasal 37.1 huruf a tidak berlaku
untuk bagian pekerjaan lumsum.
38. Perubahan Harga 38.1 Perubahan Harga Kontrak dapat
diakibatkan oleh:
a. perubahan pekerjaan;
b. penyesuaian harga; dan/atau
c. Peristiwa Kompensasi.
38.2 Apabila kuantitas mata pembayaran utama
yang akan dilaksanakan berubah akibat
perubahan pekerjaan lebih dari 10%
(sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka
pembayaran volume selanjutnya dengan
menggunakan harga satuan yang
disesuaikan dengan negosiasi.
38.3 Apabila dari hasil evaluasi penawaran
terdapat harga satuan timpang, maka harga
satuan timpang tersebut hanya berlaku
untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum
dalam Dokumen Pemilihan. Untuk
kuantitas pekerjaan tambahan digunakan
harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.
38.4 Apabila ada daftar mata pembayaran yang
masuk kategori harga satuan timpang,
maka dicantumkan dalam Lampiran A
SSKK.
38.5 Apabila terdapat perubahan pekerjaan,
maka penentuan harga baru dilakukan
dengan negosiasi.
38.6 Ketentuan penggunaan rumusan
penyesuaian harga adalah sebagai berikut:
a) harga yang tercantum dalam Kontrak
dapat berubah akibat adanya
penyesuaian harga sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
b) penyesuaian harga diberlakukan pada
Kontrak Tahun Jamak dengan yang
Masa Pelaksanaannya lebih dari 18
(delapan belas) bulan;
c) penyesuaian harga satuan diberlakukan
mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak
pelaksanaan pekerjaan;
d) penyesuaian harga satuan berlaku bagi
seluruh kegiatan/mata pembayaran,
kecuali komponen keuntungan, biaya
tidak langsung (overhead cost) dan
harga satuan timpang sebagaimana
tercantum dalam penawaran;
e) penyesuaian harga satuan diberlakukan
sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang
tercantum dalam Kontrak
awal/adendum Kontrak;
f) penyesuaian harga satuan bagi
komponen pekerjaan yang berasal dari
luar negeri, menggunakan indeks
penyesuaian harga dari negara asal
barang tersebut;
g) jenis pekerjaan baru dengan harga
satuan baru sebagai akibat adanya
adendum Kontrak dapat diberikan
penyesuaian harga mulai bulan ke-13
(tiga belas) sejak adendum Kontrak
tersebut ditandatangani;
h) indeks yang digunakan dalam
pelaksanaan Kontrak terlambat
disebabkan oleh kesalahan Penyedia
adalah indeks terendah antara jadwal
Kontrak dan realisasi pekerjaan;
i) jenis pekerjaan yang lebih cepat
pelaksanaannya diberlakukan
penyesuaian harga berdasarkan indeks
harga pada saat pelaksanaan.
38.7 Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian
harga diatur dalam SSKK.
38.8 Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa
Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa
Kompensasi.
38.9 Ketentuan pasal 38.1 huruf b tidak berlaku
untuk bagian pekerjaan lumsum.
38.10 Ketentuan pasal 38.2 dan 38.3 hanya
berlaku untuk bagian pekerjaan harga
satuan.
39. Perubahan Jadwal 39.1 Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan
Pelaksanaan Pekerjaan dapat diakibatkan oleh:
dan/atau Masa
a. perubahan pekerjaan;
Pelaksanaan
b. perpanjangan Masa Pelaksanaan;
dan/atau
c. Peristiwa Kompensasi.
39.2 Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat
diberikan oleh Pengguna Jasa atas
pertimbangan yang layak dan wajar untuk
hal-hal sebagai berikut:
a. perubahan pekerjaan;
b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau
c. Keadaan Kahar.
39.3 Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang
paling kurang sama dengan waktu
terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar
atau waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan pekerjaan akibat dari
ketentuan pada pasal 39.2 huruf a atau b
39.4 Pengguna Jasa dapat menyetujui
perpanjangan Masa Pelaksanaan atas
Kontrak setelah melakukan penelitian
terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh
Penyedia dalam jangka waktu sesuai
pertimbangan yang wajar setelah Penyedia
meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai
untuk memberikan peringatan dini atas
keterlambatan atau tidak dapat bekerja
sama untuk mencegah keterlambatan
sesegera mungkin, maka keterlambatan
seperti ini tidak dapat dijadikan alasan
untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan.
39.5 Pengguna Jasa berdasarkan pertimbangan
Pengawas Pekerjaan dan Pejabat/Panitia
Peneliti Pelaksanaan Kontrak harus telah
menetapkan ada tidaknya perpanjangan
dan untuk berapa lama.
39.6 Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan
dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan
dituangkan dalam Adendum Kontrak.
39.7 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga
penyelesaian pekerjaan akan melampaui
Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak
untuk meminta perpanjangan Masa
Pelaksanaan berdasarkan data penunjang.
Pengguna Jasa berdasarkan pertimbangan
Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa
Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan
Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui
adendum Kontrak.
40. Perubahan personel
manajerial dan/atau 40.1 Jika Pengguna Jasa menilai bahwa Personel
peralatan utama Manajerial :
1. tidak mampu atau tidak dapat melakukan
pekerjaan dengan baik;
2. tidak menerapkan prosedur SMKK;
dan/atau
3. mengabaikan pekerjaan yang menjadi
tugasnya.
maka Penyedia berkewajiban untuk
menyediakan pengganti dan menjamin
Personel Manajerial tersebut meninggalkan
lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari
kalender sejak diminta oleh Pengguna Jasa
40.2 Jika Pengguna Jasa menilai bahwa Peralatan
Utama :
1. tidak dapat berfungsi sesuai dengan
spesifikasi peralatan; dan/atau
2. tidak sesuai peraturan perundangan
terkait beban dan dimensi kendaraan.
maka Penyedia berkewajiban untuk
menyediakan pengganti dan menjamin
peralatan utama tersebut meninggalkan lokasi
kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender
sejak diminta oleh Pengguna Jasa
40.3 Dalam hal penggantian Personel Manajerial
dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan,
maka Penyedia berkewajiban untuk
menyediakan pengganti dengan kualifikasi
yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja
konstruksi dan/atau peralatan yang
digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
40.4 Pengguna Jasa dapat menyetujui
penempatan/penggantian Personel
Manajerial dan/atau Peralatan Utama
menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah
mendapat rekomendasi dari Pengawas
Pekerjaan.
40.5 Perubahan Personel Manajerial dan/atau
Peralatan Utama harus mendapat persetujuan
terlebih dahulu dari Pengguna Jasa dan
dituangkan dalam adendum kontrak.
40.6 Biaya mobilisasi/demobilisasi yang timbul
akibat perubahan Personel Manajerial
dan/atau Peralatan Utama menjadi tanggung
jawab Penyedia.
B.5 Keadaan Kahar
41. Keadaan Kahar 41.1 Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
bencana alam, bencana non alam, bencana
sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi
cuaca ekstrem, dan gangguan industri
lainnya.
41.2 Tidak termasuk Kedaan Kahar adalah hal-
hal merugikan yang disebabkan oleh
perbuatan atau kelalaian para pihak.
41.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pengguna
Jasa atau Penyedia memberitahukan tentang
terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu
pihak secara tertulis dengan ketentuan :
a. dalam waktu paling lambat 14
(empat belas) hari kalender sejak
menyadari atau seharusnya
menyadari atas kejadian atau
terjadinya Keadaan Kahar;
b. menyertakan bukti keadaan kahar;
dan
c. menyerahkan hasil identifikasi
kewajiban dan kinerja pelaksanaan
yang terhambat dan/atau akan
terhambat akibat Keadaan Kahar
tersebut.
41.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :
a. pernyataan yang diterbitkan oleh
pihak/instansi yang berwenang sesuai
ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan/atau
b. foto/video dokumentasi Keadaan Kahar
yang telah diverifikasi kebenarannya.
41.5 Hasil identifikasi kewajiban dan kinerja
pelaksanaan dapat berupa:
a. Foto/video dokumentasi pekerjaan yang
terdampak;
b. Kurva S pekerjaan; dan
c. Dokumen pendukung lainnya (apabila
ada).
41.6 Pengguna Jasa meminta Pengawas
Pekerjaan untuk melakukan penelitian
terhadap penyampaian pemberitahuan
Keadaan Kahar dan bukti serta hasil
identifikasi sebagaimana dimaksud pada
pasal 41.4 dan pasal 41.5
41.7 Dalam hal Keadaan Kahar terbukti,
kegagalan salah satu Pihak untuk
memenuhi kewajibannya yang ditentukan
dalam Kontrak bukan merupakan cidera
janji atau wanprestasi apabila telah
dilakukan sesuai pada pasal 41.3.
Kewajiban yang dimaksud adalah hanya
kewajiban dan kinerja pelaksanaan
terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang
terdampak dan/atau akan terdampak akibat
dari Keadaan Kahar.
41.8 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar,
Pelaksanaan pekerjaan dapat dihentikan.
Penghentian Pekerjaan karena Keadaan
Kahar dapat bersifat
a. sementara hingga Keadaan Kahar
berakhir apabila akibat Keadaan Kahar
masih memungkinkan
dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan;
b. permanen apabila akibat Keadaan
Kahar tidak memungkinkan
dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan;
c. Sebagian apabila Keadaan Kahar hanya
berdampak pada bagian Pekerjaan;
dan/atau
d. Seluruhnya apabila Keadaan Kahar
berdampak terhadap keseluruhan
Pekerjaan.
41.9 Penghentian Pekerjaan akibat keadaan
kahar sesuai pasal 41.8 dilakukan secara
tertulis oleh Pengguna Jasa dengan disertai
alasan penghentian pekerjaan dan
dituangkan dalam perubahan Rencana
Kerja penyedia.
41.10 Dalam hal penghentian pekerjaan
mencakup seluruh pekerjaan (baik
sementara ataupun permanen) karena
Keadaan Kahar, maka:
a. Kontrak dihentikan sementara hingga
keadaan kahar berakhir; atau
b. Kontrak dihentikan permanen apabila
akibat Keadaan Kahar tidak
memungkinkan
dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
41.11 Penghentian kontrak sebagaimana pasal
41.10 dilakukan melalui perintah tertulis
oleh Pengguna Jasa dengan disertai alasan
penghentian kontrak dan dituangkan dalam
adendum kontrak.
41.12 Dalam hal pelaksanaan Kontrak
dilanjutkan, para pihak dapat melakukan
perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan
dapat diperpanjang sekurang-kurangnya
sama dengan jangka waktu terhentinya
Kontrak akibat Keadaan Kahar.
Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat
melewati Tahun Anggaran.
41.13 Selama masa Keadaan Kahar, jika Pengguna
Jasa memerintahkan secara tertulis kepada
Penyedia untuk sedapat mungkin
meneruskan pekerjaan, maka Penyedia
berhak untuk menerima pembayaran
sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan
mendapat penggantian biaya yang wajar
sesuai dengan kondisi yang telah
dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan
Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur
dalam suatu adendum Kontrak.
41.14 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan
permanen, para pihak melakukan
pengakhiran Pekerjaan, Pengakhiran
Kontrak, dan menyelesaikan hak dan
kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak
untuk menerima pembayaran sesuai dengan
prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang
telah dicapai setelah dilakukan
pengukuran/pemeriksaan bersama atau
berdasarkan hasil audit.
B.6 Penghentian, Pemutusan, dan Berakhirnya Kontrak
42. Penghentian Kontrak Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena
terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada
pasal 41.
43. Pemutusan Kontrak 43.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh
Pengguna Jasa atau Penyedia.
43.2 Pemutusan kontrak dilakukan dengan
terlebih dahulu memberikan surat
peringatan dari salah satu pihak ke pihak
yang lain yang melakukan tindakan
wanprestasi kecuali telah ada putusan
pidana.
43.3 Surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali
kecuali pelanggaran tersebut berdampak
terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa
manusia, keselamatan publik, dan
lingkungan dan ditindaklanjuti dengan
surat pernyataan wanprestasi dari pihak
yang dirugikan
43.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-
kurangnya 14 (empat belas) hari kalender
setelah Pengguna Jasa/Penyedia
menyampaikan pemberitahuan rencana
Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada
Penyedia/Pengguna Jasa.
43.5 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak
oleh salah satu pihak maka Pengguna Jasa
membayar kepada Penyedia sesuai dengan
pencapaian prestasi pekerjaan yang telah
diterima oleh Pengguna Jasa dikurangi
denda yang harus dibayar Penyedia (apabila
ada), serta Penyedia menyerahkan semua
hasil pelaksanaan kepada Pengguna Jasa
dan selanjutnya menjadi hak milik
Pengguna Jasa.
44. Pemutusan Kontrak oleh 44.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267
Pengguna Jasa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
Pengguna Jasa dapat melakukan pemutusan
Kontrak apabila:
a. Penyedia terbukti melakukan KKN,
kecurangan dan/atau pemalsuan dalam
proses pengadaan yang diputuskan oleh
Instansi yang berwenang;
b. pengaduan tentang penyimpangan
prosedur, dugaan KKN dan/atau
pelanggaran persaingan sehat dalam
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
dinyatakan benar oleh Instansi yang
berwenang;
c. Penyedia berada dalam keadaan pailit
yang diputuskan oleh pengadilan;
d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi
Daftar Hitam sebelum
penandatanganan Kontrak;
e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja;
f. Penyedia tidak mempertahankan
berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
g. Penyedia lalai/cidera janji dalam
melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam
jangka waktu yang telah ditetapkan;
h. berdasarkan penelitian Pengguna Jasa,
Penyedia tidak akan mampu
menyelesaikan keseluruhan pekerjaan
walaupun diberikan kesempatan
sampai dengan 50 (lima puluh) hari
kalender sejak masa berakhirnya
pelaksanaan pekerjaan untuk
menyelesaikan pekerjaan;
i. setelah diberikan kesempatan
menyelesaikan pekerjaan sampai
dengan 50 (lima puluh) hari kalender
sejak masa berakhirnya pelaksanaan
pekerjaan, Penyedia tidak dapat
menyelesaikan pekerjaan;
j. Penyedia menghentikan pekerjaan
selama 28 (dua puluh delapan) hari
kalender dan penghentian ini tidak
tercantum dalam jadwal pelaksanaan
pekerjaan serta tanpa persetujuan
pengawas pekerjaan; atau
k. Penyedia mengalihkan seluruh kontrak
bukan dikarenakan pergantian nama
Penyedia.
44.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan
pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan
Penyedia, maka:
a. Jaminan Pelaksanaan terlebih dahulu
dicairkan sebelum pemutusan kontrak;
b. sisa uang muka harus dilunasi oleh
Penyedia atau Jaminan Uang Muka
terlebih dahulu dicairkan (apabila
diberikan);
c. Penyedia membayar denda (apabila
ada); dan
d. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar
Hitam
44.3 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan
pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan
Penyedia, maka:
a. Pengguna Jasa berhak untuk tidak
mengembalikan retensi atau terlebih
dahulu mencairkan Jaminan
Pemeliharaan sebelum pemutusan
kontrak untuk membiayai
perbaikan/pemeliharaan; dan
b. Penyedia dikenakan sanksi Daftar
Hitam.
44.4 Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan
uang retensi atau uang pencairan Jaminan
Pemeliharaan untuk membiayai
pembiayaan/pemeliharaan maka Pengguna
Jasa wajib menyetorkan sebagaimana
ditetapkan dalam SSKK.
44.5 Pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud
pasal 44.2 dan pasal 44.4 disertai dengan:
a. bukti kesalahan penyedia sesuai dengan
ketentuan kontrak; dan
b. dokumen pendukung.
44.6 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud
pada pasal 44.2 di atas, dicairkan dan
disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK.
45. Pemutusan Kontrak oleh Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab
Penyedia Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat
melakukan pemutusan Kontrak apabila:
a. Pengguna Jasa menyetujui Pengawas Pekerjaan
untuk memerintahkan Penyedia menunda
pelaksanaan pekerjaan yang bukan disebabkan
oleh kesalahan Penyedia, dan perintah
penundaan tersebut tidak ditarik selama 28
(dua puluh delapan) hari kalender;
b. Pengguna Jasa tidak menerbitkan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) untuk
pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan
yang disepakati sebagaimana tercantum dalam
SSKK.
46. Pengakhiran Pekerjaan 46.1 Para pihak dapat menyepakati pengakhiran
Pekerjaan dalam hal terjadi
a. penyimpangan prosedur yang diakibatkan
bukan oleh kesalahan para pihak;
b. pelaksanaan kontrak tidak dapat
dilanjutkan akibat keadaan kahar; atau
c. ruang lingkup kontrak sudah terwujud.
46.2 Pengakhiran pekerjaan sesuai pasal 46.1
dituangkan dalam adendum final yang berisi
perubahan akhir dari kontrak.
47. Berakhirnya Kontrak
47.1. Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan
berdasarkan kesepakatan para pihak
47.2. Kontrak berakhir apabila telah dilakukan
pengakhiran pekerjaan dan hak dan
kewajiban para pihak yang terdapat dalam
Kontrak sudah terpenuhi.
47.3. Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak
sebagaimana dimaksud pada pasal 47.2
adalah terkait dengan pembayaran yang
seharusnya dilakukan akibat dari
pelaksanaan kontrak.
48. Peninggalan Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil
pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi
kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian
atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan
sepenuhnya oleh Pengguna Jasa tanpa kewajiban
perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali
semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya
dapat dilakukan setelah mempertimbangkan
kepentingan Pengguna Jasa.
C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA
49. Hak dan Kewajiban Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban
Penyedia yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam
melaksanakan Kontrak, meliputi :
a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan
pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan
yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana
dan prasarana dari Pengguna Jasa untuk
kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai
ketentuan Kontrak;
c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara
periodik kepada Pengguna Jasa;
d. melaksanakan, menyelesaikan dan
menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal
pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang
telah ditetapkan dalam Kontrak;
e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan
secara cermat, akurat dan penuh tanggung
jawab dengan menyediakan tenaga kerja,
bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari
lapangan, dan segala pekerjaan permanen
maupun sementara yang diperlukan untuk
pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan
pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
f. memberikan keterangan-keterangan yang
diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan
yang dilakukan Pengguna Jasa;
g. mengambil langkah-langkah yang memadai
dalam rangka memberi perlindungan kepada
setiap orang yang berada di tempat kerja
maupun masyarakat dan lingkungan sekitar
yang berhubungan dengan pemindahan bahan
baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi
dan proses produksi;
h. melaksanakan semua perintah Pengawas
Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan
Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini;
i. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat
lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.
50. Penggunaan Dokumen- Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan
Dokumen Kontrak dan menginformasikan dokumen Kontrak atau
Informasi dokumen lainnya yang berhubungan dengan
Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya
spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, serta
informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak,
kecuali dengan izin tertulis dari Pengguna Jasa
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
51. Hak Kekayaan Penyedia wajib melindungi Pengguna Jasa dari
Intelektual segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang
disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran Hak
Kekayaan Intelektual oleh Penyedia.
52. Penanggungan Risiko 52.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi,
membebaskan, dan menanggung tanpa
batas Pengguna Jasa beserta instansinya
terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung
jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian,
denda, gugatan atau tuntutan hukum,
proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang
dikenakan terhadap Pengguna Jasa beserta
instansinya (kecuali kerugian yang
mendasari tuntutan tersebut disebabkan
kesalahan atau kelalaian berat Pengguna
Jasa) sehubungan dengan klaim yang
timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak
Tanggal Mulai Kerja sampai dengan
Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan :
a. kehilangan atau kerusakan peralatan
dan harta benda Penyedia, Subpenyedia
(jika ada), dan tenaga kerja konstruksi;
b. cidera tubuh, sakit atau kematian
tenaga kerja konstruksi;
c. kehilangan atau kerusakan harta
benda, dan cidera tubuh, sakit atau
kematian pihak ketiga.
52.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai
dengan Tanggal Penyerahan Akhir
Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau
kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan
perlengkapan merupakan risiko Penyedia,
kecuali kerugian atau kerusakan tersebut
diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian
Pengguna Jasa.
52.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh
Penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggungan dalam pasal ini. Dalam hal
pertanggungan asuransi tidak mencukupi
maka biaya yang timbul dan/atau selisih
biaya tetap ditanggung oleh Penyedia.
52.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil
pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan
hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja
sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir
Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh
Penyedia atas tanggungannya sendiri jika
kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi
akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.
53. Perlindungan Tenaga 53.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban
Kerja atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan
Tenaga Kerja Konstruksinya pada program
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan serta melunasi kewajiban
pembayaran BPJS tersebut sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-
undangan.
53.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi
dan memerintahkan Tenaga Kerja
Konstruksinya untuk mematuhi peraturan
keselamatan konstruksi. Pada waktu
pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta
Tenaga Kerja Konstruksinya dianggap telah
membaca dan memahami peraturan
keselamatan konstruksi tersebut.
53.3 Penyedia berkewajiban untuk menyediakan
kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksinya
(termasuk Tenaga Kerja Konstruksi
Subpenyedia, jika ada) perlengkapan
keselamatan kerja yang sesuai dan
memadai.
53.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia
untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan
hukum yang berlaku, Penyedia wajib
melaporkan kepada Pengguna Jasa
mengenai setiap kecelakaan yang timbul
sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak
ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam
setelah kejadian.
54. Pemeliharaan Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-
Lingkungan langkah yang memadai untuk melindungi
lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat
kerja dan membatasi gangguan lingkungan
terhadap pihak ketiga dan harta bendanya
sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai pengelolaan
lingkungan hidup.
55. Asuransi 55.1 Apabila disyaratkan, Penyedia menyediakan
asuransi sejak SPMK sampai dengan
Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan untuk
pekerjaan/barang/ peralatan yang
mempunyai risiko tinggi terhadap:
a. terjadinya kecelakaan konstruksi dalam
pelaksanaan pekerjaan atas:
i. segala risiko terhadap kecelakaan;
ii. kerusakan akibat kecelakaan.
b. kehilangan; dan/atau
c. risiko lain yang tidak dapat diduga.
55.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi
pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di
lokasi kerja.
55.3 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan
dalam penawaran dan termasuk dalam
Harga Kontrak.
56. Tindakan Penyedia yang 56.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan
Mensyaratkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengguna
Persetujuan Pengguna Jasa sebelum melakukan tindakan-tindakan
Jasa atau Pengawas berikut:
Pekerjaan
a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan
yang belum tercantum dalam Lampiran
A SSKK;
b. menunjuk Personel Manajerial yang
namanya tidak tercantum dalam
Lampiran A SSKK;
c. mengubah atau memutakhirkan
dokumen penerapan SMKK;
d. tindakan lain selain yang diatur dalam
SSUK
56.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan
lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas
Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-
tindakan berikut:
a. melaksanakan setiap tahapan pekerjaan
berdasarkan Rencana Kerja dan metode
kerja;
b. mengubah syarat dan ketentuan polis
asuransi;
c. mengubah Personel Manajerial
dan/atau Peralatan Utama;
d. tindakan lain selain yang diatur dalam
SSUK.
56.3 Tindakan lain dalam pasal 56.1 huruf d dan
56.2 huruf d dituangkan dalam SSKK
57. Laporan Hasil Pekerjaan 57.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama
pelaksanaan kontrak untuk menetapkan
volume pekerjaan atau kegiatan yang telah
dilaksanakan guna pembayaran hasil
pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan
dituangkan dalam laporan kemajuan hasil
pekerjaan.
57.2 Untuk kepentingan pengendalian dan
pengawasan pelaksanaan pekerjaan,
seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi
pekerjaan dicatat sebagai bahan laporan
harian pekerjaan yang berisi rencana dan
realisasi pekerjaan harian.
57.3 Laporan harian berisi:
a. jenis dan kuantitas bahan yang berada
di lokasi pekerjaan;
b. penempatan tenaga kerja konstruksi
untuk tiap macam tugasnya;
c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang
dilaksanakan;
e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir
dan peristiwa alam lainnya yang
berpengaruh terhadap kelancaran
pekerjaan; dan
f. catatan-catatan lain yang berkenaan
dengan pelaksanaan pekerjaan.
57.4 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman
laporan harian dan berisi hasil kemajuan
fisik pekerjaan dalam periode satu minggu,
serta hal-hal penting yang perlu
ditonjolkan.
57.5 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman
laporan mingguan dan berisi hasil
kemajuan fisik pekerjaan dalam periode
satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu
ditonjolkan.
57.6 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan
pekerjaan konstruksi, Pengguna Jasa dan
Penyedia membuat foto-foto dokumentasi
dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi
pekerjaan sesuai kebutuhan.
57.7 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh
Penyedia, diperiksa oleh Pengawas
Pekerjaan, dan disetujui oleh Pengguna
Jasa/ pihak Pengguna Jasa.
58. Kepemilikan Dokumen Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain,
laporan, dan/atau dokumen-dokumen lain serta
piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia
berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan
hak milik Pengguna Jasa. Penyedia paling lambat
pada waktu pemutusan atau penghentian atau
akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk
menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak
tersebut beserta daftar rinciannya kepada
Pengguna Jasa. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu)
buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak
tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai
penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di
atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.
59. Kerjasama Antara 59.1 Penyedia hanya boleh melakukan
Penyedia dan subkontrak sebagian:
Subpenyedia
a. pekerjaan utama kepada Penyedia
Spesialis; dan/atau
b. pekerjaan bukan pekerjaan utama
kepada Penyedia Usaha Kecil.
59.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas
bagian pekerjaan yang disubkontrakkan
tersebut.
59.3 Subpenyedia dilarang mengalihkan atau
mensubkontrakkan pekerjaan.
59.4 Penyedia Usaha Kecil tidak boleh
mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak
lain.
59.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan
kerjasama dengan Subpenyedia hanya boleh
melaksanakan sesuai dengan daftar bagian
pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila
ada) yang dituangkan dalam Lampiran A
SSKK.
59.6 Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang
Disubkontrakkan dan Subpenyedia) tidak
boleh diubah kecuali atas persetujuan
tertulis dari Pengguna Jasa dan dituangkan
dalam adendum Kontrak.
59.7 Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan
Subpenyedia diawasi oleh Pengawas
Pekerjaan dan Penyedia melaporkan secara
periodik kepada Pengguna Jasa.
59.8 Apabila Penyedia melanggar ketentuan
sebagaimana diatur pada pasal 59.4 atau
59.5 maka akan dikenakan denda senilai
pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
60. Penyedia Lain Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dan
menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses
bersama-sama dengan Penyedia Lain (jika ada) dan
pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas
lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pengguna Jasa
dapat memberikan jadwal kerja Penyedia Lain di
lokasi kerja.
61. Alih Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi
Pengalaman/Keahlian dengan nilai pagu anggaran di atas
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah),
Penyedia memenuhi ketentuan alih
pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui
sistem kerja praktik/magang sesuai dengan jumlah
peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian
yang disepakati pada saat Rapat Persiapan
Penunjukan Penyedia.
62. Pembayaran Denda Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi
finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi
atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban
Penyedia dalam Kontrak ini. Pengguna Jasa
mengenakan denda dengan memotong angsuran
pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia.
Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung
jawab kontraktual Penyedia.
63. Jaminan 63.1 Jaminan yang digunakan dalam
pelaksanaan Kontrak ini dapat berupa bank
garansi atau surety bond. Jaminan bersifat
tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan
harus dicairkan oleh penerbit jaminan
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
setelah surat perintah pencairan dari
Pengguna Jasa atau pihak yang diberi kuasa
oleh Pengguna Jasa diterima.
63.2 Penerbit jaminan selain Bank Umum harus
telah ditetapkan/mendapat rekomendasi
dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
63.3 Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan
Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan
sebagai berikut:
a. paket pekerjaan sampai dengan
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah) dapat diterbitkan oleh:
1) Bank Umum;
2) Perusahaan Asuransi;
3) Perusahaan Penjaminan;
4) lembaga keuangan khusus yang
menjalankan usaha di bidang
pembiayaan, penjaminan, dan
asuransi untuk mendorong ekspor
Indonesia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di
bidang lembaga pembiayaan
ekspor Indonesia; atau
5) Konsorsium Perusahaan Asuransi
Umum/Konsorsium Lembaga
Penjaminan/Konsorsium
Perusahaan Penjaminan yang
mempunyai program asuransi
kerugian (suretyship).
b. paket pekerjaan di atas
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah) dapat diterbitkan oleh:
1) Bank Umum; atau
2) Konsorsium Perusahaan Asuransi
Umum/Konsorsium Lembaga
Penjaminan/Konsorsium
Perusahaan Penjaminan yang
mempunyai program asuransi
kerugian (suretyship).
63.4 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada
Pengguna Jasa setelah diterbitkannya Surat
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
sebelum dilakukan Penandatanganan
Kontrak dengan besar:
a. 5% (lima persen) dari Harga Kontrak;
atau
b. 5% (lima persen) dari nilai total HPS
untuk harga penawaran atau
penawaran terkoreksi di bawah 80%
(delapan puluh persen) nilai total HPS.
63.5 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan
paling kurang sejak tanggal
penandatanganan Kontrak sampai dengan
Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan
(Provisional Hand Over/PHO).
63.6 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah
pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus
persen) dan diganti dengan Jaminan
Pemeliharaan atau menahan uang retensi
sebesar 5% (lima persen) dari Harga
Kontrak;
63.7 Jaminan Uang Muka diberikan kepada
Pengguna Jasa dalam rangka pengambilan
uang muka yang besarannya paling kurang
sama dengan besarnya uang muka yang
diterima Penyedia.
63.8 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi
secara proporsional sesuai dengan sisa uang
muka yang diterima.
63.9 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka
paling kurang sejak tanggal persetujuan
pemberian uang muka sampai dengan
Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan
(PHO).
63.10 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada
Pengguna Jasa setelah pekerjaan dinyatakan
selesai 100% (seratus persen).
63.11 Pengembalian Jaminan Pemeliharaan
dilakukan paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja setelah Masa Pemeliharaan selesai
dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai
dengan ketentuan Kontrak.
63.12 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling
kurang sejak Tanggal Penyerahan Pertama
Pekerjaan sampai dengan Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan (Final Hand
Over/FHO).
D. HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA JASA
64. Hak dan Kewajiban Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban
Pengguna Jasa yang harus dilaksanakan oleh Pengguna Jasa dalam
melaksanakan Kontrak, meliputi :
a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang
dilaksanakan oleh Penyedia;
b. menerima laporan-laporan secara periodik
mengenai pelaksanaan pekerjaan yang
dilaksanakan oleh Penyedia;
c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan
jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan
yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga
yang tercantum dalam Kontrak yang telah
ditetapkan kepada Penyedia;
e. memberikan fasilitas berupa sarana dan
prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia
untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan
sesuai ketentuan Kontrak; dan
f. menilai kinerja Penyedia.
65. Fasilitas Pengguna Jasa dapat memberikan fasilitas berupa
sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya
(jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk
kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.
66. Peristiwa Kompensasi 66.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan
kepada Penyedia yaitu:
a. Pengguna Jasa mengubah jadwal
pekerjaan yang dapat mempengaruhi
pelaksanaan pekerjaan;
b. keterlambatan pembayaran kepada
Penyedia;
c. Pengguna Jasa tidak memberikan
gambar-gambar, spesifikasi dan/atau
instruksi sesuai jadwal yang
dibutuhkan;
d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi
sesuai jadwal dalam kontrak;
e. Pengguna Jasa menginstruksikan kepada
pihak Penyedia untuk melakukan
pengujian tambahan yang setelah
dilaksanakan pengujian ternyata tidak
ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
f. Pengguna Jasa memerintahkan
penundaan pelaksanaan pekerjaan;
g. Pengguna Jasa memerintahkan untuk
mengatasi kondisi tertentu yang tidak
dapat diduga sebelumnya dan
disebabkan/tidak disebabkan oleh
Pengguna Jasa; atau
h. ketentuan lain dalam SSKK.
66.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan
pengeluaran tambahan dan/atau
keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka
Pengguna Jasa berkewajiban untuk
membayar ganti rugi dan/atau memberikan
perpanjangan Masa Pelaksanaan.
66.3 Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi
hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan
data penunjang dan perhitungan
kompensasi yang diajukan oleh Penyedia
kepada Pengguna Jasa, dapat dibuktikan
kerugian nyata.
66.4 Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya
dapat diberikan jika berdasarkan data
penunjang dan perhitungan kompensasi
yang diajukan oleh Penyedia kepada
Pengguna Jasa, dapat dibuktikan perlunya
tambahan waktu akibat Peristiwa
Kompensasi.
66.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi
dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan
jika Penyedia gagal atau lalai untuk
memberikan peringatan dini dalam
mengantisipasi atau mengatasi dampak
Peristiwa Kompensasi.
E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA
67. Tenaga Kerja Konstruksi 67.1 Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja
pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat
kompetensi kerja.
67.2 Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel
Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada
pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat
kompetensi kerja, maka Penyedia wajib
memastikan dipenuhinya persyaratan
sertifikat kompetensi kerja sepanjang Masa
Pelaksanaan.
68. Personel Manajerial 68.1 Personel Manajerial yang ditempatkan dan
dan/atau Peralatan diperkerjakan harus sesuai dengan yang
Utama tercantum dalam Lampiran A SSKK.
68.2 Peralatan Utama yang ditempatkan dan
digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan
adalah peralatan yang laik dan harus sesuai
dengan yang tercantum dalam Lampiran A
SSKK.
68.3 Personel Manajerial berkewajiban untuk
menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika
diperlukan oleh Pengguna Jasa, Personel
Manajerial dapat sewaktu-waktu
disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan
pekerjaan di bawah sumpah.
F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA
69. Harga Kontrak 69.1 Pengguna Jasa membayar kepada Penyedia
atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak
sebesar Harga Kontrak.
69.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan
meliputi :
a. beban pajak;
b. keuntungan dan biaya overhead (biaya
umum);
c. biaya pelaksanaan pekerjaan; dan
d. biaya penerapan SMKK.
69.3 Harga Kontrak bagian pekerjaan harga
satuan sesuai dengan rincian yang
tercantum dalam Daftar Kuantitas dan
Harga dan Harga Kontrak bagian pekerjaan
lumsum sesuai dengan Daftar Keluaran dan
Harga
69.4 Besaran Harga Kontrak sesuai dengan
penawaran yang sebagaimana yang telah
diubah terakhir kali sesuai dengan
ketentuan dalam Kontrak.
70. Pembayaran 70.1 Uang Muka
a. Uang muka dibayar untuk membiayai
mobilisasi peralatan/tenaga kerja
konstruksi, pembayaran uang tanda
jadi kepada pemasok bahan/material
dan/atau untuk persiapan teknis lain.
b. Untuk usaha kecil, uang muka dapat
diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh
persen) dari Harga Kontrak.
c. Untuk usaha non kecil, uang muka
dapat diberikan paling tinggi 20% (dua
puluh persen) dari Harga Kontrak.
d. Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang
muka dapat diberikan paling tinggi
15% (lima belas persen) dari Harga
Kontrak.
e. Besaran uang muka ditentukan dalam
SSKK dan dibayar setelah Penyedia
menyerahkan Jaminan Uang Muka
paling sedikit sebesar uang muka yang
diterima.
f. Dalam hal diberikan uang muka, maka
Penyedia harus mengajukan
permohonan pengambilan uang muka
secara tertulis kepada Pengguna Jasa
disertai dengan rencana penggunaan
uang muka untuk melaksanakan
pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana
pengembaliannya.
g. Pengguna Jasa harus mengajukan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) kepada
Pejabat Penandatanganan Surat
Perintah Membayar (PPSPM) untuk
permohonan tersebut pada huruf f,
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
setelah Jaminan Uang Muka diterima.
h. Pengembalian uang muka harus
diperhitungkan berangsur-angsur
secara proporsional pada setiap
pembayaran prestasi pekerjaan dan
paling lambat harus lunas pada saat
pekerjaan mencapai prestasi 100%
(seratus persen).
70.2 Prestasi pekerjaan
Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang
disepakati dilakukan oleh Pengguna Jasa,
dengan ketentuan:
a. Penyedia telah mengajukan tagihan
disertai laporan kemajuan hasil
pekerjaan;
b. pembayaran dilakukan tidak boleh
melebihi kemajuan hasil pekerjaan
yang telah dicapai dan diterima oleh
Pengguna Jasa;
c. pembayaran dilakukan terhadap
pekerjaan yang sudah terpasang;
d. pembayaran dilakukan dengan sistem
termin yang ketentuan lebih lanjut
diatur dalam SSKK;
e. pembayaran harus memperhitungkan:
1) angsuran uang muka;
2) peralatan dan/atau bahan yang
menjadi bagian permanen dari
hasil pekerjaan yang akan
diserahterimakan (material on site)
yang sudah dibayar sebelumnya;
3) denda (apabila ada);
4) pajak; dan/atau
5) uang retensi.
f. untuk Kontrak yang mempunyai
subkontrak, permintaan pembayaran
harus dilengkapi bukti pembayaran
kepada seluruh Subpenyedia sesuai
dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran
kepada Subpenyedia dilakukan sesuai
prestasi pekerjaan yang selesai
dilaksanakan oleh Subpenyedia tanpa
harus menunggu pembayaran terlebih
dahulu dari Pengguna Jasa;
g. pembayaran terakhir hanya dilakukan
setelah pekerjaan selesai 100% (seratus
persen) dan Berita Acara Serah Terima
Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh
Pengguna Jasa dan Penyedia;
h. Pengguna Jasa dalam kurun waktu 7
(tujuh) hari kerja setelah pengajuan
permintaan pembayaran dari Penyedia
diterima harus sudah mengajukan
Surat Permintaan Pembayaran kepada
Pejabat Penandatanganan Surat
Perintah Membayar (PPSPM); dan
i. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam
perhitungan angsuran, tidak akan
menjadi alasan untuk menunda
pembayaran. Pengguna Jasa dapat
meminta Penyedia untuk
menyampaikan perhitungan prestasi
sementara dengan mengesampingkan
hal-hal yang sedang menjadi
perselisihan.
70.3 Material on Site
Bahan dan/atau peralatan yang menjadi
bagian dari hasil pekerjaan memenuhi
ketentuan:
a. bahan dan/atau peralatan yang
menjadi bagian permanen dari hasil
pekerjaan
b. bahan dan/atau peralatan yang belum
dilakukan uji fungsi (commisioning),
serta merupakan bagian dari pekerjaan
utama harus memenuhi ketentuan
sebagai berikut:
(1) berada di lokasi pekerjaan
sebagaimana tercantum dalam
Kontrak dan perubahannya;
(2) memiliki sertifikat uji mutu dari
pabrikan/produsen;
(3) bersertifikat garansi dari
produsen/agen resmi yang
ditunjuk oleh produsen;
(4) disetujui oleh Pengguna Jasa sesuai
dengan capaian fisik yang
diterima;
(5) dilarang dipindahkan dari area
lokasi pekerjaan dan/atau
dipindah-tangankan oleh pihak
manapun; dan
(6) keamanan penyimpanan dan risiko
kerusakan sebelum
diserahterimakan secara satu
kesatuan fungsi merupakan
tanggung jawab Penyedia.
c. sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi
tidak diperlukan dalam hal peralatan
dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh
Penyedia;
d. besaran yang akan dibayarkan dari
material on site (maksimal sampai
dengan 70%) dari Harga Satuan
Pekerjaan (HSP);
e. ketentuan bahan dan/atau peralatan
yang menjadi bagian permanen dari
hasil pekerjaan hanya diberlakukan
untuk bagian pekerjaan harga satuan.
f. besaran nilai pembayaran dan jenis
material on site dicantumkan di dalam
SSKK.
70.4 Denda dan Ganti Rugi
a. Denda merupakan sanksi finansial yang
dikenakan kepada Penyedia, antara
lain: denda keterlambatan dalam
penyelesaian pelaksanaan pekerjaan,
denda keterlambatan dalam perbaikan
Cacat Mutu, denda terkait pelanggaran
ketentuan subkontrak.
b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial
yang dikenakan kepada Pengguna Jasa
maupun Penyedia karena terjadinya
cidera janji/wanprestasi. Besarnya
sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai
kerugian yang ditimbulkan.
c. Besarnya denda keterlambatan yang
dikenakan kepada Penyedia atas
keterlambatan penyelesaian pekerjaan
adalah:
1) 1‰ (satu perseribu) dari Harga
Kontrak (sebelum PPN);
sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
d. Besaran denda cacat mutu sebesar 1‰
(satu perseribu) per hari keterlambatan
perbaikan dari nilai biaya perbaikan
pekerjaan yang ditemukan cacat mutu.
e. Besaran denda pelanggaran subkontrak
sebesar nilai pekerjaan subkontrak
yang disubkontrakkan tidak sesuai
ketentuan.
f. Besarnya ganti rugi sebagai akibat
Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh
Pengguna Jasa atas keterlambatan
pembayaran adalah sebesar bunga dari
nilai tagihan yang terlambat dibayar,
berdasarkan tingkat suku bunga yang
berlaku pada saat itu menurut
ketetapan Bank Indonesia, sepanjang
telah diputuskan oleh lembaga yang
berwenang;
g. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi
diperhitungkan dalam pembayaran
prestasi pekerjaan.
h. Ganti rugi kepada Penyedia dapat
mengubah Harga Kontrak setelah
dituangkan dalam adendum kontrak.
i. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh
Pengguna Jasa, apabila Penyedia telah
mengajukan tagihan disertai
perhitungan dan data-data.
71. Hari Kerja 71.1 Orang hari standar atau satu hari orang
bekerja adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas
7 (tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu)
jam istirahat.
71.2 Penyedia tidak diperkenankan melakukan
pekerjaan apapun di lokasi kerja pada
waktu yang secara ketentuan peraturan
perundang-undangan dinyatakan sebagai
hari libur atau di luar jam kerja normal,
kecuali:
a. dinyatakan lain di dalam Kontrak;
b. Pengguna Jasa memberikan izin; atau
c. pekerjaan tidak dapat ditunda, atau
untuk keselamatan/perlindungan
masyarakat, dimana Penyedia harus
segera memberitahukan urgensi
pekerjaan tersebut kepada Pengawas
Pekerjaan dan Pengguna Jasa.
71.3 Semua pekerja dibayar selama hari kerja
dan datanya disimpan oleh Penyedia. Daftar
pembayaran masing-masing pekerja dapat
diperiksa oleh Pengguna Jasa.
71.4 Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar
hari kerja efektif dan jam kerja normal
harus mengikuti ketentuan Menteri yang
membidangi ketenagakerjaan.
71.5 Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja
efektif dan/atau jam kerja normal harus
diawasi oleh Pengawas Pekerjaan.
72. Perhitungan Akhir 72.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan
terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai
100% (seratus persen) dan berita acara
serah terima pertama pekerjaan telah
ditandatangani oleh kedua pihak.
72.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan,
Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan
kepada Pengawas Pekerjaan rincian
perhitungan nilai tagihan terakhir yang
jatuh tempo. Pengguna Jasa berdasarkan
hasil penelitian tagihan oleh Pengawas
Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan
SPP untuk pembayaran tagihan angsuran
terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak tagihan dan dokumen
penunjang dinyatakan lengkap dan diterima
oleh Pengawas Pekerjaan.
73. Penangguhan 73.1 Pengguna Jasa dapat menangguhkan
pembayaran setiap angsuran prestasi
pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau
lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya,
termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan
sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
73.2 Pengguna Jasa secara tertulis
memberitahukan kepada Penyedia tentang
penangguhan hak pembayaran, disertai
alasan-alasan yang jelas mengenai
penangguhan tersebut. Penyedia diberi
kesempatan untuk memperbaiki dalam
jangka waktu tertentu.
73.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus
disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau
kelalaian Penyedia.
73.4 Jika dipandang perlu oleh Pengguna Jasa,
penangguhan pembayaran akibat
keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat
dilakukan bersamaan dengan pengenaan
denda kepada Penyedia.
G. PENGAWASAN MUTU
74. Pengawasan dan Pengguna Jasa berwenang melakukan pengawasan
Pemeriksaan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan
yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pengguna Jasa
dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk
melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas
semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan
oleh Penyedia.
75. Penilaian Pekerjaan 75.1 Pengguna Jasa dalam Masa Pelaksanaan
Sementara oleh pekerjaan dapat melakukan penilaian
Pengguna Jasa sementara atas hasil pekerjaan yang
dilakukan oleh Penyedia.
75.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan
terhadap mutu dan kemajuan fisik
pekerjaan.
76. Pemeriksaan dan 76.1 Pengguna Jasa atau Pengawas Pekerjaan
Pengujian Cacat Mutu akan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan
memberitahukan Penyedia secara tertulis
atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan.
Pengguna Jasa atau Pengawas Pekerjaan
dapat memerintahkan Penyedia untuk
menemukan dan mengungkapkan Cacat
Mutu , serta menguji hasil pekerjaan yang
dianggap oleh Pengguna Jasa atau
Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat
Mutu . Penyedia bertanggung jawab atas
perbaikan Cacat Mutu selama Masa
Kontrak.
76.2 Jika Pengguna Jasa atau Pengawas Pekerjaan
memerintahkan Penyedia untuk melakukan
pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum
dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan
hasil uji coba menunjukkan adanya cacat
mutu maka Penyedia berkewajiban untuk
menanggung biaya pengujian tersebut. Jika
tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka
uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa
Kompensasi
77. Perbaikan Cacat Mutu 77.1 Pengguna Jasa atau Pengawas Pekerjaan
akan menyampaikan pemberitahuan Cacat
Mutu kepada Penyedia segera setelah
ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia
bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama
Masa Kontrak.
77.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu
tersebut, Penyedia berkewajiban untuk
memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka
waktu yang ditetapkan dalam
pemberitahuan.
77.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat
Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan
maka Pengguna Jasa, berdasarkan
pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak
untuk secara langsung atau melalui pihak
ketiga yang ditunjuk oleh Pengguna Jasa
melakukan perbaikan tersebut. Penyedia
segera setelah menerima klaim Pengguna
Jasa secara tertulis berkewajiban untuk
mengganti biaya perbaikan tersebut.
Pengguna Jasa dapat memperoleh
penggantian biaya dengan memotong
pembayaran atas tagihan Penyedia yang
jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi
atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau
jika tidak ada maka biaya penggantian akan
diperhitungkan sebagai utang Penyedia
kepada Pengguna Jasa yang telah jatuh
tempo.
77.4 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh
Pengguna Jasa selama masa pelaksanaan
maka penyedia wajib memperbaiki cacat
mutu tersebut dan Pengguna Jasa tidak
melakukan pembayaran pekerjaan sebelum
cacat mutu tersebut selesai diperbaiki.
77.5 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh
Pengguna Jasa selama masa pemeliharaan
maka penyedia wajib memperbaiki cacat
mutu tersebut dalam jangka waktu yang
ditentukan dan mengenakan denda
keterlambatan untuk setiap keterlambatan
perbaikan Cacat Mutu.
77.6 Penyedia yang tidak melaksanakan
perbaikan cacat mutu sewaktu masa
pemeliharaan dapat diputus kontrak dan
dikenakan sanksi daftar hitam.
77.7 Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai
dengan perkiraan waktu yang diperlukan
untuk perbaikan dan ditetapkan oleh
Pengguna Jasa.
77.8 Pengguna Jasa dapat memperpanjang Masa
Pemeliharaan dalam hal jangka waktu
perbaikan cacat mutu akan melampaui
Masa Pemeliharaan.
78. Kegagalan Bangunan 78.1 Kegagalan Bangunan terhitung sejak
Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan
78.2 Penyedia bertanggung jawab atas Kegagalan
Bangunan selama Umur Konstruksi yang
tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih
dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK
agar dicantumkan lama pertanggungan
terhadap Kegagalan Bangunan yang
ditetapkan apabila rencana Umur
Konstruksi kurang dari 10 (sepuluh) tahun.
78.3 Pengguna Jasa bertanggungjawab atas
Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah
jangka waktu yang ditetapkan dalam SSKK.
78.4 Penyedia berkewajiban untuk melindungi,
membebaskan, dan menanggung tanpa
batas Pengguna Jasa beserta instansinya
terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung
jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian,
denda, gugatan atau tuntutan hukum,
proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang
dikenakan terhadap Pengguna Jasa beserta
instansinya (kecuali kerugian yang
mendasari tuntutan tersebut disebabkan
kesalahan atau kelalaian Pengguna Jasa)
sehubungan dengan klaim kehilangan atau
kerusakan harta benda, dan cidera tubuh,
sakit atau kematian pihak ketiga yang
timbul dari kegagalan bangunan.
78.5 Pengguna Jasa maupun Penyedia
berkewajiban untuk menyimpan dan
memelihara semua dokumen yang
digunakan dan terkait dengan pelaksanaan
ini selama Umur Konstruksi yang tercantum
dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10
(sepuluh) tahun.
H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
79. Penyelesaian 79.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya
Perselisihan/Sengketa sungguh-sungguh menyelesaikan secara
damai semua perselisihan yang timbul dari
atau berhubungan dengan Kontrak ini atau
interpretasinya selama atau setelah
pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip
dasar musyawarah untuk mencapai
kemufakatan.
79.2 Dalam hal musyawarah para pihak
sebagaimana dimaksud pada pasal 79.1
tidak dapat mencapai suatu kemufakatan,
maka penyelesaian perselisihan atau
sengketa antara para pihak ditempuh
melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan
arbitrase.
79.3 Selain ketentuan pada pasal 79.2 para pihak
dapat membentuk dewan sengketa (untuk
menggantikan mediasi dan konsiliasi)
79.4 Dalam hal pilihan yang digunakan dewan
sengketa untuk menggantikan mediasi dan
konsiliasi maka nama anggota dewan
sengketa yang dipilih dan ditetapkan oleh
para pihak sebelum penandatanganan
kontrak.
80. Itikad Baik 80.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas
saling percaya yang disesuaikan dengan
hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.
80.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan
perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan
kepentingan masing-masing pihak. Apabila
selama Kontrak, salah satu pihak merasa
dirugikan, maka diupayakan tindakan yang
terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
Pasal
dalam Ketentuan Data
SSUK
4.1 & 4.2 Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut:
Satuan Kerja Pengguna Jasa : Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Gunung Mas
Nama : EDDY KUSNADI M. RAHMAT, ST
Alamat : Jl. Tjilik Riwut No. 49 Kuala Kurun
Penyedia : ........................ [diisi nama badan usaha/nama
KSO]
Nama : .......... [diisi nama yang ttd surat
perjanjian]
Alamat : .......... [diisi alamat Penyedia]
E-mail : .......... [diisi email Penyedia]
Faksimili : .......... [diisi nomor faksimili Penyedia]
42 & 5.1 Wakil Sah Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
Para Pihak
Untuk Pengguna Jasa:
Nama : EDDY KUSNADI M. RAHMAT, ST
Penata TK.I (III/d)
NIP. 19821126 201101 1 001
berdasarkan Surat Keputusan Kepala
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Gunung Mas Nomor :
000.3.1/03/SK-PPKom-
/DPU/I/2025 tanggal 13 Januari
2025 Tentang Penunjukan dan
Penetapan Pejabat Pembuat
Komitmen Di Lingkungan Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten
Gunung Mas Tahun Anggaran 2025
Untuk Penyedia :
Nama : .......... [diisi nama yang ditunjuk
menjadi Wakil Sah Penyedia]
Berdasarkan Surat
Keputusan …… nomor .….
tanggal ……. [diisi nomor dan
tanggal SK pengangkatan Wakil
Sah Penyedia]
6.3.b & Pencairan Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas daerah
6.3.c 44.4 Jaminan Kabupaten Gunung Mas
& 44.6
27.1 Masa Masa Pelaksanaan selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari
Pelaksanaan kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang
tercantum dalam SPMK.
33.8 Masa Masa Pemeliharaan berlaku selama 120 (Seratus Dua
Pemeliharaan Puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan
Pertama Pekerjaan (PHO).
35.1 Gambar As Gambar ”As built” diserahkan paling lambat 7 (Tujuh)
Built dan setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
Pedoman
Pengoperasian
dan
Perawatan/
Pemeliharaan
38.7 Penyesuaian Penyesuaian harga yang digunakan bersumber dari
Harga penerbitan BPS.
49.(i) Hak dan Hak dan kewajiban Penyedia :
Kewajiban
1. Bertanggung Jawab sepenuhnya terhadap
Penyedia
pelaksanaan kontrak;
2. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan
pekerjaan sesuai dengan kualitas harga yang telah
ditentukan dalam kontrak;
3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik
kepada PPK;
4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai
dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah
ditetapkan dalam kontrak;
5. Melaksanakan dan menyelesaikan perhitungan
jumlah dan volume pekerjaan secara cermat, akurat
dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan
tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke
atau dari lapangan, dan segala pekerjaanpermanen
maupun sementara yang diperlukan untuk
pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan
yang dirinci dalam kontrak;
6. Memberikan keterangan-keterangan yang
diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang
dilakukan PA/PPK;
7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal
penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam
kontrak;
8. Mengambl langkah-langkah yang cukup memadai
untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan
membatasi perusakan dan gangguan kepada
masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan
penyedia.
56.3 Tindakan Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan
Penyedia yang persetujuan Pengguna Jasa adalah :
Mensyaratkan
1. Mensubkontrakkan sebagian pekerjaan
Persetujuan
Pengguna Jasa
2. Menunjuk Personil yang namanya tidak
tercantum dalam Lampiran A SSKK
3. Mengubah atau memutakhirkan program mutu
4. Perubahan Kontrak (Addendum Kontrak)
5. Pembayaran kepada Penyedia
56.3 Tindakan Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan
Penyedia yang persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah :
Mensyaratkan
1. Menggunakan spesifikasi dan gambar pekerjaan
Persetujuan
Pengawas
2. Mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan
Pekerjaan
58 Kepemilikan Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen
Dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan
Konstruksi ini dengan mendapatkan persetujuan tertulis
dari Pengguna Jasa.
65 Fasilitas Pengguna Jasa akan memberikan fasilitas berupa : Tidak
Ada
70.1 (e) Besaran Uang Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 30% (Tiga
Muka Puluh) dari Harga Kontrak.
70.2 (d) Pembayaran 1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan
Prestasi
cara : melalui nomor rekening ……….. pada
Pekerjaan
Bank …………atas nama CV……….Pusat……….
2. Pembayaran angsuran dilakukan berdasarkan
prestasi kemajuan pekerjaan tersebut, yang
tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan
Kemajuan Pekerjaan.
3. Pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh
persen) dari Nilai Kontrak, yaitu sebesar 30%
X Rp…………= Rp……… (……………….),
yang dibayarkan setelah PIHAK KEDUA
mengajukan permohonan tertulis disertai
- Rencana Penggunaan dan Kebutuhan dengan nilai
maksimum sama dengan besarnya Uang Muka yang
ditetapkan dalam Kontrak.
- Menyerahkan Jaminan Uang Muka harus bernilai
sekurang-kurangnya sama dengan besarnya uang
muka yang diminta dan harus diterbitkan oleh Bank
Umum/Pemerintah.
- Pembayaran kembali Uang Muka dilakukan dengan
pemotongan dari setiap angsuran yang dilakukan
oleh PIHAK KEDUA secara proporsional pada setiap
pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat
harus seluruhnya pada saat pekerjaan mencapai
prestasi 100% (seratus persen) / Serah terima
Pekerjaan.
Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk
mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:
1. Laporan Kemajuan Hasil Pekerjaan
(volume pekerjaan/kegiatan yang telah
dilaksanakan/back up quantity)
2. Laporan Harian Pekerjaan
3. Laporan Mingguan Pekerjaan
4. Laporan Bulanan Pekerjaan
5. Foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan
di lokasi pekerjaan
70.4 (c) Denda akibat Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk
Keterlambatan setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu)
dari Harga Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-
Syarat Umum Kontrak.
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jl. Tjilik Riwut No. 49 Kuala Kurun 74511, Kalimantan Tengah
Email : [email protected]
Nomor : __________ __________, ____________ 2025
Lampiran : __________
Kepada Yth.
__________
di __________
Perihal : Peningkatan SPAM Desa Upon Batu
Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor __________
tanggal __________ perihal __________ dengan [nilai penawaran/penawaran
terkoreksi] sebesar Rp_____________ (____________________) kami nyatakan
diterima/disetujui.
Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini
Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. ……….
(……….. Rupiah) dengan masa berlaku selama …. (………………) hari kalender
dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
setelah diterbitkannya SPPBJ.
Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan
evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan
dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
beserta petunjuk teknisnya.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
[tanda tangan]
EDDY KUSNADI M. RAHMAT, ST
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 198211262011011001
Tembusan Yth. :
1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas
2. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
3. Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025