Pengawasan Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan Di Kota Cirebon

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                                                
PENGAWASAN  PENATAAN KAWASAN  KUMUH PERKOTAAN                           
DI KOTA CIREBON                                                         

  A. LATAR BELAKANG                                                     
     Untuk dapat mewujudkan masyarakat yang madiri, maju, sehat, adil dan makmur seperti yang
     dicita-citakan, baik pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) maupun
     dalam Wilayah Pengembangan (WP) Provinsi Jawa Barat, perlu didukung penyelenggaraan

     Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Jawa Barat, yang memadai.
     Berdasarkan RPJPD, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, berperan
     dalam peningkatan sosial, ekonomi, pelestarian konservasi alam dan pemenuhan kebutuhan
     layanan publik yang lebih baik dan serasi antara lain dengan (i) mewujudkan kota tanpa
     kumuh. (ii) mewujudkan lingkungan ruang terbuka publik yang lebih baik, diharapkan dapat
     meningkatkan nilai tambah bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,
     dan (iii) tersedianya Ruang Terbuka Publik (RTP) di Provinsi Jawa Barat, sesuai fungsi dan

     kepentingannya.                                                    
     Dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, pemerintah perlu melakukan
     transformasi program dari pendekatan slum upgrading menjadi pendekatan slum alleviation.
     Melalui pendekatan slum upgrading, pemerintah fokus pada peningkatan kualitas perumahan
     dan permukiman serta menangani isu/persoalan eksisting melalui penyediaan infrastruktur. Hal
     ini mengakibatkan penanganan permukiman kumuh menjadi tidak tuntas karena tidak
     menyentuh akar permasalahan terbentuknya kawasan kumuh. Sementara itu, pendekatan

     slum alleviation fokus dalam penanganan permukiman kumuh eksisting sekaligus mencegah
     terbentuknya permukiman kumuh baru melalui pendekatan slum upgrading yang komprehensif,
     urban renewal, penataan permukiman kumuh ilegal, serta penyediaan perumahan dan
     permukiman baru (public housing).                                  
     Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menyusun DED
     (Detail Engineering Design) Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh tahun 2023 yang
     menyasar 6 (enam) Kota/Kabupaten yaitu Kab. Subang, Kab. Ciamis, Kab. Garut, Kota

     Tasikmalaya, Kota Bekasi, Kota Cirebon melalui Program Kawasan Permukiman, Kegiatan
     Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai
     dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha, sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/
     Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15
     (Lima Belas) Ha.                                                   
     Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor
     14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh

     dan Permukiman Kumuh                                               
     Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bidang pekerjaan umum Pemerintah Provinsi
     Jawa Barat telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 663/Kep.900-
     Disperkim/2022 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dalam Penataan
     dan PeningkatanKualitas Kawasan Pemukiman Kumuh di Daerah Provinsi Jawa Barat.

  B. MAKSUD DAN TUJUAN                                                  

     MAKSUD                                                             
     1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Konsultan Pengawas yang
        memuat masukan, kriteria, proses dan keluaran yang harus dipenuhi dan diperhatikan
        serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas pengawasan.  
     2. Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan Pengawas dapat melaksanakan tanggung
        jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memenuhi sesuai KAK ini.
     TUJUAN                                                             

     Agar Pekerjaan Pengawasan Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan Di Kota Cirebon dapat
     tercapai :                                                         
     1. sasaran fisik dari segi kuantitas maupun kualitas, mutu dan biaya sesuai dengan yang
        direncanakan, dan                                               
     2. terpenuhinya kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya dan waktu serta
        persyaratan administrasi Konstruksi.                            

  C. NAMA SATUAN KERJA                                                  

     DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA BARAT                 

  D. PPK                                                                
     1. Nama         : Muhammad Sulfan Matauch, S.T., M.T.              
     2. Pangkat / Golongan : Penata Tk.I (III /.d)                      
     3. NIP          : 198005142011011001                               
     4. Jabatan      : JF Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Muda  

  E. ALAMAT PPK                                                         
     Jl. Kawaluyaan Indah No. 4 Bandung                                 

  F. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA                                    
     Sumber Dana : APBD Provinsi Jawa Barat TA. 2024 dengan Nilai Pagu RP. 240.200.670,-
     (DUA RATUS EMPAT PULUH JUTA DUA RATUS RIBU ENAM RATUS TUJUH PULUH  

     RUPIAH) dengan nilai HPS Sebesar Rp. 240.187.000,- (DUA RATUS EMPAT PULUH JUTA
     SERATUS DELAPAN PULUH TUJUH RIBU RUPIAH).                          

  G. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN                                 
     Jangka Waktu pelaksanaan Pengawasan diperkirakan selama 4 (empat) bulan atau 120
     (Seratus Dua Puluh) hari kalender dengan rincian lingkup pengawasan sebagai berikut:

     a. Pekerjaan Ruang Terbuka Publik di Kawasan Kasunean Kota Cirebon diperkirakan
        selama 3 (tiga) bulan atau 90 (Sembilan Puluh) hari kalender;   
     b. Pekerjaan Saluran dan Jalan Lingkungan di Kawasan Kawasan Kasunean Kota Cirebon
        diperkirakan selama 4 (empat) bulan atau 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender;
     c. Pekerjaan Sanitasi di Kawasan Kasunean Kota Cirebon diperkirakan selama 2 (dua) bulan
        atau 60 (Enam Puluh) hari kalender;.                            

     Atau mengikuti selama pelaksanaan konstruksi fisik tersebut berlangsung, terhitung sejak
     tanggal mulai kerja dalam SPMK                                     

  H. LINGKUP PEKERJAAN                                                  
     Kegiatan Pengawasan Konstruksi terdiri atas:                       

     1) Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan
        dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.                   
     2) Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi

        ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi.                
     3) Mengawasi pelaksanaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian
        volume atau realisasi fisik.                                    
     4) Melakukan inventarisasi bahan/material mengacu outline spesifikasi, membuat sop
        mekanisme approval material dan menolak apabila penyedia jasa pelaksana konstruksi

        mendatangkan bahan/material yang tidak sesuai;                  
     5) Memberikan teguran dan peringatan tertulis kepada pihak pelaksana pekerjaan yang
        disertai dengan instruksi perbaikan/pembongkaran/pengulangan jika terjadi penyimpangan
        terhadap dokumen kontrak, baik dari sisi material dan metoda pelaksanaan yang dapat
        mempengaruhi keluaran baik secara kualitas maupun kuantitas dan melaporkannya ke
        PPK;                                                            
     6) Memberikan rekomendasi kepada PPK untuk menghentikan sementara pelaksanaan
        pekerjaan jika pelaksana pekerjaan tidak memperhatikan teguran/peringatan yang

        diberikan;                                                      
     7) Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi
        selama pelaksanaan konstruksi.                                  
     8) Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan
        bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan

        harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh penyedia jasa
        pelaksanaan konstruksi.                                         
     9) Meneliti/memeriksa gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawing) yang diajukan
        oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi untuk kemudian di koordinasikan

        mendapatkan persetujuan dari konsultan perencana;               
     10) Meneliti/memeriksa gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (As
        Built Drawing) sebelum serah terima pertama;                    
     11) Menyusun daftar cacat atau kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi proses
        perbaikannya dan melaporkannya kepada PPK untuk merekomendasikan pelaksanaan

        Serah Terima Pertama Pekerjaan (ST.I);                          
     12) Menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan meliputi laporan mingguan, laporan bulanan,
        backup data kualitas terpasang, backup data kuantitas terpasang, laporan akhir
        pengawasan pelaksanaan konstruksi;                              
     13) Menyusun administrasi yang dibutuhkan dan menjadi dasar pembayaran pekerjaan

        konstruksi (angsuran/bulanan) meliputi:                         
        1. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang di tandatangani oleh penyedia jasa
           pelaksana pekerjaan dan penyedia jasa pengawasan pekerjaan dengan melampirkan
           checklist pemeriksaan, backup data kualitas, backup data kuantitas dan foto

           dokumentasi pelaksanaan;                                     
        2. Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan yang di tandatangani oleh penyedia jasa
           pelaksana pekerjaan dan penyedia jasa pengawasan pekerjaan;  
     14) Melaksanakan pengawasan kondisi dan fungsi fisik terbangun pada masa pemeliharaan
        secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada PPK, mengawasi proses pengembalian

        kondisi dan fungsi fisik terbangun serta merekomendasikan pelaksanaan serahterima
        kedua pekerjaan (ST.II)                                         
     15) Bersama-sama penyedia jasa perencanaan konstruksi menyusun petunjuk pemeliharaan
        dan penggunaan fisik terbangun.                                 

     16) Membantu pengelola kegiatan dalam menyusun Dokumen Pendaftaran dan atau
        berkaitan dengan serahterima asset;                             
     17) Melakukan pemeriksaan dan menyatakan kelaikan fungsi dari fisik terbangun termasuk
        bangunan gedung terbangun sesuai dengan PBG;                    
     18) Membantu pengelola kegiatan dalam penyiapan kelengkapan dokumen Sertifikat Laik

        Fungsi (SLF) dan atau perizinan lainnya yang dibutuhkan dari Pemerintah Kabupaten atau
        Kota setempat.