Penyusunan Dokumen Perencanaan Perawatan Rumah Dinas Kejati Di Jl Dipatiukur (1 Unit Tipe A)

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                           
PEKERJAAN  PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERAWATAN RUMAH  DINAS       
                 KEJATI JL. DIPATI UKUR (1 UNIT TIPE A)                
                       TAHUN ANGGARAN 2024                             

 1. Latar Belakang Setiap bangunan gedung Negara harus diwujudkan dengan sebaik
                  baiknya sehingga memenuhi secara optimal fungsi bangunannya,
                  andal dan dapat sebagai teladan bagi lingkungannya. Bangunan
                  Rumah Dinas Kejaksaan Tinggi adalah salah satu aset Negara yang
                  harus dikelola dan di pelihara agar fungsi dari bangunan tersebut
                  dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan secara optimal.
                  Dalam rangka peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana
                  penunjang pelayanan prima kepada masyarakat, maka diperlukan
                  perbaikan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan.
                  Salah satu sarana dan prasarana yang ada pada Rumah Dinas
                  Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat saat ini memerlukan perbaikan
                  dan pemeliharaan. Pekerjaan Pemeliharaan Rumah Dinas Kejaksaan
                  Tinggi di Kota Bandung ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja
                  dan pelayanan Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat. Oleh sebab itu,
                  perlu dipersiapkan perencanaan agar seluruh proses pekerjaan yang
                  dimaksud dapat berjalan dengan efektif, efisien dan sesuai dengan
                  aturan yang berlaku.                                 

  2. Lokasi       Jl. Dipatiukur kota bandung                          
     Kegiatan                                                          

  3. Lingkup  a. Lingkup kegiatan adalah perencanaan perawatan rumah dinas kejati di
     Kegiatan   jl. Dipatiukur (1 unit tipe A)                         

              b. Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Perencana
                adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya
                Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22
                Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. 
                Kegiatan perencanaan teknis terdiri atas:              
                1) Persiapan dan penyusunan konsepsi perancangan;      
                2) Penyusunan pra rancangan;                           
                  a) membuat gambar rencana massa bangunan gedung yang 

                     menunjukan posisi massa bangunan di dalam tapak dan
                     terhadap lingkungan sekitar berikut kontur tanah berdasarkan
                     Rencana Tata Kota dan program Bangunan Gedung Hijau
                     (BGH);                                            
                  b) membuat gambar Rencana Tapak yang menunjukan hubungan

                     denah antar bangunan dan Tata Ruang Luar atau Penghijauan
                     di dalam kawasan tapak;                           
                  c) membuat gambar denah yang menggambarkan susunan tata
                     ruang dan hubungan antar ruang dalam bangunan pada setiap
                     lantai dan menerangkan peil atau ketinggian lantai;

                  d) membuat gambar tampak bangunan yang menunjukan    
                     pandangan ke empat sisi atau arah bangunan;       

                  e) membuat gambar potongan bangunan secara melintang dan
                     memanjang untuk menunjukan secara garis besar penampang
                     dan sistem struktur dan utilitas bangunan;        

                  f) membuat gambar visualisasi tiga dimensi dalam bentuk gambar
                     dan/atau animasi komputer;                        
                  g) membuat gambar tersebut di atas dalam skala 1:100 (satu
                     banding seratus) dan atau skala lain yang lebih besar dan
                     memadai beserta ukuran untuk kejelasan informasi yang ingin
                     dicapai (apabila diperlukan);                     

                  h) menghitung nilai fungsional bangunan gedung dan   
                     menampilkannya dalam bentuk diagram;              

                  i) membuat laporan teknis dalam bentuk uraian dan gambar
                     tentang perkiraan luas lantai, informasi penggunaan bahan atau
                     material, pemilihan sistem struktur bangunan, pemilihan sistem
                     utilitas bangunan, pemilihan konsep tata lingkungan serta
                     perkiraan biaya dan waktu konstruksi;             

                  j) mengurus perizinan sampai mendapatkan keterangan rencana
                     kota atau kabupaten, keterangan persyaratan bangunan dan
                     lingkungan, dan penyiapan kelengkapan permohonan Izin
                     Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan ketentuan yang
                     ditetapkan pemerintah daerah setempat (apabila diperlukan).

                3) Penyusunan pengembangan rancangan;                  
                  a) membuat pengembangan arsitektur bangunan gedung berupa
                     gambar rencana arsitektur yang menunjukan hubungan antara
                     lantai bangunan dan tata ruang luar terhadap garis sempadan
                     bangunan, jalan dan ketentuan rencana tata kota lainnya;

                  b) membuat denah yang menunjukan lantai-lantai dalam 
                     bangunan, susunan tata ruang dalam, koordinat bangunan, peil
                     lantai, dan ukuran-ukuran elemen bangunan serta jenis bahan
                     yang digunakan;                                   

                  c) membuat tampak bangunan, yang menujukan pandangan ke
                     empat arah bangunan dan bahan bangunan yang digunakan
                     secara jelas beserta uraian konsep dan visualisasi desain dua
                     dimensi dan desain tiga dimensi bila diperlukan;  
                  d) membuat pengembangan sistem struktur, berupa gambar
                     potongan bangunan, secara melintang dan memanjang yang
                     menjelaskan sistem struktur, ukuran dan peil elemen bangunan
                     (fondasi, lantai, dinding, langit-langit dan atap) secara
                     menyeluruh beserta uraian konsep dan perhitungannya;

                  e) membuat pengembangan sistem mekanikal elektrikal, berupa
                     gambar detail mekanikal elektrikal termasuk IT, beserta uraian
                     konsep dan perhitungannya;                        
                  f) membuat gambar tersebut di atas dalam skala 1:100 (satu
                     banding seratus) dan atau skala lain yang lebih besar dan
                     memadai beserta ukuran untuk kejelasan informasi yang ingin
                     dicapai (apabila diperlukan);                     
                  g) membuat garis besar spesifikasi teknis (Outline Specifications);

                  h) menyusun perkiraan biaya konstruksi.              
                4) Penyusunan Rancangan Konseptual Sistem Manajemen    
                  Keselamatan Kerja (SMKK) sesuai dengan Peraturan Menteri
                  PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen
                  Keselamatan Konstruksi yang antara lain memuat:      

                  a) lingkup tanggung jawab perancang, termasuk pernyataan
                     bahwa dalam hal terjadi revisi desain, tanggung jawab revisi
                     desain dan dampaknya ada pada penyusun revisi;    
                  b) metode pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi;          
                  c) identifikasi bahaya, mitigasi bahaya, dan penetapan tingkat
                     risiko;                                           
                  d) daftar standar dan/atau peraturan perundang- undangan
                     Keselamatan Konstruksi yang ditetapkan untuk desain;

                  e) Biaya Penerapan SMKK; dan                         
                  f) rancangan panduan keselamatan pengoperasian dan   
                     pemeliharaan konstruksi bangunan.                 

                5) Penyusunan rencana detail berupa uraian lebih terinci seperti:
                  a) membuat gambar-gambar detail pelaksanaan dan pemasangan
                     serta penyelesaian bahan atau material dan elemen atau unsur
                     bangunan;                                         
                  b) membuat rencana kerja dan syarat-syarat;          

                  c) membuat rincian volume pelaksanaan pekerjaan;     
                  d) membuat rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi; dan

                  e) menyusun laporan perencanaan;                     
                6) Penyusunan rencana teknis meliputi laporan konsepsi 
                  perancangan, dokumen pra rancangan, dokumen pengembangan
                  rancangan, dan dokumen rancangan detail;             

                7) Membantu kepala satuan kerja dan/atau pejabat pembuat komitmen
                  didalam menyusun dokumen pemilihan penyedia, dan membantu
                  UKPBJ atau kelompok kerja pemilihan UKPBJ atau pejabat
                  pengadaan dalam menyusun program dan pelaksanaan pemilihan

                  penyedia;                                            
                8) Membantu UKPBJ atau kelompok kerja pemilihan UKPBJ atau
                  pejabat pengadaan pada waktu penjelasan pekerjaan, termasuk
                  menyusun Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, membantu UKPBJ
                  atau kelompok kerja pemilihan UKPBJ atau pejabat pengadaan

                  dalam melaksanakan evaluasi penawaran, menyusun kembali
                  dokumen pemilihan penyedia, dan melaksanakan tugas-tugas yang
                  sama apabila terjadi pemilihan penyedia ulang;       
                9) Melakukan pengawasan berkala, seperti memeriksa kesesuaian

                  pelaksanaan pekerjaan dengan rencana secara berkala, melakukan
                  penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada
                  perubahan, memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan
                  yang timbul selama masa konstruksi, memberikan rekomendasi
                  tentang penggunaan bahan, dan membuat laporan akhir  
                  pengawasan berkala;                                  

                10) Penyusunan laporan akhir pekerjaan perencanaan yang terdiri
                  atas perubahan perencanaan pada masa pelaksanaan konstruksi,
                  petunjuk penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan bangunan
                  gedung, termasuk petunjuk yang menyangkut peralatan dan
                  perlengkapan mekanikal elektrikal bangunan.          
 4. Keluaran  Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Perencana adalah lebih lanjut
              akan diatur dalam surat perjanjian yang minimal meliputi :

              a. Tahap Konsepsi Rancangan:                             
                1) Menyiapkan rencana teknis, termasuk konsep organisasi, jumlah
                   dan kualifikasi tim perencana, metoda pelaksanaan dan tanggung
                   jawab waktu perencanaan.                            
                2) Mengevaluasi konsep skematik rencana teknis, termasuk program
                   ruang, organisasi hubungan ruang yang telah dibuat oleh
                   konsultan sebelumnya.                               
                3) Laporan data dan informasi lapangan termasuk penyeledikan
                   tanah sederhana, keterangan rencana kota, dll.      

              b. Tahap Pra Rancangan:                                  
                1) Gambar-gambar rencana tapak;                        
                2) Gambar-gambar pra-rencana bangunan;                 
                3) Perkiraan biaya pembangunan;                        
                4) Laporan Perencanaan;                                
                5) Mengurus kelengkapan untuk perizinan, IMB, dan bukti hak atas
                   tanah (apabila diperlukan);                         
                6) Konsultasi rencana dengan Pemda setempat;           
                7) Garis besar rencana kerja dan syarat-syarat (RKS).  
              c. Tahap Pengembangan Rancangan:                         
                1) Rencana arsitektur beserta uraian konsep dan visualisasi dwi dan
                   trimatra bila diperlukan;                           
                2) Menyusun rencana struktur, beserta uraian konsep dan
                   perhitungannya;                                     
                3) Rencana mekanikal-elektrikal, beserta uraian konsep dan
                   perhitungannya;                                     
                4) Garis besar spesifikasi teknis (outline spesifications);
                5) Perkiraan biaya.                                    

              d. Tahap Rancangan Detail:                               
                1) Membuat gambar-gambar detail;                       
                2) Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS);              
                3) Rincian volume pelaksanaan pekerjaan Bill of Quantity (BQ);
                4) Rencana anggaran biaya (RAB) pekerjaan konstruksi, (RAB)
                   berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
                   Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan
                   Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
                   Dan Perumahan Rakyat; dan                           
                5) Menyusun Laporan perencanaan arsitektur, struktur, utilitas
                   lengkap dengan  perhitungan-perhitungan yang bisa   
                   dipertanggungjawabkan.                              

              e. Tahap Pemilihan Penyedia:                             
                1) Gambar rencana beserta detail pelaksanaan: arsitektur, struktur,
                   mekanikal dan elektrikal dan tata ruang;            
                2) Rencana Kerja dan Syarat-syarat administrasi, syarat umum dan
                   syarat teknis (RKS);                                
                3) Rencana Anggaran Biaya (RAB);                       
                4) Rincian volume pekerjaan Bill of Quantity (BQ);     
                5) Rancangan Konseptual Sistem Manajemen Keselamatan Kerja
                   (SMKK) sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 tahun
                   2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan   
                   Konstruksi; dan                                     
                6) Laporan perencanaan.                                
              f. Tahap Pengawasan Berkala:                             
                1) Laporan pengawasan berkala; seperti memeriksa kesesuaian
                   pelaksanaan pekerjaan dengan rencana secara berkala,
                   melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis 
                   pelaksanaan bila ada perubahan, memberikan penjelasan
                   terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa
                   konstruksi, memberikan rekomendasi tentang penggunaan bahan,
                   dan membuat laporan akhir pengawasan berkala.       
                2) Menyusun laporan akhir pekerjaan perencanaan yang terdiri atas
                   perubahan perencanaan pada masa pelaksanaan konstruksi,
                   petunjuk penggunaan, pemeliharaan dan perawatan bangunan
                   gedung, termasuk petunjuk yang menyangkut peralatan dan
                   perlengkapan mekanikal-elektrikal bangunan.         

 5. Kualifikasi Penyedia wajib memiliki:                               
   Penyedia                                                            
              a. Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Kegiatan Usaha Jasa Perencana
                Konstruksi dengan kualifikasi kecil;                   
              b. Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Perencana Konstruksi dengan
                subklasifikasi AR 102 atau AR 001;                     
              c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) / Nomor Induk Berusaha (NIB);
              d. Surat Keterangan Domisili Perusahaan.