| Reason | |||
|---|---|---|---|
Dian Abid Pratama | 02*9**3****42**0 | Rp 472,438,967 | - pada saat pembuktian kualifikasi tidak dapat menunjukkan bukti peralatan water tangker, concrete vibrator, dan referensi kerja personil - referensi kerja personil kurang dari yang diyaratkan |
| 0661316448942000 | Rp 495,000,000 | - | |
| 0633942198942000 | - | - | |
CV Barakarsa Indonesia | 03*5**2****85**0 | - | - |
| 0749207718814000 | - | - | |
PT Indo Trans Konstruksi | 08*8**7****07**0 | - | - |
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ( RKS )
SYARAT- SYARAT DAN
KETENTUAN TEKNIS
BAB I
LINGKUP PEKERJAAN TANGGUNG JAWAB
KONTRAKTOR
1.1. DATA PROGRAM
Nama Kegiatan : PEMBANGUNAN JEMBATAN
Nama Pekerjaan : PEMBANGUNAN JEMBATAN DARAT AKE MADIADI
Tahun Anggaran : 2025
Pemilik Program : PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
1.2. LINGKUP PEKERJAAN
Lingkup pekerjaan pada kegiatan ini adalah Pembangunan Jembatan Kegiatan Tahun
Anggaran 2025 yang dilaksanakan sesuai gambar terlampir. Uraian/Jenis Pekerjaan:
1. DIVISI 1. UMUM
2. DIVISI PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)
3. DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK
4. DIVISI 7. STRUKTUR
5. DIVISI 8. REHABILITASI JEMBATAN
1.3. PERATURAN TEKNIS YANG DIPERGUNAKAN
1.3.1. Uraian spesifikasi bahan-bahan dan persyaratan pelaksanaan, secara umum
ditentukan pada patokan dan kualitas bahan-bahan, cara pelaksanaannya dan lain-
lain petunjuk yang berhubungan dengan peraturan pembangunan yang sah berlaku
di Republik Indonesia. Selama pelaksanaan kontrak ini, harus betul-betul ditaati dan
dilaksanakan sebagai tambahan persyaratan dari semua pasal-pasal yang diuraikan.
1.3.2. Semua bahan–bahan yang diuraikan pada pasal-pasal ini, harus didatangkan dalam
keadaan baru sama sekali dan tanpa cacat terkecuali ditentukan lain dalam
persyaratan kontrak ini.
Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 1
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ( RKS )
1.3.3. Spesifikasi ini hanya menguraikan pekerjaan untuk spesifikasi pekerjaan struktur
diuraikan secara terperinci dalam spesifikasi terpisah.
1.4. RENCANA KERJA
Dalam waktu selambat-lambatnya 3 hari dari saat penunjukan pemenang. Kontraktor
harus mengajukan rencana kerja atau action plan tertulis lengkap dengan gambar-
gambar pendukung metode kerja, sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaaan seperti
yang disebutkan dalam Dokumen Lelang, menjelaskan secara terperinci urusan
pekerjaan dan cara melaksanakan pekerjaan tersebut termasuk hal-hal khusus bila
diperlukan, persiapan-persiapannya, peralatan, pekerjaan sementara yang ada sejauh
mana hal tersebut mencakup lingkup dari pekerjaannya dan harus mendapatkan
persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen, PPTK, Pengawas Lapangan, dan pihak-
pihak atau instansi yang terkait dengan kelangsungan kegiatan tersebut di atas.
1.5. TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR
Sebelum pelaksanaan pekejaan, Kontraktor wajib memeriksa kekuatan konstruksi yang
akan dilaksanakan dan harus mengkonsultasikan dengan Pejabat Pembuat Komitmen
atau PPTK atau Pengawas Lapangan. Segala sesuatu kerusakan yang timbul akibat
kelalaian kontraktor tidak melaksanakan pemeriksaan kekuatan konstruksi menjadi
tanggung jawab Kontraktor. Pada keadaan apapun, dimana pekerjaan yang
dilaksanakan telah mendapat persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen, PPTK,
Pengawas Lapangan tidak berarti membebaskan Kontraktor atas tanggung jawab atas
pekerjaannya sesuai dengan isi kontrak.
1.6. TENAGA KERJA
Tenaga-tenaga yang yang digunakan hendaknya dari tenaga-tenaga yang ahli / terlatih
dan berpengalaman pada bidangnya dan dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik
sesuai dengan ketentuan/ petunjuk Pejabat Pembuat Komitmen, PPTK, Pengawas
Lapangan.
Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 2
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ( RKS )
1.7. SATUAN UKURAN
Semua satuan ukuran yang disebutkan dalam spesifikasi ini yang digunakan dalam
pekerjaan adalah standar meter dan Kilogram. Bila disebut satu ton, yang dimaksud
adalah satu ton yang bernilai 1000 kilogram.
1.8. PERINTAH UNTUK PELAKSANAAN
Bila kontraktor tidak berada di tempat pekerjaan dimana Pejabat Pembuat Komitmen,
PPTK, Pengawas Lapangan bermaksud untuk memberikan petunjuk-petunjuk itu harus
diturut dan dilaksanakan oleh Pelaksana atau oleh orang-orang yang ditunjuk untuk itu
oleh Kontraktor.
Orang-orang atau pelaksana tersebut harus mengerti bahasa yang dipakai oleh Pejabat
Pembuat Komitmen, PPTK, Pengawas Lapangan, atau Kontraktor akan menyediakan
penterjemah khusus untuk keperluan tersebut.
LAPORAN
a. Kontraktor diharuskan membuat bahan laporan berkala kemajuan pekerjaan untuk
setiap satu minggu kegiatan dengan mengisi formulir evaluasi kemajuan pekerjaan
sesuai dengan petunjuk Pejabat Pembuat Komitmen, PPTK, Pengawas Lapangan.
Ringkasan laporan tersebut harus mencantumkan keadaan cuaca, jumlah
pengerahan tenaga kerja, tenaga pengawas dan pelaksana, alat-alat yang
dipergunakan, jumlah pengiriman bahan-bahan bangunan ke lokasi pekerjaan,
kemajuan fisik dari pekerjaan yang telah selesai, masalah-masalah yang timbul
dilapangan serta pemecahannya, dan rencana kerja minggu berikutnya.
b. Laporan kemajuan pekerjaan harus diserahkan oleh Kontraktor pada setiap akhir
pekan untuk dievaluasi
c. Laporan lain seperti Laporan Harian dan lain-lain sesuai dengan uraian dalam
syarat-syarat umum kontrak.
1.9. GAMBAR-GAMBAR DAN UKURAN
a. Gambar-gambar yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan adalah:
1. Gambar yang termasuk dalam dokumen Lelang
2. Gambar perubahan yang disetujui Pejabat Pembuat Komitmen, PPTK, Pengawas
Lapangan.
3. Gambar lain yang disediakan dan disetujui Pejabat Pembuat Komitmen, PPTK,
Pengawas Lapangan.
Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 3
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ( RKS )
b. Kalkir asli dari gambar-gambar Kegiatan disimpan oleh Pejabat Pembuat Komitmen,
PPTK, Pengawas Lapangan. Kontraktor diberi 2 (dua) set cetak biru dari semua
gambar-gambar tanpa pungutan biaya. Permintaan kontraktor akan tambahan
cetak biru dari gambar-gambar tersebut akan dikenakan biaya.
c. Kontraktor diharuskan menyimpan satu set cetak biru di kantor lapangan untuk
dipergunakan setiap saat apabila diperlukan.
d. Gambar-gambar pelaksanaan (Shop drawing) dan detailnya harus mendapat
persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen, PPTK, Pengawas Lapangan sebelum
dipergunakan dalam pelaksanaan Kegiatan.
e. Pada penyerahan akhir pekerjaan (Penyerahan Pertama dan Terakhir) harus
disertai Gambar hasil pelaksanaan “ (as built drawings)”.
f. Semua ukuran dinyatakan dalam sistim matrik.
g. Kalau terdapat perbedaan dengan spesifikasi maka yang benar dan berlaku adalah
yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, PPTK, Pengawas Lapangan.
1.10. WILAYAH KERJA
a. Secara umum Kontraktor dilarang menimbun atau menempatkan bahan-bahan
bangunan di tepi jalan umum karena jalan umum tidak termasuk wilayah kerja
Kontraktor kecuali ada pertimbangan khusus dan persetujuan dari Pejabat Pembuat
Komitmen, PPTK, Pengawas Lapangan.
b. Apabila tidak terdapat tempat kosong yang sesuai untuk menimbun atau
menyimpan bahan-bahan bangunan di sekitar lokasi Kegiatan, maka bahan
bangunan harus didatangkan dari Gudang Kontraktor atau Leveransir setiap hari
dengan jumlah yang cukup untuk pekerjaan satu hari.
c. Dalam pelaksanaan pekerjaan, kontraktor harus berkoordinasi dengan instansi yang
terkait, apabila di dalam lokasi Kegiatan terdapat jaringan pekerjaan yang tidak
berhubungan dengan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen, PPTK, Pengawas
Lapangan ataupun kontraktor pelaksana.
1.11. BAHAN –BAHAN MUTU PEKERJAAN
a. Jenis dan mutu bahan yang dilaksanakan harus diutamakan bahan-bahan produksi
dalam negeri, sesuai dengan keputusan bersama Menteri Perindustrian dan Menteri
Penertiban Aparatur Negara Tgl. 23 Desember 1980, Keppres 16/1994 dan Keppres
No. 24/1995.
Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 4
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ( RKS )
b. Semua bahan yang dipergunakan untuk melaksanakan setiap jenis pekerjaan harus
terdiri dari kualitas tinggi sesuai dengan yang tercantum dalam syarat-syarat
kualitas bahan masing-masing bagian pekerjaan. Hasil pekerjaan dan mutu
termasuk bahan-bahan yang terpakai harus diterima dan disetujui Pejabat Pembuat
Komitmen, PPTK, Pengawas Lapangan.
c. Semua bahan yang dipergunakan harus memenuhi persyaratan yang tercantum
dalam peraturan standar yang berlaku di Indonesia. Standar peraturan yang
berlaku adalah edisi yang terakhir. Untuk bahan-bahan yang mutunya belum diatur
dalam peraturan standar maupun ketentuan dalam spesifikasi teknis, harus
mendapat persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen, PPTK, Pengawas Lapangan
sebelum dipergunakan.
d. Untuk bahan yang mutunya yang masih berdasarkan standar internasional, apabila
diperlukan, Pejabat Pembuat Komitmen, PPTK, Pengawas Lapangan dapat meminta
Kontraktor untuk menunjukkan sertifikat tes dari agen, distributor yang menjual
atau pabrik yang memproduksi bahan yang bersangkutan.
e. Bahan-bahan bangunan atau tenaga kerja lokal/ setempat yang memenuhi syarat
teknis sesuai dengan peraturan yang ada (RKS) dianjurkan untuk dipergunakan
untuk dengan mendapatkan ijin tertulis dari Pejabat Pembuat Komitmen, PPTK,
Pengawas Lapangan.
f. Bila bahan-bahan bangunan yang memenuhi spesifikasi terdapat beberapa/
bermacam-macam jenis merk diharuskan untuk memakai jenis dan mutu bahan
dipilih satu jenis.
g. Bahan-bahan bangunan yang telah ditetapkan jenisnya, apabila bahan bangunan
tersebut mempunyai beberapa macam mutu, maka harus ditetapkan untuk
dilaksanakan dipergunakan yang mutu/ kwalitas kelas I (KW. I).
h. Bila Rekanan/ kontraktor sudah menandatangani untuk dilaksanakan jenis dan
mutu bahan untuk pekerjaan atau bagian pekerjaan tidak sesuai dengan yang
ditetapkan, harus ditolak atau dikeluarkan dari lokasi Kegiatan paling lambat 1 x 24
jam setelah ditolak atas biaya/ tanggung jawab Kontraktor Pelaksana.
i. Contoh/sampel yang dikehendaki oleh Pejabat Pembuat Komitmen, PPTK,
Pengawas Lapangan, Kontraktor harus segera menyediakan tanpa kelambatan atas
biaya Kontraktor dan harus sesuai dengan ketetapan (RKS).
j. Bila dalam uraian dalam syarat-syarat disebutkan nama pabrik/produk dari suatu
barang, maka ini hanya dimaksudkan untuk menunjukkan kwalitas dan tipe dari
Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 5
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ( RKS )
barang-barang yang dikehendaki Pejabat Pembuat Komitmen, PPTK, Pengawas
Lapangan.
k. Kontraktor Pelaksana harus menawarkan harga-harga barang/bahan tersebut
sesuai RKS dan Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan dan bahan yang
ditawarkan dalam harga satuan pekerjaan dan atau harga satuan bahan/upah
adalah mengikat.
l. Sebelum bahan-bahan yang dipesan dikirim kel okasi Kegiatan, Kontraktor harus
menunjukkan contoh dari bahan bersangkutan kepada Pejabat Pembuat Komitmen,
PPTK, Pengawas Lapangan untuk diperiksa dan diteliti mengenai jenis, mutu, berat,
kekuatan, dan sifat-sifat penting lainnya dari bahan tersebut.
m. Apabila bahan-bahan yang dikirim ke lokasi Kegiatan ternyata tidak sesuai dengan
contoh yang ditunjukkan, baik dalam hal mutu, jenis, berat maupun kekuatannya,
maka Pejabat Pembuat Komitmen, PPTK, Pengawas Lapangan berwenang untuk
menolak bahan tersebut dan mengharuskan Kontraktor untuk menyingkirkannya
dan diganti dengan bahan-bahan yang sesuai dengan contoh yang telah diperiksa
terdahulu.
n. Semua bahan yang disimpan di lokasi Kegiatan harus diletakkan dan dilindungi
sedemikian rupa sehingga tidak akan terjadi kontaminasi atau mengalami proses
lainnya yang dapat mengakibatkan rusaknya atau menurunnya mutu bahan-bahan
tersebut.
o. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kontraktor dilarang menyimpan bahan-
bahan yang berbahaya seperti minyak, cairan lainnya yang mudah terbakar, gas
dan bahan kimia sedemikian rupa sehingga keselamatan orang dan keamanan
lingkungan sekitarnyan dapat dijamin.
1.12. PEMBONGKARAN STRUKTUR YANG ADA
Pekerjaan ini harus mencakup pembongkaran, baik keseluruhan ataupun sebagian,
pemindahannya dan struktur lain yang diperlukan untuk dibongkar untuk
memungkinkan pembangunan atau perpanjangan atau perbaikan dari struktur yang
memiliki fungsi yang sama seperti struktur yang tua (atau bagian dari struktur) yang
akan dibongkar.
Pekerjaan harus juga meliputi pemindahan yang memenuhi syarat dari material
bongkaran dari pasal ini, yang meliputi baik pembuangan maupun penyelamatan,
Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 6
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ( RKS )
penanganan, pengangkutan, penyimpanan dan pengamanan terhadap kerusakan dari
material yang ditentukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, PPTK, Pengawas Lapangan.
1.13. PENGATURAN PEMBUANGAN SISA–SISA
Kontraktor harus melakukan seluruh pengaturan yang diperlukan dengan pemilik tanah
dan memikul seluruh biaya, untuk memperoleh lokasi yang sesuai untuk pembuangan
material sisa dan untuk pernyimpanan dari material yang diselamatkan.
Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 7
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ( RKS )
BAB II
PEKERJAAN PERSIAPAN DAN SARANA UTAMA
PENUNJANG PEKER JAAN
2.1. PEKERJAAN PENDAHULUAN
1. Pekerjaan Persiapan adalah suatu pekerjaan awal yang merupakan suatu kesatuan
pekerjaan yang tidak terpisahkan dari pekerjaan utama yang diatur dalam Rencana
Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan Surat Perjanjian/ kontrak, yang meliputi:
a. Sewa Kantor Kegiatan/ Pejabat Pembuat Komitmen, PPTK, Pengawas Lapangan
yang dilengkapi meja, kursi, dan papan tulis.
b. Mobilisasi dan Demobilisasi peralatan kerja.
c. Pembuatan foto dokumentasi.
Pengambilan Foto Dokumentasi.
- Permulaan pekerjaan ( 0 % )
- Setiap Jenis/ Item Pekerjaan (proses dan finish )
- Setiap Pengajuan Pembayaran Angsuran
- Setelah masa pemeliharaan berakhir.
Foto harus berwarna ukuran postcard sebanyak masing-masing 3 (tiga) lembar.
Disusun dalam album dan diberi keterangan. Kontraktor/Rekanan harus
menyediakan segala yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang baik,
sempurna dan efisien dengan urutan yang teratur, termasuk alat-alat pembantu
yang dipergunakan seperti Excavator, Mobile mixer , dump truck, Concrete Mixer
(Beton Molen), Penggetar Beton (Vibrator), Pompa Air, Pemadat (Compactor), alat
pengangkat (Hoist) dan sebagainya yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut.
2. Pekerjaan Pengukuran adalah suatu pekerjaan pemasangan patok kayu meranti
sebagai patokan/ pengukuran awal untuk menetukan peil/ elevasi.
3. Pembersihan lokasi awal, dilaksanakan untuk memudahkan pekerjaan pengukuran
dan pekerjaan lainnya.
2.2. PEMBERSIHAN LAPANGAN
Sebelum pekerjaan mulai dilaksanakan, daerah kerja harus dibersihkan dari
pepohonan, semak belukar, sisa-sisa bangunan, sampah, akar-akar pohon, dan semua
Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 8
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ( RKS )
material tersebut harus dibuang dari areal lokasi pekerjaan sesuai dengan petunjuk
Pejabat Pembuat Komitmen, PPTK, Pengawas Lapangan Pekerjaan.
Setelah pelaksanaan pekerjaan selesai semua, lokasi areal pekerjaan harus juga
dibersihkan dari sisa-sisa semua material yang tidak terpakai, serta areal diratakan dan
dirapikan kembali.
Semua biaya yang timbul akibat pekerjaan sepenuhnya tanggung jawab dan beban
Kontraktor, serta harus diperhitungkan termasuk “Overhead” pada analisa harga
satuan pekerjaan.
2.3. PENJAGAAN KEAMANAN LAPANGAN PEKERJAAN
1. Selama pelaksanaan pekerjaan pihak rekanan/ kontraktor diwajibkan mengadakan
segala keperluan untuk keamanan dan kesejahteraan para pekerja dan tamu,
seperti PPPK, sanitasi, air minum dan fasilitas kesejahteraan. Juga diwajibkan
memenuhi segala peraturan, tata tertib, ordonasi pemerintah atau Pemerintah
Daerah setempat.
2. Rekanan/Kontraktor diharuskan membatasi daerah operasinya di sekitar lokasi
pekerjaan dan mencegah para pekerjanya melanggar wilayah orang lain.
3. Rekanan/Kontraktor harus menjaga agar jalanan umum, jalan kecil dan hak
pemakai jalan bersih dari bahan-bahan bangunan dan sebagainya dan memelihara
kelancaran lalu lintas, baik bagi kendaraan maupun pejalan kaki selama pekerjaan
berlangsung.
4. Selama masa pelaksanaan pekerjaan, Rekanan/Kontraktor bertanggung jawab
penuh atas segala kerusakan bangunan yang ada di sekitarnya, utilitas, jalan-jalan,
saluran-saluran pembuangan dan sebagainya di lokasi dan kerusakan sejenis yang
disebabkan karena pelaksanaan Pekerjaan dalam arti yang luas. Itu semua
diperbaiki kontraktor hingga dapat diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
5. Kontrktor bertanggung jawab atas keamanan dan kerusakan seluruh pekerjaan
termasuk bahan-bahan bangunan dan perlengkapan instansi, hingga Kontrak
selesai dan diterima baik oleh Pejabat Pembuat Komitmen, PPTK, Pengawas
Lapangan.
Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 9
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ( RKS )
2.4. JAMINAN DAN KESELAMATAN BURUH
2.4.1. Air Minum dan Air Kerja
a. Kontraktor harus senantiasa menyediakan air minum yang cukup bersih di tempat
pekerjaan untuk para pekerjanya.
b. Kontraktor harus mengadakan air kerja untuk keperluan pekerjaan selama
pelaksanaan dapat mempergunakan atau menyambung pipa air yang telah ada
dengan meteran air sendiri (guna memperhitungkan pembayarannya) atau air
sumur yang bersih/ jernih dan tawar, bila hal ini meragukan harus diperiksa di
laboratorium.
2.4.2. Kecelakaan Kerja.
a. Apabila terjadi kecelakaan pada tenaga kerja pada waktu melaksanakan
pekerjaan, kontraktor harus segera mengambil tindakan yang perlu untuk
keselamatan si korban. Biaya pengobataan dan lain-lain menjadi tanggung jawab
Kontraktor dan harus segera melaporkan kepada Instansi yang berwenang dan
Pejabat Pembuat Komitmen, PPTK, Pengawas Lapangan.
b. Di lokasi pekerjaan harus disediakan kotak obat-obatan untuk PPPK yang selalu
tersedia dalam saat dan berada di tempat kantor lapangan (direksi keet).
2.5. PENGUKURAN
2.5.1. Jaringan Titik Tetap
a. Jaringan patok titik tetap diambil berdasarkan referensi titik tetap (Patok
Beton/Bangunan Permanen) yang dipasang oleh dinas terkait yang terdekat.
b. semua elevasi yang ditunjukkan dan tercantum dalam gambar adalah elevasi
yang dikaitkan dengan ketinggian patok titik tetap seperti yang dijelaskan pada
butir di atas.
c. Patok titik tetap yang dipergunakan sebagai referensi dalam Kegiatan ini
tercantum dalam gambar-gambar rencana atau akan ditunjukkan oleh Pejabat
Pembuat Komitmen, PPTK, Pengawas di lapangan.
2.5.2. Pengukuran Kembali.
a. Apabila ada perubahan ditentukan/disesuaikan dengan kondisi lapangan setempat
bersama Pejabat Pembuat Komitmen, PPTK, Pengawas Lapangan.
Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 10
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ( RKS )
b. Alat-alat ukur yang dipergunakan harus dalam keadaan berfungsi baik dan
sebelum pekerjaan dimulai semua alat ukur yang dipakai harus mendapat
persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen, PPTK, Pengawas Lapangan, baik dari
jenisnya maupun kondisinya.
c. Cara pengukuran ketepatan hasil pengukuran, toleransi salah tutup, dan
pembuatan serta pemasangan patok bantu akan ditentukan Pejabat Pembuat
Komitmen, PPTK, Pengawas Lapangan.
d. Apabila timbul keragu-raguan dari pihak Kontraktor dalam menginterpretasikan
angka-angka elevasi dalam gambar, maka hal ini harus dilaporkan kepada Pejabat
Pembuat Komitmen, PPTK, Pengawas Lapangan untuk dimintakan penjelasannya.
e. Apabila terdapat perbedaan antara elevasi yang tercantum dalam gambar dengan
hasil pengukuran ulang, maka Pejabat Pembuat Komitmen, PPTK, Pengawas
Lapangan akan memutuskan hal itu.
f. Apabila terdapat kesalahan dalam pengukuran kembali, maka pengukuran ulang
menjadi tanggung jawab Kontraktor.
g. Hasil pengukuran kembali harus sudah diserahkan dan disetujui oleh Pejabat
Pembuat Komitmen, PPTK, Pengawas Lapangan selambat-selambatnya 10 hari
setelah tanggal SPMK.
2.5.3. Pekerjaan Pengukuran Dan Survei Lapangan
a. Sebelum pekerjaan dimulai, Kontraktor harus menggerakkan personil tekniknya
untuk melakukan survei dan membuat laporan mengenai kondisi fisik lapangan
khususnya lokasi rencana konstruksi apakah tidak terdapat kesesuaian.
Kontraktor bersama-sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen, PPTK, Pengawas
Lapangan harus secara bersama-sama mengambil peil permukaan dan sounding
areal kerja dan menyetujui semua kekhususan terhadap mana semua pekerjaan
didasarkan.
b. Kontraktor harus merawat dan menyediakan dan merawat stasion survei yang
diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan, dan harus membongkarnya setelah
pekerjaan setelah selesai.
c. Kontraktor harus memberitahu Pejabat Pembuat Komitmen, PPTK, Pengawas
Lapangan sekurang-kurangnya 24 jam sebelumnya, bila akan mengadakan
leveling pada semua bagian daripada pekerjaan.
Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 11
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ( RKS )
d. Kontraktor harus menyediakan, atas biaya kontraktor, semua bantuan yang
diperlukan Pejabat Pembuat Komitmen, PPTK, Pengawas Lapangan dalam
pengadakan pengecekan leveling tersebut.
e. Pekerjaan dapat dihentikan beberapa saat oleh Pejabat Pembuat Komitmen,
PPTK, Pengawas Lapangan bila dipandang perlu untuk mengadakan penelitian
kelurusan maupun level dari bagian-bagian pekerjaan.
f. Kontraktor harus membuat peil/ titik-titik tanda (bench mark) permanen di tiap-
tiap bagian pekerjaan dan peil ukuran ini harus diberi pelindung dan dirawat
selama berlangsungnya pekerjaan agar tidak berubah.
g. Kontraktor harus menyediakan alat-alat ukur selama pekerjaan berlangsung
berikut ahli ukur yang berpengalaman sehingga apabila dianggap perlu setiap
saat siap mengadakan pengukuran ulang.
h. Pengukuran titik ketinggian dan sudut-sudut hanya dilakukan dengan alat optik
dan sudah ditera kebenarannya/ dikalibrasi.
i. Hasil pengukuran lengkap mengenai peil elevasi, sudut. Koordinat, serta letak
patok-patok harus dibuat gambarnya dan dilaporkan kepada Pejabat Pembuat
Komitmen, PPTK, Pengawas Lapangan untuk mendapatkan persetujuan.
Kebenaran dari hasil laporan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab
Kontraktor.
j. Jika menurut pendapat Pejabat Pembuat Komitmen, PPTK, Pengawas Lapangan
kemajuan Kontraktor tidak memuaskan untuk menyelesaikan pekerjaan survei ini
tepat pada waktunya atau dalam hal Kontraktor tidak memulai pekerjaan atau
melakukan pekerjaan tidak dengan standar yang ditentukan, Pejabat Pembuat
Komitmen, PPTK, Pengawas Lapangan dapat menunjuk stafnya sendiri atau pihak
lain untuk mengerjakan survey lapangan dan membebankan seluruh biayanya
kepada Kontraktor.
2.5.4. Pematokan dan Bouwplank
a. Sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai, Kontraktror harus melaksanakan
pematokan dan pemasangan bouwplank sesuai petuntuk Pejabat Pembuat
Komitmen, PPTK, Pengawas Lapangan.
b. Bouwplank harus dibuat tegak lurus sumbu saluran dan dibuat selebar pondasi
saluran.
c. Patok dan bouwplank harus dibuat kokoh, tidak mudah rusak dan tidak bergerak
serta harus dijaga agar tidak rusak/ hilang selama pelaksanaan pekerjaan.
Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 12
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ( RKS )
d. Elevasi yang tercantum dalam bouwplank dan patok akan menjadi dasar
pelaksanaan pekerjaan baik dalam penentuan lebar saluran, tinggi saluran
maupun tebal pasangan/ konstruksi lainnya.
e. Untuk pekerjaan jalan lingkungan dipasang patok kayu tiap jarak 50 m dan pada
bagian atas setinggi 50 cm di permukaan tanah dicat meni dan diberi Nomor Sta
(Stadium).
2.6. KANTOR LAPANGAN/ RUANGAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PPTK,
PENGAWAS LAPANGAN
a. Kontraktor harus menyediakan kantor lapangan untuk dipergunakan oleh Pejabat
Pembuat Komitmen, PPTK, Pengawas Lapangan selama pelaksanaan pekerjaan,
transportasi, alat komunikasi serta gudang untuk menyimpan bahan dan
peralatannya.
b. Pemeliharaan, kebersihan dan keamanan gudang dan kantor lapangan merupakan
tanggung jawab Kontraktor.
c. Pada saat pekerjaan dinyatakan selesai, gudang dan kantor lapangan harus
dibongkar merupakan oleh Kontraktor atas biaya sendiri dan semua peralatan dan
perlengkapan tetap menjadi menjadi milik Kontraktor.
d. Penyediaan dan pengerjaan hal-hal yang tersebut pada artikel ini tidak akan
mendapat pembiayaan tersendiri tetapi kesemuanya harus sudah termasuk dalam
pembiayaan menurut Kontrak pada mata pembiayaan sewa kantor lapangan
(direksi keet).
e. Kontraktor bertanggung jawab atas semua pengadaan fasilitas tersebut pada butir
a dan b.
f. Kontraktor harus membuat bangunan kantor lapangan (direksi keet) serta gudang
bahan yang luas dan bentuknya akan ditentukan kemudian.
g. Bangunan tersebut harus dapat dijamin agar didalamnya bebas dari air hujan dan
sinar matahari, termasuk dapat melindungi material yang tersimpan.
h. Kontraktor harus mengisi perabotan maupun perlengkapan lain di ruang kantor
lapangan (direksi keet) atas usulan Kontraktor dan persetujuan Pejabat Pembuat
Komitmen, PPTK, Pengawas Lapangan.
Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 13
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ( RKS )
2.7. PENGATURAN LALU LINTAS
a. Lalu Lintas Kegiatan.
1. Dalam melaksanakan pekerjaannya Kontraktor harus mematuhi dan mentaati
ketentuan dan peraturan lalu lintas umum yang berlaku, sejauh pekerjaannya
mempengaruhi kelancaran lalu lintas umum. Dalam hal ini Kontraktor
diharuskan mendapatkan pengarahan dan pedoman dari instansi setempat yang
berwenang yaitu polisi lalu lintas dan Dinas Perhubungan.
2. Penggunaan jalan dan jembatan umum harus diatur sedemikian rupa agar
gangguan lalu lintas dan kerusakan yang timbul sebagai akibatnya dijaga
sekecil mungkin. Perbaikan kerusakan terhadap jalan, jembatan, gorong yang
diakibatkan oleh lalu lintas Kegiatan dibebankan oleh Kontraktor dan harus
disetujui Pejabat Pembuat Komitmen, PPTK, Pengawas Lapangan.
b. Rambu-rambu Sementara.
Kontraktor diharuskan menyediakan, membuat, memasang dan menempatkan
rambu-rambu lalu lintas sementara pada lokasi dan posisi termasuk rintangan-
rintangan di sekitar lokasi Kegiatan. Penempatannya harus dengan persetujuan
polisi lalu lintas atau instansi lain yang berwenang. Bentuk dan ukuran huruf serta
susunan kalimat pada rambu dan rintangan harus jelas, mudah dimengerti oleh
setiap pengendara kendaaraan dan pada setiap cuaca gelap dan malam hari harus
diberi penerangan. Apabila pekerjaan telah dinyatakan selesai oleh Pejabat
Pembuat Komitmen, PPTK, Pengawas Lapangan, Kontraktor harus menyingkirkan
semua rambu-rambu dan rintangan-rintangan sementara yang tidak diperlukan lagi
yang selama pelaksanaan dipergunakan untuk pengaturan lalu lintas disekitar lokasi
Kegiatan.
2.8. PAPAN NAMA KEGIATAN
Kontraktor harus membuat dan memasang papan nama kegiatan ukuran 0,8 x 1 m di
lokasi yang ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen, PPTK, Pengawas Lapangan. Ukuran,
bentuk dan susunan kata-kata dan warna akan ditentukan Pejabat Pembuat Komitmen,
PPTK, Pengawas Lapangan.
Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 14
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ( RKS )
2.9. GAMBAR-GAMBAR YANG HARUS DIPERSIAPKAN OLEH KONTRAKTOR
2.9.1. Umum
Pelaksanaan pengukuran awal oleh Kontraktor yang dilaksanakan sejak diterimanya
Surat Perintah Mulai Kerja dari Pejabat Pembuat Komitmen, dimaksud untuk
mendapatkan gambaran kondisi lapangan sesungguhnya dibandingkan dengan
gambar yang diterima oleh Kontraktor dari Pejabat Pembuat Komitmen.
Data dan hasil pengukuran awal oleh Kontraktor yang telah disyahkan dan disetujui
oleh Pejabat Pembuat Komitmen, PPTK, Pengawas Lapangan pekerjaan tersebut,
akan menjadi acuan dasar pembuatan gambar-gambar selama waktu pelaksanaan
sampai selesai pekerjaan.
Gambar-gambar hasil pengukuran awal tersebut di atas, akan merupakan dasar
pokok kesepakatan bersama antara Kontraktor dan Pejabat Pembuat Komitmen
untuk menghitung volume dari masing-masing jenis pekerjaan yang harus dan telah
dilaksanakan oleh Kontraktor, serta yang harus dibayar oleh Pejabat Pembuat
Komitmen.
Semua gambar-gambar yang dipersiapkan oleh kontraktor, harus bisa memberikan
secara jelas hal-hal yang berkaitan dengan rencana pelaksanaan pekerjaan yang
meliputi antara lain.
➢ Bentuk tiap jenis bangunan jalan yang akan dikerjakan
➢ Elevasi muka tanah asli dan masing-masing pekerjaan
➢ Dimensi bangunan jalan sebagai pelengkap.
➢ Jenis serta komposisi material yang dipergunakan
➢ Rencana garis galian pondasi jalan/jembatan
➢ Hal-hal lain sesuai petunjuk Pejabat Pembuat Komitmen, PPTK, Pengawas
Lapangan pekerjaan
Adapaun gambar-gambar yang dipersiapkan oleh Kontraktor meliputi antara lain:
➢ “ Construction Drawing ” atau “ Working Drawing ”.
➢ “ Shop Drawing ”.
➢ “As Built Drawing”.
Semua gambar-gambar tersebut di atas, baru bisa dipakai sebagai pedoman
pelaksanaan pekerjaan dan acuan dasar perhitungan volume pekerjaan
Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 15
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ( RKS )
sesungguhnya, apabila sudah mendapat persetujuan dan disyahkan oleh Pejabat
Pembuat Komitmen, PPTK, Pengawas Lapangan.
2.9.2. “Construction Drawing” Atau “Working Drawing”
“Construction Drawing” Atau “Working Drawing” adalah gambar rencana bangun yang
telah disesuaikan dengan kondisi lapangan sesungguhnya dan setelah disetujui dan
disyahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, PPTK, Pengawas Lapangan.
Semua dimensi bangunan, jenis serta komposisi jenis material dan rencana elevasi
posisi dan kedudukan dari masing-masing jenis bangunan jalan yang tergambar
“Construction Drawing” Atau “Working Drawing” harus mengacu dan didasarkan pada
“Design Drawing” yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, PPTK, Pengawas
Lapangan.
Apabila karena kondisi dan posisi lapangan yang sesungguhnya, sehingga
mengakibatkan perlu adanya penyesuaian dimensi, elevasi posisi dan kedudukan
bangunan, maka Kontraktor harus konsultasi dan mendapatkan persetujuan terlebih
dahulu dari Pejabat Pembuat Komitmen, PPTK, Pengawas Lapangan. Atas dasar
persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen, jika ada penyesuaian dimensi, elevasi posisi
dan kedudukan bangunan, maka kondisi terakhir rancang bangun yang telah disepakati
bersama, disetujui dan disyahkan Pejabat Pembuat Komitmen, PPTK, Pengawas
Lapangan adalah yang mengikat pada kondisi awal pelaksanaan pekerjaan, dan
merupakan dasar serta acuan utama bagi Kontraktor pada pelaksanaan pekerjaan.
“Construction Drawing” Atau “Working Drawing” yang dipersiapkan oleh kontraktor
tersebut, harus bisa memberikan suatu gambaran rancang bangun yang akan
dilaksanakan pada kondisi nyata lapangan, sehingga perlu dan harus dicantumkan
anatara lain :
➢ Garis elevasi muka tanah asli hasil pengukuran awal.
➢ Dimensi rencana bangunan jalan.
➢ Elevasi posisi dan kedudukan bangunan jalan
Jenis dan komposisi material yang akan dipakai dan lain-lain.
“Construction Drawing” Atau “Working Drawing” yang disyahkan oleh Pejabat Pembuat
Komitmen, dipakai sebagai dasar dan acuan perhitungan volume awal saat akan
dimulainya pelaksanaan pekerjaan atau “ Mutual Cheek ” pada kondisi pelaksanaan
0%.
Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 16
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ( RKS )
Kontraktor wajib membuat copy “Construction Drawing” Atau “Working Drawing”
sebanyak minimum 3 (Tiga) Copy, dengan distribusi dua copy untuk PPTK, Pengawas
Lapangan, satu copy untuk arsip Kontraktor dan satu copy serta gambar aslinya harus
gambar aslinya harus diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
Pembuatan Working Drawing dan perhitungan Mutual Check harus sudah selesai dan
disetujui oleh PPTK, Pengawas Lapangan dan Pejabat Pembuat Komitmen selambat-
lambatnya 2 minggu setelah tanggal SPMK.
Selama waktu pelaksanaan pekerjaan dari waktu ke waktu, dimungkinkan adanya
penyesuaian pelaksanaan karena kondisi “Engineering Adjustment”, atau perubahan
desain “Revised Design”, semuanya bisa mengakibatkan perubahan volume
pelaksanaan pekerjaan menjadi bertambah atau berkurang.
Untuk kondisi “Engineering Adjustment”, tidak diperlukan adanya gambar baru yang
disyahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, namun Kontraktor wajib memberikan
laporan tertulis serta sketsa penyesuaian guna mendapatkan persetujuan dari PPTK,
Pengawas Lapangan pekerjaan dan tembusan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
Sedang pada kondisi perubahan desain “Revised Design”, Pejabat Pembuat Komitmen
secara resmi akan memberikan gambar perubahan desain yang telah disyahkan oleh
Pejabat Pembuat Komitmen kepada Kontraktor secara administratif dalam bentuk
“Variation Order”.
Semua biaya yang timbul akibat pekerjaan pembuatan “Construction Drawing” Atau
“Working Drawing” termasuk penggandaannya sebanyak 5 (lima) copy, sepenuhnya
menjadi tanggung jawab dan beban kontraktor, serta sudah harus diperhitungkan
termasuk “Overhead” pada analisa satuan pekerjaan.
2.9.3. “ Shop Drawing”
Apabila pada konstruksi bangunan yang akan dikerjakan, ada unit bangunan yang
harus dikerjakan pembuatannya di luar areal Kegiatan, dan karena sifat kekhususannya
harus dan terpaksa dikerjakan oleh Sub-Kontraktor, maka sebelumnya Sub- Kontraktor
yang bersangkutan diharuskan membuat dan menyerahkan gambar rencana bentuk
unit bangunan tersebut, lengkap dengan perhitungan konstruksinya.
“ Shop Drawing” yang disiapkan oleh Sub-Kontraktor tersebut, harus diserahkan pada
Pejabat Pembuat Komitmen, diperiksa, dikoreksi apabila perlu, dan untuk selanjutnya
disyahkan oleh Pemilik Kegiatan.
Gambar Unit bangunan atau “ Shop Drawing” tersebut harus secara lengkap memuat:
Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 17
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ( RKS )
➢ Bentuk unit bangunan serta dimensinya.
➢ Material yang akan dipakai serta spesifikasinya.
➢ List Komponen unit bangunan yang memuat:
a. Panjang lebar, tebal komponen unit bangunan
b. Berat persatuan komponen unit bangunan
c. Jumlah komponen unit bangunan dan lain-lain
Gambar dan list pekerjaan pembuatan dan pemasangan tulangan konstruksi termasuk
dalam kategori “Shop Drawing”.
Kontraktor wajib membuat copy “Shop Drawing” sebanyak minimum 5 (lima) copy,
dengan distribusi dua Copy untuk PPTK, dan Pengawas Lapangan, satu copy dipasang
di barak kerja, satu copy untuk arsip Kontraktor dan satu copy serta gambar aslinya
harus diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
Semua biaya yang timbul akibat pekerjaan pembuatan “Shop Drawing” termasuk
penggandaannya sebanyak 5 (lima) copy, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan
beban Kontraktor, serta sudah harus diperhitungkan termasuk “Overhead” pada analisa
harga satuan pekerjaan.
2.9.4. “As Built Drawing”
Setelah semua pekerjaan selesai dilaksanakan sesuai gambar pelaksanaan, berikut
pekerjaan tambah atau kurang berdasarkan “Variasi Order” yang diberikan oleh Pejabat
Pembuat Komitmen, dan Kontraktor telah melakukan pengukuran ulang akhir
pekerjaan, maka Kontraktor diwajibkan membuat gambar purna bangun atau “As Built
Drawing”.
Gambar purna bangun atau “As Built Drawing” tersebut, harus lengkap berisi antara
lain:
- Garis elevasi muka tanah yang sekarang ada.
- Dimensi dan masing-masing bangunan yang telah dikerjakan.
- Elevasi posisi dan kedudukan masing-masing bangunan yang telah dikerjakan.
- Jenis material dan komposisi yang telah dipergunakan.
Gambar purna bangun yang telah selesai tersebut harus diserahkan Kontraktor kepada
PPTK, Pengawas Lapangan pekerjaqan untuk diperiksa dan disetujui, selanjutnya
diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen guna mendapatkan pengesahan dari
Pejabat Pembuat Komitmen.
Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 18
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ( RKS )
Perhitungan volume akhir dari pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh kontraktor atau
yang “mutual check” volume pekerjaan 100%, semua mengacu dan didasarkan pada
gambar purna bangun yang telah disyahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, dan
merupakan volume akhir yang akan dibayar oleh Pejabat Pembuat Komitmen kepada
Kontraktor.
Kontraktor wajib membuat copy “As Built Drawing” sebanyak 5 (lima) copy, dengan
distribusi dua Copy untuk Pejabat Pembuat Komitmen, PPTK, Pengawas Lapangan
pekerjaan dan Pengawas, 3 (tiga) copy serta gambar aslinya harus diserahkan kepada
Pejabat Pembuat Komitmen, termasuk data dan perhitungan hasil pengukuran akhir
sebagai pendukungnya.
Semua biaya yang timbul akibat pekerjaan pembuatan “As Built Drawing” termasuk
penggandaannya sebanyak 5 (lima) copy, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan
beban kontraktor, serta sudah harus diperhitungkan termasuk “Overhead” pada analisa
harga satuan pada analisa harga satuan pekerjaan.
As Built Drawing harus sudah diserahkan dan disetujui oleh Pejabat Pembuat
Komitmen, PPTK, Pengawas Lapangan selambatnya-lambatnya bersamaan dengan
Berita Acara Penyerahan I.
2.9.5. Administrasi Kegiatan
Kontraktor wajib menyediakan dan membuat kelengkapan administrasi lapangan
berupa buku tamu, buku laporan bahan, material, alat dan pekerja, catatan harian
cuaca dan lain-lain yang diperlukan untuk kelengkapan administrasi. Kontraktor wajib
membuat harian, laporan mingguan dan laporan bulanan lengkap dengan data
penunjangnya dan foto dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja dan
Syarat-syarat Kegiatan.
Sebelum memulai aktifitas Kontraktor diwajibkan untuk membuat jadwal atau
schedule, rencana kerja, metode kerja, kebutuhan material, Kebutuhan sumberdaya
daan peralatan dan harus mendapat persetujuan dari pengawas dan Pejabat Pembuat
Komitmen, PPTK, Pengawas Lapangan.
2.10. PHOTO DOKUMENTASI
Sejak awal akan mulai melaksanakan pekerjaan, selama masa pelaksanaan pekerjaan
dan pada akibat pelaksanaan pekerjaan, Kontraktor diwajibkan membuat dokumentasi
kegiatan pelaksanaan pekerjaan yang diwujudkan dalam bentuk photo dokumentasi.
Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 19
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ( RKS )
Photo dokumentasi kegiatan pelaksanaan pekerjaan tersebut, harus bisa memberikan
gambaran secara lengkap dan menyeluruh mengenai kegiatan pelaksanaan pekerjaan
sejak dari awal sampai akhir pelaksanaan pekerjaan, sehingga secara kronologi bisa
merupakan satu gambaran tujuan yang akan dicapai oleh kegiatan tersebut.
Photo dokumentasi dilaksanakan pengambilannya dari tiga titik tetap yang berbeda
atau secara garis kegiatan pelaksanaan seluruh pekerjaan.
Photo dokumentasi tersebut, pelaksanaan pengambilnya dilakukan pada kondisi tahap
kegiatan pelaksanaan Pekerjaan:
➢ Saat awal sebelum mulai kegiatan pelaksanaan pekerjaan 0%.
➢ Saat kegiatan pelaksanaan pekerjaan mencapai prestasi 50%
➢ Saat selesai pelaksanaan pekerjaan atau prestasi 100%.
Photo dokumentasi tersebut, selanjutnya harus dicetak ukuran kartu pos, masing-
masing 5 (lima), dengan distribusi 1(satu) Copy dipasang dibarak kerja dan 4 (empat)
copy lainnya ditata rapi pada album photo kemudian diserahkan kepada Pejabat
Pembuat Komitmen.
Pada saat pengambilan photo dokumentasi akhir pelaksanaan pekerjaan, disamping
cetakan ukuran kartu pos sebanyak 4 (empat) copy, sedangkan pengambilan photo
dokumentasinya dari 1 (satu) titik lain yang berbeda lokasi, dan akan ditentukan oleh
Pejabat Pembuat Komitmen, PPTK, Pengawas Lapangan pekerjaan.
Disamping photo dokumentasi utama tersebut, atas permintaan Pejabat Pembuat
Komitmen, PPTK, Pengawas Lapangan pekerjaan Kontraktor bisa melaksanakan
pengambilan photo dokumentasi kegiatan pelaksanaan pekerjaan lainnya yang
dianggap berguna dan mempunyai nilai penting untuk didokumentasikan.
Pada saat penyerahan photo dokumentasi, Kontraktor juga harus menyerahkan negatif
film, ditata menurut ukuran photo dokumentasi yang diserahkan.
Semua biaya yang timbul akibat pembuatan photo dokumentasi tersebut sepenuhnya
menjadi beban dan tanggung jawab Kontraktor, serta harus diperhitungkan termasuk
“Overhead” pada analisa harga satuan pekerjaan.
2.11. PENGERINGAN ATAU “COFFERING DAN DEWATERING”
Pada bagian-bagian tertentu dari jenis pekerjaan yang dilaksanakan, areal pekerjaan
kadang-kadang suatu saat tidak bisa bebas sama sekali dari adanya air.
Pada keadaan ini, kontraktor diwajibkan mengeringkan atau membebaskan areal
pekerjaan yang akan dipakai sebagai kedudukan Konstruksi dari genangan air atau
Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 20
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ( RKS )
pengaruh air, karena bisa menyebabkan turunnya kualitas pekerjaan akibat pengaruh
air tersebut.
Pada prinsipnya, selama masa pelaksanaan pekerjaan, semua lokasi yang akan dipakai
sebagai kedudukan bangunan harus dijaga agar tetap kering, bebas dari genangan
ataupun rembesan air.
Pekerjaan pengeringan yang dimaksud disini adalah, termasuk sistem drainase
lingkungan pekerjaan, sehingga tidak menimbulkan dampak yang negatif, terutama
pada masyarakat dan lingkungan setempat.
Untuk pekerjaan-pekerjaan menurut sifatnya dipandang oleh Pejabat Pembuat
Komitmen tidak diperlukan adanya sistem pengeringan khusus maka, semua yang
timbul akibat pekerjaan pengeringan ini menjadi tanggung jawab dan beban
Kontraktor, serta sudah harus diperhitungkan termasuk “Overhead” pada analisa harga
satuan pekerjaan.
Pada jenis pekerjaan yang dipandang oleh Pejabat Pembuat Komitmen memerlukan
adanya konstruksi pengeringan sifatnya khusus dan memerlukan penanganan
tersendiri, maka perhitungan volume dan pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan
pengeringan tersebut di atas, diperhitungkan dalam satuan (unit) m’, sedangkan harga
satuan pekerjaan yang ditawarkan, sudah harus meliputi upah tenaga, bahan material
yang dipakai, peralatan yang dipergunakan “Overhead” dan keuntungan Kontraktor.
2.12. SYARAT-SYARAT CARA PEMERIKSA BAHAN BANGUNAN
a. Kontraktor harus selalu memegang teguh disiplin keras dan perintah yang baik
antara pekerjaannya dan tidak akan mengerjakan tidak sesuai atau tidak
mempunyai keahlian dalam tugas yang diserahkan kepadanya.
b. Kontraktor menjamin bahwa semua bahan bangunan dan perlengkapan yang
disediakan menurut Dokumen Kontrak dalam keadaan baru dan semua pekerjaan
akan berkualitas baik bebas dari cacat. Semua pekerjaan yang tidak sesuai dengan
standart ini dapat dianggap defecktif (rusak).
c. Dalam pengajuan penawaran harga kontraktor harus memperhitungkan biaya-biaya
pengujian/ pemeriksaan berbagai bahan yang dipergunakan untuk pelaksanaan
pekerjaan. Diluar jumlah tersebut kontraktor tetap bertanggung jawab atas biaya-
biaya pengiriman yang tidak memenuhi syarat-syarat yang dikehendaki.
Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 21
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ( RKS )
2.13. PEKERJAAN YANG TIDAK BAIK
a. Pejabat Pembuat Komitmen atau PPTK berhak mengeluarkan instruksi agar
Kontraktor membongkar pekerjaan apa saja yang telah ditutup untuk diperiksa atau
mengatur untuk mengadakan pengujian bahan-bahan atau barang-barang baik
yang sudah maupun yang belum dimasukkan dalam pekerjaan atau yang sudah
dilaksanakan. Biaya untuk pekerjaan dan sebagainya menjadi beban Kontraktor
untuk disempurnakan sesuai dengan dokumen kontrak.
b. Pejabat Pembuat Komitmen atau PPTK berhak mengeluarkan instruksi untuk
menyingkirkan dari tempat pekerjaan, pekerjaan-pekerjaan, bahan-bahan atau
barang apa saja yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak.
c. Pejabat Pembuat Komitmen berhak mengeluarkan perintah yang dikehendaki
pemecatan siapa saja dari pekerjaan.
Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 22
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ( RKS )
BAB III
PEKERJAAN BETON
6.1. U m u m
a. Uraian
Pekerjaan ini terdiri dari pembuatan semua struktur beton termasuk beton tak
bertulang, beton bertulang dan bagian beton dari struktur komposit, sesuai dengan
spesifikasi ini serta elevasi, kelandaian dan ukuran yang tercantum dalam gambar
rencana atau sebagaimana diperintahkan oleh Pengawas Lapangan/PPTK.
Pemborong sebelum melaksanakan pekerjaan beton diwajibkan memeriksa
gambar/perhitungan konstruksi beton bertulang. Bila Pengawas Lapangan/PPTK
menganggap perlu maka dibuatkan perhitungan / gambar beton dengan mendapat
persetujuan perencana teknis.
b. Standar-standar yang dipakai
Pada setiap tahapan pekerjaan beton, yakni perencanaan, pelaksanaan dan
pemeliharaannya berlaku ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan
Beton Bertulang Indonesia, yang selanjutnya disingkat dengan PBI. Hal-hal yang
belum diatur dalam ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam PBI, maka dipakai
standard SKSNI-T15,ACI, ASTM dan AASTHO.
c. Mutu beton
Mutu beton yang dikehendaki untuk semua pekerjaan beton adalah 25 Mpa kecuali
ditentukan lain oleh Pengawas Lapangan/PPTK dengan campuran Sesuai ukuran
beton dan penulangannya sesuai dengan gambar.
d. Pengajuan
1. Pemborong harus mengajukan contoh semua bahan yang hendak digunakan
dengan data pengujian, yang harus memenuhi spesifikasi.
2. Pemborong harus mengajukan desain campurannya untuk setiap jenis
pekerjaan pengecoran beton.
3. Pemborong harus mengajukan gambar terinci dari semua perancah yang akan
digunakan, mendiskusikan metode konstruksi dan program kerjanya serta
memperoleh persetujuan Pengawas Lapangan, PPTK sebelum memasang setiap
perancah atau memulai pekerjaan beton lainnya. Persetujuan tersebut tidak
akan membebaskan Pemborong dari tanggung jawabnya pada setiap struktur.
Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 23
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ( RKS )
4. Pemborong harus memberitahu Pengawas Lapangan, PPTK secara tertulis
paling tidak 24 jam sebelumnya untuk mencampur atau mengecor beton.
e. Kondisi Pekerjaan
Pemborong harus menjaga suhu dari semua bahan-bahan terutama agregat
kasar, pada tingkatan yang serendah mungkin dan harus menjaga suhu dari
beton di bawah 30o C pada waktu pengecoran.
Sebagai tambahan, maka Pemborong tidak akan mengecor beton apabila :
1. Kecepatan penguapan melebihi 1,0 Kg/m2/jam;
2. Lengas nisbi dari udara kurang dari 40 %;
3. Hujan atau bila udara penuh debu (tercemar)
4. Kondisi lapangan yang tidak memungkinkan atau tidak ada persetujuan
Pengawas Lapangan/PPTK untuk mengecor.
f. Pembetulan Pekerjaan yang kurang memuaskan
1. Pembetulan dari pekerjaan beton yang tidak memenuhi kriteria toleransi yang
dirinci dalam spesifikasi, atau hasil akhir permukaan yang tidak memuaskan,
atau tidak memenuhi persyaratan sifat campuran yang dirinci dalam
spesifikasi, harus meminta petunjuk Pengawas Lapangan, PPTK yang
meliputi:
- Perubahan dalam perbandingan campuran untuk sisa pekerjaan.
- Penguatan atau pembuangan seluruh dan penggantian bagian pekerjaan
yang dianggap kurang memuaskan.
- Tambalan pada cacat-cacat kecil.
2. Dalam hal adanya perselisihan mengenai kualitas pekerjaan beton atau setiap
keraguan mengenai kelayakan data pengujian yang tersedia, maka Pengawas
Lapangan, PPTK dapat meminta Pemborong untuk melaksanakan pengujian
tambahan yang diperlukan untuk menjamin bahwa suatu penilaian yang
cukup baik mengenai kualitas pekerjaan dapat dibuat. Pengujian tambahan
tersebut harus atas biaya sendiri dari Pemborong.
6.2. Persyaratan Bahan
Untuk pekerjaan konstruksi beton bertulang harus memakai semen Portland yang
telah ditentukan Standartnya dan harus memakai satu macam merk pabrik setiap
lokasi bangunan dengan jenis dan kwalitas yang sama.
Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 24
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ( RKS )
Kerikil untuk semua pekerjaan beton/beton bertulang dapat memakai krikil ukuran 1-
2 atau 2/3 cm, padat dan bersih dan sebelum dipakai harus dicuci terlebih dahulu.
Pasir cor harus dipakai pasir khusus untuk beton, berbutir tajam, bersih dari segala
kotoran dan tidak boleh tercampur dengan bahan-bahan lain.
Untuk mengaduk semua campuran beton harus memakai air bersih dan tawar sesuai
(SNI).
Secara umum, kecuali ditentukan lain secara khusus dalam spesifikasi ini, semua
bahan yang dipakai untuk pekerjaan beton harus memenuhi ketentuan yang
tercantum pada bagian 2 bab 3 dari PEDOMAN BETON 1989 (SKBI-1.4.53.1989).
a. Semen PC
1. Semua semen yang boleh digunakan adalah Semen Portland type-I yang
ditentukan dalam SII 0013-81 atau Standar Umum Bahan Bangunan
Indonesia 1986 dan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan
dalam standar tersebut.
2. Kecuali diijinkan lain oleh Pengawas Lapangan./PPTK, maka hanya produk
dari satu pabrik/merk untuk setiap jenis semen PC yang boleh digunakan
untuk pekerjaan beton.
3. Semen yang diterima dalam kantong-kantong yang masih tersegel dan tidak
pecah.
4. Kecuali jika diperintahkan lain oleh Pengawas Lapangan/PPTK, keterangan
hasil pengujian dari pabrik harus disertakan bersama setiap pengiriman
semen untuk menjamin mutu semen PC sesuai standar.
5. Pemborong harus menyediakan contoh dari setiap pengiriman semen PC yang
telah diserahkan ke tempat kerja kepada Pengawas Lapangan/PPTK yang
diperlukan untuk pengujian. Bila menurut penilaian Pengawas Lapangan/PPTK
semen PC tersebut berbungkah atau berbongkol maka semen PC tersebut
ditolak semen tersebut dan Pemborong harus segera menyingkirkannya dari
tempat pekerjaan.
6. Semen PC yang telah disimpan lebih dari 40 (empat puluh) hari dan
kualitasnya meragukan tidak boleh digunakan dalam pekerjaan, sampai
dilakukan pengujian kembali, dan hasil pengujian memperlihatkan kualitas
yang sesuai dan memenuhi standard yang telah diberikan. Bahan yang ditolak
harus segera dikeluarkan dari lapangan paling lambat dalam waktu 1x24 jam.
Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 25
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ( RKS )
7. Segera setelah sampai di lokasi pekerjaan, semen PC harus disimpan di
tempat penyimpanan yang telah direncanakan sesuai dengan tujuannya, atau
di tempat kering yang bebas dari pengaruh cuaca buruk serta mempunyai
sistim ventilasi yang baik dan lantai tempat penyimpanan terletak lebih tinggi
45 cm dari permukaan tanah dan 20 cm dari dinding serta fasilitas lain untuk
mencegah penyerapan terhadap kelembaban. Semua fasilitas penyimpanan
harus mendapat persetujuan Pengawas Lapangan/PPTK dan harus diberi jalan
masuk yang mudah untuk tujuan pemeriksaan dan identifikasi. Setiap
penyerahan semen PC akan disimpan secara terpisah (menurut kelompoknya)
dan Pemborong menggunakan semen PC sesuai urutan waktu dari
penerimaan bahan tersebut. Tanpa alasan apapun semen PC tidak boleh
ditumpuk (keatas) lebih dari 10 zak (2 meter) tingginya.
8. Jenis semen PC yang berbeda harus disimpan di tempat yang terpisah dan
diberi tanda yang jelas. Semen PC yang dikirimkan ke lokasi pekerjaan dalam
drum atau zak oleh pemasok (supplier) atau pabrik harus disimpan didalam
drum atau zak sampai semen PC tersebut digunakan. Bila semen PC dalam
drum atau zak tersebut telah dibuka, semen PC tersebut harus segera
digunakan. Bila ada keterbatasan ruang untuk penyimpanan semen PC di
lokasi pekerjaan, maka harus disimpan di pusat lokasi Kegiatan dan dapat
didistribusikan sesuai kebutuhan masing-masing pekerjaan.
b. Agregat
1. Secara umum, agregat harus memenuhi ketentuan dan persyaratan dari SII
00520-80 dan persyaratan yang ditentukan dalam spesifikasi ini. Bila tidak
tercakup dalam SII 00520-80 maka agregat harus memenuhi ketentuan ASTM
C33.
2. Agregat kasar harus dipilih sedemikian rupa sehingga ukuran partikel terbesar
tidak lebih besar daripada 3/4 dari jarak minimum antara batang tulangan
atau perbatasan lainnya dalam jarak di mana pekerjaan beton harus
ditempatkan.
3. Agregat kasar harus dipilih sedemikian rupa sehingga ukuran partikel terbesar
tidak lebih besar daripada 3/4 dari jarak minimum antara batang tulangan
atau perbatasan lainnya dalam jarak di mana pekerjaan beton harus
ditempatkan.
Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 26
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ( RKS )
4. Jumlah total lempung dan lumpur di dalam pasir alam tidak boleh melebihi
ketentuan yang ada dalam ACI dan ASTM
5. Agregat harus bebas dari bahan-bahan organik seperti dirinci dalam AASHTO.
6. Pengambilan contoh dan pengujian agregat harus dilakukan memenuhi
ketentuan yang sesuai dengan bagian-bagian dalam ASTM. Pemborong harus
memberi jaminan kepada Pengawas Lapangan/PPTK, bahwa agregat yang
akan dipasok tidak akan meningkatkan reaksi alkali dengan PC.
7. Sebelum pekerjaan adukan contoh dimulai, Pemborong harus menyerahkan
contoh sebanyak 50 kg dari masing-masing agregat yang diusulkan akan
digunakan untuk mendapatkan persetujuan Pengawas Lapangan/PPTK dan
harus disimpan di lapangan untuk digunakan sebagai patokan (acuan).
8. Pemborong harus menyiapkan cara-cara penimbunan agregat pada setiap
tempat di mana pekerjaan pembetonan dilakukan sedemikian :
➢ Ukuran nominal dari agregat kasar dan agregat halus harus ditempatkan
terpisah setiap waktu.
➢ Pengotoran terhadap agregat yang disebabkan oleh tanah dan benda-
benda lainnya dapat dihindarkan setiap waktu.
➢ Setiap timbunan agregat harus mampu mengalirkan air (lolos air).
9. Pemborong harus memastikan bahwa agregat kasar dicurahkan, disimpan dan
dipindahkan dari tempat penyimpanan dengan cara sedemikian sehingga
tidak menyebabkan pemisahan. Agregat kasar harus berupa koral / batu
pecah yang mempunyai susunan gradasi yang baik, keras, tidak porous,
tajam dan bentuknya relatif kubus.Agregat kasar mempunyai ukuran butir di
antara 5 sampai dengan 20 mm, ukuran yang lebih besar dari 38 mm untuk
penggunaannya harus mendapat persetujuan dari Pengawas Lapangan/ PPTK,
sesuai dengan dimensi struktur dan kerapatan tulangan dimana adukan akan
dicor.
10. Gradasi dari agregat kasar secara keseluruhan harus dapat menghasilkan
mutu beton yang dikehendaki, padat dan mempunyai daya kerja yang baik
dengan PC dan air dalam proporsi campuran yang akan dipakai.
11. Pasir yang digunakan harus benar-benar pasir cor bukan pasir laut.
12. Agregat kasar dan agregat halus harus selalu bersih dari gumpalan tanah liat,
lumpur, minyak dan bahan organis yang merugikan.
Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 27
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ( RKS )
13. Agregat halus mempunyai modulus kehalusan butir antara 2 sampai dengan
32 jika diselidiki dengan saringan standard, berbentuk tajam dan keras.
14. Gradasi dari agregat halus harus menghasilkan mutu beton yang dikehendaki.
15. Semua agregat harus disimpan di tempat bersih yang keras permukaannya
dan dicegah supaya tidak terjadi percampuran dengan material/bahan lain
dan terkotori.
16. Agregat halus yang basah tidak boleh digunakan sampai menurut pendapat
Pengawas Lapangan/PPTK agregat tersebut telah kering hingga mencapai
kadar air yang tetap dan seragam, kecuali jika Pemborong mengukur kadar
air agregat halus secara terus menerus dan mengatur jumlah agregat halus
dan air yang ditambahkan dalam setiap pengadukan beton. Bila diperlukan
untuk memenuhi ketentuan dalam pasal ini, Pemborong harus melindungi
gundukan/timbunan dari pengaruh cuaca buruk. Bila keadaan tempat/lokasi
kerja terbatas bagi penyimpanan agregat, agregat harus disimpan di pusat
lokasi kerja dan akan didistribusikan setiap hari sesuai dengan kebutuhan
masing-masing jenis pekerjaan dengan cara sedemikian rupa sehingga
terhindar dari pengotoran dan pemisahan terhadap agregat.
c. A i r
1. Air yang digunakan dalam mencampur, merawat, atau penggunaan lain yang
direncanakan harus bersih dan bebas dari setiap zat-zat yang merugikan
seperti minyak, garam, asam alkali, basa, gula atau zat organik yang adapat
merusak beton. Air harus diuji sesuai dengan dan harus memenuhi
persyaratan ASTM atau PBI.
2. Air dengan kualitas sebagai air minum dapat digunakam tanpa pengujian.
3. Pengawas Lapangan/PPTK berhak mengharuskan Pemborong memeriksa air
yang dipakai ke laboratorium bahan yang diakui dan sah, atas biaya
Pemborong.
d. Bahan Tambahan / Admixture.
Bahan tambahan adalah bahan yang ditambahkan/dicampur bersama bahan
beton selama pengadukan dengan maksud memperbaiki sifat-sifat campuran
beton. Kecuali diijinkan atau diperintahkan oleh Pengawas Lapangan, PPTK,
Pemborong tidak diperkenankan mempergunakan admixture. Metode penggu-
Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 28
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ( RKS )
naan dan jumlah bahan tambahan yang digunakan harus seijin dan disetujui
Pengawas Lapangan, PPTK. Tetapi persetujuan ini tidak mengurangi tanggung
jawab Pemborong untuk menghasilkan beton dengan kekuatan dan "kemudahan
pengerjaan" sesuai dengan ketentuan. Beton yang meliputi berbagai kelas/mutu
yang menggunakan bahan tambahan harus direncanakan dan dibuat adukan
contoh tersendiri dan disetujui Pengawas Lapangan, PPTK, demikian pula bila
beton dengan kelas tersendiri. Bahan tambahan yang mengandung calcium
khlorida tidak boleh digunakan dengan alasan apapun.
6.3. Pencampuran Bahan
Secara umum, kecuali ditentukan lain secara khusus dalam spesifikasi ini,
persyaratan mengenai campuran beton baik mengenai perencanaan campuran dan
pengendalian mutu harus memenuhi ketentuan yang tercantum pada bagian 3 bab 4
dari PEDOMAN BETON 1989 (SKBI - 1.4.53.1989).
a. Rencana Campuran Beton
Pada saat dimulainya pekerjaan Pemborong harus membuat adukan untuk setiap
mutu beton yang tercantum pada tabel 6.1. yang akan digunakan dalam pelak-
sanaan kegiatan dan detail rencana campuran harus dimasukkan untuk disetujui
Pengawas Lapangan, PPTK.
b. Workability (Kelecakan Beton)
1. Kemudahan pengerjaan setiap mutu beton harus sedemikian rupa sehingga
pemadatan dengan hasil yang memuaskan dapat diperoleh bila beton dicor
dan divibrasi dan tidak memisah bila ditangani, diangkut dan dipadatkan
dengan metode yang diusulkan akan digunakan Pemborong dalam
penanganan, transportasi dan pemadatan beton yang bersangkutan dalam
pekerjaan. Untuk beton bertulang, pemadatan ditentukan dengan metode
yang diuraikan dalam ACI dan ASTM harus tidak kurang dari 0,85 dan tidak
lebih besar dari 0,92.
2. Kekentalan (konsistensi) adukan beton harus disesuaikan dengan cara
transport, cara pemadatan, jenis konstruksi yang bersangkutan dan kerapatan
dari tulangan. Kekentalan tersebut dapat tergantung pada berbagai hal,
Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 29
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ( RKS )
antara lain jumlah dan jenis semen, nilai faktor air semen, jenis ukuran butir
dari agregat serta penggunaan bahan-bahan pembantu.
c. Contoh Campuran Beton
Segera setelah Pengawas Lapangan/PPTK menyetujui rencana campuran beton
untuk setiap jenis mutu beton struktur dan selama atau setelah pelaksanaan tes
pendahuluan, Pemborong harus menyiapkan suatu percobaan campuran dari
setiap mutu beton dengan dihadiri/diketahui oleh Pengawas Lapangan, PPTK.
Selanjutnya, untuk kemudahan dalam pekerjaan pengecoran maka Pemborong
harus mengajukan metode pelaksanaan pengecoran yang dianggap paling efesien
menurut kontraktor berkaitan dengan besarnya volume beton dan berkaitan
dengan luas areal yang tersedia di lapangan. Metode pelaksanaan tersebut harus
diajukan paling lambat 7 hari sebelum pengecoran untuk mendapatkan
persetujuan Pengawas, PPTK, KPA.
d. Batasan Rasio Campuran Air / Semen
Dalam merencanakan dan menentukan adukan beton untuk digunakan dalam
pekerjaan, Pemborong harus memperhatikan ketentuan terdahulu dan juga
memperhatikan batasan- batasan lain pada rasio air/semen yang diperlihatkan
pada gambar atau yang dinyatakan/ disebutkan sesuai penggunaan beton pada
bagian tertentu pekerjaan.
6.4. Pengadukan Beton
a. Pengukuran Bahan untuk Beton
Kotak pengukur volume harus dibuat dengan konstruksi yang baik dari bahan
kayu atau baja serta mempunyai volume/isi yang tetap dari bermacam-macam
agregat untuk satu adukan dari suatu campuran. Kotak tersebut harus
mempunyai dasar yang tertutup dan harus ditandai dengan jelas agregat yang
mana yang digunakan. Pada saat menghitung ukuran dari kotak pengukur untuk
agregat halus harus diberi kelonggaran yang berguna untuk melebarnya agregat
halus sehubungan dengan adanya kandungan kadar air yang ada pada timbunan
pasir di lokasi pekerjaan. Sebelum Pemborong menggunakan kotak pengukuran
volume dalam pekerjaannya, hal tersebut harus mendapat persetujuan Pengawas
Lapangan/PPTK yang menyangkut ukuran dan bentuk kotak tersebut. Bila bahan
Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 30
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ( RKS )
pencampur tambahan boleh digunakan, harus diukur secara terpisah dengan alat
pembubuh (dispenser) yang telah dikalibrasi, dan harus ditambahkan ke dalam
adukan bersama air. Semua pengaduk dan mesin pengaduk harus dijaga agar
bebas kerak beton dan harus dibersihkan sebelum pengadukan dimulai.
b. Pengadukan Beton
Beton harus diaduk dalam alat pengaduk mekanis atau beton molen yang mampu
mengkombinasikan agregat, semen dan air (termasuk bahan campuran
tambahan, jika ada) ke dalam suatu campuran yang berwarna seragam dan
melepaskan campuran tanpa pemisahan. Pada permulaan pekerjaan, dengan
pengaduk yang bersih, pengadukan pertama hanya terdiri dari setengah bagian
dari jumlah normal agregat kasar untuk mengganti pelekatan bahan lain pada
drum. Keadaan kadar air asli agregat harus ditentukan sebelum dimulainya
pengadukan setiap harinya dan pada periode tertentu dalam 1 hari pengadukan
bila diperlukan.
Pemborong harus memperhitungkan kandungan air dalam agregat bila
menentukan jumlah air yang ditambahkan ke setiap campuran, dan akan
mengatur jumlah air yang ditambahkan ke setiap adukan untuk menjaga rasio
air/semen dari adukan selalu tetap.
c. Pengawasan Mutu Beton
1. Pengawas Lapangan/PPTK berhak meminta setiap saat pada Pemborong
untuk membuat benda uji berupa silinder dari adukan beton yang dibuat.
Pengambilan contoh beton harus sesuai dengan ketentuan dari PBI 89 dan
ASTM C172, pembuatan dan perawatan benda uji harus sesuai ketentuan dari
ASTM C31 dan diuji berdasarkan ASTM C39 di laboratorium yang berwenang
dan disetujui oleh Pengawas Lapangan/PPTK.
2. Yang dimaksud dengan kekuatan beton disyaratkan (fc’) adalah hasil test
tekan silinder 150mm x H 300mm pada umur beton 28 hari.
3. Jumlah pengambilan dari setiap mutu beton yang dituang dalam satu hari
harus diambil tidak kurang dari satu kali. Satu pengambilan contoh mewakili
suatu volume rata-rata yang tidak lebih dari 20 m3 atau 5 truk mixer atau 1
batch (dipilih yang volumenya terkecil). Pada setiap kali pengambilan contoh
Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 31
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ( RKS )
beton harus dibuat empat pasang spesimen silinder yang dites sebagai
berikut :
- 1 pasang dites pada umur 3 hari
- 1 pasang dites pada umur 7 hari
- 2 pasang dites pada umur 28 hari
4. Laporan uji tekan harus diserahkan kepada pengawas satu hari sesudah
selesai pengujian. Evaluasi hasil uji tekan umur 28 hari dilakukan berdasarkan
ketentuan sebagai berikut :
- Nilai rata-rata dari semua pasangan hasil uji berturut-turut yang masing-
masing terdiri dari empat hasil uji kuat tekan tidak kurang dari (fc' +
0,82S).
- Tidak satupun dari hasil uji tekan mempunyai nilai dibawah 0,85 fc'.
- Yang dimaksud satu hasil uji tekan adalah nilai rata-rata kuat tekan 2
buah spesimen silinder dari contoh beton yang sama (atau 1 pasang
spesimen).
5. Apabila dalam pelaksanaan nanti kedapatan bahwa hasil uji tekan gagal
memenuhi syarat spesifikasi dan telah pula dilakukan penyelidikan lain dan
hasilnya gagal pula, maka bagian pekerjaan tersebut harus diperkuat dengan
suatu metode yang mana seluruh biaya untuk itu, baik untuk perencanaan
maupun pelaksanaannya ditanggung oleh Pemborong sepenuhnya.
6. Meskipun hasil pengujian benda-benda uji memuaskan, Pengawas
Lapangan/PPTK mempunyai wewenang untuk menolak konstruksi beton yang
cacat seperti berikut :
- Konstruksi beton kropos.
- Konstruksi beton tidak sesuai dengan bentuk yang direncanakan atau
posisinya tidak sesuai dengan gambar.
- Konstruksi yang tidak tegak lurus atau tidak rata seperti yang
direncanakan.
- Konstruksi beton yang berisikan kayu atau benda lain.
Semua pekerjaan yang dianggap cacat tersebut pada dasarnya harus
dibongkar dan diganti dengan yang baru, kecuali Pengawas Lapangan/PPTK
menyetujui untuk diadakan perbaikan atau perkuatan dari cacat yang
ditimbulkan tersebut.
Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 32
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ( RKS )
Pengujian tambahan yang diminta oleh Pengawas Lapangan/PPTK mengenai
mutu beton dan biaya ditanggung oleh Pemborong.
Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 33
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ( RKS )
6.5. Persyaratan Pelaksanaan
Secara umum, kecuali ditentukan lain secara khusus dalam spesifikasi ini,
persyaratan mengenai pelaksanaan pembetonan yang meliputi pengadukan,
pengangkutan, penuangan, pengecoran, perawatan, bekisting, penulangan, siar
konstruksi, sparing dan lain-lain harus memenuhi ketentuan yang tercantum pada
bagian 3 bab 5 dan bab 6 dari PEDOMAN BETON 1989 (SKBI 1.4.53.1989).
a. Siar-siar Konstruksi
1. Semua siar-siar konstruksi dalam beton harus dibentuk rata horisontal atau vertikal.
Siar-siar tersebut harus berakhir pada bekisting yang kokoh dan ditunjang dengan
baik, jika perlu bekisting dibor guna melewati penulangan.
2. Bila pekerjaan pengecoran ditunda sampai beton yang sudah dicor mulai mengeras,
maka dianggap terdapat siar konstruksi. Pemborong harus menyerahkan kepada
Pengawas Lapangan/PPTK jadwal secara detail rencana pembetonan semua bagian
pekerjaan.
3. Jika diperlukan siar konstruksi di tempat yang lain dari pada yang telah disetujui,
karena adanya kerusakan alat atau alasan lain yang tak terduga, harus disediakan
penopang tegak lurus pada garis tegangan-tegangan utama tetapi jika lokasinya dekat
tumpuan suatu plat atau balok, atau di tempat lain yang dianggap berbahaya oleh
Pengawas Lapangan/PPTK, maka beton yang sudah dicor harus dipecah kembali dan
disingkirkan sehingga dicapai lokasi yang cocok untuk siar konstruksi sebagaimana
yang disetujui oleh Pengawas Lapangan/PPTK.
4. Pengecoran beton harus dilaksanakan secara terus menerus dari satu siar ke siar
berikutnya, tanpa memperhatikan jam-jam makan.
5. Permukaan siar beton yang sudah dicor harus dibersihkan seluruhnya dari benda-
benda asing atau serpihan-serpihan. Jika beton kurang dari 3 hari umurnya,
permukaan tersebut harus disiapkan dengan pencucian dan penyikatan seluruhnya.
Jika umurnya lebih dari 3 hari atau sudah terlalu keras, permukaan tersebut harus
disand blasted untuk memperlihatkan agregat.
6. Pemborong harus memperhatikan bahwa permukaan telah disiapkan dan dibersihkan
sebelum pengecoran disetujui oleh Pengawas Lapangan /PPTK. Bekisting harus
diperiksa lagi dan dikencangkan. Pemadatan dan penggetaran harus dilakukan pada
permukaan lama dan ke sudut-sudut cetakan beton.
Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 34
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ( RKS )
b. Pembuatan Bekisting
Pemborong tidak diperbolehkan mengecor beton sebelum bekesting dan pasangan
besi beton diperiksa dan disetujui Pengawas Lapangan/PPTK.
Pemasangan papan-papan bekesting dipakai papan meranti tebal 2 cm disusun
secara rapat.
Pembongkaran papan bekesting dapat dilaksanakan sesudah mendapat persetujuan
dari Pengawas Lapangan/PPTK.
Setelah pekerjaan bekesting dibongkar semua bidang yang terlihat ada lobang-
lobang, tidak rata, harus segera ditutup dengan spesie 1pc : 2ps.
1. Semua cetakan beton dan penopang-penopangnya harus didesain oleh Pemborong dan
sebelum mulai dikerjakan harus disetujui Pengawas Lapangan/PPTK.
2. Cetakan harus benar-benar lurus, rata dan kokoh sehingga cukup untuk menahan
defleksi, gerakan-gerakan dan getaran yang membahayakan akibat tekanan dari
adukan beton cair atau padat.
3. Semua sambungan harus ditutup rapat untuk menghindari kebocoran air semen dan
dibuat sedemikian sehingga permukaan beton yang kelihatan (exposed surface) lurus,
rata dan kokoh.
4. Bila ada bagian beton yang sempit dan mempunyai kedalaman yang sangat besar,
harus dibuat lubang-lubang pada sisi-sisi cetakan di posisi yang disetujui PPTK untuk
memungkinkan penuangan dan pemadatan beton yang memadai.
5. Penggunaan pengikat (batang tarik) yang ditanam dalam beton diperkenankan setelah
mendapat persetujuan dari Pengawas Lapangan/PPTK. Penempatannya harus didesain
sehingga tidak ada bagian yang tertanam lebih dekat dengan permukaan beton dari
pada selimut betonnya untuk melindungi baja tulangan di lokasi tersebut.
6. Semua lubang bekas batang pengikat harus diisi dengan beton atau spesi dengan cara
yang disetujui Pengawas Lapangan/PPTK dan harus tidak berbekas pada permukaan
beton.
7. Cetakan harus mempunyai lubang-lubang sementara yang kegunaannya untuk
membuang kotoran. Lubang-lubang ini harus ditutup dengan rapi sebelum
pengecoran.
8. Bekisting harus dibuat sedemikian sehingga pembongkarannya dapat mudah dilakukan
tanpa membahayakan konstruksi.
9. Jarak maksimum tiang-tiang penyangga harus diatur oleh Pemborong demi keamanan
struktur yang akan dicor. Semua tiang-tiang penyangga tidak boleh ditempatkan
Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 35
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ( RKS )
langsung di atas tanah, tetapi berpijak di atas balok kayu rata atau lantai kerja dengan
kokoh.
10. Apabila pemasangan bekisting tidak sesuai dengan ketentuan atau dianggap kurang
baik maka Pengawas Lapangan/PPTK berhak menyuruh membongkar dan memperbaiki
dengan biaya ditanggung oleh Pemborong.
11. Untuk menghindari dan menjaga lendutan, maka cetakan khusus untuk balok dan plat
beton harus dibuat cembung keatas setinggi besarnya lendutan yang akan terjadi.
12. Pemborong diwajibkan untuk memasang beton deking agar tulangan tidak menempel
pada permukaan bekisting, ketebalan dari beton deking tersebut harus disesuaikan
dengan selimut beton yang diperlukan yang ditunjukkan dalam gambar kerja.
13. Sebelum pengecoran dilaksanakan, semua permukaan cetakan harus bersih dari segala
sesuatu yang dapat mengurangi mutu beton dan kekuatannya, terutama kotoran-
kotoran yang menempel, ataupun serpihan-serpihan kayu, kawat sisa pemotongan,
dan lain-lainnya untuk dikumpulkan disuatu tempat dan selanjutnya diambil dan
dibuang
14. Semua bahan cetakan harus dirawat dengan baik. Bahan yang rusak tidak diijinkan
untuk digunakan. Sebelum digunakan lagi semua cetakan harus dibersihkan.
c. Pembongkaran Bekisting
1. Pembongkaran dilakukan dimana bagian konstruksi bagian tersebut harus dapat
memikul berat sendiri dan beban-beban pelaksanaan, atau pembongkaran dapat
dilaksanakan sesuai kekuatan beton berdasarkan hasil pengujian. Tidak ada cetakan
yang boleh dibuka sebelum disetujui oleh Pengawas Lapangan/PPTK. Persetujuan ini
tidak membebaskan Pemborong dari tanggung jawabnya.
2. Pembongkaran bekisting dilaksanakan dengan hati-hati, jangan sampai merusak
betonnya sendiri. Pemborong wajib memperbaiki dengan biayanya sendiri, setiap
kerusakan yang timbul akibat pembongkaran dan pemukulan cetakan dan
penopangnya. Kerusakan-kerusakan kecil mungkin dapat diperbaiki dengan mengisi
plester / spesi sesuai kebijaksanaan Pengawas Lapangan/PPTK. Semua permukaan
beton harus benar-benar halus. Setiap permukaan yang bersisik harus dibersihkan dan
lubang-lubang udara di permukaan diisi dengan campuran spesi 1:1½.
Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 36
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ( RKS )
d. Kerusakan pada Permukaan Bekisting
Pembuatan bekisting dan pembetonan harus sedemikian sehingga tidak diperlukan lagi
perbaikan, permukaan harus rata/halus dan padat. Jika noda timbul setelah
pembongkaran bekisting, arahan Pengawas Lapangan/PPTK dalam hal perbaikan yang
diperlukan harus dilakukan segera. Tindakan tersebut termasuk (tetapi tidak dibatasi)
dalam :
1. Sirip, lubang gelembung, pelunturan warna permukaan dan kerusakan kecil lain dapat
disikat dengan karung /kain kasar segera setelah bekisting dilepas ;
2. Permukaan beton yang tidak rata dan ketidak teraturan yang lambat laun harus
digosok dengan Carbo rundum dan air setelah beton dipelihara dengan baik.
3. Kerusakan yang seperti ini dan kerusakan lain harus diperbaiki dengan cara yang
disetujui PPTK yang mungkin termasuk penggunaan "epoxy resin" yang cocok, dimana
perlu, dipotong membentuk "dovetail" yang teratur paling sedikit dengan kedalaman
75 mm dan diisi kembali dengan beton diatas tulangan kawat baja dan mengikat pada
"dovetail".
e. Pengecoran Beton
1. Beton tidak boleh dicor sebelum semua pekerjaan cetakan, ukuran dan letak baja
tulangan sesuai dengan gambar pelaksanaan, pemasangan instalasi-instalasi yang
harus ditanam, penopang dan pengikatan dan lain-lain selesai dikerjakan. Sebelum
pengecoran dimulai permukaan-permukaan yang berhubungan dengan pengecoran
harus disetujui oleh Pengawas Lapangan/PPTK.
2. Segera sebelum pengecoran beton, semua permukaan cetakan harus bersih dari air
yang tergenang, reruntuhan atau bahan lepas yang lainnya. Permukaan bekisting dan
bahan-bahan yang menyerap pada tempat-tempat yang akan dicor harus dibasahi
dengan merata namun tidak berlebihan. Baja tulangan harus bersih dari semua
kotoran atau zat pelapis yang dapat mengurangi lekatan dengan beton.
3. Pemborong harus memperhatikan letak/jarak/sudut untuk setiap penghentian
pengecoran yang akan masih berlanjut, terhadap sistem struktur/penulangan yang
ada.
4. Pemborong harus memperhatikan sebelum pengecoran, dikoordinasikan dengan
pekerjaan instalasi listrik dan drainase, terutama yang menyangkut pipa-pipa sparing
yang tertanam dalam beton. Untuk pemasangan sparing-sparing harus dihindari
memotong pembesian. Jika pemasangan sparing ini dirasa akan menimbulkan
Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 37
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ( RKS )
masalah, Pemborong harus melaporkan dan meminta petunjuk dari Pengawas
Lapangan/ PPTK. Sparing-sparing harus dipasang kuat sehingga tidak bergeser/
berubah kedudukannya selama pengecoran dan harus dilindungi sehingga tidak terisi
adukan beton.
5. Sebelum pengecoran dimulai persiapan harus benar-benar memadai dan Pemborong
wajib meminta ijin dari Pengawas Lapangan/PPTK untuk memulai pengecoran
tersebut.
6. Paling lama 2 jam setelah waktu pengadukan pertama kali, beton harus sudah dituang
seluruhnya. Beton yang akan dicor harus diusahakan agar pengangkutannya ke tempat
posisi terakhir sependek mungkin dan dengan alat yang dapat melindungi dari
pengaruh kontaminasi atau segregasi. Segregasi dalam beton yang disebabkan jatuh
bebas dari tempat yang cukup tinggi, atau sudut yang terlalu besar, atau bertumpuk
dengan baja tulangan-tulangan, tidak dapat diterima.
7. Penggunaan concrete pump dapat dilakukan dengan seijin Pengawas Lapangan/PPTK.
Pemborong wajib mengatur campuran beton yang sesuai dan kecepatan penuangan
beton untuk menghindari segregasi, kerusakan pada baja tulangan, cetakan dan
sebagainya.
8. Dalam pemadatan setiap lapisan dari beton, kepala vibrator harus dapat menembus
dan menggetarkan kembali beton pada bagian atas dari lapisan yang terletak di
bawahnya. Lamanya penggetaran tidak boleh menyebabkan terpisahnya bahan beton
dengan airnya.
9. Tukang besi harus selalu berada di lokasi pengecoran untuk sewaktu-waktu
membetulkan posisi dari baja tulangan.
10. Jadwal waktu pengecoran harus diatur sedemikian sehingga tidak ada permukaan
beton yang dibiarkan lebih dari 30 menit sebelum pengecoran berikutnya.
11. Pengecoran beton tidak diperkenankan selama hujan deras, kecuali dilakukan dalam
tempat yang terlindung.
12. Apabila setelah cetakan dibongkar ternyata terdapat bagian-bagian beton yang
keropos atau cacat lainnya maka perbaikan hanya dilakukan setelah mendapat
persetujuan dari Pengawas Lapangan/PPTK, mengenai cara pengisian atau
penambalan dan penutupan lainnya.
13. Jika ketidak sempurnaan tersebut tidak dapat diperbaiki untuk menghasilkan
permukaan beton yang diharapkan, maka harus dibongkar atau diganti dengan
Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 38
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ( RKS )
pembetonan kembali. Semua resiko yang terjadi sebagai akibat pekerjaan tersebut dan
biaya perbaikan kembali merupakan tanggung jawab Pemborong.
14. Beton tidak boleh dicor dalam air yang mengalir dan juga tidak boleh jatuh melalui air.
Beton hanya dapat dicor dengan menggunakan kotak kedap air dengan dasar yang
terbuka atau corong pipa cor (tremie) dari jenis yang disetujui Pengawas
Lapangan/PPTK. Dasar kotak tidak boleh dibuka sampai kotak tersebut terletak dengan
baik di atas tempat pengecoran, dan ujung corong pipa cor harus selalu tetap di
bawah permukaan adukan beton yang baru dicor.
15. Toleransi Dimensional
a. Toleransi Permukaan Beton Permukaan beton dari berbagai macam mutu baik
dengan bekisting atau tanpa bekisting yang ditentukan pada butir diatas harus
sesuai dengan toleransi yang diperlihatkan pada tabel 6.4. di bawah ini, kecuali
bila toleransi dinyatakan berbeda oleh spesifikasi atau diperlihatkan dalam
gambar. Pada tabel 6.4. jalur dan ketinggian/"lines and level" dan
dimensi/"dimension" berarti jalur dan ketinggian serta dimensi potongan melintang
yang diperlihatkan pada gambar. Ketidak-teraturan permukaan, dikategorikan
sebagai kekasaran "abrupt" atau tidak rata "gradual". Kekasaran tidak seragam
mencakup, tetapi tidak terbatas pada cetakan dan sirip yang disebabkan
perletakan bekisting yang salah, ikatan/sambungan yang longgar dan kerusakan
pada bahan bekisting dan harus diuji dengan plat lurus (straight template) bagi
permukaan datar atau peralatan yang sesuai bagi permukaan yang melengkung.
Plat pengukur tersebut mempunyai panjang 3 m untuk permukaan tanpa bekisting
dan 1,5 m untuk permukaan dengan bekisting.
b. Toleransi kelurusan dan selimut beton
➢ Toleransi menurut ukuran :
Panjang keseluruhan sampai dengan 6 m + 5 mm
Panjang keseluruhan melebihi 6 m + 15 mm
Panjang balok, pelat lantai atas, kolom, + 10 mm
kolom dinding atau antara tembok kepala
➢ Toleransi menurut bentuk :
Siku-siku (perbedaan panjang/diagonal 10 mm
Kelurusan atau Busur (penyimpangan dari 12 mm
garis yang dimaksud) untuk panjang sampai 3 m
Kelurusan atau Busur untuk panjang 3 m - 6 m 15 mm
Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 39
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ( RKS )
Kelurusan atau Busur untuk panjang lebih 20 mm
besar dari 6 m
➢ Toleransi menurut Posisi (dari titik rujukan) :
Posisi rencana dari kolom pracetak + 10 mm
Posisi rencana dari permukaan horizontal + 10 mm
Posisi rencana dari permukaan vertikal + 10 mm
➢ Toleransi menurut kedudukan tegak :
Penyimpangan ketegangan untuk kolom + 10 mm
dan dinding
➢ Toleransi menurut ketinggian :
Puncak beton penutup di bawah pondasi + 10 mm
Puncak beton penutup di bawah pelat injak + 10 mm
Puncak kolom, tembok kepala dan balok + 10 mm
melintang
Puncak pelat lantai + 10 mm
➢ Toleransi menurut kedudukan datar :
10 mm dalam ukuran panjang horisontal 4 m
➢ Toleransi untuk selimut beton di atas baja tulangan :
Selimut beton sampai dengan 3 cm + 5 mm
Selimut beton dari 3 cm - 5 cm + 10 mm
Selimut beton dari 5 cm - 10 cm + 10 mm
f. Beton ready mix
1. Beton Ready Mix harus berasal dari suatu sumber yang disetujui oleh Pengawas
Lapangan/PPTK dan harus memenuhi persyaratan yang diuraikan pada bagian ini.
Pemborong bertanggung jawab untuk mengusahakan agar beton memenuhi
persyaratan dari spesifikasi ini termasuk pengendalian mutu.
2. Jika salah satu dari persyaratan dalam spesifikasi ini tidak dipenuhi oleh pemasok,
Pengawas Lapangan/PPTK dapat menarik kembali persetujuannya dan mengharuskan
Pemborong mengganti pemasok.
3. Beton harus diangkut dengan truk mixer yang terus menerus berputar dengan
kecepatan sesuai ketentuan dari pabrik.
4. Pemborong harus menyediakan di lapangan satu mixer drum dengan kapasitas
minimum 12 m3 dan menjaganya agar tetap dalam kondisi jalan untuk dipakai bila
Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 40
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ( RKS )
terjadi gangguan dalam pemasokan ready mix. Pemborong juga harus menyediakan
juga material yang memadai untuk dipakai dengan mixer cadangan tersebut.
5. Pemborong harus mengatur agar Pengawas Lapangan/PPTK dapat memeriksa alat
pembuat beton ready mix bilamana diperlukan.
6. Pemborong harus memiliki data-data dari pemasok ready mix yang menunjukkan
bahwa ketentuan-ketentuan dalam spesifikasi ini telah dipenuhi oleh pemasok yang
bersangkutan. Proporsi campuran bahan-bahan dari setiap mixer harus terus didata.
7. Pada dokumen pengiriman harus dicantumkan waktu pengadukan dan penambahan
air, dikirim bersama pengemudi truk dan diparaf oleh pencatat waktu yang
bertanggung jawab di tempat pengadukan (batching plant). Penambahan air setelah
keluar dari tempat pengadukan harus dibawah pengawasan Pengawas
Lapangan/PPTK. Sama sekali tidak diperkenankan penambahan air pada waktu
pengecoran.
8. Di lapangan harus dibuat catatan meliputi hal-hal berikut ini :
- Waktu kedatangan truk mixer.
- Waktu pengadukan dan penambahan air di batching plant.
- Waktu ketika beton dicorkan.
- Mutu beton atau kekuatan yang ditentukan dan ukuran agregat maksimum.
- Posisi dimana beton dicor.
- Identifikasi silinder uji yang diambil dari truk tersebut.
- Slump (atau faktor kompaksi)
9. Beton harus sudah dituang dan dipadatkan pada posisi akhirnya dalam waktu 2 jam
setelah semen bercampur dengan air kecuali disetujui oleh Pengawas Lapangan/PPTK.
Hal lain di luar ketentuan di atas kasus mengikuti ketentuan yang ada dalam PBI 1971
NI-2 atau SKBJ - 1.4.53.1989.
g. Perawatan (Curing)
1. Seluruh permukaan beton harus dilindungi selama proses pengerasan terhadap sinar
matahari dan hembusan angin kering.
2. Semua permukaan beton yang terlihat harus diambil tindakan sebagai berikut:
- Sebelum beton mulai mengeras, maka beton setelah pengecoran pada hari-hari
pertama harus disirami, ditutupi dengan karung basah atau digenangi dengan air
selama paling sedikit 2 minggu secara terus menerus.
Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 41
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ( RKS )
- Tidak diperkenankan menaruh bahan-bahan diatas konstruksi beton yang baru dicor
(dalam tahap pengeringan) atau mempergunakannya sebagai jalan mengangkut
bahan-bahan.
6.6. Penulangan
a. U m u m
Penulangan termasuk tulangan datar, anyaman yang dilas dan kawat pengikat untuk
beton cor di tempat dan pasangan batu.
b. Bahan Tulangan
1. Baja Tulangan
- Baja tulangan yang diapakai adalah ex produksi Krakatau Steel atau
ditentukan lain oleh Pengawas Lapangan/PPTK
- Pemborong tidak boleh memakai baja tulangan ukuran penampang yang tidak
tepat/banci. Baja tulangan harus bersih dari kotoran lapisan minyak/lemak
dan karat serta tidak cacat (retak-retak, mengelupas dan sebagainya).
Penggantian ukuran batang baja yang berbeda hanya akan diijinkan bila
dilengkapi dengan perhitungan-perhitungan yang dapat dipertanggung
jawabkan serta harus mendapatkan persetujuan Pengawas Lapangan/PPTK.
- Baja tulangan yang tidak memenuhi syarat-syarat karena kualitas tidak sesuai
dengan spesifikasi dan peraturan lain harus segera dikeluarkan dari lokasi
setelah menerima instruksi dari Pengawas Lapangan/PPTK dalam waktu 1x24
jam.
2. Penunjang untuk Tulangan (Baja)
Harus dibentuk dari batang kawat baja ringan atau blok beton pracetak dari kelas
beton yang akan digunakan didalam pekerjaan. Kayu, batu bata, batu dan bahan-
bahan lain tidak akan diperkenankan sebagai penunjang.
3. Pengikat untuk Tulangan
Kawat untuk mengikat tulangan harus berupa kawat ikat baja lunak sesuai dengan
AASHTO M 32-78.
c. Pembengkokan dan Pengikatan
Besi tulangan harus dibengkokkan sesuai BS 4466 atau NI- 2-1983. Pembengkokan
harus dikerjakan dalam keadaan dingin. Pembengkokan kembali batang yang salah
Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 42
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ( RKS )
dibengkokkan tidak diperbolehkan. Semua tulangan diikatkan dengan tepat dan baik
pada kedudukan yang diperlihatkan dalam gambar menggunakan blok penahan dan
dudukan. Semua persilangan besi tulangan dikencangkan (diikatkan satu sama lain)
dengan kawat besi yang lunak. Ujung besi dibengkokkan dan masuk ke dalam beton.
Pemborong harus memastikan bahwa semua tulangan selalu tetap dalam posisinya,
penanganan/perhatian khusus perlu diberikan selama pengecoran beton dilakukan.
Selimut beton harus dijaga dengan bantuan blok-blok penyangga (beton tahu).
Tulangan paling atas plat lantai harus tetap pada kedudukannya dengan menggunakan
dudukan yang dibuat dari besi lunak / "chairs", diameter dan jumlah harus cukup
untuk menjamin tulangan tidak berubah bentuk dan berubah kedudukannya. Selimut
beton pada tulangan harus sesuai pasal 3.11.2 dari CP 110 part 1 - 1972 .
d. Pengelasan Tulangan
Tulangan yang ditentukan harus dilas, melalui beberapa proses yang harus
diperlihatkan oleh Pemborong dengan pengujian tekuk dan tarikan yang akan
menjamin kekuatan besi asli tidak berkurang dan las mempunyai kekuatan yang tidak
kurang dari kekuatan besi asli, serta harus dapat dibuktikan dengan pengujian di
laboratorium dengan jumlah benda uji ditentukan oleh Pengawas Lapangan/PPTK.
Semua pekerjaan beton bertulang harus mengikuti PBI 1971 dan SKSNI.
Semua ukuran besi beton maupun penulangannya harus dilaksanakan sesuai dengan
gambar. Besar ukuran beton beserta penulangan dilaksanakan sesuai gambar rencana dan
gambar detail tidak tertulis secara jelas.
Tulangan untuk beton harus memakai besi/tulang yang baru, bersih dari segala kotoran
termasuk karat-karat yang ada harus dibersihkan beton dilaksanakan sesuai dengan gambar,
bila terjadi perbedaan antara bestek dan gambar detail, Pemborong diwajibkan untuk
melaporkan kepada Pengawas Lapangan/PPTK sehingga mendapatkan keputusan mana
yang akan dilaksanakan.
Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 43
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ( RKS )
BAB IV
PEKERJAAN ABUTMENT DAN OPRIT
a. Bahan yang diperlukan batu kali yang bersih serta homogen, pasir pasang yang
mempunyai gradasi yang baik, semen yang digunakan harus mempunyai standar SNI.
Bahan pasangan batu kali adalah batu kali yang dibelah terlebih dahulu dengan luas
permukaan pecah minimal 50%, ukuran batu kali yang akan dipasang minimal 10-15
cm maksimal 30-40 cm.
b. Pelaksanaan pembuatan bangunan tembok pendukung atau penahan tanah.
1. Tembok pendukung dibangun sepanjang 25 meter dengan ukuran sesuai dengan
gambar perencanaan.
2. Pasangan batu kali baru boleh dilaksanakan setelah kedalaman dan lebar galian
diperiksa oleh KPA, PPTK, Pengawas dan sesuai ketentuan dalam gambar. Pada
seluruh pasangan pondasi batu kali harus didahului dengan urugan pasir yang
dipadatkan, dan pasangan batu kosong dengan ketebalan sesuai ketentuan dalam
gambar. Pemasangan batu belah untuk pasangan pondasi harus berdiri.
3. Pasangan batu kali menggunakan spesi 1 pc : 4 ps dan permukaan yang terlihat
diplester dengan spesi 1 pc : 3 ps.
4. Pengadukan spesi dengan menggunakan beton molen. Penggunaan terlalu banyak
adukan untuk menutup rongga atau celah tidak dibenarkan. Rongga atau celah
harus diisi dengan batu yang lebih kecil. Daya dukung maksimum yang diijinkan
dari pasangan batu belah yang sudah selesai dikerjakan adalah 50 Kg/Cm2.
5. Jika pekerjaan pasangan batu kali terpaksa dihentikan maka permukaan
perhentian harus bergerigi agar penyambungan berikutnya terjadi ikatan yang
kokoh dan sempurna. Di dalam pasangan tidak boleh ada rongga-rongga atau
celah-celah yang kosong.
6. Permukaan atas dan bagian dalam diplester halus dengan campuran 1 pc : 3 ps.
Campuran untuk pekerjaan plesteran harus memenuhi persyaratan. Pekerjaan
plesteran dikerjakan satu lapis sampai jumlah ketebalan 1,5 cm dan dihaluskan
dengan air semen.
Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 44
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ( RKS )
BAB V
PEKERJAAN PLESTERAN
a. Bahan yang diperlukan batu kali yang bersih serta homogen, pasir pasang yang
mempunyai gradasi yang baik, semen yang digunakan harus mempunyai standar SNI.
Bahan pasangan batu kali adalah batu kali yang di belah terlebih dahulu dengan luas
permukaan pecah minimal 50%, ukuran batu kali yang akan dipasang minimal 10-15
cm maksimal 30-40 cm.
b. Pelaksanaan pembuatan bangunan plengsengan.
1. Pasangan batu kali baru boleh dilaksanakan setelah kedalaman dan lebar galian
diperiksa oleh KPA, PPTK, Pengawas dan sesuai ketentuan dalam gambar. Pada
seluruh pasangan pondasi batu kali harus didahului dengan urugan pasir yang
dipadatkan, dan pasangan batu kosong dengan ketebalan sesuai ketentuan dalam
gambar. Pemasangan batu belah untuk pasangan pondasi harus berdiri.
2. Pasangan batu kali menggunakan spesi 1 pc : 4 ps dan pemukaan yang terlihat
diplester dengan spesi 1 pc : 3 ps.
3. Pengadukan spesi dengan menggunakan beton molen. Penggunaan terlalu banyak
adukan untuk menutup rongga atau celah tidak dibenarkan. Rongga atau celah
harus diisi dengan batu yang lebih kecil. Daya dukung maksimum yang diijinkan
dari pasangan batu belah yang sudah selesai dikerjakan adalah 50 Kg/Cm2.
4. Jika pekerjaan pasangan batu kali terpaksa dihentikan maka permukaan
perhentian harus bergerigi agar penyambungan berikutnya terjadi ikatan yang
kokoh dan sempurna. Di dalam pasangan tidak boleh ada rongga-rongga atau
celah-celah yang kosong.
5. Permukaan atas dan bagian dalam diplester halus dengan campuran 1 pc : 3 ps.
Campuran untuk pekerjaan plesteran harus memenuhi persyaratan. Pekerjaan
plesteran dikerjakan satu lapis sampai jumlah ketebalan 1,5 cm dan dihaluskan
dengan air semen.
Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 45
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ( RKS )
BAB VI
PEKERJAAN LAIN-LAIN
10.1. PERUBAHAN-PERUBAHAN
Apabila ada perubahan dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas karena sesuatu hal
harus seijin Pejabat Pembuat Komitmen, PPTK, Pengawas Lapangan.
10.2. PENUTUP
Apabila dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) tidak disebutkan hal-hal yang
dipasang, dibuat, dilaksanakan dan disediakan, tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan
hal ini menjadi bagian yang nyata dilaksanakan dan disediakan oleh Rekanan, harus
dianggap sebagai telah dibuat didalam spesifikasi ini jadi tidak terhitung sebagai
pekerjaan tambah/ meer werk.
Dibuat oleh
…………………………
CV. …………………………
………………………………
Direktur/Direktris
Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 46| Authority | |||
|---|---|---|---|
| 2 April 2025 | Pembangunan Jembatan Ruas Dalam Kota Madopolo | Kab. Halmahera Selatan | Rp 700,000,000 |
| 26 June 2025 | Rehabilitasi Pesantren Maffa Desa Maffa Kec Gane Timu | Kab. Halmahera Selatan | Rp 675,000,000 |
| 14 June 2019 | Peralatan Standar Kemetrologian | Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan | Rp 669,500,000 |
| 2 July 2019 | Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus Pengawasan Kemetrologian | Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan | Rp 650,000,000 |
| 17 March 2015 | Pembangunan Gapura Ruas Jalan Kantor Bupati Halmahera Selatan | Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan | Rp 499,400,000 |
| 8 May 2019 | Rehabilitasi Gedung Dan Bangunan Kantor Pupr | Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan | Rp 462,000,000 |
| 1 July 2019 | Percontohan Budidaya Rumput Laut | Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan | Rp 275,000,000 |
| 7 June 2025 | Pembangunan Mesjid Desa Pelita | Kab. Halmahera Selatan | Rp 180,000,000 |
| 2 July 2025 | Pembuatan Setapak Kantor Dinas Kominfo | Kab. Halmahera Selatan | Rp 70,000,000 |