,Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Andalalin Terminal Penumpang Tipe B Pangandaran

URAIAN     SINGKAT      PEKERJAAN                            

                         Nama Pekerjaan :                                  
                 JASA  KONSULTANSI   PENYUSUNAN                            
                  DOKUMEN   ANDALALIN   TERMINAL                           
                PENUMPANG     TIPE B PANGANDARAN                           

  Program       : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

  Kegiatan      : Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B                    

  Sub Kegiatan  : Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B 

                     BIDANG  ANGKUTAN    JALAN                             

            DINAS PERHUBUNGAN     PROVINSI  JAWA  BARAT                    

                      TAHUN   ANGGARAN    2024                             
                           Uraian Pendahuluan                              

1. Latar Belakang     Pada tahun 2023 telah disusun perencanaan revitalisasi terminal
                 tipe B Pangandaran , berupa penyusunan DED revitalitasi Terminal

                 Tipe B Pangandaran;                                       

                      Pada Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang  
                 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022   

                 tentang Bangunan Gedung, dalam pasal 250 ayat (1) menyebutkan
                 bahwa Proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung meliputi kegiatan

                 pembangunan, pemanfaatan, Pelestarian, dan Pembongkaran.  
                 Selanjutnya pada pasal 251 ayat (1) menyebutkan bahwa Kegiatan

                 pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 ayat (1) 
                 meliputi kegiatan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan

                 pengawasan konstruksi. Dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa Dalam
                 kegiatan perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
                 penyedia jasa perencanaan Bangunan Gedung membuat dokumen 

                 rencana teknis untuk memperoleh PBG yang diterbitkan oleh 
                 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya dalam kegiatan

                 pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
                 penyedia jasa pelaksanaan konstruksi harus melaksanakan konstruksi

                 sesuai dengan PBG yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
                 Kabupaten/Kota.                                           

                      Dalam pasal 252 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun

                 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 
                 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung disebutkan bahwa       

                 Perencanaan teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam
                 Pasal 251 ayat (1) dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan
                 Bangunan Gedung yang memiliki sertifikat sesuai dengan ketentuan

                 peraturan perundang-undangan.                             

                      Selanjutnya untuk memperoleh persetujuan bangunan gedung,
                 sebagaimana diatur dalam pasal 252 ayat (1) disebutkan bahwa
                 Dokumen rencana teknis diajukan kepada Pemerintah Daerah  

                 Kabupaten/Kota atau Pemerintah Daerah provinsi untuk Daerah
                 Khusus Ibukota Jakarta atau Pemerintah Pusat untuk memperoleh PBG

                 sebelum pelaksanaan konstruksi.                           

                      PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
                 membangun Bangunan Gedung atau prasarana Bangunan Gedung  
                 baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat  

                 Bangunan Gedung atau prasarana Bangunan Gedung. Dan PBG   
                 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan Pemilik sebelum

                 pelaksanaan konstruksi. Hal ini sesuai disebutkan pada (3) dan (4)
                 pasal 252 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan

                 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang     
                 Bangunan Gedung.                                          

                      Dalam pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021

                 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
                 Hidup bahwa  penanggung jawab usaha dan/atau Kegiatan     
                 mengajukan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39

                 dan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40   
                 melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup kepada Menteri,

                 gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya;
                 Pengajuan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL sebagaimana   

                 dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Persetujuan Teknis.
                 Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (21) Antara lain

                 adalah analisis mengenai dampak lalu lintas .             

                      Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
                 Kerja pada pasal 24 ayat (1) disebutkan bahwa Dokumen Amdal

                 merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha
                 dan/atau kegiatan. Dan pada ayat (4) juga disebutkan bahwa
                 Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan Keputusan

                 Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil uji kelayakan
                 lingkungan hidup, dan pada ayat (5) disebutkan bahwa Keputusan

                 Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
                 diguinakan sebagai persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha, atau

                 persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.      

                      Selain itu, pada pasal 40 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2020 tersebut
                 juga disebutkan bahwa Pembangunan Terminal harus dilengkapi

                 dengan a) Rancang Bangun, b) buku kerja rancang bangun, c) rencana
                 induk terminal ; dan d) dokumen Amdal atau upaya pengelolaan
                 lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang telah

                 mencakup analisis mengenai dampak lalu lintas.            

                      Sebagai tindak lanjut penyusunan DED revitalitasi Terminal Tipe
                 B Pangandaran pada tahun 2023, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa

                 Barat mengusulkan Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen     
                 ANDALALIN Terminal Pangandaran pada Tahun Anggaran 2024.  

                      Dasar hukum Andalalin mengacu pada Peraturan Pemerintah

                 Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 pasal 51 ayat 2 tentang
                 Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen  

                 Kebutuhan Lalu Lintas dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun
                 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

                      Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5), Pasal 5 ayat
                 (5), dan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021

                 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah
                 ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan

                 Analisis Dampak Lalu Lintas nomor 17 Tahun 2021 tentang   
                 Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.              

2  MAKSUD   DAN  Maksud                                                    
   TUJUAN                                                                  
                    1. Maksud dari dilakukannya Analisis Dampak Lalu Lintas
                      (ANDALALIN) adalah untuk melakukan penanganan terhadap
                      dampak yang ditimbulkan oleh adanya pembangunan di   

                      lingkungan Terminal Pangandaran di Kabupaten Pangandaran.

                    2. Meminimalisasi dampak negatif pergerakan lalu lintas yang
                      diakibatkan oleh pembangunan maupun operasional Terminal
                      Pangandaran Kabupaten Pangandaran baik jangka pendek 

                      maupun jangka panjang.                               

                 a. Tujuan                                                 

                   Adapun tujuan dari Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen  
                   ANDALALIN Terminal Pangandaran adalah sebagai berikut:  

                    1. Mengidentifikasi kondisi dan permasalahan lalu lintas jaringan
                      jalan di sekitar lokasi pembangunan sebelum dilakukan

                      pembangunan (kondisi eksisting);                     

                    2. Memprediksi bangkitan dan tarikan perjalanan yang akan terjadi
                      pada masa pembangunan dan pasca pembangunan;         

                    3. Memprediksi dampak lalu lintas yang ditimbulkan oleh

                      pembangunan;                                         

                    4. Menyusun rekomendasi penanganan dampak berupa       
                      penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas;        

                    5. Menyusun Dokumen ANDALALIN sebagai alat pengawasan  
                      dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa

                      lalu lintas sebagai upaya penanganan dampak lalu lintas.

                                KUASA PENGGUNA  ANGGARAN                   
                          Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B   
                          Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan      
                                  Terminal Penumpang Tipe B                

                                 AGUS DIDIK SUSENO,SE,MH                   
                                        Pembina Tk. I