Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Terminal Tipe B Di Jawa Barat

Uraian Singkat Pekerjaan                         

Berdasarkan pasal 138 ayat (1) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa
Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman,
nyaman, dan terjangkau. Dan pada ayat (2) disebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas

penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Selanjutnya pada pasal 139
ayat (1), (2) dan (3) disebutkan bahwa Pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk
jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota antarprovinsi serta lintas batas negara, Pemerintah
Daerah provinsi wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau
barang antarkota dalam provinsi, serta Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menjamin
tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah
kabupaten/kota. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahaan Daerah yang pada lampirannya pada urusan Perhubungan menyebutkan bahwa
Pemerintah Provinsi berwenang Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau

barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang
Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah
kabupaten/kota, dan Pemerintah Pusat berwenang Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan
orang dan/atau barang antar Daerah kabupaten/kota antar Daerah provinsi serta lintas batas negara.
Di Provinsi Jawa Barat dipertegas pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perhubungan pada Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa Gubernur wajib menjamin
tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang antar kota/kabupaten dalam daerah provinsi
Selanjutnya berdasarkan pasal 143 Undang-Undang No.22 Tahun 2014 tentang LLAJ yang
menyebutkan bahwa Kriteria pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam

trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf a harus: a. memiliki rute tetap dan teratur; b.
terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang di Terminal untuk
angkutan antarkota dan lintas batas negara; dan c. menaikkan dan menurunkan penumpang pada
tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan dan perdesaan. Dalam pasal 1 ayat 23 Undang-
Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa Terminal adalah pangkalan Kendaraan
Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan
menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Selanjutnya pada pada pasal
37 ayat (1) disebutkan bahwa Penentuan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan rencana
kebutuhan Terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan, serta pada ayat (2) Penetapan lokasi memperhatikan : a. tingkat aksesibilitas Pengguna Jasa
angkutan; b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; c. kesesuaian dengan rencana
pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas; d. kesesuaian
dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan; e. keserasian dan keseimbangan dengan
kegiatan lain; f. permintaan angkutan; g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi; h. Keamanan dan
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau i. kelestarian lingkungan hidup. Berdasarkan
pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

menyebutkan bahwa ayat (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta
keterpaduan intramoda dan antarmoda, di tempat tertentu dapat dibangun dan diselenggarakan
Terminal. Pada ayat (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Terminal penumpang
dan/atau Terminal barang. Dan pada ayat (3) Terminal penumpang dan/atau Terminal barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Simpul Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan sebagai perwujudan dari rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada pasal 37
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan menyebutkan bahwa Untuk kemudahan pengaturan naik turun Penumpang,
perpindahan moda angkutan, keterpaduan, dan pengawasan angkutan orang, pada lokasi tertentu
dapat dibangun Terminal Penumpang. Dan pada ayat (2) menyebutkan bahwa Kebutuhan luas lahan
untuk pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan
dengan perkiraan permintaan angkutan orang. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan menyebutkan
bahwa : 1. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/ atau ruang kegiatan

yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angku tan jalan. 2. Simpul adalah
tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun
kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara. 3. Lokasi Terminal
Penumpang adalah letak Simpul Terminal yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan/atau
intermoda pada suatu wilayah yang ditentukan dengan titik koordinat. 4. Perencanaan Terminal
Penumpang meliputi : a. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Terminal Penumpang; b. penetapan
Simpul dan Lokasi Terminal Penumpang; dan c. tipe dan kelas Terminal Penumpang. 5. Simpul
Terminal Penumpang tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan
memperhatikan: a. rencana tata ruang wilayah provinsi; b. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan nasional; c. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi; d. rencana
umum jaringan trayek; e. pengembangan jaringan trayek angkutan antarkota dalam provinsi; dan f.
keterpaduan dan konektivitas dengan moda transportasi lainnya. 6. Simpul Terminal Penumpang tipe
B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria: a. berada pada pusat kegiatan wilayah
dan pusat kegiatan lokal; b. terdapat pergerakan orang menurut asal tujuan antarkota dalam provinsi;
dan c. berada pada lokasi yang memungkinkan perpindahan moda transportasi sesuai kebutuhan. 7.
Simpul Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PM No. 24 Tahun 2021, ditetapkan
oleh : gubernur, untuk Simpul Terminal Penumpang tipe B; Dalam rangka kesesuaian dengan rencana
tata ruang wilayah Provinsi , pada Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang rencana

Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 pada pasal 10 ayat (7) huruf a. dan huruf b.
a. terminal penumpang tipe A yang berlokasi di Daerah Kota Banjar, Kota Tasikmalaya, Kabupaten
Garut, Kabupaten Kuningan, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bogor, Kabupaten
Subang, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor
(rencana), serta pembangunan terminal lainnya sesuai kebijakan dan hasil kajian; dan b. terminal
penumpang tipe B yang berlokasi di Daerah Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Garut, Kabupaten
Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kota Bandung, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bogor, Kabupaten
Indramayu, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung
Barat, Kota Bekasi (rencana), Kabupaten Bandung (rencana), Kabupaten Bandung Barat (rencana),

Kabupaten Bogor (rencana), Kabupaten Ciamis (rencana), Kabupaten Garut (rencana), Kabupaten
Sumedang (rencana), serta pembangunan terminal lainnya sesuai kebijakan dan hasil kajian. Dan pada
penjelasan Pasal 8 ayat (1) RTRW dimaksud menjelaskan bahwa : 1. Fasilitas minimum yang tersedia
di PKN adalah: a. Perhubungan: pelabuhan udara dan/atau pelabuhan laut dan/atau terminal tipe A;
b. Ekonomi: pusat distribusi (skala nasional dan internasional); c. Kesehatan: rumah sakit umum tipe
A atau B; dan d. Pendidikan: perguruan tinggi. 2. Fasilitas minimum yang tersedia di PKW adalah: a.
Perhubungan: pelabuhan udara dan/atau pelabuhan laut dan/atau terminal tipe B; b. Ekonomi: pusat
distribusi provinsi; c. Kesehatan: rumah sakit umum tipe B; dan d. Pendidikan: perguruan tinggi.

Selanjutnya pada lampiran VI Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 menyebutkan bahwa salah satu Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang pada Perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah dengan Program utama
Pembangunan/Peningkatan Terminal Penumpang Tipe B , dengan lokasi seluruh PKW, dan
Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi dengan program utama salah satunya
Peningkatan/rehabilitasi serta pengembangan Terminal Penumpang Tipe B dengan lokasi Kabupaten
Pangandaran, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kota Bandung,
Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bogor, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung,
Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bekasi (rencana), Kabupaten Bandung
(rencana), Kabupaten Bandung Barat (rencana), 2 Maksud dan Tujuan 3 Sasaran 4 Lokasi Pekerjaan 5
Sumber Pendanaan Kabupaten Bogor (rencana), Kabupaten Ciamis (rencana), Kabupaten Garut
(rencana), Kabupaten Sumedang (rencana), serta pembangunan terminal lainnya sesuai kebijakan dan
hasil kajian.